Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Pengamalan Pancasila (Analisis Hakikat Pancasila) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia Irliyani, Aida; Noorliani; Norhalidah; Annisa, Nurba; Rahmawati; Normalasari, Risna
EduCurio: Education Curiosity Vol 3 No 1 (2024): Agustus-November 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/ecu.v3i1.1087

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research). Dalam penelitia ini disimpulkan, Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melangggar Pancasila sebagai dasar Negara, harus ditindak menurut hukum yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara dihubungkan fungsinya sebagai dasar Negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia dapatlah disebut pula sebagai ideologi nasional atau ideologi Negara. Artinya pancasila 5 merupakan satu ideologi.
Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Noorliani; Norhalidah
EduCurio: Education Curiosity Vol 3 No 1 (2024): Agustus-November 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/ecu.v3i1.1088

Abstract

Metode penelitian menggunakan metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan (library Reasearch) yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang bersumber pada kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, dan kajian sejarah yang mendukung dan relevan dengan judul penelitian, kemudian di analisis dan diolah sehingga menjadi hasil penelitian. Dalam pembahasan ini disebutkan dalam UUD 1945 pasal 28 telah dijelaskan bahwa hak asasi manusia ialah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi hingga hak untuk mendapatkan pendidikan. Melalui UUD 1945, Indonesia menyatakan cita-cita luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) IN INCREASING VILLAGE ORIGINAL INCOME IN MABURAI VILLAGE, MURUNG PUDAK DISTRICT, TABALONG REGENCY Nahdiah; Norhalidah
JAPB Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v8i2.1414

Abstract

BUMDes Berkah Bersama merupakan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang usaha pelayanan jasa, PAMDes dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle). BUMDes Berkah Bersama memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan usaha yang lebih terencana dan inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima orang informan. Analisis data menggunakan model Interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Kata Kunci : Efektivitas, Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa
ANALYSIS OF COMMUNITY SATISFACTION INDEX IN BUSINESS CERTIFICATE ISSUANCE SERVICES AT PULAU PATAI VILLAGE OFFICE, DUSUN TIMUR DISTRICT, EAST BARITO REGENCY Patolla, Herlina; Norhalidah
JAPB Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v8i2.1415

Abstract

Dalam suatu pelayanan publik harus berdasarkan dengan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan. Kepuasan masyarakat dapat diwujudkan apabila standar yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dalam bentuk pengukuran bagaimanakah kepuasan masyarakat dalam hal ini pelayanan bagian pembuatan surat keterangan usaha pada Kantor Desa Pulau Patai Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dengan berdasarkan (IKM) menurut PERMENPAN dan RB No 14 Tahun 2017. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling yaitu convenience sampling suatu teknik pengambilan sampel dengan memilih orang-orang yang mau dan bersedia, dan juga nyaman untuk diteliti, sesuai dengan kenyamanan (convenience), dengan populasi berjumlah 50 orang dan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 44 orang sebagai responden penerima layanan pembuatan surat keterangan usaha pada Kantor Desa Pulau Patai Januari sampai Juni 2024, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan), angket (kuesioner), dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan alat statistic deskriptif sederhana yang berbentuk distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Usaha Pada Kantor Desa Pulau Patai Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur berada dalam kategori Baik. Kata Kunci : Indeks Kepuasan Masyarakat, Pelayanan, Surat Keterangan Usaha
THE INFLUENCE OF THE MOBILE PROSECUTION ATTENDANCE APPLICATION ON EMPLOYEE WORK DISCIPLINE AT THE TABALONG DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE Adawiyah, Rabiatul; Norhalidah
JAPB Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v8i2.1416

Abstract

Penerapan absensi secara online merupakan inovasi yang diterapkan oleh setiap instansi untuk memudahkan pegawai dalam hal absensi datang kerja maupun pulang kerja. Penerapan absensi secara online ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Aplikasi Absensi Kejaksaan Mobile Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kejaksaan Negeri Tabalong, serta besar pengaruh Aplikasi Absensi Kejaksaan Mobile Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kejaksaan Negeri Tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu metode survey. Populasi berjumlah 49 orang, dan sampel berjumlah 47 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel non probability sampling, yaitu convienience sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu angket (kuesioner), dokumentasi, dan observasi (pengamatan). Teknik analisis data meliputi, statistik deskriptif, statistik inferensial, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji t, koefisien determinasi, dan analisis regresi sederhana menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada Pengaruh Aplikasi Absensi Kejaksaan Mobile Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kejaksaan Negeri Tabalong, dan besar pengaruh variabel Aplikasi Absensi Kejaksaan Mobile terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kejaksaan Negeri Tabalong adalah sebesar 31,1 % adapun 68,9 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Kata Kunci : Absensi, Kejaksaan Mobile, Disiplin Kerja Pegawai, Kejaksaan Negeri Tabalong.
Meningkatkan Interaksi Sosial Melalui Tradisi Budaya Yasinan Majelis Sholawat Burdah Miftahul Jannah Heiriyah, Ainun; Farial; Abidarda, Yulizar; Diyanti; Norhalidah; Carolina, Rizka; Prima, Netty
JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/adc.v4i1.1476

Abstract

Yasinan Tradisi budaya yang berkembang sebagai bagian akulturasi budaya islam dan jawa, menjadi tradisi yang dapat dilestarikan di berbaga daerah Indonesia, dengan berbagai manfaat sosial dan keagamanan. Dari sudut pandang Islam mengenai yasinan dan sholawat burdah adalah bentuk ibadah yang dianjurkan, karena keduanya merupakan cara untuk memperdalam cinta dan penghormatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SWT melalui bacaan suci dan pujian. Yasinan sholawat burdah merupakan kegiatan rutin membaca surat yasin kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat burdah yang menjadi wadah yang penting untuk memperkuat interaksi sosial di masyarakat, menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat.   Terdapat permasalahan mitra diantaranya adalah Terdapat minimnnya rasa membangun hubungan, minimnya kemampuan komunikasi, dan minimnya kemampuan melakukan kerjasama antar anggota yasinan sholawat burdah miftahul Jannah. Alternatif solusi yang diberikan kepada anggota majelis yasinan sholawat burdah miftahul jannah berupa wawasan ilmu pengetahuan melalui sebuah seminar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan interaksi sosial”. Metode pelaksanaan kegiatan digunakan 2 (dua) buah metode dalam pengabdian kepada masyarakat adalah (1) metode ceramah; dan (2) evaluasi. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini (1) meningkatkan interaksi sosial dalam bermajelis; (2) Pretes instrument pengetahuan di dapatkan hasil analisis dengan kategori sedang (6,9); kemudian (3) Postes pengetahuan di dapatkan dengan hasil yang sangat memuaskan atau kategori tinggi (9,1).
PERAN KEBIJAKAN DAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENUJU SUNGAI BERKELANJUTAN DIKOTA BANJARMASIN Anjani; Norhalidah; Panggih Prabowo Rona Saputra; Mutmainnah; Sidderatul Akbar
Jurnal PubBis Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v10i1.1474

Abstract

Rivers are vital assets of Banjarmasin City, currently facing environmental degradation due to urbanization and low community understanding. This study aims to analyze the role of policy and digital technology in achieving sustainable river management in Banjarmasin. The research method employed is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through observation, documentation, and interviews with key informants, including the Banjarmasin City Public Works and Spatial Planning Department (PUPR), riverbank communities, and related organizations. The data analysis technique applied is thematic analysis. The results show that although Regional Regulation No. 15 of 2016 provides a strong legal foundation, low community literacy regarding river regulations remains a major obstacle to policy implementation. Optimizing digital technology through social media and monitoring systems serves as a strategic solution to enhance education, information transparency, and collective participation in maintaining the river ecosystem. This study concludes that river sustainability in Banjarmasin heavily depends on the synergy between firm government policies and the utilization of digital instruments to build community engagement as active subjects in management. The practical implication of this research emphasizes the importance of digital education to increase policy effectiveness, while theoretically, it strengthens the argument that digital governance is a vital instrument in managing Common Pool Resources in urban environments
Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Wilayah Perdesaan Kabupaten Tabalong Norhalidah
Jurnal PubBis Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v10i1.1501

Abstract

Rural economic development through Village Funds is a strategic priority for the government in realizing structural transformation in rural areas and reducing regional disparities. This study aims to analyze Village Fund management policies in accelerating community economic development in Tabalong Regency by identifying success determinants, implementation barriers, and formulating strategies for sustainable management optimization. A qualitative approach with a descriptive case study design was applied in five villages selected purposively based on the level of management success, accessibility, and variation in socio-economic characteristics. Data collection was conducted through in-depth interviews with seven informants from each selected village, participatory observation, and review of planning and accountability documents. Data analysis used an interactive model with triangulation of sources and methods to ensure the validity of the findings. The findings indicate that the implementation of the Village Fund policy has complied with existing regulations; however, its effectiveness in promoting rural economic development remains limited. Key constraints include limited human resource capacity, the dominance of physical infrastructure spending, suboptimal and non-inclusive community participation, and insufficient transparency and accountability. The results suggest that the success of Village Fund utilization depends on the synergy between village leadership, institutional capacity, good governance practices, and community involvement. Therefore, a policy reorientation toward a balanced allocation between physical development and productive economic empowerment, supported by sustainable institutional capacity strengthening, is essential to achieve inclusive and sustainable rural development.. The implications of this research provide recommendations for local governments to optimize the Village Fund, namely strengthening the capacity of village officials through continuous training, reorienting the allocation of the Village Fund to productive economic empowerment programs with a high multiplier effect, strengthening transparency and accountability through a simple reporting system and information technology, and implementing an intensive village assistance model with professional assistants and community participation through group empowerment forums