Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah DE JURE Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Kafa’ah: Journal of Gender Studies JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Al-Mudharabah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Khairuddin Hasballah
Univeristas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga) Khairuddin Khairuddin; Abdul Jalil Salam
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 1 (2021): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v4i1.10096

Abstract

Istilah nusyuz di dalam al-Qur`an dan hadis tidak terbatas pada istri, tetapi juga terhadap suami. Di dalam kitab-kitab fikih, istilah nusyuz lebih condong pembahasannya terhadap istri, tetapi di dalam kitab al-Um karangan Imam asy-Syafi’i dan kitab al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab karangan Imam an-Nawawy, istilah nusyuz itu juga ditujukan kepada suami. Namun dalam pembahasan kitab fikih, nusyuz yang dilakukan oleh suami tidak berakibat kepada gugurnya hak suami dari istri, kebalikan dengan nusyuz yang dilakukan oleh istri, yang berakibat istri tidak berhak lagi mendapat nafakah dan hak-hak lainnya dari suami. Ini artinya, fikih telah menempatkan posisi suami pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan istri.
Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (Studi Kasus Di Daerah Kualla Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia) Khairuddin Khairuddin; Muhammad Haiqal Bin Mohamad Angkashah
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 2 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v1i2.7632

Abstract

Izin pengadilan dan prosedur perkawinan tidak menjadi salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam. Namun realitasnya masa kini, menjadi satu keharusan agar pihak Mahkamah Syari’ah dapat memeriksa setiap persyaratan yang perlu dipenuhi setiap pihak dalam pernikahan itu, baik syarat sudah terpenuhi ataupun belum, sesuai dengan ketentuan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana profil nikah tanpa izin pengadilan serta bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku nikah tanpa izin pengadilan menurut EUKI Terengganu 2017 dan apakah faktor dan dampak hukum yang terjadi kepada pihak yang terlibat dalam nikah tanpa izin pengadilan ini. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan mengambil data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat empat Seksyen (Pasal) dalam EUKI Terengganu 2017 yang membincangkan perihal nikah tanpa izin pengadilan yaitu, Seksyen 126, Seksyen 35, Seksyen 37, dan Seksyen 36 EUKI Terengganu 2017. Jika dilihat kasus-kasus yang pernah terjadi, faktor yang mempengaruhi suatu pasangan itu untuk mengambil jalan mudah menikah adalah poligami,  wali adhlal, prosedur kawin di Malaysia yang rumit dan ketat, sindikat kawin lari, dan masalah sosial. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan di dalam EUKI Terengganu khususnya berkaitan dengan sanksi kesalahan itu yang mana sanksinya tidak berat dan penguatkuasaan dalam memberikan hukuman itu tidak semaksimal mungkin. Sanksi yang dihukumkan tidak memberi pengajaran dan dianggap tidak sesuai dengan taraf hidup masyarakat Terengganu sekarang yang jauh berkemampuan dalam membayar sanksi-sanksi tersebut. Oleh karena itu, EUKI Terengganu 2017 ini perlu dimodifikasi khususnya pada sanksi-sanksinya supaya pelanggaran EUKI Terengganu 2017 dapat diatasi dan sosialisasi tentang nikah tanpa izin pengadilan lebih diperkuatkan lagi kepada masyarakat agar dapat membuka pengetahuan kepada masyarakat sekaligus memberikan kesadaran dari peringkat awal lagi.
The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law Mursyid Djawas; Khairuddin Hasballah; Soraya Devy; Muntasir A Kadir; Yusfriadi Abda
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 21, No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/juris.v21i2.7495

Abstract

This article discusses the construction of inheritance law, a comparison between fiqh (Islamic Jurisprudence) and the Compilation of Islamic Law (KHI). This is a normative juridical legal study using a comparative legal approach and the theory of existence as an analytical tool. This article concludes that the fiqh rules regarding inheritance law are based on the understanding of the Qur’an and hadith based on legal construction influenced by the Arabic social and cultural order. This suggests that KHI regulates inheritance law in accordance with the socio-cultural conditions of Indonesian society. The construction of inheritance law in fiqh has both similarities and differences with KHI. The similarity between fiqh inheritance law and KHI is that respectively rely on the Qur’an and hadith as mashadir al-ahkam. Meanwhile, the difference lies in the social reality and the cultural structures of the developing community which affect the two legal systems. The Arab society is patrilineal in its kinship system, whereas in Indonesia it is more bilateral, as a result, the distribution of inheritance tends to be different. Next, when it is seen from the point of view of the existence of this law in Indonesia, the fiqh inheritance law and inheritance law based on KHI still exist. Islamic jurisprudence is recognized as an integral part and raw material for the formation of national law in Indonesia.
HUKUM BERMAIN GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) MENURUT FATWA MPU ACEH NOMOR 3 TAHUN 2019 khairuddin; Khairuddin;
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 18 No 1 (2020): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.441 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v18i1.1357

Abstract

Abstract: This study is entitled The Law of Playing Unknown's Battle Grounds (PUBG) Game According to MPU Fatwa Aceh No. 3 of 2019 (Case Study in Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency). This study describes how the factors and the impact of PUBG online game play and what is the view of the MPU Aceh on the law of playing PUBG games ?. To obtain answers to these problems, the authors used three data collection methods; Observation, interview and documentation. The sample in this study was PUBG online gamers in Gunung Meriah Sub-district, Aceh Singkil District. The results of this study indicate that 25% of the community of Gunung Meriah Liking and categories are addicted to the PUBG game. The main factor of playing PUBG games. Playing hobbies online, including PUBG, can reduce boredom and stress. Games that continue to be carried out have unfavorable effects such as tend to be more lazy, addictions that are not fair, less response to the surrounding environment. In Islam, banning PUBG games is in line with the MPU Aceh fatwa no. 3 of 2019, the reason for it is forbidden to use this one game, because it contains elements of violence and brutality and the impact of changing the behavior of users becomes negative; because it has the potential to cause aggressive behavior and addiction at a high level; and contains elements of insult to Islamic symbols. because it contains elements of violence and brutality as well as negative changes in the behavior of users; because it has the potential to cause aggressive behavior and addiction at a high level; and contains elements of insult to Islamic symbols. because it contains elements of violence and brutality as well as negative changes in the behavior of users; because it has the potential to cause aggressive behavior and addiction at a high level; and contains elements of insult to Islamic symbols.
PERHITUNGAN BIAYA PADA PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERSPEKTIF UJRAH DALAM AKAD IJARAH BI AL-AMAL Khairuddin; Haya Rizqa
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1287

Abstract

Dalam konsep fikih muamalah, perhitungan biaya pada pengiriman barang dapat dikategorikan sebagai ujrah dalam akad ijarah bi al-amal. Bahwa adanya imbalan dalam hal ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara memakai jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan perhitungan biaya pada pengiriman barang yang ada di Terminal Mobil barang Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar sebagian perusahaan jasa angkutan melakukan perhitungan biaya terhadap penentuan ujrah dengan menggunakan timbangan dan volume. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penentuan kriteria barang-barang dan perbedaan perhitungan biaya yang ditentukan dengan timbangan dan volume serta perspektif ujrah dalam akad ijarah bi al-amal terhadap perhitungan biaya pada pengiriman barang di Terminal Mobil barang Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian perusahaan penentuan kriteria barang-barang dan perhitungan biaya terhadap penentuan ujrah pada pengiriman barang menerapkan cara perhitungan yang sama yaitu ditentukan dengan menggunakan timbangan dan volume, maka tidak adanya perbedaan baik itu dari segi cara perhitungan biaya terhadap penentuan ujrahnya nanti. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan perhitungan biaya pada pengiriman barang telah memenuhi konsep ujrah dalam akad ijarah bi al-amal
Disparity in Judge Decisions in Resolving Rad Inheritance Disputes: Case Study at the Sharia Court in Banda Aceh City Hasballah, Khairuddin; Mubarrak, Dhaiful; Rassanjani, Saddam
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 2 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i2.8612

Abstract

Two contrasting viewpoints emerge over the issue of rad inheritance, notably concerning the events at the Syar'iyah Court. One viewpoint granted Baitul Mal the remaining inheritance, while the other viewpoint maintained that the heirs were entitled to reclaim their remaining assets. This study aims to identify the key elements considered by the justices of the Aceh Syar'iyah Court and the Banda Aceh Syar'iyah Court while making their verdicts in this case, as well as how Islamic law assesses the resolution of inheritance disputes related to property rights. This study scrutinizes the empirical legal research methodologies employed by analyzing them from the perspective of Islamic legal theory. The data is collected by conducting interviews and accessing material in libraries. The findings indicate that the Banda Aceh Sharia Court's Panel of Judges awarded the remaining inheritance to Baitul Mal, in accordance with the book Hasyiyah al-Bajuri, Qanun Number 11 of 2002, and Article 11 paragraph (1), and Article 14 of Aceh Qanun Number 7 of 2004, which pertain to the implementation of Islamic Sharia in the fields of Aqidah, Worship, and Islamic Sharia, and Zakat Management, respectively. Per Article 193 KHI, the justices of the Aceh Syari'yah Court hold a differing opinion regarding the distribution of any leftover inheritance to the heirs of the zawil furudh. According to Islamic family law, Zaid bin Thabit and a few Malikiyah and Syafi'iyah jurists endorse the choice of Baitul Mal to accept the remaining bequest. Furthermore, Uthman bin Affan's viewpoint about the application of rad, which includes marital relations, asserts that all furudhheirs possess the right to rad. This stance is also backed by the ruling of the Panel of Judges of the Aceh Syar'iyah Court.
The Marriage Model in the Gayo Community and Its Impact on the Inheritance System Hasballah, Khairuddin; Achyar, Gamal
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 26, No 1 (2024)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v26i1.22180

Abstract

The issue of inheritance is closely related to kinship ties, both blood and marital. An example of marriage model in the Gayo community differs from other Acehnese communities, thus leading to different inheritance practices. The Gayo community recognizes three marriage models: jeulen, angkap, and kuso-kini. This is interesting to study in relation to the inheritance system in the Gayo community and its connection to these marriage models. Research findings indicate that inheritance practices in some parts of the Gayo community are greatly influenced by their marriage models. For instance, female children who marry jeulen may not receive inheritance rights, while male children who marry angkap may also be excluded from inheritance. According to traditional Gayo leaders, the inheritance system in the Gayo community is not directly influenced by their marriage system, as they adhere to Islamic inheritance laws. Any deviation from Islamic inheritance laws is attributed to the ignorance of village authorities or the heirs themselves, rather than customary practices. The research also found other inheritance issues practiced by the Gayo community, such as equal distribution of inheritance based on responsibilities towards parents and family. The study also revealed various cultural practices in the Gayo community that warrant further serious and in-depth research, both in terms of marital customs and inheritance systems (such as cases where parents are not given inheritance rights when the heir is still alive), and other related matters.
PEMENUHAN HAK ANAK KANDUNG DAN ANAK ANGKAT MELALUI PUTUSAN PENGADILAN: (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Ridha Syahfutra; Khairuddin Khairuddin
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021): MARET 2021 - AGUSTUS 2021
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1417

Abstract

Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sehingga anak kandung dan anak angkat mempunyai haknya. Salah satu hak anak tersebut dijelaskan dalam pasal 4, Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai dengan mendapatkan kepastian hukum melalui sebuah putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan kedua putusan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukkan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam mengabulkan kadar nilai nafkah/hak anak lebih kecil dari permintaan penggugat adalah dengan melihat penghasilan tergugat dan faktor inflasi. Pertimbangan hakim menetapkan anak angkat sebagai ahli waris dikarenakan permohonan bersifat satu pihak. Oleh karena itu, pertimbangan yang didasari pada faktor inflasi kurang tepat, karena faktor inflasi juga bisa dikaitkan dengan penggugat sehingga kurang terpenuhi hak anak, sedangkan penetapan anak angkat sebagai ahli waris kurang tepat dikarenakan dalam permohonan tersebut ada pemohon berstatus anak angkat.
DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH DALAM PENYELESAIAN HAK HADHANAH ANAK Qandian; Zaiyad Zubaidi; Khairuddin Hasballah
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 2 (2023): MARET 2023 - AGUSTUS 2023
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i2.5006

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis dengan menganalisis enam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terkait pertimbangan hakim dalam menentukan hak hadhanah pasca perceraian dan disparitas putusan hakim terkait enam putusan hadhanah oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana ketentuan hak hadhanah anak pasca perceraian menurut ketentuan hukum Islam dan KHI. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak hadhanah akibat perceraian pada putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Ketiga, bagaimana disparitas putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam perkara perceraian tentang hak hadhanah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan bahan-bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori maupun konsep-konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara bersama hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Sedangkan data sekunder merupakan rujukan kedua bagi penulis dalam menyempurnakan penelitian ini seperti Undang-Undang tentang Peradilan Agama, KHI, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan penalaran hukum dengan selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak. Selanjutnya disparitas putusan hakim terkait enam putusan hak asuh anak dapat disimpulkan bahwa ada empat macam disparitas putusan hakim yaitu berupa dua putusan jatuh kepada pihak ayah, dua putusan jatuh ke pihak ibu, satu putusan jatuh sebagian ke ayah dan sebagian lagi ke ibu, dan satu putusan tidak dijatuhkan kepada keduanya, hak asuh berbeda dari setiap putusan berdasarkan fakta di persidangan dan kondisi anak serta hak asuh anak diputuskan hanya semata-mata demi masa depan anak. Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis dengan menganalisis enam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terkait pertimbangan hakim dalam menentukan hak hadhanah pasca perceraian dan disparitas putusan hakim terkait enam putusan hadhanah oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana ketentuan hak hadhanah anak pasca perceraian menurut ketentuan hukum Islam dan KHI. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak hadhanah akibat perceraian pada putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Ketiga, bagaimana disparitas putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam perkara perceraian tentang hak hadhanah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan bahan-bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori maupun konsep-konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara bersama hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Sedangkan data sekunder merupakan rujukan kedua bagi penulis dalam menyempurnakan penelitian ini seperti Undang-Undang tentang Peradilan Agama, KHI, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan penalaran hukum dengan selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak. Selanjutnya disparitas putusan hakim terkait enam putusan hak asuh anak dapat disimpulkan bahwa ada empat macam disparitas putusan hakim yaitu berupa dua putusan jatuh kepada pihak ayah, dua putusan jatuh ke pihak ibu, satu putusan jatuh sebagian ke ayah dan sebagian lagi ke ibu, dan satu putusan tidak dijatuhkan kepada keduanya, hak asuh berbeda dari setiap putusan berdasarkan fakta di persidangan dan kondisi anak serta hak asuh anak diputuskan hanya semata-mata demi masa depan anak.
Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia Harnides, Harnides; Abbas, Syahrizal; Hasballah, Khairuddin
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i2.16688

Abstract

This paper explores the practices of inheritance distribution among the people of South Aceh who commonly divide inheritance property based on customary inheritance law. Heirs receive their shares of inheritance not according to Islamic law (furudh al-muqaddarah), as both male and female heirs earn equal portions. The study of this paper aims to examine the concept of Islamic inheritance law from the perspective of gender equity, the pattern of interaction and formation of customary inheritance law in social institutions, and the basis for the community beliefs in dividing inheritance according to the custom and culture of South Aceh. The study obtained data by observing the practices of inheritance distribution in South Aceh and conducting in-depth interviews with the community figures, the representatives of Ulema Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Ulama/MPU), and the judges at the Tapaktuan Sharia Court using an empirical juridical approach. The results of the study revealed that the concept of Islamic inheritance law has been an alternative and in line with the principle of gender justice for women in South Aceh as a manifestation of the principle of balanced justice. This principle has been reflected in the patterns of inheritance distribution through the respective customary law mechanisms in accordance with the agreement of all heirs. The people in South Aceh have preferred to divide inheritance through the customary law as it has been more flexible and taken into account the socio-economic conditions and values developed in their community.
Co-Authors Abdul Jalil Salam Agustin Hanapi Akbar, Hajarul Badri Hasan Barnawy, Julius Darna, Andi Fauzan, Faisal Gamal Achyar Harnides, Harnides Haya Rizqa Ihdi Karim Makinara Imanuddin Imanuddin Julius Barnawy Khairani Khairani Lukman Hakim M. Amin, Sayuthi Mubarrak, Dhaiful Muhammad Haiqal Bin Mohamad Angkashah Muntasir A Kadir Mursyid Djawas Muslim Zainuddin Mustaqiem, Riza Afrian Mutiara Fahmi Nurul Auliyana Qandian Rahmadani Rahmadani Ridha Syahfutra Ridwan Nurdin Saddam Rassanjani Said, Wardana Soraya Devy Syahrizal Abbas Tarmizi M. Jakfar Yusfriadi Abda Zaiyad Zubaidi