Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Banua Law Review
Rahman, Eko Taufikur
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Dampak Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) terhadap Kebijakan Perekonomian Indonesia Sari, Septiana; Sukmawan, Yulia Audina; Rahman, Eko Taufikur
Banua Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): October
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional Comprehensive Economic and Partnership (RCEP) sebagai perjanjian internasional yang terdiri dari negara ASEAN dan Non-ASEAN (Australia, Cina, Jepang, Selandia Baru, dan Republik Korea) dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi perekonomian Negara Indonesia, Sehingga perlu dilakukan pengajian awal terkait dampak yang akan terjadi setelah Indonesia menandatangani perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka dengan berfokus pada data sekunder. Penelitian ini sifatnya deskriptif yaitu memaparkan mengenai ketentuan dalam Perjanjian Regional Comprehensive Economic and Partnership dengan mengaitkan pada dasar hukum Indonesia. RCEP merupakan kesepakatan yang digunakan untuk memperluas dan memperdalam keterlibatan Negara ASEAN dan lima Negara Non-ASEAN. Berdasarkan penelitian yang dibuat RCEP mempunyai kemampuan mempererat hubungan dagang antar anggotanya termasuk dalam hubungan ekspor dan impor dengan pengurangan tarif, RCEP dapat meningkatkan nilai investasi asing Negara Indonesia. UMKM merupakan bentuk ekonomi yang mempunyai peran penting bagi perekonomian Negara Indonesia juga mempunyai ruang dalam perjanjian RCEP. Sebagai Perjanjian multilateral terjadi konflik dan kesenjangan ekonomi antar anggota mungkin saja terjadi, oleh karenanya Indonesia harus berhati-hati dalam mempertimbangkan langkahnya
Hak Asasi Manusia: Pilar Utama dalam Pembangunan Karakter Bangsa Ariany, Lies Ariany; Erlina, Erlina; Buana, Mirza Satria; Husna, Nur; Fahlani, Soffyan Angga; Rahman, Eko Taufikur; Sari, Septiana
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.24192

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, dan menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang adil dan bermartabat. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, HAM berperan sebagai pedoman moral yang mengarahkan individu untuk hidup dalam harmoni, menghormati perbedaan, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Artikel ini membahas pengertian dan prinsip dasar HAM, perannya dalam pembentukan karakter bangsa, serta tantangan dan strategi penegakannya di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka melalui analisis literatur dari peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi nilai HAM dalam pendidikan dan kebijakan publik merupakan langkah strategis untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan beretika.
Penyelesaian Sengketa Masyarakat Bantaran Sungai Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosio-Legal Syahrida, Syahrida; Erliyani, Rahmida; Rahmawati, Diana; Mursalin, Arisandy; Rahman, Eko Taufikur; Ramadhaniah, Putri; Farah, Gusti Alya Fathia
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.24778

Abstract

Penelitian ini mengkaji dimensi sosial-hukum pluralisme hukum dengan menganalisis interaksi antara hukum adat, norma-norma Islam, dan budaya hukum Masyarakat di bantaran sungai  Banjarmasin, Indonesia. Sebagai masyarakat mayoritas Muslim dengan tradisi adat yang kuat, Banjarmasin menawarkan studi kasus yang menarik untuk memahami bagaimana sistem hukum plural beroperasi di pemukiman tepi sungai di Kota Banjaramsin meliputi 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Dengan menggunakan penelitian lapangan etnografis, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen, studi ini meneliti bagaimana penyelesaian sengketa berbasis komunitas berfungsi di luar kerangka hukum formal. Dalam perspektif sosio legal riset ini menunjukkan temuan bahwa sengketa yang ada pada masyarakat di bantaran sungai di Kota Banjarmasin, melibatkan hubungan keluarga, kepemilikan tanah, dan konflik antar warga (tetangga) sering diselesaikan melalui model penyelesaian sengketa secara mediasi berbasis hukum adat yang diwarnai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Proses ini menekankan rekonsiliasi, tanggung jawab kolektif, dan pelestarian harmoni sosial daripada hasil hukuman atau sanksi. Koeksistensi antara hukum negara, norma adat, dan nilai-nilai Islam mencerminkan budaya hukum yang dinamis yang beradaptasi dengan tantangan kontemporer sambil mempertahankan dasar-dasar tradisionalnya. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sosio-legal dengan memberikan wawasan empiris tentang kekuatan sistem hukum plural dan signifikansinya bagi akses ke keadilan di masyarakat mayoritas Muslim. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar pada budaya ke dalam kerangka hukum formal untuk mengembangkan model keadilan yang inklusif dan responsif
Co-Authors Ariany, Lies Ariany Diana Rahmawati Erlina Erlina Erliyani, Rahmida Farah, Gusti Alya Fathia Husna, Nur Mirza Satria Buana Mursalin, Arisandy Ramadhaniah, Putri Sari, Septiana Soffyan Angga Fahlani Sukmawan, Yulia Audina Syahrida, Syahrida