Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.379
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Bakti UPPR
Wulandari, Vicka Prama
Universitas Palangka Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Protection of Kasongan Durian Genetic Resources through Geographical Indications: A Normative Juridical Study of Implementation and Challenges Nathanael, Faith; Ali, Nuraliah; Wulandari, Vicka Prama
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 10 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i10.4682

Abstract

Kasongan durian is a local genetic resource unique to Central Kalimantan, possessing high economic and ecological value but facing threats of exploitation and genetic degradation. This study aims to analyze the role of Geographical Indications (GI) as a legal protection instrument and to identify implementation challenges. The research employs a normative juridical approach, examining legislation, policy documents, and relevant literature. The findings demonstrate that successful GI implementation correlates with institutional strengthening initiatives, showing a 45% improvement in registration success rates when accompanied by capacity-building programs. The results indicate that GI holds strategic legal significance in protecting local genetic resources, recognizing communal rights, and preventing biopiracy. However, implementation faces several challenges, including disputes over genetic resource rights involving traditional knowledge, weak coordination between central and regional governments, administrative complexity in the registration process, and limited human resources and infrastructure. The practical implications include recommendations for establishing district-level Geographical Indications (GI) management bodies with dedicated budgets of IDR 500–750 million annually, developing standardized operating procedures that reduce registration time by 40%, and implementing participatory monitoring systems engaging 80% of local farmers to ensure sustainable protection and economic empowerment through premium pricing mechanisms, potentially increasing farmers’ income by 35–50%. The study concludes by emphasizing the need for institutional capacity building, legal socialization, and multi-stakeholder collaboration to ensure sustainable protection.
Sistem Pengupahan Marketing Representative Sebagai Tenaga Kontrak Pada PT Bumi Indahutama Global Kota Palangka Raya Prama Wulandari, Vicka; Elgeriza Agustin, Yolita; Yuni Pramita, Claudia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.20019

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan Marketing Representative yang ditetapkan berdasarkan satuan hasil sesuai jumlah calon debitor yang didapatkan terkait peminjaman dana pensiun. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan masyarakat dengan menggunakan data primer yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara pada PT Bumi Indahutama Global dan sekunder mengacu pada literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian perjanjian sistem pengupahan Marketing Representative sebagai tenaga kerja kontrak pada PT Bumi Indahutama Global Kota Palangka Raya dalam bentuk lisan dan mengenai besaran upah bergantung pada prestasi kerja dan dapat disimpulkan bahwa pengupahan terhadap Marketing Representative bisa melebihi besaran Upah Minimum atau bahkan kurang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital De Aprilia, Desti; Januardy, Ivans; Wulandari, Vicka Prama
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20804

Abstract

Pewarisan aset digital dan virtual menjadi isu penting yang perlu segera diatasi dalam hukum waris Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, aset seperti akun media sosial, cryptocurrency, dan karya seni digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia belum secara eksplisit mengatur pewarisan aset non-fisik ini, yang menyebabkan kesulitan bagi ahli waris dalam mengakses dan mewarisi aset digital tersebut. Penelitian ini mengkaji tantangan hukum yang dihadapi dalam pewarisan aset digital, seperti ketidakjelasan regulasi, masalah teknis, dan aspek privasi. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas agar hukum waris Indonesia dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, termasuk pengalihan hak atas aset digital dan virtual. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk memperbaharui hukum perdata dengan memasukkan aturan mengenai pewarisan aset digital, serta memperkuat perlindungan data pribadi dalam konteks ini.
Analisis Yuridis terhadap Negative pledge Clause sebagai Perlindungan Preventif Kreditor dalam Perjanjian Kredit Susanti, Deva; Januardy, Ivans; Prama Wulandari, Vicka
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21115

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan preventif bagi kreditor melalui klausula negative pledge dalam praktik perjanjian kredit, termasuk kredit sindikasi, serta hambatan penerapannya, khususnya dalam pembuktian di pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula negative pledge efektif sebagai instrumen perlindungan preventif sepanjang dirumuskan secara jelas, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan, dan didukung oleh kesadaran hukum para pihak. Namun, keterbatasan norma dalam hukum positif Indonesia dan tantangan dalam aspek pembuktian menyebabkan efektivitasnya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penyusunan standar kontraktual untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pada Bisnis Coffee Shop yang Dimiliki Lebih dari 1 Orang (Hak Merek Nvrlnd atau Neverland Indonesia) Setiawan, F.X. Ary; Wulandari, Vicka Prama; Agustin, Yolita Elgeriza
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2083

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjamin perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, masih ditemui pendaftar yang mendaftarkan merek yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek yang telah didaftar. Tujuan dari diberikan perlindungan hukum hak merek tersebut agar tidak adanya peniruan merek yang terlah didaftar sehingga pemilik merek tidak dirugikan dalam hal ini. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksaan perlindungan hukum hak merek terdaftar khususnya hak merek NVRLND serta akibat hukum bagi pendaftar merek yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek terdaftar. Karena ditemuinya pendaftaran merek Neverland Indonesia yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek NVRLND yang dapat diakses dan dilihat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian dimana hukum tidak dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang otonom, akan tetapi dipahami sebagai sesuatu institusi sosial yang secara real (nyata) berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya.Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak merek terdaftar NVRLND masih belum sepenuhnya terlindungi. Perlindungan merek terdaftar telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang akan menolak secara tegas apabila ada pendaftaran merek yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan. Namun pada pelaksanaannya, pendaftaran merek Neverland Indonesia yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan dengan merek terdaftar NVRLND tidak ditolak secara tegas serta diberikannya masa sanggahan untuk melakukan perubahan pada pendaftaran merek Neverland Indonesia sehingga merek tersebut dapat disetujui.
Perlindungan Hukum Investor Cryptocurrency: Kajian Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Pratama, Miko Rilianto; Jalianery, Joanita; Wulandari, Vicka Prama
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 11 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i11.4546

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah investasi, termasuk dalam aset digital seperti cryptocurrency. Meskipun menawarkan peluang investasi yang menarik, cryptocurrency juga menghadapi risiko tinggi, terutama terkait dengan ketidak pastian regulasi dan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor dalam transaksi cryptocurrency, dengan fokus pada aspek keabsahan perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi dan rendahnya literasi hukum investor membuka ruang bagi kerugian yang signifikan, baik dari sisi aset maupun data pribadi. Namun, hadirnya POJK Nomor 27 Tahun 2024 memberikan penguatan hukum melalui ketentuan tentang pemisahan aset investor, pengamanan sistem informasi, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara otoritas pengawas, pelaku usaha, dan edukasi hukum bagi investor diperlukan untuk menciptakan ekosistem investasi kripto yang aman, adil, dan memiliki kepastian hukum.
Absolute Jurisdiction Of Arbitration Institutions According To Indonesian Positive Law: Analysis Of The Decision Of The South Jakarta State Court Number 420/Pdt.G/2020 Tambunan, Desima; Fransisco, Fransisco; Wulandari, Vicka Prama
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2436

Abstract

Arbitration is an interesting manner to resolve trade issues because it is final and binding. Article 30 of law quantity 30 year 1999 on Arbitration and opportunity Dispute decision explains that the courtroom isn't always legal to just accept a case among  events who've selected arbitration as a method of dispute decision, as said within the arbitration clause. but, within the discipline there may be a violation of the authority of the district court docket, specifically the courtroom nevertheless accepts and manages cases that ought to be resolved via arbitration. The reason of this examine is to investigate the regulations of absolute authority of arbitration institutions in the Indonesian felony device and assessment the suitability of. District court docket choice variety 420/Pdt.G/2020/PN.Jkt Sel. The method used is normative criminal research with statutory, case, and conceptual strategies. in the case, the panel of judges stated that the District court had the authority to pay attention the case. even though there was an settlement among the events worried to clear up the dispute via arbitration. The judge's reasoning changed into that the issue rely of the case became an act of tort and no longer a breach of settlement, and not all parties inside the case had been certain by means of the arbitration clause. The outcomes of the evaluation display that the selection violates the regulations of absolutely the authority of arbitration, and isn't always according with the ideas stipulated in Article three of regulation quantity 30 of 1999 which states that the courtroom isn't always legal to just accept cases which have been certain with the aid of an arbitration settlement.
ANALISIS HUKUM SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM PERDATA Wulandari, Vicka Prama; Agustin, Yolita Elgeriza

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/.v11i2.1153

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai bentuk, penyebab dan njuga mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang ada di Indonesia berdasarkan dari presfektif hukum perdata. Hal ini dikarenakan sengketa pertanahan masih sering terjadi karena akibat dari tumpeng tindih sertifikat, pengalihan hak yang tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta lemahnya administrasi pertanahan yang ada di Indonesia yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum dan juga putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pertanahan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain: tumpang tindih regulasi, administrasi pertanahan yang belum optimal, serta konflik kepentingan berbagai pihak dalam pemanfaatan tanah. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali tidak efektif karena proses yang panjang dan biaya tinggi. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan konsiliasi menawarkan solusi yang lebih cepat dan menjaga harmoni sosial, namun masih terkendala implementasi yang belum optimal. Dalam penerapannya, prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi landasan utama untuk melindungi hak-hak para pihak terutama pihak yang sedang bersengketa. Untuk mencapai keadilan yang lebih baik, diperlukan reformasi dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan akses pendidikan hukum bagi masyarakat hingga penguatan kelembagaan peradilan. Penelitian ini memperkuat pentingnya keadilan sebagai fondasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di indonesia, serta menegaskan perlunya keseimbangan antara hukum positif dan keadilan substantif.
Perjanjian Fidusia Atas Objek yang Telah Digadaikan oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga Wulandari, Vicka Prama
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2025): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v8i2.1805

Abstract

Pihak kreditor dalam memberikan kredit atau menjaminkan modal tentunya mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut sebagai pengaman dan kepastian akan kredit yang diberikan tersebut, karena tanpa adanya pengamanan pihak kreditor akan sulit menghindari resiko yang terjadi sebagai akibat dari kreditor yang wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang hukum Jaminan khususnya mengenai prosedur perjanjian fidusia dan penyelesaian masalah apabila pemberi fidusia tersebut cidera janji. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara penelitian hukum kepustakaan yang mengkaji dan menelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Proses penjaminan objek perjanjian kredit pada dasarnya sama dengan proses penjaminan fidusia pada umumnya, yaitu proses pengikatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, dan pengikatan fidusia sebagai perjanjian accesoir yang melalui beberapa tahapan. 2). Pihak Kreditor dalam penyelesaian bila objek jaminan digadaikan pada pihak ketiga, dapat memilih bentuk penyelesaian dengan menggunakan pranata eksekusi di bawah tangan. Pemilihan pranata eksekusi di bawah tangan didasarkan pada alasan bahwa dengan cara ini dianggap lebih mempercepat proses penyelesaiannya, dan lebih efisien jika dibandingkan dengan menggunakan cara melalui pelelangan umum, atau melalui gugatan perdata pada Pengadilan.
Co-Authors Agustin, Yolita Elgeriza Ali, Nuraliah Aprilyansyah, Mahdi Surya Claudia Yuni Pramita De Aprilia, Desti Elgeriza Agustin, Yolita Fauzi Rahman Fransisco, Fransisco Fuji Syifa Safari Hayati, Mulida Ivans Januardy Joanita Jalianery Leksi, Leksi Nathanael, Faith Pratama, Miko Rilianto Raja V. Situmorang, Primus Sahay, Tahasak Satriya Nugraha Setiawan, F.X. Ary Susanti, Deva Susilowati, Eny Tambunan, Desima Yolita Elgeriza Agustin Yuni Pramita, Claudia