Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Aprila Niravita
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PERAN KELEMBAGAAN LNP SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA Friska Adyla Naura; Nur Rofi Dwianti; Nasywa Anindita Alvania Putri Irawan; Muchkimatusy Syai'a; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah memiliki posisi strategis sebagai sumber daya utama yang mengandung nilai ekonomi, sosial, dan kultural yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, pengelolaan agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama sengketa pertanahan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor korporasi. Artikel ini bertujuan untuk menelaah peran lembaga non-pemerintah (LNP) sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelesaian sengketa agraria dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan karya ilmiah terkait hukum pertanahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi peran LNP sangat bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, kemandirian finansial, serta kemampuan advokasi dan mediasi. Sementara itu, efektivitas LNP dipengaruhi oleh dukungan kebijakan publik, keterbukaan pemerintah, serta dinamika sosial politik di tingkat lokal. LNP berperan sebagai jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat dalam mendorong penyelesaian sengketa secara partisipatif serta memperkuat keadilan substantif dalam sistem agraria nasional. Dengan demikian, kolaborasi antara LNP, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum agraria yang berkelanjutan di Indonesia.
Problematika Hukum Dalam Peralihan Sertipikat Fisik Ke Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Amalia Rosita Indriani; Fatikhana Azzahara Nova; Nadia Nadia; Theresa Yvone Sidabutar; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralihan dari sertipikat tanah fisik ke sertipikat elektronik merupakan bagian dari reformasi digital yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan problematika hukum yang berkaitan dengan dasar pengaturan, tantangan penerapan, serta strategi hukum yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap dan transformasi sertipikat fisik ke elektronik, mengidentifikasi tantangan hukum dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi hukum yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meninjau peraturan perundang-undangan serta implementasinya di lapangan. Bahwa meskipun kebijakan sertipikat elektronik membawa kemajuan administratif, masih terdapat kendala seperti risiko keamanan data, kepastian hukum yang lemah, literasi hukum rendah, resistensi perubahan, dan kemampuan sumber daya manusia dalam pertanahan. Kesimpulannya, dibutuhkan strategi yang komprehensif untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal.
Identification of Conflict Resolution in Civil Relations between Boarding House Owners and Boarding House Residents (Study at Semarang State University Campus Circle) Rio Taufik Ansori; Saniya Puspitasari; Vira Azra; Tegar Islami Putra; Aprila Niravita
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 5 No. 3 (2023): Critical Perspectives on Contemporary Policy and Legal Issues: A Multifaceted E
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v5i3.36614

Abstract

This study aims to investigate conflict resolution between residents and boarding house owners in civil relations near the Semarang State University campus. Utilizing a mixed-methods approach, combining normative juridical research with empirical field data, the research discovered that the majority of conflicts are resolved through non-litigious channels. The legal framework for out-of-court settlements aligns with Law No. 30 of 1999 on Alternative Dispute Resolution. Notably, the civil relationship dynamics around the UNNES campus involve a lease agreement between property owners and tenants, whether formalized in writing or conveyed orally. The study sheds light on the prevalence of non-litigation methods in resolving conflicts, emphasizing the significance of alternative dispute resolution mechanisms. This research contributes valuable insights into the legal aspects of the landlord-tenant relationship, providing a nuanced understanding of the complexities in civil relations within the context of university campus housing.
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DALAM UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN Kholisna Kholisna; Salsabila Agustiyani Yusmantoro; Risang Satrio Hanurogo; Ainur Rofy Sam Abdul Aziz; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah pertama kali merupakan langkah dasar negara untuk mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran tanah pertama kali beserta kendala struktural, kultural, dan teknis yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan data empiris terkait proses pendaftaran tanah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa proses pendaftaran, baik secara sistematik melalui program pemerintah maupun secara sporadik atas permohonan individu, pada dasarnya telah dirancang untuk menghasilkan data pertanahan yang akurat melalui tahapan pengumpulan data fisik, data yuridis, pembuktian hak, dan penerbitan sertipikat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan masih menghadapi berbagai hambatan seperti ketidakteraturan batas fisik tanah, lemahnya dokumentasi penguasaan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertipikat, serta kurangnya sinkronisasi data antarinstansi. Tantangan tersebut berdampak pada munculnya tumpang tindih, klaim ganda, dan potensi sengketa pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendaftaran tanah tetap merupakan instrumen penting untuk mencegah sengketa dan memperkuat kepastian hukum, tetapi memerlukan dukungan berupa perbaikan dokumentasi, peningkatan kapasitas petugas, pemanfaatan digitalisasi data, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar proses pendaftaran dapat berjalan lebih efektif dan berkualitas.
Analisis Perbandingan Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia, Malaysia, Belanda, dan Australia Davina Crysanti Aryuhanna; Dwivania Naila Hanifah; Lidya Zahrania Badahda; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 6 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i6.1349

Abstract

This study offers an in-depth comparative assessment of land registration systems in Indonesia, Malaysia, the Netherlands, and Australia, acknowledging that variations in historical evolution, legal infrastructures, and administrative mechanisms have shaped each country’s approach to land governance. These foundational distinctions play a crucial role in determining how effectively each nation provides legal certainty, secures land ownership rights, and administers land records with accuracy and efficiency. The analysis explores how differing registration models—ranging from deeds-based to title-based systems—impact levels of transparency, reliability, and public trust in land management institutions. Furthermore, the study identifies the strengths, limitations, and operational challenges within each framework, demonstrating that no single system is universally superior. Instead, the effectiveness of land registration practices depends on how well they align with the socio-legal context, institutional capacity, and administrative heritage of each region. The findings emphasize the importance of context-specific policy formulation, suggesting that land administration reforms should not merely replicate foreign models but must be adapted to local legal traditions and governance needs. Overall, this research underscores the necessity of designing land registration systems that enhance legal protection, promote efficient land administration, and strengthen the long-term security of landowners’ rights across diverse jurisdictions.
Peran Non-Governmental Intermediary dalam Menjembatani Petani dan Pemerintah: Model Kelembagaan Baru untuk Akselerasi Reforma Agraria Muhamad Febri Pribadi; Regina Agneshia Hannaningdyah; Muhammad Anas Ulil Abshor Munif; Nataneila Astya Putri Asmana; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i4.1398

Abstract

This research analyzes the strategic role of the Non-Governmental Intermediary (NGI) in bridging farmers and the government to accelerate the implementation of Agrarian Reform (RA) in Indonesia. Sharp agrarian inequality, driven by colonial legacy, land control by corporations/elites, and slow RA due to bureaucratic complexity, overlapping authorities, and information gaps, creates an urgent need for new collaboration mechanisms. NGIs fill this void by performing a multidimensional role: Dialogue Facilitator to reduce information asymmetry; Technical Assistant through Participatory Mapping and valid administrative document preparation; Community-Based Agrarian Conflict Mediator; Independent Monitor for accountability; and Policy Advocate. A New Institutional Model based on Hybrid Governance is proposed, formally integrating the state, NGIs, and farming communities, supported by Technological Integration for transparent participatory spatial data. This model must be realized through Institutionalized Partnership (MoU/Presidential Regulation) to ensure legitimacy and sustainability. Key challenges include bureaucratic resistance, NGO stigma, and local elite conflicts of interest, but strengthening the NGI role presents opportunities through enhanced public accountability and technical innovation. In conclusion, the successful acceleration of RA hinges on the formal legal recognition and capacity building of NGIs as official actors within the RA institutional framework.
The Potential of Criminal Sanctions in Indonesia’s Spatial Planning Law from a Sustainable Development Perspective Aprila Niravita; Masyhar, Ali; Rodiyah, Rodiyah; Suhadi, Suhadi; Chhachhar, Varun; Adymas Hikal Fikri, Muhammad
Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Vol. 4 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijel.v4i2.19096

Abstract

This study examines the role of criminal law in curbing unlawful land-use practices in Indone-sia's broader spatial-planning framework. Its primary interest lies not only in asking whether the threat of criminal enforcement deters potential offenders but also in investigating whether those who violate the rules receive sanctions that are credible, consistent, and sufficiently severe. Employing a normative legal methodology, the author examines statutory texts, cornerstone legal principles, and leading judicial opinions, deftly navigating between major codes and significant academic commentary. The analysis shows that although sanctions appear to be codified, they operate with limited force in the real world because of vague language, poorly trained investigators, and an enduring pattern within government agencies to rely on softer administrative fines before resorting to stricter penalties. On that ground, the paper insists that criminal tools must still act as an ultimum remedium if Indonesia hopes to defend the rule of law and head toward truly sustainable land management. To make the system stronger, the author(s) calls on lawmakers to clarify enforcement paths, improve coordination between ministries, and fund training for the officers who face spatial violations day after day.  
Upaya Perlindungan Lahan dari Alih Fungsi dalam Perspektif Yuridis dan Tantangan Implementasi di Lapangan Zahra Risye Anggita Putri; Nadia Ammara Balqis; Zhafira Zaskia Alya Amani; Nasab Sabrina Febriyanti; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, maupun infrastruktur merupakan salah satu persoalan strategis yang berdampak terhadap ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis mengenai perlindungan lahan dari alih fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan implementasi penegakan hukum di lapangan, serta merumuskan upaya strategis dalam memperkuat efektivitas perlindungan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan lahan telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tekanan pembangunan ekonomi yang mendorong konversi lahan secara masif. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan belum berjalan optimal akibat keterbatasan koordinasi antarinstansi dan lemahnya sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, digitalisasi data pertanahan, optimalisasi peran pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat guna menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan nasional.
Integrasi Konsep Smart City dalam Penataan Ruang: Tantangan Regulasi dan Kepastian Hukum di Indonesia Amelia Vega; Dewi Zahra Setyawati; Khansa Maritza Zahira; Nasywa Ardelia Vasti; Aprila Niravita
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong lahirnya konsep smart city sebagai instrumen modernisasi tata kelola perkotaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan keberlanjutan pembangunan wilayah. Namun, implementasi smart city di Indonesia belum terintegrasi secara optimal dengan sistem penataan ruang, sehingga menimbulkan berbagai persoalan regulasi dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai integrasi konsep smart city dalam penataan ruang serta mengidentifikasi tantangan regulasi yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur relevan yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi smart city dalam penataan ruang telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral sehingga menimbulkan ketimpangan implementasi antar daerah, tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan infrastruktur digital dan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi khusus yang komprehensif, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan perlindungan data, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat terhadap Ekspansi Perkebunan Sawit Salma Inayah Novialita Boru Tambunan; Marselino Bensananda Ernanto; Annabel Shelomita; Aprila Niravita
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 4 (2024): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i4.4138

Abstract

Agrarian conflicts related to customary land rights in Indonesia, particularly due to the expansion of oil palm plantations, have become a complex issue that has had a major impact on the social, cultural, and economic lives of indigenous communities. Land conversion carried out without adequate consent from indigenous communities often results in unilateral land acquisition, which triggers prolonged conflict. This article discusses the strategic role of non-governmental organizations (NGOs) in protecting indigenous peoples' rights through legal assistance, policy advocacy, and mediation. NGOs play a role in strengthening the legal position of indigenous communities, raising awareness of their rights, and bridging communication between indigenous communities, the government, and companies. However, this role faces challenges in the form of limited authority, external pressure, and overlapping agrarian regulations. This article emphasizes the importance of recognizing indigenous peoples' rights, improving regulations, and an inclusive conflict resolution approach so that economic development can proceed without sacrificing the sustainability of indigenous peoples' lives and cultures.
Co-Authors Adi Rahmanto Adymas Hikal Fikri, Muhammad Ainur Rofy Sam Abdul Aziz Ali Masyhar Alifia Hafizha Hasna Amalia Rosita Indriani Amelia Vega Annabel Shelomita Chhachhar, Varun Danendra Aryasatya Maheswara Davina Crysanti Aryuhanna Dewi Zahra Setyawati Dini Vriska Anggraini Dita Cahya Ningsih Dodi Brian Sirait Dwivania Naila Hanifah Evi Hariyani Fatih Henning Octavian Haq Fatikhana Azzahara Nova Firman Nur Rokhmad Friska Adyla Naura Harry Nugroho Icha Tri Utami Ilham Fathul Maarif Ivana Mirella Hapsari Khansa Maritza Zahira Kholisna Kholisna Lidya Zahrania Badahda Lilis Mukarromah M. Adymas Hikal Fikri M.Adymas Hikal Fikri Marselino Bensananda Ernanto Masta Pasaribu Maulana Akhyar Muchkimatusy Syai'a Muhamad Febri Pribadi Muhammad Adymas Hikal Fikri Muhammad Anas Ulil Abshor Munif Nadia Ammara Balqis Nadia Nadia Nasab Sabrina Febriyanti Nasywa Anindita Alvania Putri Irawan Nasywa Ardelia Vasti Nataneila Astya Putri Asmana Nur Rofi Dwianti Nursyifa Chairunnisa Rana Tatsbita Noer Regina Agneshia Hannaningdyah Revalina Annisa Antoine Rio Taufik Ansori Risang Satrio Hanurogo Rodiyah - Salma Inayah Novialita Boru Tambunan Salsabila Agustiyani Yusmantoro Salvia Salsabila Saniya Puspitasari Suhadi Suhadi Syaiful Ihsan Hilmi Syarifaatul Hidayah Tegar Islami Putra Theresa Yvone Sidabutar Vira Azra Yusrul Hana Zahra Risye Anggita Putri Zerlina Mendy Mahardhika Zhafira Zaskia Alya Amani