Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW JOURNAL EQUITABLE SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR) Tirtayasa Journal of International Law ANDREW Law Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Berlian, Cheny
Universitas Muhammadiyah Riau
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : JOURNAL EQUITABLE

 1 
SANKSI PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE Berlian, Cheny
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.083 KB)

Abstract

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada dasarnya juga terdapat dalam Pasal 390 KUHP, hanya saja dalam Pasal tersebut terdapat frase “menyiarkan kabar bohong”. dalam tindak pidana ini sarana yang digunakan adalah media elektronik. Internet merupakan salah satu fasilitas yang digunakan melalui media elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan dan mengkaji tentang pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
KEJAHATAN SIBER YANG MENJADI KEKOSONGAN HUKUM Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2532

Abstract

Pada era teknologi sekarang ini, semakin banyak terjadinya kejahatan dalam bidang teknologi atau yang lebih dikenal sebagai Cyber Crime, yang mana kejahatan-kejahatan tersebut selalu berkembang setiap tahunnya. Banyaknya kasus-kasus Cyber Crime tersebut tentu meresahkan masyrakat, sehingga diciptkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun tidak semua kejahatan yang terjadi dapat dilindungi oleh Undang-Undang ITE tersebut, ada banyak kasus-kasus kejahatan siber yang tidak ada perlindungan hukumnya sehingga hal ini membuat adanya kekosongan hukum.
SANKSI PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada dasarnya juga terdapat dalam Pasal 390 KUHP, hanya saja dalam Pasal tersebut terdapat frase “menyiarkan kabar bohong”. dalam tindak pidana ini sarana yang digunakan adalah media elektronik. Internet merupakan salah satu fasilitas yang digunakan melalui media elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan dan mengkaji tentang pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
DOS ATTACK SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER DALAM PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3686

Abstract

Denial of Service (DoS) Attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data, akan tetapi dengan hilangnya pelayanan maka target tidak memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. Karena DoS Attack dapat menyerang sistem dari suatu bank dan merusaknya, sehingga data-data milik nasabah yang ada di dalam dalam server milik bank tersebut akan hilang. Berdasarkan latar belakang penulis jabarkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut: Bagaimanakah Eksistensi DOS Attack Sebagai Tindak Pidana Dalam pengaturan Hukum di Indonesia Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya maka tergolong sebagai penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa DoS Attack pada saat ini sudah menjadi ancaman yang sangat berbahaya dan perlu pengawasan lebih intensif. Karena sekarang banyaknya terjadi DoS Attack yang merugikan banyak pihak, seperti pemerintah dengan terjadinya kasus penyerangan situs KPU hingga pengrusakan sistem perbankan yang dimiliki oleh bank
KAJIAN YURIDIS PERAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DALAM OPTIMALISASI POTENSI UMKM GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI YANG SEIMBANG DAN BERKEADILAN Yuniarti, Rahmi; Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v8i2.4952

Abstract

The role of business competition is very important in the context of market balance in order to make a perfect market, in this case run by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In relation to business competition laws and policies, KPPU has the task of supervising the implementation of MSME partnerships. The problem that the author will examine is the role of competition law and policy in optimizing the potential of SMEs in order to create a balanced and just economy. The approach method that will be used is normative juridical which is focused on conducting a juridical analysis related to business competition law and MSMEs. The research results obtained are the role of law and business competition policy towards optimizing MSMEs in accordance with the objectives of the establishment of Law 5 of 1999, one of which is, creating a conducive business climate through regulation of fair business competition so as to ensure certainty of equal business opportunities for large business actors., medium business actors, and small business actors and so on, to create effectiveness and efficiency in business activities.
ANALISIS YURIDIS PEREDARAN OBAT SIRUP YANG MENYEBABKAN GAGAL GINJAL AKUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Syakinah Dwi Natasya; Rahmi Yuniarti; Miftahur Rachman; Aksar; Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6104

Abstract

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Produk obat-obatan dan makanan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat yang menyebabkan gagal ginjal akut serta analisis yuridis peredaran obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah. BPOM juga memiliki tugas Pengawasan Post-Market dan Pre-Market yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan tetap memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang sebelumnya telah disetujui oleh BPOM sebelum produk beredar di pasaran. tersebut seharusnya dapat mencegah terjadinya peredaran obat yang mengandung senyawa berbahaya, sehingga hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dapat terpenuhi dan terlindungi dari obat sirup mengandung bahan berbahaya penyebab gagal ginjal.
URGENSI PENGATURAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE DI INDONESIA Putri, Wilianli Melati Jaya; Berlian, Cheny; Yuniarti, Rahmi; Dinata, Umar
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 3 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i3.10170

Abstract

The misuse of Artificial Intelligence in malware crimes is a serious challenge in the digital era, considering that Artificial Intelligence can be used to create more sophisticated and difficult to detect malware. The urgency of regulating the misuse of Artificial Intelligence is very important to prevent the potential for widespread losses in the cyber sector. This study examines the forms and impacts of the misuse of Artificial Intelligence in malware crimes and the urgency of regulating the misuse of Artificial Intelligence in malware crimes in Indonesia. The research method used is normative juridical with a comparative legal approach. The results of the first discussion show that the forms of misuse of Artificial Intelligence have increasingly developed, including Adaptive Malware, Smart Phishing, Artificial Intelligence Powered Ransomware, Artificial Intelligence Powered Botnets, Polymorphic Malware, Spyware Artificial Intelligence, and Artificial Intelligence Powered Worms, then discuss the legal impacts that arise and most often are related to criminal liability due to the misuse of Artificial Intelligence in malware crimes. Second, the results of the discussion show that Indonesia does not yet have specific regulations regarding the misuse of Artificial Intelligence in cybercrime. On the other hand, the European Union has established an Artificial Intelligence Act with a risk-based approach, while China regulates Artificial Intelligence through strict administrative provisions.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI TILANG MANUAL DAN ELEKTRONIK DI WILAYAH POLDA RIAU Amelia, Dinda; Dinata, Umar; Yuniarti, Rahmi; Berlian, Cheny
JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 3 (2024)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v9i3.8007

Abstract

Frequent traffic violations have made the National Police Traffic Corps in the era of globalization increasingly innovate in prosecuting traffic violations to make it easier for the public to understand the electronic-based ticketing procedures that have just been launched. In Riau Province, currently several districts have implemented electronic-based ticketing, such as Dumai, Indragiri Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Siak and Pekanbaru City. The formulation of the problem in this research is related to the effectiveness of law enforcement for traffic violations through manual and electronic ticketing in the Riau Regional Police area and the factors that influence the effectiveness of law enforcement for traffic violations through manual and electronic ticketing in the Riau Regional Police area. This research uses the Empirical Juridical method with a field research approach. The research results show that the implementation of an electronic ticketing system is generally more effective in increasing road user compliance compared to a manual ticketing system. This is caused by several factors, including: the more objective nature of enforcement, wider reach, and the lack of direct interaction between officers and violators which can minimize the potential for fraudulent charges. Effective traffic law enforcement is expected to increase public discipline in traffic, thereby reducing the number of traffic accidents and realizing security and safety on the highway.
Co-Authors Aksar Aksar Aksar, Aksar Aldi Nandiansyah Amelia, Dinda Dinata, Umar Fatwa, Indra Hadi, M. Fikry Hafrida Helmi Mandai, Surya Maruli Tua Manik, Saut Miftahur Rachman Mulia Akbar Santoso Putri, Wilianli Melati Jaya Rahmi Yuniarti Rahmi Yuniarti Raihana Raihana Syakinah Dwi Natasya