Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.981
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Indo-Islamika Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Religio : Jurnal Studi Agama-agama Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis Nizham Journal of Islamic Studies Jurnal Asy-Syukriyyah Jurnal Bimas Islam Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Ulumuna Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Akademika : Jurnal Pemikiran Islam ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin Religia : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman IRDH International Journal of Social Sciences & Humanities (IRDH IJSCH) Jurnal Penelitian IPTEKS ISSUE: Journal of Islamic Studies for Universal Dialogue Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis
Ahmad Suhendra
STISNU Nusantara Tangerang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN SEJARAH PEMBENTUKAN DI INDONESIA Iwan Fauzi; Ahmad Suhendra; Mohamad Asrori Mulky
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 2 (2025): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pembaruan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perubahan norma hukum, alasan pembaruan, serta dampak sosial dan hukum yang muncul akibat pembaruan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan UU Perkawinan membawa perubahan penting seperti penyesuaian batas usia minimal menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun, serta penguatan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Meski demikian, implementasi pembaruan ini menghadapi tantangan, terutama tingginya permohonan dispensasi nikah di bawah usia yang masih dipengaruhi faktor sosial budaya dan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi yang erat antara pemerintah, pengadilan agama, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pembaruan hukum dapat terlaksana dengan efektif. Penelitian menyimpulkan bahwa pembaruan UU Perkawinan ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem hukum keluarga Islam yang adil, responsif, dan berlandaskan prinsip syariah serta nilai kemanusiaan.
REKONSTRUKSI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS CACAT FORMIL AKTA AUTENTIK BERBASIS PRINSIP KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM Awaliyah Safitri; Renantha Meggy Putri; Ahmad Suhendra
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 11 No 1 (2026): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep pertanggungjawaban notaris berbasis klasifikasi cacat formil secara sistematis, serta menganalisis implikasinya terhadap prinsip kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem kenotariatan Indonesia. Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan: (1) bagaimana konstruksi normatif pertanggungjawaban notaris atas cacat formil dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi; (2) bagaimana model klasifikasi cacat formil yang sistematis dan proporsional; serta (3) bagaimana implikasi model tersebut terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Sumber bahan hukum meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan terkait lainnya, doktrin hukum, serta analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan yang relevan dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat formil tidak bersifat tunggal, melainkan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: (1) cacat formil administratif ringan; (2) cacat formil substantif-prosedural; (3) cacat formil berat (esensial); dan (4) cacat formil akibat kelalaian profesional (negligence). Masing-masing kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan harus dihubungkan secara proporsional dengan bentuk pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana. Rekonstruksi ini memberikan kerangka evaluatif yang lebih sistematis dalam menilai derajat kesalahan dan dampak hukum suatu cacat formil, sehingga mampu memperkuat konsistensi penegakan hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan profesi notaris. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembaruan regulasi dan konsolidasi praktik yurisprudensi di bidang kenotariatan.
Urgensi Regulasi Spesifik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Upah Ahli Tenaga Laboratorium Medik (ATLM): Studi Kasus pada Klinik Garuda Sentra Medika (GSM) Hanan Fizriah; Mila Azizah; Ahmad Suhendra; Ecep Ishak Fariduddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.80184

Abstract

Profesi Ahli Tenaga Laboratorium Medik (ATLM) memiliki profil resiko infeksi biologis tinggi akibat paparan langsung dari spesimen infeksius. Meskipun kerangka hukum positif terkait perlindungan K3 dan kesejahteraan tenaga kesehatan telah tersedia, terdapat kekosongan klausul spesifik yang mengikat untuk profesi ATLM, terutama pada fasilitas kesehatan berorientasi korporat. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi regulasi hukum spesifik untuk menetapkan standar upah berbasis resiko dan penjaminan biaya penuh program K3 preventif maupun responsif. Subjek penelitian terdiri dari informan kunci yang merupakan praktisi ATLM aktif pada jaringan klinik GSM di tiga lokasi berbeda. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan desain studi kasus kualitatif tunggal. Instrumen pengumpulan data meliputi studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan (data sekunder) serta diskusi kualitatif mendalam dan pengalaman observasi lapangan (data primer). Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kesenjangan hukum (gap analysis) dengan membandingkan norma hukum positif terhadap fakta implementasi lapangan. Temuan menunjukkan adanya celah hukum pada skema kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Mitra yang digunakan instansi berbasis korporat ini untuk memberikan upah yang hanya mengacu pada UMK setempat tanpa kompensasi resiko. Selain itu, ditemukan kegagalan implementasi K3 preventif berupa pelaksanaan dan pembebanan biaya vaksin Hepatitis B serta Medical Check-Up non-fungsional dan K3 responsif dimana unit K3/PPI hanya bersifat administratif  dan non-fungsional, sehingga alur pasca paparan tidak berfungsi  aktif. Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa regulasi yang bersifat umum gagal menciptakan perlindungan komprehensif di fasilitas kesehatan berorientasi korporat seperti klinik GSM. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan urgensi regulasi hukum spesifik yang mengikat untuk menetapkan standar upah berbasis resiko dengan mengadopsi acuan dari organisasi profesi (PATELKI) serta penjaminan biaya penuh K3 preventif dan responsif.
Implementasi Kewajiban Tarbiyah Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Siber pada Anak dalam Kerangka Hukum Keluarga Islam Umuy Muzayanah; Renantha Meggy Putri; Ahmad Suhendra
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.80683

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa manfaat signifikan bagi tumbuh kembang anak, namun di sisi lain meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual siber, seperti online grooming, sextortion, dan eksploitasi seksual daring. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya literasi digital keluarga, kurang optimalnya pendidikan seksual yang berlandaskan nilai-nilai syariah, serta minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak. Kondisi tersebut menuntut penguatan peran keluarga, khususnya melalui kewajiban tarbiyah, sebagai upaya preventif dalam melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban tarbiyah keluarga sebagai strategi pencegahan kekerasan seksual siber terhadap anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Subjek penelitian meliputi orang tua dan pendidik sebagai sumber data empiris, sementara sumber data normatif berasal dari Al-Qur’an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terstruktur dengan instrumen berupa pedoman wawancara dan lembar telaah dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan mengintegrasikan temuan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarbiyah keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan moral, kecerdasan digital, serta kemampuan anak dalam mengenali dan menghindari ancaman kekerasan seksual siber. Pendidikan akhlak, penguatan nilai spiritual, komunikasi terbuka, dan pengawasan digital yang proporsional terbukti mampu menurunkan tingkat kerentanan anak terhadap manipulasi dan eksploitasi daring. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban tarbiyah keluarga memiliki dasar normatif yang kuat dalam Hukum Keluarga Islam dan relevan sebagai pendekatan preventif yang efektif dalam perlindungan anak di era digital, serta berimplikasi pada perlunya penguatan kebijakan perlindungan anak berbasis keluarga.
PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KELUARGA: STUDI ATAS HADIS PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KELUARGA Lutfiyani Lutfiyani; Ahmad Suhendra
ISSUE: Journal of Islamic Studies for Universal Dialogue Vol. 1 No. 1 (2023): ISSUE: Journal of Islamic Studies for Universal Dialogue
Publisher : Sadra International Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67281/issue.v1i1.2

Abstract

AbstractCharacter education in the family is very important for a child’s development. Education is a means to educate the nation in order toelevate the human. Readings traditions character education in the family in its various aspects is very important. Thus, this article willexamine the character education from the perspective of tradition. Hadith character education issued by Ibnu Majah no. 3661 indicating the existence of two principles that can be taken, which glorify or loved children (akrimū awlādakum) and educate the child character (aḥsinū adābahum).
RELASI AGAMA-BUDAYA DALAM TRADISI MASYARAKAT OSING: Studi Ritual Mocoan Lontar Hadis Dagang Ahmad Suhendra
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis Vol. 12 No. 2 (2024): Desember
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/diyaafkar.v12i2.18732

Abstract

The purpose of this article is to conduct an analysis regarding the Mocoan Lontar Ḥadīth Trade tradition in Kemiren Village, Glagah, Banyuwangi, East Java. Many Osing people, who are the original Banyuwangi tribe, also live in the village. Apart from that, this article also aims to find out the construction of religious and cultural relations with the existence of trade Ḥadīth mocoan lontar in Osing society. Therefore, in this case the focus of this research was formulated on how does trading Ḥadīth affect the daily lives of the Osing people? How do the Osing people position trade Ḥadīth in relation to religion? To answer these questions, research data was collected by conducting an interview with one of the local traditional leaders. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that there is the reading or mocoan of Lontar Trade Ḥadīth as a form of preserving local traditions. The mocoan tradition is not only limited to culture, but there are religious aspects and philosophical values contained in the reading of the Mocoan Lontar Trade Ḥadīth for the Osing people.Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisa terkait tradisi mocoan Lontar Hadis Dagang yang ada di Desa Kemiren, Glagah, Banyuwangi Jawa Timur. Masyarakat Osing yang menjadi suku asli Banyuwangi juga banyak tinggal di desa tersebut. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk untuk mengetahui konstruksi relasi agama dan budaya dengan adanya mocoan lontar hadis dagang dalam masyarakat Osing. Sebab itu, dalam hal ini dirumuskan focus penelitian ini pada bagaimana lontar hadis dagang bagi keseharian masyarakat Osing? Bagaimana masyarakat Osing memposisikan hadis dagang dalam hubungannya dengan agama? Karena penelitian ini lapangan (field research) maka untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan pengambilan data penelitian dengan melakukan interview (wawancara) dengan salah satu tokoh adat setempat. Adapun teknik analisis data digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pembacaan atau mocoan Lontar Hadis Dagang sebagai bentuk pelestarian tradisi local. Tradisi mocoan itu tidak hanya sebatas budaya semata, melainkan ada aspek religious dan nilai filosofis yang terkandung di dalam pembacaan mocoan Lontar Hadis Dagang bagi masyarakat Osing.
Miniature of the Pancasila Family: An Analysis of Interfaith Marriage Practices among the Tengger People and Their Implications for Indonesian Family Law Masrukhin; Lutfi Rahmatullah; Ahmad Suhendra
Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Vol. 9 No. 2 (2025): July-December 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/islamtransformatif.v9i2.9956

Abstract

Abstract Interfaith marriage in Indonesia remains a deeply contested issue within legal and religious perspectives, particularly following the enactment of Law Number 1 of 1974 and the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023, both of which reinforce prohibitive norms and impose stricter administrative procedures. In contrast to these state-centered regulations, the Tengger indigenous community on the slopes of Mount Bromo treats interfaith marriage as a legitimate tradition aimed at sustaining social harmony. While existing studies have predominantly focused on normative legal debates and theological controversies, limited attention has been paid to local cultural practices that offer alternative, lived models of coexistence. This gap is crucial because indigenous experiences provide socio-legal insights that are often overlooked in state-centered analyses. Addressing this gap, this article explores how interfaith marriage is understood and practiced within Tengger customary law, examines its implications for Indonesia’s national family law framework, and analyzes the idea of the “miniature Pancasila family” as an expression of legal pluralism at the community level. Drawing on qualitative socio-legal research conducted in Ngadas, Wonokerto, and Ngadisari, the findings show that communal harmony is preserved through the waralaga custom and the philosophical principle of rukun, alongside pragmatic administrative strategies, such as “temporary conversion”, employed to meet state requirements. These insights suggest that Indonesia’s family law could benefit from more contextual and pluralistic approaches that resonate more closely with Pancasila’s foundational values.   Abstrak Artikel ini menjelaskan bahwa fenomena perkawinan beda agama di Indonesia terus memicu perdebatan hukum dan keagamaan, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang menegaskan larangan dan pengetatan administrasi. Berbeda dengan itu, komunitas adat Tengger di lereng Gunung Bromo justru memandang perkawinan beda agama sebagai tradisi yang sah dan dapat menjaga kerukunan sosial. Kajian sebelumnya masih berfokus pada perdebatan normatif-teologis, sehingga kurang memberi perhatian pada praktik budaya lokal yang menawarkan model koeksistensi alternatif. Kekurangan ini penting karena pengalaman hidup komunitas adat memberikan dinamika sosiolegal yang jarang terungkap dalam analisis yang berpusat pada negara. Artikel ini mengkaji bagaimana perkawinan beda agama dipahami dan dijalankan dalam adat Tengger, implikasinya terhadap hukum keluarga nasional, serta bagaimana konsep “keluarga miniatur Pancasila” mencerminkan pluralisme hukum pada tingkat komunitas. Berdasarkan penelitian kualitatif sosio-legal di Ngadas, Wonokerto, dan Ngadisari, temuan menunjukkan bahwa harmoni dipelihara melalui adat waralaga dan filosofi rukun, sementara strategi administratif seperti “konversi sementara” digunakan untuk memenuhi syarat negara. Temuan ini menegaskan perlunya regulasi keluarga yang lebih kontekstual dan pluralistik sesuai nilai Pancasila.
The Sociology of Knowledge in Pesantren: Sanad, Sorogan-Bandongan, and the Making of Intellectual Authority Indrawan Cahyadi; Ahmad Yunani; Muhammad Dachlan; Ahmad Suhendra
AL-TAHRIR Vol 25 No 2 (2025): Islamic Studies
Publisher : UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/altahrir.v25i2.10952

Abstract

Pesantren intellectuals played an important role in the history of Islamic civilization in the archipelago, acting as a place to preserve and develop Islamic science from the first kings in the modern period. This research uses qualitative methods with a sociology of knowledge approach. This approach is combined with a historical-sociological perspective. This combination allows the research not only to describe the practices of knowledge transmission but also to uncover the social structures and epistemological meanings that underpin the legitimacy of ulama and the intellectual networks of Pesantren. This research aims to provide a complete image of four main directions: The intellectual network of Pesantrens, the Intellectual discourse that is built, the mechanism of knowledge dissemination and the network of scholars are formed. First, the intellectual scope of the pesantren is understood as the history of institutions that combine the tradition of the golden book, practice sulfur and local social dynamics, thus creating unique Intellectual habits. Second, the Intellectual discourse of Pesantrens is carried out through research programs based on Nadhir, Syarah and Hasyiah, where the process of Tarjih and Takhrij encourages internal criticism while maintaining the authenticity of the Sanad. Third, the dissemination of knowledge occurs by the personal relationship between the methods of Kyai and Santri, Bandongan, Sorogan and Halaqah, strengthened by the Sanad Diploma; This model results in a structured and sustainable community of researchers. Fourth, the network of pesantren transcends geographical boundaries, formed by the activities of Santri in Islamic research centers in the Middle East and once again distributing new domestic knowledge and methods, creating a transnational network. Adaptive distribution and network models reinforce the role of considering maintaining the continuity of Islamic science and expanding its effects on a global scale.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Anak yang Menjadi Korban Perceraian Ditinjau dari Aspek Yuridis Normatif dan Refleksi Kritis Dito Aditia; Ahmad Suhendra
Jurnal Penelitian IPTEKS Vol. 11 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/penelitianipteks.v11i2.4835

Abstract

Perceraian adalah persoalan serius terjadi di wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Akibat dari perceraian adalah hak-hak anak korban perceraian orang tua seringkali terabaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban perceraian berdasarkan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban perceraian meliputi jaminan terhadap pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan. Hak-hak tersebut meliputi nafkah, akses kesehatan, pendidikan, pencatatan administrasi, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti olahraga dan seni. Pemenuhan hak anak yang menjadi korban perceraian tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan tanggung jawab negara melalui Pemerintah Daerah maupun institusi yang berwenang. Oleh karena itu, advokasi dan implementasi pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban perceraian menjadi tugas bersama, baik orang tua, Pemerintah pusat maupun daerah, serta aparat negara yang berwenang
Social Historiography Of Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Collective Memory, Pesantren, And The Construction Of The Islamic Narrative Of The Nusantara Indrawan Cahyadi; Ahmad Yunani; Muhammad Dachlan; Ahmad Suhendra; Moh. Yusni Amru Ghozali
Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman Vol 29 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/religia.v29.i1.12992

Abstract

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) is widely recognized as an influential Muslim intellectual whose ideas significantly shaped the discourse of Islam in Indonesia. While many studies have examined his thoughts on pluralism, democracy, and Islamic moderation, limited attention has been given to his historiographical perspective in constructing narratives of Islam in the Nusantara context. This article aims to analyze the social historiography of Abdurrahman Wahid and its role in shaping an inclusive narrative of Islam Nusantara through the intellectual tradition of pesantren and collective memory. This research employs a qualitative approach using historiographical and hermeneutic analysis of Gus Dur’s writings, speeches, and intellectual discourse. The analysis is framed within the perspectives of social historiography and collective memory to explore how historical narratives are constructed beyond elite-centered historical accounts. The findings indicate that Gus Dur’s historiographical perspective emphasizes the role of pesantren communities and marginalized social groups as active subjects in the construction of Islamic history in the Nusantara. By reinterpreting collective memory and local historical experiences, Gus Dur offers an inclusive historical narrative integrating Islamic values with local cultural traditions. This study contributes to the development of Indonesian Islamic historiography by positioning Gus Dur not only as a political and religious thinker but also as a social historian articulating a contextual and pluralistic narrative of Islam Nusantara.
Co-Authors Abdhur Rochman Abdul Kodir Ade Noviana Ade Setiawan Adrika Fithrotul Aini Ahmad Farid Ahmad Khunaepi Ahmad Yunani Ahmad Yunani Ahmad Yunani Ahmad Yunani Awaliyah Safitri Azkia Muharom Albantani Burhani, Nasih Cahyadi, Indrawan Dachlan, Muhammad Dimas Hilmawan Kurnia Dito Aditia Ecep Ishak Fariduddin Fahmi Irfani Hafizhah Masnin Hanan Fizriah Hayati, Murdika Indal Abror Indrawan Cahyadi Indrawan Cahyadi Indrawan Cahyadi Iwan Fauzi Lutfi Rahmatullah Lutfiyani Lutfiyani M Nurdin Zuhdi M. Khoirul Hadi Mahrusillah, Moh Masrukhin Mila Azizah Moh Mahrusillah Moh. Yusni Amru Ghozali Mohamad Asrori Mulky Mubarok, Muhil Muhammad Dachlan Muhammad Dachlan Muhammad Dachlan Nunung Lasmana Nunung Lasmana Nur Malasari Putri, Renantha Meggy Renantha Meggy Putri Saidah Sahlah setiawan, iwan Turokhmah, Novia Umuy Muzayanah