Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Anterior Jurnal PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Jurnal Pengabdian Ilung (Inovasi Lahan Basah Unggul)
Sidderatul Akbar Sidderatul Akbar
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Revitalization of Plantation Strategic Policies to Promote Regional Competitiveness in South Kalimantan Province Asmu’i, Asmu’i; Akbar, Sidderatul
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 22, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and analyze the revitalization of strategic policies in the plantation sector to boost regional competitiveness in the province of South Kalimantan. The policies are in line with Nawacita Program, directing the futureagricultural development to achieve food sovereignty; so that Indonesia, as a nation, can manage and feed its people through food sovereignty. South Kalimantan is a province in Indonesia that relies on its regional income from mining and plantation sectors,after the mining (and quarrying) sector particularly coal mining, decreased. This study applies the action research approach based on Soft Systems Methodology with hybrid SWOT analysis at the mapping stage, focusing on the plantation policy revitalizationfor rubber and palm oil commodities during 2006 to 2015, since these two commodities are the most dominant commodities in South Kalimantan Province. The results show that it is necessary to do the re-formulation of strategic policies in the plantationsector, through the formulation of policy of Regional Regulation on Regional Budgets and National Medium-Term Development Plan (RPJMD) in plantation sector with emphasis on the harmonization of: (1) the Public Policy; (2) Technical Policy; (3) ResourceAllocation Policy; and (4) Financial Policy in South Kalimantan Province. These transformations should lead to: (1) Development of Cultivation and Protection of Regional Plantations; (2) Quality Development, Product Marketing and Resource Infrastructure,Eco-Friendly and Sustainable Plantation; and (3) Development of Professional and Responsible Mutual Performance Services. State of the art of this study is the importance of integrating the local wisdom and local wealth variables in revitalizing the strategicpolicies in the plantation sector in order to boost the regional competitiveness in the province of South Kalimantan that is in line with Central Government Policy of Nawacita Program to achieve food sovereignty.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Suprayitno Suprayitno; Widyakanti Widyakanti; Sidderatul Akbar
Anterior Jurnal Vol 20 No 1 (2020): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v20i1.1683

Abstract

Salah satu fungsi utama Satpol PP Kota Palangka Raya adalah menegakkan peraturan daerah dan menjadi barometer implementasi peraturan daerah khususnya peraturan daerah no.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Palangka Raya. Tetapi ternyata masih banyak Personel yang merokok di Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukan implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Satpol PP Kota Palangka Raya belum terimplementasi dengan baik. Hal ini karena belum adanya Sosialisasi menyeluruh, Sistem Pengawasan yang masih lemah, Belum adanya Penegakan dan Pembinaan yang optimal kepada personel. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara serta pendukung data lainnya. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data nya adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data Satpol PP Kota Palangka Raya sebagai garda terdepan penegakan peraturan daerah harus menjadi contoh bahwa mereka mampu mengimplementasikan peraturan tersebut di internal mereka. Harus ada perbaikan di internal Satpol PP Kota Palangka Raya agar Perda no.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat terimplementasi dengan baik dengan cara Melakukan Sosialisasi Menyeluruh, Memberikan Sanksi Yang Tegas, Harus Ada SOP yang Jelas, Penambahan Kamera Pengawas, dan Melarang aktivitas jual beli rokok di Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya.
Konsolidasi Kelompok Tani Dalam Pembentukan Wisata Edukasi Kampung Sayur Laura Di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru Dewi Purboningsih; Aulia -; Sidderatul Akbar; Muhammad Rizal Bima Saputra; Hijjatin Mardhatina; Jhanny Sabatina Frinitasari
Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul) Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ilung.v3i2.10293

Abstract

Mitra kegiatan ini adalah kelompok tani Karang Taruna Tunas Muda  di Jalan Sukamara Kampung Baru RT 04 RW 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Program ini berdasarkan analisis situasi dan permaslahan mitra yaitu belumnya adanya kelompok atau komunitas yang fokus mengelola wisata kampung sayur, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola destinasi wisata, hal ini dikarenakan kelompok tani lebih dominan meningkatkan pengetahuan dalam produktifitas hasil pertanian. Solusi atas permasalahan mitra adalah peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan wisata edukasi Kampung Sayur LAURA dan pelatihan penyusunan rancangan model wisata edukasi Kampung Sayur LAURA. Konsolidasi atau penguatan peran pada kelompok tani bertujuan untuk mendorong atau memotivasi kelompok tersebut bersinergi dengan kelompok karangtaruna, Kelurahan setempat dalam membentuk wisata edukasi Kampung Sayur. Target dari kegiatan ini adalah mitra memahami konsep wisata edukasi serta melaksanakan tahapan-tahapan tata kelola pembentukan wisata edukasi Kampung Sayur LAURA. Metode yang digunakan untuk mencapai target kegiatan yaitu dengan sosialisasi konsep pengembangan wisata edukasi dan pelatihan menyusun rancangan model pembentukan wisata edukasi Kampung Sayur LAURA. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian ini meliputi pertama, mitra terdorong untuk membuat rancangan model tata kelola wisata edukasi kampung sayur; kedua, mitra sudah menentukan lokasi yang akan menjadi spotlite wisata edukasi kampung sayur; ketiga, mitra berusaha untuk melakukan kerjasama ke berbagai pihak untuk mendapatkan sumber pendanaan Kata Kunci: Wisata, Edukasi, Kampung Sayur, LAURA.
Bureaucratic Reform and its Impact on Public Service Transparency Septo Pramesworo, Ignatius; Akbar, Sidderatul; Yumame, Jackson
International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Vol. 4 No. 2 (2025): June
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sj.v4i2.498

Abstract

This study aims to analyse the implementation of bureaucratic reform and its impact on public service transparency in Indonesia. Through a qualitative approach with a literature review, this study found that bureaucratic reforms carried out through organisational restructuring, simplification of procedures, strengthening human resources, and the use of information technology have encouraged the creation of more open and accountable public services. The digitisation of services and the public complaints system expanded public access to information and increased participation in service oversight. The results show that public service transparency has improved significantly, although challenges remain in terms of apparatus resistance and infrastructure limitations. Thus, bureaucratic reform plays an important role in realising governance that is transparent, efficient and responsive to the needs of society.
PERAN KEBIJAKAN DAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENUJU SUNGAI BERKELANJUTAN DIKOTA BANJARMASIN Anjani; Norhalidah; Panggih Prabowo Rona Saputra; Mutmainnah; Sidderatul Akbar
Jurnal PubBis Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v10i1.1474

Abstract

Rivers are vital assets of Banjarmasin City, currently facing environmental degradation due to urbanization and low community understanding. This study aims to analyze the role of policy and digital technology in achieving sustainable river management in Banjarmasin. The research method employed is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through observation, documentation, and interviews with key informants, including the Banjarmasin City Public Works and Spatial Planning Department (PUPR), riverbank communities, and related organizations. The data analysis technique applied is thematic analysis. The results show that although Regional Regulation No. 15 of 2016 provides a strong legal foundation, low community literacy regarding river regulations remains a major obstacle to policy implementation. Optimizing digital technology through social media and monitoring systems serves as a strategic solution to enhance education, information transparency, and collective participation in maintaining the river ecosystem. This study concludes that river sustainability in Banjarmasin heavily depends on the synergy between firm government policies and the utilization of digital instruments to build community engagement as active subjects in management. The practical implication of this research emphasizes the importance of digital education to increase policy effectiveness, while theoretically, it strengthens the argument that digital governance is a vital instrument in managing Common Pool Resources in urban environments
Co-Authors Al-Amin Andika Dirsa Anjani Asmu’i Asmu’i Asmu’i Asmu’i Asmu’i, Asmu’i Aulia - Ben Brahim S. B. Dewi Purboningsih Diego Romario De Fretes Hijjatin Mardhatina Inayatul Mutmainnah Jhanny Sabatina Frinitasari Melyana R Pugu Moh. Yamin Darsyah Mohammad Ahmad Bani Amer Muhammad Rizal Bima Saputra Mutmainnah Nashran Azizan Nooraisyah Norhalidah Nunu Andriani Nurkadarwati, Nurkadarwati Panggih Prabowo Rona Saputra Rezkiyah Hoesny Septo Pramesworo, Ignatius Suprayitno Suprayitno Syatria Adymas Pranajaya Widjanarko Widyakanti Widyakanti Wilda Rizkiyahnur Nasution Yumame, Jackson