Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TANJUNGPURA LAW JOURNAL JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS) Interdisciplinary Social Studies Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat KAMBOTI : Jurnal Sosial dan Humaniora
Syarifah Arabiyah
Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti Pontianak
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Perbandingan Sanksi Pidana dalam Kasus Penipuan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP di Indonesia Arabiyah, Syarifah; Muyassar, Ya’ Rakha; Pratiwilayan, Prisilia Rieska; Muhayan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1765

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan sanksi pidana dalam kasus penipuan berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Penipuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat, baik dalam konteks transaksi bisnis, keuangan, maupun hubungan sosial lainnya. Dalam Hukum Pidana Islam, penipuan dikategorikan sebagai jarimah ta’zir, yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim dengan mempertimbangkan maslahat dan keadilan. Hukuman dalam Islam dapat berupa denda (gharamah), penjara, atau hukuman lain yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Sementara itu, dalam KUHP Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Dalam hukum positif, pembuktian unsur-unsur penipuan harus memenuhi elemen perbuatan curang, tipu muslihat, dan niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini terletak pada sumber hukumnya, mekanisme penegakan hukum, dan prinsip keadilan yang diterapkan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian literatur terkait konsep hukum pidana dalam Islam dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam lebih fleksibel dalam menentukan sanksi berdasarkan kondisi sosial dan dampak yang ditimbulkan, sementara KUHP memberikan batasan yang lebih rigid dengan hukuman yang telah ditentukan secara eksplisit. Oleh karena itu, dalam konteks penerapan di Indonesia, diperlukan sinkronisasi antara prinsip keadilan Islam dan regulasi hukum positif agar sistem hukum yang diterapkan dapat lebih efektif dan berkeadilan.
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis Sdgs di Kelurahan Pasir Wan Salim Arabiyah, Syarifah; Muyassar, Ya’ Rakha; Pratiwilayan , Prisilia Rieska; Muhayan
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.542

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi permasalahan serius yang mengancam keselamatan dan martabat masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan daerah yang memiliki kerentanan sosial ekonomi. Rendahnya pemahaman hukum serta keterbatasan akses informasi mengenai migrasi aman sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban secara non-prosedural. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya pencegahan TPPO melalui penyuluhan hukum berbasis partisipasi. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai peserta utama. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum yang dikombinasikan dengan dialog interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap modus operandi TPPO, pentingnya prosedur migrasi yang aman, serta tumbuhnya sikap kritis dan keberanian masyarakat untuk menolak tawaran kerja non-prosedural. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial masyarakat desa dalam mencegah praktik perdagangan orang secara berkelanjutan.
The Development of Intellectual Property Law: A Comparison of Northern and Southern Countries Arabiyah, Syarifah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5605

Abstract

The development of intellectual property rights (IPR) law in the world has experienced significant dynamics along with technological advances and globalization. A comparison between Northern countries (developed countries) and Southern countries (developing countries) shows profound differences in the way IPR law is protected and implemented. Northern countries have more mature legal systems, strong infrastructure, and the ability to encourage innovation and effectively protect intellectual property rights. Digital technology, patents, copyrights, and trademarks in these countries are strictly protected, which drives the growth of a knowledge-based economy. On the other hand, Southern countries face major challenges related to IPR law enforcement, limited access to technology, and limited resources to protect and optimally utilize IPR. Although technology provides opportunities for developing countries to access global knowledge, gaps in protection and enforcement systems hinder their potential to innovate and compete in the international market. This article aims to analyze these differences and explore the challenges and opportunities that exist for Southern countries in facing increasingly complex and global IPR law developments
Co-Authors Afidah Wahyuni, Afidah Agung Dwi Prabowo Agustinus Astono Anita Yuliastini Budimansyah Budimansyah Budimansyah Budimansyah Dami Dami Hazdan , M Fahmi Ivan Wagner Muhayan Pratiwilayan , Prisilia Rieska Pratiwilayan, Prisila Rieska Pratiwilayan, Prisilia Rieska Rizki Amalia Fitriani Syamsiar, Syamsiar Weni Sentia Marsalena Ya’ Rakha Muyassar Yuliastini, Anita Yus, Thadeus