Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.671
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Budi Handayani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum pada Korban Pelecehan Seksual Terhadap Tuduhan Pencemaran Nama Baik Mars Akbar Aziz Prakoso; Mirza Elmy Safira; Budi Handayani
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i4.634

Abstract

Article 28 I of the Constitution of the Republic of Indonesia mandates that every citizen has the right and everyone has the right to be free from discriminatory treatment and entitled to protection thereof. Many people believe that only women can be victims of harassment. Women and men are both potential victims and the effects they get are the same. MS as a victim of sexual harassment in KPI wrote an open letter on social media about the sexual harassment that happened to her. The open letter then went viral and many social media users began to harass the personal lives of these perpetrators. From here, the perpetrators reported back to MS with allegations of defamation. The incident became the author's background in writing this research by applying normative juridical research methods, namely research that focuses on positive law or the practice of applying norms or rules in legislation. According to Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code states that it cannot be punished if the accusation is carried out as a form of defending public interests or defending oneself. While what is known today, MS who tells her condition after being harassed on social media is an attempt to defend herself and reveal the truth.
The Role of Criminal Law in Handling Cyber Crimes: Challenges and Solutions Maria Alberta Liza Quintarti; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Budi Handayani; Rica Gusmarani
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6269

Abstract

Cybercrime includes various illegal acts committed via the internet or digital technology. With the rapid development of information technology, criminal law is faced with new challenges in dealing with this crime. Cybercrime is any unlawful act carried out via a computer, network or digital device that can harm individuals or society as a whole. Among the forms of cybercrime are online fraud, identity theft, malware and ransomware, hacking and also cyberbullying. In this crime, criminal law has a vital role in dealing with cybercrime through law enforcement, crime prevention, victim protection, increasing law enforcement capabilities, and international cooperation. Continuous efforts are needed to ensure the law can keep up with technological developments and the changing dynamics of crime. Even though it also faces various challenges, it can take appropriate solution steps, such as strengthening regulations, international cooperation, and increasing awareness, so that it can be more effective in fighting cybercrime and protecting society in general.
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Criminal Law Perspective on Domestic Violence Cases Riadi Asra Rahmad; Mawardi; Zulkarnain; Hamzah Mardiansyah; Budi Handayani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6362

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh budaya patriarkis terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam sistem hukum Indonesia. Budaya patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga sering kali mengarah pada penerimaan sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang dianggap sebagai masalah privat yang tidak perlu campur tangan pihak luar. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana norma-norma gender yang tertanam dalam masyarakat dan aparat penegak hukum mempengaruhi respons terhadap kasus KDRT, baik dalam hal penanganan hukum maupun perlindungan korban. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali dinamika sosial yang membentuk persepsi masyarakat dan aparat hukum terhadap KDRT serta menyoroti kelemahan dalam sistem hukum Indonesia yang sering kali meremehkan kasus kekerasan berbasis gender. Ditemukan bahwa pengaruh budaya patriarkis menyebabkan penanganan kasus KDRT sering kali tidak memadai, dengan korban yang kesulitan mendapatkan perlindungan yang layak. Penelitian ini menyarankan perubahan dalam pendekatan hukum, termasuk pemberian pelatihan yang lebih baik kepada aparat hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan.
Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial: Criminal Law Implications in Hoax and Hate Speech Cases on Social Media Christina Bagenda; Abdul Kholiq; Pratiwi Ayu Sri D.; Sri Setiawati; Budi Handayani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6571

Abstract

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya telah menjadi masalah sosial yang mengancam stabilitas sosial dan politik, serta melanggar hak-hak individu. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum seperti UU ITE dan KUHP untuk menangani masalah ini, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ambiguitas regulasi, kesulitan dalam penegakan hukum, serta keterbatasan dalam mengidentifikasi pelaku yang anonim. Selain itu, meskipun media sosial dapat berperan dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui kebijakan moderasi konten dan peningkatan literasi digital, peran platform digital dalam mencegah konten berbahaya sering kali dirasa kurang maksimal. Penelitian ini mengemukakan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Dalam rangka menciptakan ruang digital yang lebih aman, regulasi yang jelas dan literasi digital yang lebih baik harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya: The Concept of Sharia Contracts in Islamic Fintech: Legal Study and Implementation Budi Handayani; Hamzah Mardiansyah; Darmawan Tri Budi Utomo; Mieke Anggraeni Dewi; Taupiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6696

Abstract

Fintech syariah merupakan inovasi yang mengintegrasikan teknologi keuangan modern dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan fintech syariah. Dukungan regulasi, seperti Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 dan POJK No. 77 Tahun 2016, menjadi landasan penting bagi industri ini. Akad-akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil ujrah, menjadi fondasi utama yang menjamin terpenuhinya nilai-nilai Islam. Namun, industri ini menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan persaingan dengan fintech konvensional. Solusi yang diusulkan meliputi inovasi teknologi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang holistik, fintech syariah dapat menjadi pilar utama dalam sistem keuangan Islam yang berkelanjutan dan inklusif.
Edukasi Kekuatan Ikhlas Sebagai Upaya Preventif untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Janti Sidoarjo: Education on the Power of Sincerity as a Preventive Effort to Improve the Quality of Life of the Community in Janti Village Sidoarjo Budi Handayani; Yayu Sriwahyuni Hamzah; Tuti Herningtyas; Haniyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6733

Abstract

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu indikator penting yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kekuatan ikhlas sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan ini melibatkan 20 masyarakat mitra dari kelompok PKK RT 003 Desa Janti Kecamatan Waru Sidoarjo. Hasil evaluasi terhadap edukasi yang disampaikan adalah sebanyak 95% telah mencapai target dan luaran yang diinginkan dimana peserta telah memahami dan berkeinginan untuk menerapkan sikap ikhlas di kehidupan sehari – hari.
Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Tanah Absentee Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Negara: Criminal Law Approach to Absentee Land Ownership as a Form of Legal Protection by the State Budi Handayani; Muktar; Sri Setiawati; Pratiwi Ayu Sri D; Zabidin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7170

Abstract

Kepemilikan tanah absentee (tanah yang dimiliki oleh individu namun tidak dikelola atau dihuni) menjadi masalah yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah di Indonesia. Meskipun tanah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, kepemilikan tanah absentee sering kali menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan hukum. Artikel ini membahas perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan tanah absentee serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Negara, melalui kebijakan dan regulasi yang ada, berperan dalam melindungi hak atas tanah bagi masyarakat dan memastikan pemanfaatan tanah dilakukan secara produktif demi kepentingan bersama.
Peningkatan Pengrajin Sandal dalam Skala yang Lebih Besar dan Luas melalui Pengembangan dan Pemasaran Hasil Produksi UMKM Werdoro Waru Sidoarjo Judiono Judiono; Mohammad Djaelani; Yayu Sri Wahyuni Hamzah; Ikhwanudin Ikhwanudin; Syaiful Anwar; Cilda Thesisa Ilmawan; Fahmy Ryadin; Soemardiono Soemardiono; Budi Handayani; Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi; She Fira Azka Arifin; Adi Herisasono; Farid Zaini; Atmari Atmari
Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara
Publisher : STIPAS Tahasak Danum Pambelum Keuskupan Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58374/jmmn.v2i1.160

Abstract

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) as one of the pillars of the nation's economy are able to face the big challenges of technological advances that are always running. Wedoro Village is one of the villages that maintains the Development and Marketing of Production Results in the Manufacture of sandals so that there are increasing sandal craftsmen who are always developing in this technological era. The method of implementing this service uses SWOT analysis, with the stages: preparation, implementation of activities, and evaluation. The target of this activity is all Sandal Craftsmen in Wdoro Waru, Sidoarjo. Supervisors carry out the role of guiding according to the expertise of their respective departments. The results of this activity are First, the improvement of Sandal Craftsmen; Second, the increasing interest of PkM practitioners to try new things
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TOMAS ANDHIKA YUDHAGAMA; BUDI HANDAYANI
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.1031

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang penegakan aturan-aturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perzinahan serta kendala dalam penegakan aturan-aturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perzinahan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan aturan-aturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perzinahan yakni diatur dalam KUHP. KUHP menentukan larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kendala dalam penegakan aturan-aturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perzinahan yakni kasus zina merupakan delik aduan, kesulitan dalam pembuktian, tidak ada pengaduan dari pihak korban, usaha negoisasi yang dilakukan penasehat hukum tersangka maupun pihak keluarga kepada pihak yang berwenang serta pencabutan tuntutan oleh keluarga.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Roni Sholikhudin; Budi Handayani
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.1035

Abstract

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak, menjadi bahan analisis dan kajian penelitian ini. Perlindungan terhadap berbagai bentuk agresi merupakan perhatian utama. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis perlindungan legislatif yang ada untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena pelaku kekerasan terlibat dalam kejahatan kekerasan. Penelitian normatif meliputi penelitian ini. Upaya menjamin kesejahteraan dan hak anak termasuk dalam perlindungan hukum terhadap anak, menurut penelitian tersebut. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pohon keluarga. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk melindungi anak-anak dari diskriminasi dan kekerasan sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang bermakna, mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat sesuai dengan hak dan martabat mereka. Pasal 80 ayat (1) Hukuman pidana merupakan salah satu akibat hukum yang mungkin timbul dari tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, menurut penelitian. Pelanggaran ini terancam hukuman maksimal tiga tahun enam bulan penjara dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp72 juta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 c Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pelanggar pasal ini dapat dikenakan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau penjara paling lama lima tahun apabila menimbulkan kerugian besar.
Co-Authors Abdul Kholiq Adi Herisasono Atmari Atmari Budi Utomo, Darmawan Tri Christina Bagenda Cilda Thesisa Ilmawan Fahmy Ryadin Farid Zaini Fatma Faisal Gusmarani, Rica Hamzah Mardiansyah Haniyah Ikhwanudin Ikhwanudin Judiono Judiono Maria Alberta Liza Quintarti Mars Akbar Aziz Prakoso Mawardi Mieke Anggraeni Dewi Mirza Elmy Safira Mohammad Djaelani Mohammad Solekhan Muchamad Taufiq Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi Muktar Pratiwi Ayu Sri D Pratiwi Ayu Sri D. Riadi Asra Rahmad Roni Sholikhudin She Fira Azka Arifin Soemardiono Soemardiono Sri Setiawati Syaiful Anwar Taupiq TOMAS ANDHIKA YUDHAGAMA Tuti Herningtyas Yayu Sri Wahyuni Hamzah Yayu Sriwahyuni Hamzah Yusuf Zabidin Zulkarnain Zulkarnain S