Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Mencegah Stunting Melalui Kegiatan Posyandu Maria Helena Aisa Lalan Koten; Urbanus Ola Hurek
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam posyandu dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang stunting juga sebagai implementasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Posyandu dibangun dengan memberdayakan masyarakat yang dimulai dari rumah tangga atau keluarga, karena rumah tangga yang sehat merupakan aset atau modal pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya sehingga tidak tertular atau terkena penyakit berbahaya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertempat di Desa Lamabelawa, Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah stunting mengikuti jadwal adanya kegiatan posyandu di Desa Lamabelawa. Ada dua kegiatan besar yang dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan stunting dalam kegiatan posyandu adalah sosialisasi mengenai pencegahan stunting dalam pernikahan dini pada kegiatan posyandu remaja dan pemberian makanan tambahan berupa puding kelor sebagai pencegah stunting untuk anak pada kegiatan posyandu balita. Hasil kegiatan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan posyandu menjadi wadah yang baik untuk memberikan sosialisasi dan informasi mengenai pencegahan stunting. Hal ini dikarenakan posyandu merupakan pusat pelayanan Kesehatan masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat khususnya masyarakat desa.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Merancang Peraturan Desa Secara Mandiri di Desa Lamabelawa Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur Eusabius Separera Niron; Yohana Fransiska Medho; Frans Bapa Tokan; Apolonaris Gai; Urbanus Ola Hurek; Stepahanie Perdana Ayu Lawalu; Mikael Thomas Susu
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 6, No 11 (2023): Volume 6 No 11 2023
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v6i11.12395

Abstract

ABSTRAK Pengabdian ini bertujuan untuk mendukung masyarakat desa Lamablawa dalam merancang peraturan desa secara mandiri dan partisipatif. Pelatihan yang diselenggarakan dalam pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat desa Lamablawa dalam menyusun peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah dengan analisis situasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peserta pelatihan akan diajak untuk memahami konsep dasar peraturan desa, proses penyusunan peraturan desa, serta aspek hukum dan kelembagaan yang terkait. Selain itu, peserta akan diberikan contoh-contoh peraturan desa yang telah sukses diterapkan dalam desa-desa lain sebagai panduan. Selama pelatihan, peserta akan didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman. Mereka juga akan diberikan kesempatan untuk merancang peraturan desa secara nyata, dengan mendiskusikan dan menentukan isi, struktur, dan mekanisme implementasi peraturan tersebut. Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang merancang peraturan desa secara mandiri. Mereka juga diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan ini untuk memperkuat struktur pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui pengabdian ini, diharapkan masyarakat desa Lamabelawa terlibat secara aktif dalam pembuatan peraturan desa yang dapat mendukung pembangunan lokal dan memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Peraturan Desa, Kemandirian   ABSTRACT This community service aims to support Lamablawa village community in designing village regulations both independently and in participatory way. The training held to provide knowledge and skills which needed by the community in drafting village regulations that suit local needs and potential. Stages of the training were situation analysis, preparation, implementation and evaluation. Participants were encouraged to understand the basic concepts of village regulations, the drafting process of village regulations, as well as other related legal and institutional aspects. In addition, participants were also given examples of village regulation that have been successfully implemented in other villages as examples. Throughout the training, participants also encouraged to participate actively in discussions, asking questions and sharing experiences activities. They were also given the opportunity to draft village regulations by discussing and determining the content, structures and implementation mechanism of these regulations. By the end of the training, participants were expected to have a deep understanding of how to design village regulations independently. They were also expected to be able to apply skills and knowledge gained in the training, thus the village government will be strengthen and village communities quality of life will be improved. Through the community service activity, it is expected that Lamabelawa village community will be actively involved in the village regulations formulation process to support local development and community empowerment Keywords: Community Empowerment, Village Regulations, Independence
Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Sebagai Pupuk Kompos Yang Ramah Lingkungan dan Ekonomis di Desa Weranggere Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur Pele, Kornelis Andito; Ola, Urbanus; Niron, Eusabius Separera
Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan Vol. 7 No. 1 (2024): Wahana Dedikasi : Jurnal PkM Ilmu Kependidikan
Publisher : Universitas PGRI Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/wdk.v7i1.16110

Abstract

Pupuk menjadi solusi bagi masyarakat dalam memberikan nutrisi pada tanaman yang membantu para petani dalam menigkatkan kualitas tanah dan kesuburan pada tanaman. Namun kesulitan pupuk memaksa petani mengeluarkan sejumlah dana untuk membeli pupuk kimia dari luar pada hal tersedia bahan baku pembuat pupuk yang ramah lingkungan. Pupuk yang dibeli umumnya adalah pupuk kimia mengandung pestisida. Jika digunakan secara overdosis maka akan merusak unsur hara pada tanah dan merusak tanaman. Oleh karena itu, dalam kegiatan PKM di Desa Weranggere ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengolahan sampah organik sebagai pupuk kompos organik yang ramah lingkungan dan ekonomis. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat ada potensi di desa yang belum dimanfaatkan masyarakat, yakni limbah pertanian di ladang dan sampah rumah tangga yang menjadi bahan dasar pembuatan pupuk kompos yang ramah lingkungan. Proses pembuatan pupuk kompos sangatlah mudah sehingga masyarakat di desa Weranggere dapat mempraktekannya didukung oleh bahan-bahan yang mudah didapat.dibutuhkan sangatlah mudah didapatkan dan tidak menguras banyak tenaga dalam pembuatannya. Melalui kegiatan ini masyarakat Desa Weranggera memahami kerugian dan keuntungan menggunakan pupuk kompos organik dan pupuk kimiah. Masyarakat desa Weranggera dapat membuat pupuk kompos denganmemanfaatkan limbah pertanian dan sampah rumah tangga sehingga mampu memenuhi kebutuhan pupuk secara mandiri, menghemat pengeluaran rumah tangga membeli pupuk kimia serta secara cerdas menanggulangi limbah pertanian dan sampah rumah tangga.
STRATEGI POLITIK DPD PARTAI DEMOKRAT NTT DALAM KONTESTASI PEMILU 2024 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Studi Kasus Di Dapil NTT 1 Kota Kupang) Aprilianus Ndarinu; Mikhael Thomas Susu; Urbanus Ola Hurek
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v2i2.187

Abstract

Penelitian ini berjudul Strategi Politik DPD Partai Demokrat NTT dalam Kontestasi Pemilu 2024  Provinsi NTT Studi Kasus Di Dapil NTT 1. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Strategi Politik DPD Partai Demokrat NTT dalam Kontestasi Pemilu 2024  Provinsi NTT Studi Kasus Di Dapil NTT 1. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan masalah penelitian adalah strategi politik menurut Peter Schroder terutama strategi politik ofensif dan defensif. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Strategi politik ofensif DPD Partai Demokrat NTT mengutamakan strategi kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dan pemasangan alat peraga untuk membangun kepercayaan pemilih, dengan fokus pada kelompok muda dan perempuan sebagai pemilih strategis. DPD Demokrat NTT membentuk Tim Satgas Pemenangan yang terdiri dari tokoh penting untuk mengkoordinasi kampanye dan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan lokal. Pemetaan wilayah yang mendalam digunakan untuk memahami karakteristik pemilih di setiap kecamatan, sementara peran organisasi sayap, seperti Bintang Muda Indonesia (BMI), diperkuat untuk menarik pemilih muda dan perempuan. Dengan strategi terorganisir, pemetaan wilayah, dan evaluasi melalui survei, Partai Demokrat bertujuan memperluas dukungan dan meningkatkan peluang kemenangan di Dapil 1 NTT pada Pemilu 2024. 2) Strategi politik defensif DPD Partai Demokrat NTT dalam menghadapi Pemilu 2024 di Dapil NTT 1, DPD Partai Demokrat menerapkan strategi segmentasi pemilih yang mencakup demografi, perilaku rasional-emosional, dan kohor, dengan menyesuaikan program untuk pemilih muda yang fokus pada pendidikan dan inovasi, serta pemilih tua yang mengutamakan kesejahteraan sosial. Pendekatan rasional dan emosional digunakan melalui bukti keberhasilan dan interaksi langsung di kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, Satgas Pemenangan Pemilu mengusung 14 program unggulan dalam lima klaster utama, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, infrastruktur, dan penegakan hukum, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat, guna memperkuat dukungan dan peluang kemenangan di Pemilu 2024. Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa strategi politik yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat dalam menghadapi pemilu berupa penerapan strategi politik ofensif dan defensif
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA FATUARUIN KECAMATAN SASITAMEAN KABUPATEN MALAKA Palmalius Putra Seran; Urbanus Ola; Veronika Ina Assan Boro
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v2i2.191

Abstract

This research aims to determine the Implementation of Good Governance in Improving Village Government Performance in Fatuaruin Village, Sasitamean District, Malaka Regency. The background to this research is that the application of Good Governance principles has a great influence on improving the performance of the Village government. The data analysis method used is a qualitative research method. The types of data used are primary data and secondary data, the data collection techniques used are observation, interviews and research location surveys, the data analysis technique used is qualitative analysis.The research results show that in Fatuaruin Village the application of Good Governance principles in the Village Government's performance in the Village is still not good enough, especially in terms of the principles of transparency and responsiveness.From the results of the research that has been carried out, the Fatuaruin Village Government should apply the principles of Good Governance in the Village, especially the principles of transparency and responsiveness so that the performance of the Village Government becomes better and must continue to apply the principles in accordance with those in Law number 06 of 2014 about the Village
Actualization of Policy Deconstruction: Handling Overseas Refugees in Kupang City Emanuel Kosat; Veronika Ina Assan Boro; Frans Bapa Tokan; Urbanus Ola Hurek
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.652

Abstract

This research is intended to discover the various injustices that befell foreign refugees in Kupang City. Injustice with a regulative paradigm is carried out by actors making public policy. In reality, refugees from women and children are objects who twice experience injustice from policies that at first glance appear to be impartial and impressive, but on the other hand are another form of oppression. This research departs from a post-positivistic paradigm, using inductive logic. The findings from this research are an effort to deconstruct the logic and ethics of policies that make refugees vulnerable, whether in their countries of origin or transit/destination countries. The results of the research prove that the factor behind the policy corpus actually resides in gender hegemonic behavior in the humanitarian balance, as well as the plight of refugee women and children becoming increasingly vulnerable when placed vis a vis climate adaptation.
KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LEMBATA DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN LEMBATA Carles Bay Koda; Urbanus Ola; Veronika Ina Assan Boro
Journal Education and Government Wiyata Vol 3 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is titled "The Preparedness of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Disaster Management in Lembata Regency." The research problem addressed in this thesis is: How is the preparedness of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in disaster management in Lembata Regency? The theories used in this study are Agile Governance and Agile Governance in Disaster Preparedness. Primary data sources include informants, while secondary data consists of documents related to the research variables. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and descriptive qualitative analysis. The research findings show that: (1) Anticipatory Efforts: BPBD formed a Rapid Response Team (TRC) to accelerate disaster management for events such as droughts, volcanic eruptions, tsunamis, and landslides. TRC is responsible for identifying damage, mapping affected areas, rescuing victims, and effectively distributing aid. However, limitations in disaster signage and lack of public education hinder community preparedness. Therefore, awareness needs to be increased through the provision of signage, evacuation routes, socialization, and regular training. Challenges related to funding, expertise, and coordination must also be addressed through careful planning and cross-sector collaboration to ensure effective disaster mitigation and recovery. (2) Responsive Efforts: BPBD enhances disaster preparedness by providing logistics warehouses stocked with food, medicine, clothing, emergency equipment, and evacuation tools such as boats and fire trucks. Aid distribution is coordinated with the military (TNI), police (Polri), and community organizations. BPBD also prepares gathering points, safe evacuation routes, and evacuation posts. Post-disaster recovery involves BPBD, the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), PLN, the Communications and Information Agency (Kominfo), and the community to repair infrastructure, healthcare facilities, education services, and support economic and housing recovery, aiming to build long-term resilience. Based on the analysis, the author concludes that BPBD has played a significant role in disaster management in Lembata Regency. This achievement stems from both anticipatory and responsive efforts.  
URGENSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI UPT DISDUKCAPIL DI KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG , Ignasius L. Wangge; Urbanus Ola
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i1.3885

Abstract

Public services are crucial in the governance framework. One of the most important services is population administration services. This research is conducted to examine the significance of population administration services provided by the government, provincial local governments, and district/city governments for the community, so that the process of population administration services should be carried out in the best possible way to meet the needs and satisfaction of the community regarding government services. In addition, population administration services in Kupang Regency have been implemented at the sub-district level through the Baun UPT Disdukcapil. However, based on data collected in February 2023, many people still do not have population documents. Therefore, this research aims to describe the urgency of population administration services through the Baun UPT Disdukcapil in the West Amarasi Sub-district, Kupang Regency. This research uses a qualitative descriptive method. The speed and accuracy of processing population registration services and civil registration services are carried out in accordance with the applicable standards for population administration services at the Population and Civil Registration Office of Kupang Regency.
PELEMBAGAAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN NAGEKEO Deprian L. R. Oy Nuwa; Rodriques Servatius; Urbanus Ola
Journal Education and Government Wiyata Vol 3 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/e-gov.v3i1.219

Abstract

This research is entitled Institutionalization of the National Awakening Party (PKB) in the 2024 Legislative Election in Nagekeo Regency. The main aim of this research is to describe and analyze the institutionalization of the National Awakening Party (PKB) in the 2024 Legislative Election in Nagekeo Regency. The research method used is descriptive qualitative with interview, observation and documentation techniques. The research results show that the procedures and mechanisms for recruiting legislative candidates (legislative candidates) for the National Awakening Party (PKB) in Nagekeo Regency based on PKB Regulation Number 7 of 2017 concerning Technical Instructions for Recruitment and Selection of Candidates for National Awakening Party Legislative Members for the General Election are designed professionally, transparently and strategic to increase the number of seats and votes obtained by PKB Nagekeo Regency in the 2024 Election and strengthen PKB institutions in Nagekeo Regency. DPC PKB Nagekeo Regency succeeded in demonstrating strategic adaptation to the social and demographic characteristics of Nagekeo Regency, where the majority of the population is Catholic, through inclusive cadre formation and accommodating local identity.
SOSIALISASI PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI DESA DI DESA BANGKA KANTAR , KECAMATAN BORONG , MANGGARI TIMUR Na'u, Sandriani; Koni, Maria Melania; Luge, Dili; Ola, Urbanus; Yanto, Marianus Diaz
Jurnal Pengabdian Multidisiplin Indonesia (JUPEMI) Vol. 3 No. 2 (2025): Ocktober
Publisher : Merwinspy Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69820/jupemi.v3i2.342

Abstract

The Village Government is the government at the village level, which is responsible for organizing government, implementing development, fostering community development, and empowering communities in the village area. The purpose of implementing this socialization activity is to increase the understanding of the village government and community in developing the village's potential in Bangka Kantar Village, Borong District, East Manggarai. The socialization material includes: understanding the village government, the role of the village government, village potential, and the benefits of developing village potential. This implementation method is carried out through observation, coordination and implementation of activities. Participants involved in this activity are village officials and the community of Bangka Kantar Village, Borong District, East Manggarai. The results of the activity are expected to provide education to the village government and community, so that they can develop the potential of the village, so that they can increase village income and meet economic needs in households. Improving the Understanding of Village Government can be done by: Understanding the Duties and Functions of Village Government, Introduction and Development of Village Potential, Awareness of the Importance of Participation and Transparency, Strengthening Human Resources of the Village Apparatus