Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.571
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ilmiah Dikdaya JURNAL MERCATORIA Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum jurnal syntax admiration International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Interpretasi Hukum Priviet Social Sciences Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Khazanah Hukum
Sianturi, Ronald Hasudungan
Universitas Prima Indonesia
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Pengadaan Barang dan Jasa Pupuk Pertanian Mendukung Agroeduekotourism Desa Tumpatan Nibung: Pengabdian Fery Tanjung, Ahmad; Nurhayati; Dirhamsyah; Nurdiansyah, Hafiz; Hasudungan Sianturi, Ronald; Cai Cen, Cia; Khairunnisa, Liandra
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4984

Abstract

agroeduekotourism melalui pengadaan barang dan jasa berupa pupuk pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan di Desa Tumpatan Nibung. Desa ini memiliki potensi pertanian dan wisata edukatif yang besar, namun masih menghadapi keterbatasan sarana produksi pertanian, khususnya pupuk yang berkualitas dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi tahapan identifikasi kebutuhan petani, perencanaan dan pengadaan pupuk, distribusi pupuk kepada kelompok tani, serta pendampingan penggunaan pupuk ramah lingkungan. Kegiatan ini melibatkan kelompok tani dan perangkat desa sebagai mitra utama. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengadaan pupuk yang terencana mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, meningkatkan efisiensi biaya produksi, serta memperbaiki pengelolaan lahan pertanian. Selain itu, kegiatan pendampingan meningkatkan pemahaman dan kesadaran petani terhadap praktik pertanian berkelanjutan. Peningkatan kualitas lahan dan tanaman juga memberikan nilai tambah sebagai sarana edukasi dan daya tarik wisata berbasis pertanian, sehingga mendukung pengembangan agroeduekotourism. Program pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model sinergi antara sektor pertanian dan pariwisata edukatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola untuk Mendukung Desa Tumpatan Nibung sebagai Desa Agroekoedutorism: Pengabdian Hasudungan Sianturi, Ronald; Haykal, Ridha; Nurhayati; Sitepu, Elisabeth; Nurdiansyah, Hafiz; Feri Tanjung, Ahmad; Rizwan, Muhammad; Khairunnisa, Liandra; Joko Wibowo, Satrio
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4985

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendukung pengembangan Desa Tumpatan Nibung sebagai desa Agroekoedutorism melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Pendekatan swakelola dipilih untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok tani, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 di Desa Tumpatan Nibung dengan melibatkan Kelompok Tani Agro Saka Milenial sebagai peserta utama serta didukung oleh Yayasan Cendekia Hijau Indonesia. Metode pelaksanaan meliputi perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan berbasis masyarakat, pendampingan teknis dan administratif, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengadaan melalui swakelola mampu meningkatkan kapasitas kelompok tani, memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan, serta menyediakan sarana pendukung pertanian, edukasi, dan wisata agro yang berkelanjutan. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan dapat menjadi model pengadaan partisipatif yang dapat diterapkan di wilayah pedesaan lainnya.
Optimizing the Recovery of Corrupt Assets from the Perspective of Economic Rights and Human Security in Indonesia Ronald Hasudungan Sianturi
Khazanah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v7i2.44974

Abstract

This study aims to analyze the optimization of corrupt asset recovery in Indonesia through the revision of the replacement money policy. The current policy, which is regulated in Indonesia’s anti-corruption criminal law, often faces implementation challenges, such as difficulties in tracing and confiscating assets and the minimal amount of assets recovered compared to the total state losses. These weaknesses reduce the effectiveness of asset recovery and weaken the deterrent effect on corruption perpetrators. The research uses a normative legal method with a statutory and comparative approach. Legal provisions related to the replacement money policy in Indonesia are reviewed and compared with best practices from other countries that have implemented more effective asset recovery mechanisms, and the analysis also involves legal interpretation and evaluation of policy implementation in corruption cases. The results show that revising the replacement money policy is urgently needed to enhance the legal framework and enforcement mechanism. Strengthening the execution process, improving the clarity of confiscation procedures, and encouraging the use of digital tracing technologies and institutional collaboration can significantly increase the effectiveness of asset recovery. This policy reform is expected to provide a stronger deterrent effect, support transparency and accountability in law enforcement, and contribute to sustainable anti-corruption efforts in Indonesia.
Legal analysis of the application of ultimum remedium towards state officials' discretion causing state financial losses Ronald Hasudungan Sianturi
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 9 (2025): September 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i9.667

Abstract

This study aims to analyze the application of the ultimum remedium principle to discretionary actions by state officials that result in financial losses to the state. In practice, the law enforcement of discretionary actions often gives rise to debates between protecting the freedom of administrative decision-making and enforcing criminal law within the framework of corruption eradication. This study uses a normative legal method with a statute, conceptual, and case study approach, which allows for a comprehensive analysis of the applicable legal framework and its implementation practices. The results show that the application of the ultimum remedium principle is in line with the principle of due process of law and the protection of legitimate discretion, as long as it meets the elements of compliance with procedures, is based on good faith, and is not motivated by self-enrichment or other motives. Thus, criminal law is truly applied as a means of last resort, achieving a balance between protecting public officials with integrity and effective law enforcement to realize good governance, where policy innovation and courage to make decisions are protected, without neglecting accountability and integrity in government administration.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Penjatuhan Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Nomor 375/PID.B/2020/PN.SRH) Ronald Hasudungan Sianturi; Willy Yohanes Siahaan; Deswan Harapenta Ginting; Airo Kamta Perangin-angin; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7773.292-299

Abstract

Keluarga yang dianggap sebagai orang terdekat seringkali terlibat sebagai pelaku dalam beberapa tindakan asusila. Salah satunya adalah banyaknya laporan pemerkosaan dan pelecehan. Perbuatan asusila ini dapat terjadi di mana saja dan dapat berdampak buruk bagi kehidupan korbannya, mulai dari masyarakat di kota besar hingga di pedesaan. Perlunya pencegahan dan terapi yang efektif muncul dari fakta bahwa masalah sosial sering kali diakibatkan oleh kegiatan asusila yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Dalam upaya menekan dan mencegah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yaitu dengan memeriksa suatu kasus yang memiliki signifikansi hukum yang sedang berlangsung dan undang-undang yang relevan. Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 s.d. 505 Bab 16 RUU KUHP. Perlindungan korban lebih merupakan perlindungan tidak langsung atau abstrak di bawah hukum pidana positif yang ada. Artinya didalam KUHP kedudukan korban itu tampaknya masih belum dioptimal sebagaimana mestinya terhadap pelaku kejahatan kesusilaan.
Disparity Evaluation Loss State Finance in Decision Court Action Criminal Corruption: A Study of Consistency and Rationality Juridical Ronald Hasudungan Sianturi
JURNAL MERCATORIA Vol. 19 No. 1 (2026): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v19i1.17461

Abstract

This study examines the disparity in the evaluation of state financial losses in corruption court decisions in Indonesia, with a particular focus on juridical consistency and rationality in judicial application. The phenomenon of disparity in judges’ decisions in determining the amount of state financial losses has become a serious issue related to legal certainty, justice, and the effectiveness of criminal law enforcement in corruption cases. This research employs a normative juridical method with comparative case, conceptual, and statutory approaches. The analysis was conducted on a number of corruption court decisions at various judicial levels, ranging from the District Court, High Court, to the Supreme Court. The results of the study indicate that disparities in the assessment of state financial losses arise from three main factors, namely the non-uniformity of audit methodologies among state financial auditing institutions, the absence of measurable and structured standards of proof regarding the components of state losses, and inconsistencies in the acceptance and consideration of expert testimony in court proceedings. Therefore, this research recommends the formulation of judicial guidelines and the unification of standard methodologies for the quantification of state financial losses as instruments to strengthen juridical consistency, judicial accountability, and fairness in corruption adjudication in Indonesia.
Asset Recovery in the Perspective of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and Its Implementation in Indonesia Ronald Hasudungan Sianturi
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 4 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21355387

Abstract

This study analyzes asset recovery arrangements from the perspective of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and its implementation in Indonesia. Using normative legal research methods with legislative, conceptual, and comparative approaches, this study finds that there is still a significant normative gap between the provisions of UNCAC Chapter V and the Indonesian domestic legal framework, especially in terms of the adoption of the non-conviction based forfeiture mechanism. Institutional obstacles in the form of overlapping authority, weak coordination, and limited human resource capacity also hinder the effectiveness of asset recovery. The Asset Forfeiture Bill, which carries an in rem and asset sharing mechanism, is an important breakthrough, but its success requires strengthening institutional capacity, harmonizing regulations, and protecting human rights for well-intentioned third parties. This study recommends accelerating the ratification of the Asset Forfeiture Bill, strengthening coordination between law enforcement agencies, and improving the competence of officials in tracking and recovering assets across countries.
The Effectiveness of Returning Assets Resulting from Corruption Crimes After Court Decisions Ronald Hasudungan Sianturi
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21355536

Abstract

Asset return is a vital pillar in the eradication of profit-oriented corruption crimes, but executions after court decisions often fail to restore the state's finances significantly. This study examines the effectiveness of the return of assets resulting from corruption crimes after court decisions in Indonesia using normative-empirical legal research methods through normative and sociological juridical approaches. The results of the study show that the effectiveness of asset returns is still very low, where in 2022 the rate of return of state losses through additional penalties for compensation only reached 7.83% of the total losses which reached Rp48.786 trillion. The low recovery is caused by three main factors, namely structural constraints such as limited number of prosecutors and budget, juridical constraints in the form of unclear asset tracking authority and replacement confinement loopholes in Article 18, and technical obstacles such as poor inter-institutional coordination and limited access to banking data. The conviction-based forfeiture system currently adopted has proven to be ineffective because it gives time for the perpetrator to hide or transfer assets before the inkracht verdict. This study recommends urgent legal reform through the adoption of non-conviction based forfeiture and the application of the concept of Criminal Execution Investigation to accelerate the recovery of state losses, but must still be balanced with strong human rights protection and due process of law.
Co-Authors Ahmad Feri Tanjung Ahmad Feri Tanjung Airo Kamta Perangin-angin Airo Kamta Perangin-angin Alvines Alvines Alvines, Alvines Andreas Candra ANTONI, JUFRI Arisandy Aruan, Deasy Asty Thania Dayanty Cai Cen, Cia Chrisnoven Pasaribu Christian Naldo, Rony Andre Dayanty, Asty Thania Dennis Satria A. Nainggolan Deswan Harapenta Ginting Deswan Harapenta Ginting Dirhamsyah Elisabeth Sitepu Feri Tanjung, Ahmad Ferry Fridolind Hutasoit Fery Tanjung, Ahmad Geby Evanda Hafiz Nurdiansyah Haykal, Ridha Hot Dion Manurung Hotryan Rivaldo Hamonangan Purba I Made Aditya Mantara Putra Ichsan, Datuk Syahlafati Ilham Ananta Sinulingga Joko Wibowo, Satrio Julianus Lase Karto Simamora Khairunissa, Liandra Khairunnisa, Liandra Meisias Sagala Naldo, Rony Andre Christian Nurhayati Pasaribu, Chrisnoven Rima Ara Rizki Rizkan Zulyadi Rizwan, Muhammad Sagala, Frengky Sarjit Kaur Syahfitri Sigalingging, Yeni Tanjung, Ahmad Feri Tengku Putra Muhammad Iqbal Tiara Miranda Br. Sihaloho Tifani Anastasya Br Sembiring Togar Mangapul Manurung Vania Zelin Lawrence Simanjorang Viderina Khotaro Willy Yohanes Siahaan Willy Yohanes Siahaan Yeni Syahfitri Sigalingging Yuli Rosanti Sartika Sitompul Zeandrico Immanuel Ferdolin Hutabarat