Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Fatma Faisal
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Ambang Batas Pencalonan Presiden "Presidential Threshold" Perspektif Hukum Tata Negara: Presidential Threshold: A Constitutional Law Perspective Ernesta Arita Ari; Kevin Mario Immanuel; Fatma Faisal; Muchamad Taufiq; Faharudin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8061

Abstract

Ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum di Indonesia telah menjadi perdebatan yang terus-menerus dalam wacana hukum tata negara. Untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, syaratnya adalah partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa ambang batas pencalonan dari sudut pandang hukum tata negara, dengan penekanan khusus pada demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan model sistem presidensial Indonesia. Metode normatif, yang melihat peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam UUD 1945, dan berpotensi membatasi hak partisipasi politik warga negara. Selain itu, ambang batas juga dianggap melemahkan fungsi pemilu sebagai instrumen sirkulasi elit secara demokratis. Artikel ini merekomendasikan evaluasi ulang terhadap presidential threshold agar lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional dan prinsip kedaulatan rakyat.
Legal Implications of Minimum Education Requirements for DPR Candidates in the Perspective of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decisions Budi Handayani; Muchamad Taufiq; Yusuf; Fatma Faisal; Mohammad Solekhan
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 4: October-2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8941

Abstract

The establishment of a minimum education requirement for candidates of the House of Representatives (DPR) has become a complex legal issue, sparking debates between the principles of meritocracy and the fulfillment of citizens’ constitutional rights. On one hand, educational qualifications are considered essential to ensure the intellectual capacity, rationality, and legislative competence of parliamentary members in performing their lawmaking and supervisory functions. On the other hand, such provisions may lead to discrimination against citizens who lack access to adequate formal education, thereby restricting their constitutional right to be elected as guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article aims to thoroughly examine the legal implications of establishing a minimum education requirement for DPR candidates from the perspective of the 1945 Constitution and the Constitutional Court’s jurisprudence. Using a normative juridical approach, this study analyzes the compatibility of educational restrictions with the principles of equality before the law, political rights, and constitutional democracy. The findings reveal that educational qualifications should not be perceived as discriminatory limitations but rather as instruments to ensure competence and integrity within the legislative body as part of a democratic rule-of-law system. Nevertheless, such restrictions must be formulated proportionally, clearly, and in accordance with constitutional objectives so as not to violate the principle of equality before the law or the fundamental right of citizens to participate in governance. Therefore, any regulation regarding educational requirements for DPR candidates must strike a balance between the need for legislative professionalism and the protection of citizens’ constitutional rights.
Pencegahan Penyebaran Hoax Di Media Sosial Pada Kalangan Siswa SMK Negeri 1 Kota Ternate: Preventing the Spread of Hoaxes on Social Media Among Students of State Vocational School 1, Ternate City Mahmud Hi. Umar; Fatma Faisal; Sri Indriyani Umra; Rasty Amalia Faroek
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7938

Abstract

Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja menimbulkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran informasi palsu (hoax), khususnya di lingkungan pelajar sekolah menengah kejuruan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kesadaran hukum dan etika bermedia sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengenali, memverifikasi, serta mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan analisis studi aktual yang relevan dengan kehidupan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Ternate dengan melibatkan siswa kelas X dan XI. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait karakteristik hoaks, dampak sosial dan hukum penyebaran informasi palsu, serta pentingnya sikap kritis dalam menggunakan media sosial. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kemampuan verifikasi informasi dan belum optimalnya intergrasi literasi digital dalam pembelajaran sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan untuk membentuk budaya bermedia sosial yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab di kalangan pelajar.
Co-Authors Budi Handayani Ernesta Arita Ari FAHARUDIN, FAHARUDIN Kevin Mario Immanuel Mahmud Hi. Umar Mohammad Solekhan Muchamad Taufiq Rasty Amalia Faroek Sri Indriyani Umra Yusuf