Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research J-CEKI
Tambunan, Alrin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : J-CEKI

 1 
Eksaminasi Surat Edaran Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: Imi-Gr.03.03-1194 Tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi: Studi Kritis Pengawasan Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Hidayatullah, Andre Rahman; Tambunan, Alrin; Sohirin, Sohirin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12816

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis landasan hukum dan implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.03.03-1194 Tahun 2017 tentang Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi, khususnya pada pelaksanaannya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian pelaksanaan surat edaran di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku, di mana beberapa Rudenim menugaskan fungsi pengawasan kepada seksi yang berbeda dari ketentuan surat edaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kritis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penugasan pengawasan kepada Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan (RAP) dalam surat edaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena fungsi RAP terbatas pada aspek administratif dan pelaporan. Sebaliknya, tugas pengawasan seharusnya dilaksanakan oleh Seksi Keamanan dan Ketertiban yang secara fungsional memiliki mandat untuk pengamanan dan penjagaan terhadap pengungsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau harmonisasi regulasi agar mekanisme pengawasan pengungsi di seluruh Rudenim dapat dilaksanakan secara seragam, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta keamanan nasional.
Tanggungjawab Keimigrasian terhadap Pemalsuan Dokumen Pemohon Paspor Tambunan, Alrin; Farid Alfatjra; Dewa Putu Donnie
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14206

Abstract

Paspor merupakan salah satu dokumen resmi yang diperlukan oleh seseorang yang hendak bepergian ke luar negeri sebagai penanda asal kewarganegaraan seseorang. Namun kini sangat sering ditemui adanya pemalsuan dokumen dalam pengajuan permohonan penerbitan paspor. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban keimigrasian terhadap pemalsuan dokumen oleh pemohon paspor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen permohonan paspor; (2) tanggungjawab yang dimiliki oleh pejabat imigrasi adalah apabila dalam proses pemeriksaan di awal ditemui adanya kecurigaan terhadap keaslian dokumen maka pejabat imigrasi bertanggungjawab melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan apabila memang dokumen palsu, permohonan akan dibatalkan. Namun apabila pejabat imigrasi dengan kesadaran sendiri mengetahui dan membiarkan dokumen palsu digunakan untuk mengajukan permohonan paspor maka pertanggungjawaban yang dibebankan adalah tanggung jawab secara pidana dan atas kesalahan individual.
Co-Authors Aji, Koesmoyo Ponco Dewa Putu Donnie Farid Alfatjra Hamdi, Muhammad Arief Harahap, Nurhabibah Hidayatullah, Andre Rahman Khairan, Muhammad Daffa Maharani, Oktarida Nurul Maidah Purwanti, Maidah Pangesti, Rizkyana Mutia Panjaitan, Tesalonika Martha Marlina Satria Abdul Hafidz Sohirin, Sohirin Syahrin, M Alvi Wijaya, Muhammad Farhan