Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.454
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Ilmiah Nusantara The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Semarang State University Undergraduate Law and Society Review
Aprila Niravita
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PENGEMBANGAN HAK BANGSA INDONESIA ATAS TANAH SEBAGAI SOLUSI UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Ilham Fathul Maarif; Dodi Brian Sirait; Aprila Niravita; M.Adymas Hikal Fikri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1554

Abstract

Konflik tambang emas Pohuwatu yang menimbulkan ketimpangan antara hak bangsa dan hak perusahaan memperlihatkan kepada kita pentingnya peranan negara dalam menggelola sumber daya alam yang dimiliki.Negara sebagai organ yang paling berkuasa memiliki tugas penting dalam mengelola tanah yang berada di atasnya terutama dalam hal tanah yang memiliki sumber daya alam di dalamnya.Artikel ini akan membahas tentang bagaimana bangsa Indonesia memliki Hak-nya atas tanah.Artikel ini akan membahas hal-hal tersebut dengan metode yuridis normatif dengan membahas dasar hukum dari pokok permasalahan di dalam artikel ini.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Negara berhak untuk memanfaatkan tanah yang mempunyai sumber daya alam juga mengelolanya sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyatnya dengan catatan tetap mempertimbangkan hak-hak yang masyarakt itu sendiri.
ANALISIS PERAN KELEMBAGAAN LNP SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA Friska Adyla Naura; Nur Rofi Dwianti; Nasywa Anindita Alvania Putri Irawan; Muchkimatusy Syai'a; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah memiliki posisi strategis sebagai sumber daya utama yang mengandung nilai ekonomi, sosial, dan kultural yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, pengelolaan agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama sengketa pertanahan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor korporasi. Artikel ini bertujuan untuk menelaah peran lembaga non-pemerintah (LNP) sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelesaian sengketa agraria dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan karya ilmiah terkait hukum pertanahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi peran LNP sangat bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, kemandirian finansial, serta kemampuan advokasi dan mediasi. Sementara itu, efektivitas LNP dipengaruhi oleh dukungan kebijakan publik, keterbukaan pemerintah, serta dinamika sosial politik di tingkat lokal. LNP berperan sebagai jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat dalam mendorong penyelesaian sengketa secara partisipatif serta memperkuat keadilan substantif dalam sistem agraria nasional. Dengan demikian, kolaborasi antara LNP, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum agraria yang berkelanjutan di Indonesia.
Problematika Hukum Dalam Peralihan Sertipikat Fisik Ke Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Amalia Rosita Indriani; Fatikhana Azzahara Nova; Nadia Nadia; Theresa Yvone Sidabutar; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralihan dari sertipikat tanah fisik ke sertipikat elektronik merupakan bagian dari reformasi digital yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan problematika hukum yang berkaitan dengan dasar pengaturan, tantangan penerapan, serta strategi hukum yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap dan transformasi sertipikat fisik ke elektronik, mengidentifikasi tantangan hukum dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi hukum yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meninjau peraturan perundang-undangan serta implementasinya di lapangan. Bahwa meskipun kebijakan sertipikat elektronik membawa kemajuan administratif, masih terdapat kendala seperti risiko keamanan data, kepastian hukum yang lemah, literasi hukum rendah, resistensi perubahan, dan kemampuan sumber daya manusia dalam pertanahan. Kesimpulannya, dibutuhkan strategi yang komprehensif untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal.
Identification of Conflict Resolution in Civil Relations between Boarding House Owners and Boarding House Residents (Study at Semarang State University Campus Circle) Rio Taufik Ansori; Saniya Puspitasari; Vira Azra; Tegar Islami Putra; Aprila Niravita
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 5 No. 3 (2023): Critical Perspectives on Contemporary Policy and Legal Issues: A Multifaceted E
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v5i3.36614

Abstract

This study aims to investigate conflict resolution between residents and boarding house owners in civil relations near the Semarang State University campus. Utilizing a mixed-methods approach, combining normative juridical research with empirical field data, the research discovered that the majority of conflicts are resolved through non-litigious channels. The legal framework for out-of-court settlements aligns with Law No. 30 of 1999 on Alternative Dispute Resolution. Notably, the civil relationship dynamics around the UNNES campus involve a lease agreement between property owners and tenants, whether formalized in writing or conveyed orally. The study sheds light on the prevalence of non-litigation methods in resolving conflicts, emphasizing the significance of alternative dispute resolution mechanisms. This research contributes valuable insights into the legal aspects of the landlord-tenant relationship, providing a nuanced understanding of the complexities in civil relations within the context of university campus housing.
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DALAM UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN Kholisna Kholisna; Salsabila Agustiyani Yusmantoro; Risang Satrio Hanurogo; Ainur Rofy Sam Abdul Aziz; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah pertama kali merupakan langkah dasar negara untuk mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran tanah pertama kali beserta kendala struktural, kultural, dan teknis yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan data empiris terkait proses pendaftaran tanah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa proses pendaftaran, baik secara sistematik melalui program pemerintah maupun secara sporadik atas permohonan individu, pada dasarnya telah dirancang untuk menghasilkan data pertanahan yang akurat melalui tahapan pengumpulan data fisik, data yuridis, pembuktian hak, dan penerbitan sertipikat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan masih menghadapi berbagai hambatan seperti ketidakteraturan batas fisik tanah, lemahnya dokumentasi penguasaan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertipikat, serta kurangnya sinkronisasi data antarinstansi. Tantangan tersebut berdampak pada munculnya tumpang tindih, klaim ganda, dan potensi sengketa pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendaftaran tanah tetap merupakan instrumen penting untuk mencegah sengketa dan memperkuat kepastian hukum, tetapi memerlukan dukungan berupa perbaikan dokumentasi, peningkatan kapasitas petugas, pemanfaatan digitalisasi data, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar proses pendaftaran dapat berjalan lebih efektif dan berkualitas.
Analisis Perbandingan Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia, Malaysia, Belanda, dan Australia Davina Crysanti Aryuhanna; Dwivania Naila Hanifah; Lidya Zahrania Badahda; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 6 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i6.1349

Abstract

This study offers an in-depth comparative assessment of land registration systems in Indonesia, Malaysia, the Netherlands, and Australia, acknowledging that variations in historical evolution, legal infrastructures, and administrative mechanisms have shaped each country’s approach to land governance. These foundational distinctions play a crucial role in determining how effectively each nation provides legal certainty, secures land ownership rights, and administers land records with accuracy and efficiency. The analysis explores how differing registration models—ranging from deeds-based to title-based systems—impact levels of transparency, reliability, and public trust in land management institutions. Furthermore, the study identifies the strengths, limitations, and operational challenges within each framework, demonstrating that no single system is universally superior. Instead, the effectiveness of land registration practices depends on how well they align with the socio-legal context, institutional capacity, and administrative heritage of each region. The findings emphasize the importance of context-specific policy formulation, suggesting that land administration reforms should not merely replicate foreign models but must be adapted to local legal traditions and governance needs. Overall, this research underscores the necessity of designing land registration systems that enhance legal protection, promote efficient land administration, and strengthen the long-term security of landowners’ rights across diverse jurisdictions.
Peran Non-Governmental Intermediary dalam Menjembatani Petani dan Pemerintah: Model Kelembagaan Baru untuk Akselerasi Reforma Agraria Muhamad Febri Pribadi; Regina Agneshia Hannaningdyah; Muhammad Anas Ulil Abshor Munif; Nataneila Astya Putri Asmana; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i4.1398

Abstract

This research analyzes the strategic role of the Non-Governmental Intermediary (NGI) in bridging farmers and the government to accelerate the implementation of Agrarian Reform (RA) in Indonesia. Sharp agrarian inequality, driven by colonial legacy, land control by corporations/elites, and slow RA due to bureaucratic complexity, overlapping authorities, and information gaps, creates an urgent need for new collaboration mechanisms. NGIs fill this void by performing a multidimensional role: Dialogue Facilitator to reduce information asymmetry; Technical Assistant through Participatory Mapping and valid administrative document preparation; Community-Based Agrarian Conflict Mediator; Independent Monitor for accountability; and Policy Advocate. A New Institutional Model based on Hybrid Governance is proposed, formally integrating the state, NGIs, and farming communities, supported by Technological Integration for transparent participatory spatial data. This model must be realized through Institutionalized Partnership (MoU/Presidential Regulation) to ensure legitimacy and sustainability. Key challenges include bureaucratic resistance, NGO stigma, and local elite conflicts of interest, but strengthening the NGI role presents opportunities through enhanced public accountability and technical innovation. In conclusion, the successful acceleration of RA hinges on the formal legal recognition and capacity building of NGIs as official actors within the RA institutional framework.
Co-Authors Adi Rahmanto Ainur Rofy Sam Abdul Aziz Alifia Hafizha Hasna Amalia Rosita Indriani Danendra Aryasatya Maheswara Davina Crysanti Aryuhanna Dini Vriska Anggraini Dita Cahya Ningsih Dodi Brian Sirait Dwivania Naila Hanifah Evi Hariyani Fatih Henning Octavian Haq Fatikhana Azzahara Nova Firman Nur Rokhmad Friska Adyla Naura Harry Nugroho Icha Tri Utami Ilham Fathul Maarif Ivana Mirella Hapsari Kholisna Kholisna Lidya Zahrania Badahda Lilis Mukarromah M. Adymas Hikal Fikri M.Adymas Hikal Fikri Masta Pasaribu Maulana Akhyar Muchkimatusy Syai'a Muhamad Febri Pribadi Muhammad Adymas Hikal Fikri Muhammad Anas Ulil Abshor Munif Mutia Azizah Aksan Nadia Nadia Nasywa Anindita Alvania Putri Irawan Nataneila Astya Putri Asmana Nur Rofi Dwianti Nursyifa Chairunnisa Rana Tatsbita Noer Regina Agneshia Hannaningdyah Revalina Annisa Antoine Rio Taufik Ansori Risang Satrio Hanurogo Salsabila Agustiyani Yusmantoro Salvia Salsabila Saniya Puspitasari Syaiful Ihsan Hilmi Syarifaatul Hidayah Tegar Islami Putra Theresa Yvone Sidabutar Vira Azra Yusrul Hana Zerlina Mendy Mahardhika