Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.658
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Ilmiah Nusantara Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Semarang State University Undergraduate Law and Society Review
Aprila Niravita
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital. Syarifaatul Hidayah; Evi Hariyani; Lilis Mukarromah; Aprila Niravita; M. Adymas Hikal Fikri
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 1 No. 6 (2024): November
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v1i6.2793

Abstract

Land registration reform in the digital era brings new innovations in the form of electronic certificates that aim to improve the efficiency, accuracy and security of land ownership data. There are various possibilities for electronic certificates: B. Speed up the land registration process, reduce the risk of document forgery, and facilitate data access to stakeholders through an integrated system. However, the implementation of electronic certificates also faces several challenges, including concerns about the security of digital data, gaps in access to technology between regions, and community resistance to changes in traditional systems. This article discusses the opportunities and challenges of electronic certificates in land registration reform in Indonesia. The focus is on efforts to improve digital infrastructure readiness, necessary regulations, and public education so that adaptation to electronic certificates can be effective and comprehensive. This research uses a normative legal approach with the aim of examining legislation and legal norms regarding the application of electronic certificates in land registration reform in the digital era. The approach used includes a legal approach that focuses on analyzing the Agrarian Law, the Regulation of the Minister of ATR/BPN on Electronic Certificates, and other regulations that underlie the use of digital technology in land management. The application of electronic land certificates by the Ministry of ATR/BPN is part of the Agrarian Reform Program which aims to accelerate, secure, and simplify the land registration process.
TRANSFORMASI DIGITAL PENDAFTARAN TANAH: TANTANGAN DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI APLIKASI SENTUH TANAHKU DALAM ERA SOCIETY 5.0 Rana Tatsbita Noer; Salvia Salsabila; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 1 No. 6 (2024): November
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v1i6.2806

Abstract

Digital transformation of land registration is an important step in improving efficiency and transparency in land asset management. This research analyzes the challenges and effectiveness of implementing the “sentuh tanahku” application in the context of Society 5.0, where technology plays a crucial role in improving social interaction and public services. The research method used includes qualitative analysis through interviews with users and application managers, as well as literature study. The results show that although the application is able to speed up the registration process and reduce bureaucracy, challenges such as the lack of digital literacy among the community and uneven technological infrastructure are still significant obstacles. However, the app's effectiveness in providing better access to information and simplifying land transactions is expected to support the realization of Society 5.0 which focuses on collaboration between humans and technology. This research includes discussions on improving digital training for users and strengthening infrastructure to support the sustainability of this transformation.
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Menjadi Hak Milik Revalina Annisa Antoine; Alifia Hafizha Hasna; Masta Pasaribu; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Nusantara
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v2i1.3065

Abstract

Artikel ini membahas prosedur pendaftaran tanah pertama kali di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Proses pendaftaran terdiri dari tiga tahap: pengumpulan data fisik, pengolahan data yuridis, dan penerbitan dokumen hak. Artikel ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses pendaftaran, seperti pemahaman yang kurang mengenai fungsi sertifikat tanah, biaya yang dianggap mahal, dan anggapan bahwa pendaftaran memakan waktu lama. Dengan memahami prosedur dan kendala ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mendaftarkan hak atas tanah mereka, sehingga tercipta transparansi dan kepastian hukum yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya tanah.
TINJAUAN YURIDIS HAK TANGGUNGAN DALAM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA : REGULASI DAN PRAKTIK DI LAPANGAN Firman Nur Rokhmad; Dita Cahya Ningsih; Nursyifa Chairunnisa; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i12.7168

Abstract

Hak tanggungan merupakan hak tanggungan yang dikenakan pada hak atas tanah dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan status keutamaan bagi pemiliknya. Regulasi dan praktik di lapangan harus berjalan beriringan sesuai dengan tujuan awal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif aspek hukum hak tanggungan, meliputi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan tanah di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dari segi regulasi, hak tanggungan tanah telah diatur dengan baik dan matang. Namun dalam praktik di lapangan, proses pendaftaran KPR masih diwarnai berbagai kendala, baik dari segi prosedur, biaya, maupun pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan KPR, termasuk penggunaan teknologi yang mendukung transparansi dan akurasi data, seperti sistem digital yang terintegrasi secara nasional.
STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA TANAH Zerlina Mendy Mahardhika; Ivana Mirella Hapsari; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i1.9530

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan kebijakan pendaftaran tanah antara Indonesia dan Australia dalam mengelola sumber daya tanah untuk mencapai kepastian hukum dan efisiensi administrasi pertanahan. Pendaftaran tanah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan mencegah sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Sistem pendaftaran tanah Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan menghadapi tantangan terkait kompleksitas hukum adat dan birokrasi yang masih membutuhkan penyempurnaan. Sementara itu, Australia menerapkan sistem Torrens Title yang modern dan terkomputerisasi, menawarkan jaminan kepastian hukum yang tinggi serta kemudahan dalam proses transaksi. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kedua sistem serta memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan pertanahan di Indonesia.
Tinjauan Prosedural Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Keberatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Danendra Aryasatya Maheswara; Fatih Henning Octavian Haq; Yusrul Hana; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 6 (2024): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i6.2918

Abstract

This article examines the procedural review of legal protection for taxpayers in filing objections to the Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB). Legal protection for taxpayers is essential to ensure administrative justice and provide a guarantee of rights for those who dispute the BPHTB value determined by the authorities. This study highlights the stages of the objection procedure, the rights and obligations of taxpayers, and the role of the tax court in dispute resolution. Using a normative juridical approach, the article identifies shortcomings in the procedural system that may hinder access to justice for taxpayers. The findings reveal that a more transparent procedure and robust protection mechanisms are essential to safeguard taxpayers' rights in BPHTB dispute resolution.
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Icha Tri Utami; Dini Vriska Anggraini; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 6 (2024): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i6.3059

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan hukum agraria yang akurat dan transparan, khususnya terkait pendaftaran tanah dan pengenaan pajak. BPHTB merupakan instrumen fiskal penting yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pendaftaran tanah yang terstruktur, sejalan dengan kebijakan publik yang adil dan transparan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan BPHTB, karena praktik yang tidak konsisten dan ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan penegakan yang tidak efisien dan beban pajak yang tidak adil bagi pemilik tanah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah regulasi yang ada dan sumber-sumber hukum resmi untuk mengevaluasi peran dan dampak BPHTB dalam program PTSL. Penelitian ini menekankan pentingnya pedoman yang jelas dan penegakan yang adil untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan publik dalam pelaksanaan hukum agraria. Penyempurnaan kebijakan BPHTB dalam PTSL sangat penting untuk mendukung pendaftaran tanah yang sistematis, sah secara hukum, dan berkeadilan sosial.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU ANTARA MALAYSIA DENGAN SINGAPURA DALAM PERPSEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Syaiful Ihsan Hilmi; Maulana Akhyar; Aprila Niravita
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3166

Abstract

Artikel ini membahas urgensi dan tantangan dalam implementasi digitalisasi pendaftaran tanah di Indonesia. Sertifikat tanah elektronik, yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021, bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, keamanan data, dan transparansi pengelolaan tanah. Penelitian deskriptif analitis menunjukkan bahwa sertifikat ini penting untuk mempercepat birokrasi, mencegah pemalsuan, dan mempermudah akses masyarakat. Namun, tantangan meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, dan kebutuhan keamanan data yang tinggi. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital, memperluas jaringan internet, mengelola data center secara berkala, serta mengadakan edukasi publik dan pelatihan petugas. Langkah-langkah ini diharapkan mendukung efektivitas pendaftaran tanah digital dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Perlindungan Hak Tanah untuk Keberlanjutan Agribisnis: Peran Pendaftaran Tanah dalam Mengamankan Aset Pertanian Adi Rahmanto; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i1.425

Abstract

The sustainability of the agribusiness sector is very dependent on the certainty of land rights, which is the main asset for business actors in this sector. Land registration is an important instrument in providing legal certainty for land ownership, which can ultimately encourage stable and sustainable agribusiness development. This article discusses the role of land registration in protecting ownership rights for agribusiness actors in Indonesia and analyzes the role of government policies, such as the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL), in speeding up the land certification process. With legal certainty obtained through land certificates, agribusiness actors can avoid agrarian conflicts, gain access to financing, and run businesses more safely and in a planned manner. Apart from that, land registration policies also have the potential to support regional economic development, reduce agrarian conflicts, and encourage sustainable management of land resources. However, implementing this policy still faces challenges, including bureaucratic obstacles and low public understanding. Therefore, the government's role in improving policies and overcoming existing obstacles is very necessary to create an inclusive, competitive and sustainable agribusiness sector in Indonesia.
Controlling the Conversion of Rice Fields Through the Designation of Protected Rice Fields (LSD) Mutia Azizah Aksan; Aprila Niravita
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 4 No. 2 (2024): July-December, 2024
Publisher : Semarang State University Undergraduate Law and Society Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v4i2.2116

Abstract

Law creates justice and benefits in people's lives, its existence is actually realized by the existence of legal certainty so that people can always obey and comply with the law. For example, the legal existence of controlling the conversion of paddy fields through Protected Paddy Lands (LSD) is very important in maintaining and maintaining the availability of paddy fields, this stems from the phenomenon of high levels of conversion of paddy fields causing the area of paddy fields to shrink, reducing the availability of basic necessities. food in the form of rice. With this phenomenon, control over the conversion of LSD rice fields is questionable, especially in the face of discrepancies in LSD determination with the Regional Spatial Planning (RTRW). So this journal was created with the aim of knowing the control over the conversion of paddy fields through LSD and also legal certainty. The results and conclusions in this research study can basically be explained that controlling the conversion of paddy fields through LSD by doing 2 things, namely, 1) LSD conversion and 2) LSD incentives. However, regarding the legal certainty of controlling the conversion of paddy fields through LSD, it is stated that it does not fully contain legal certainty, this is due to an error in determining the LSD in Ministerial Decree No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. Therefore, it is undeniable that LSD needs to reform and perfect its legal policies so that the goal of controlling the conversion of paddy fields through LSD can be achieved and realized.
Co-Authors Adi Rahmanto Alifia Hafizha Hasna Danendra Aryasatya Maheswara Dini Vriska Anggraini Dita Cahya Ningsih Dodi Brian Sirait Evi Hariyani Fatih Henning Octavian Haq Firman Nur Rokhmad Harry Nugroho Icha Tri Utami Ilham Fathul Maarif Ivana Mirella Hapsari Lilis Mukarromah M. Adymas Hikal Fikri M.Adymas Hikal Fikri Masta Pasaribu Maulana Akhyar Muhammad Adymas Hikal Fikri Mutia Azizah Aksan Nursyifa Chairunnisa Rana Tatsbita Noer Revalina Annisa Antoine Salvia Salsabila Syaiful Ihsan Hilmi Syarifaatul Hidayah Yusrul Hana Zerlina Mendy Mahardhika