Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Perdata: Urgensi, Tantangan, dan Prospek Pengaturan di Indonesia Paramita, Mahardina Pradnya; Devitasari, Astrid; Kusumasari, Prosawita Ririh
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2025): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v4i2.1863

Digital transformation has created significant opportunities in supporting societal activities; however, it also poses serious threats to data security and personal data protection. Indonesia has faced various data breach cases that reveal the weaknesses of the legal system in providing effective protection. Normatively, the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) does not explicitly regulate personal data, while a new regulatory framework was only introduced through Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). This research aims to analyze personal data protection from a civil law perspective, examine the challenges in implementing the PDP Law, and assess the relevance of classical civil law principles within the digital context. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that personal data protection still encounters obstacles such as low public awareness, limited legal infrastructure, and conflicting interests among the state, corporations, and individuals. Therefore, strengthening civil law instruments to be more adaptive, ensuring consistent implementation of the PDP Law, and renewing civil law doctrines are necessary to remain relevant to the dynamics of digital technology.

Sosialisasi Tentang Hukum Waris Di Desa Karanggude Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Krisnawati, Ferryani; Suryati, Suryati; Kusumasari, Prosawita Ririh
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 1 No. 6 (2024): April
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/yq7zfq16

Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris. Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistemtersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Pentingnya sosialisasi tentang hukum waris nantinya agar masyarakat mengetahui hukum waris mana yang akan dipakai dalam penyelesaian perkara waris. Karena harta warisan seringkali menjadi pemicu konflik dalam pembagiannya sehingga perlu diketahui bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Pengaturannya juga berbeda antara hukum waris islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Apabila hukum waris islam sudah diatur didalam Al Quran, Hadist dan kompilasi hukum islam, hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum waris adat sesuai dengan adat yang berlaku di daerah tersebut.

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN ASET DIGITAL SERTA DEKONSTRUKSI MAKNA “BARANG” DALAM KUHP Arka Atyanta; Prosawita Ririh Kusumasari; Argya Basanta
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1092

Perkembangan pesat teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, seperti cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT), yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun tidak berwujud secara fisik. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menerapkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang menggunakan istilah "barang" sebagai unsur utama. Pasal tersebut masih dimaknai secara klasik sebagai benda berwujud, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam melindungi kepemilikan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kemungkinan perluasan makna "barang" agar dapat mencakup aset digital melalui pendekatan hukum pidana progresif, teori kepemilikan digital, dekonstruksi hukum, serta perbandingan hukum dari beberapa negara. Dengan metode yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan legalistik konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi ulang terhadap Pasal 362 KUHP yang mampu mengakomodasi realitas ekonomi digital, tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana Indonesia yang adaptif dan responsif terhadap tantangan era digital, serta memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi seluruh jenis kekayaan, baik fisik maupun digital.

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN ASET DIGITAL SERTA DEKONSTRUKSI MAKNA “BARANG” DALAM KUHP Arka Atyanta; Prosawita Ririh Kusumasari; Argya Basanta
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1092

Perkembangan pesat teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, seperti cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT), yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun tidak berwujud secara fisik. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menerapkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang menggunakan istilah "barang" sebagai unsur utama. Pasal tersebut masih dimaknai secara klasik sebagai benda berwujud, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam melindungi kepemilikan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kemungkinan perluasan makna "barang" agar dapat mencakup aset digital melalui pendekatan hukum pidana progresif, teori kepemilikan digital, dekonstruksi hukum, serta perbandingan hukum dari beberapa negara. Dengan metode yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan legalistik konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi ulang terhadap Pasal 362 KUHP yang mampu mengakomodasi realitas ekonomi digital, tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana Indonesia yang adaptif dan responsif terhadap tantangan era digital, serta memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi seluruh jenis kekayaan, baik fisik maupun digital.

Penegakan Hukum Pencucian Uang di Sektor Perbankan Eti Mul Erowati; Prosawita Ririh Kusumasari
Amicus Curiae: Journal of Law and Justice Dialogue Vol. 1 No. 1 (2025): Amicus Curiae
Publisher : Amicus Curiae: Journal of Law and Justice Dialogue

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Money laundering in the Indonesian banking sector has become a major issue affecting economic stability and national security. This article analyzes the implementation of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, focusing on the challenges in identifying and handling illegal transactions amidst the complexity of the financial system. Through a qualitative method with a normative legal approach, this study reveals various weaknesses in the implementation of existing regulations. The results of the study indicate the need to update the legal framework to be more responsive and effective in dealing with the dynamics of money laundering. Recommendations put forward include strengthening cross-agency cooperation, utilizing advanced technology to detect suspicious transactions, and increasing education and training for stakeholders in the banking sector. This strategy is expected to not only strengthen domestic supervision but also encourage international collaboration to combat money laundering more broadly. The findings of this study emphasize the importance of adaptive regulatory updates and the use of technological innovation to create a more transparent and secure financial system. With these steps, it is hoped that Indonesia will be able to strengthen economic stability, increase public trust in the banking sector, and contribute to global efforts to eradicate financial crime.

Analisis Pembatalan Perkawinan Poligami Liar Eti Mul Erowati; Wiwin Muchtar Wiyono; Prosawita Ririh Kusumasari
Wijayakusuma Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Wijayakusuma Law Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.bz2cwv45

Correctional Institutions are places designed to accommodate and nurture inmates. Prisoner coaching is carried out This study examines the judge's considerations in deciding the case of annulment of marriage on the grounds of polygamy without permission from the court and the first wife, based on the study of decision Number 284/Pdt.G/2024/PA.Sky in the Sekayu Religious Court. The purpose of this study is to determine the legal basis, arguments, and implications of the decision to annul a polygamous marriage without obtaining permission from the court and from the first wife (Wild polygamy) as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study uses a normative legal approach and case study, by analyzing court decisions and literature reviews. The results of the study show that the legal position of a polygamous marriage (Wild) that does not have permission from the first wife and permission from the court but has been registered at the KUA is as follows: the marriage between Respondent I and Respondent II is an Illegal polygamous marriage because there is no permission from the Religious Court for polygamy. This is very contrary to the provisions of Article 20 and Article 21 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with. Article 6 paragraph (2) letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975, so the marriage of Respondent I and Respondent II is invalid and has violated the provisions of Islamic law and the provisions of applicable laws, so that the marriage and Marriage Certificate and extract of marriage certificate Number 1606011072023034 dated July 14, 2023 which was made by the Religious Affairs Office of Sekayu District, Musi Banyuasin Regency, must be declared invalid and have no legal force.

Perjanjian Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Ditinjau DariUndang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Studi Kasus Di Angkringan GOR Satria Purwokerto) suryati; Mohamad Solichin; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.8rjtr475

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktekperjanjian jual beli makanan tanpa label harga di Angkringan Gor SatriaPurwokerto menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Metodependekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitianbersifat deskriptif. Metode Pengumpulan Data: data primer ialah melaluiobservasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder adalahsecara dokumentatif. Data yang diperoleh baik dari penelitiankepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara deskriptifkualitatif. Kesimpulan: praktek jual beli makanan di Angkringan GORSatria Purwokerto dilakukan dengan cara pembeli datang keAngkringan GOR Satria Purwokerto. Pembeli langsung mengambilsendiri menu yang dihidangkan. Dalam pertemuan antara penjual danpembeli, terjadi proses jual beli makanan dimana harga makanantersebut hanya diketahui oleh satu pihak saja, yaitu penjual. Sedangkanpihak pembeli tidak mengetahui harga tersebut dan hanya denganmemperkirakan berapa harga yang akan dibayarkan. Kemudian pembelimenyerahkan uang kepada petugas kasir. Dalam hal ini tidak terjadiadanya kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembelikarena transaksinya dilakukan diakhir ketika pembeli telah selesaimakan. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian jual beli dimana jumlahharganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebabbisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Secara Online Di KantorAgraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional KabupatenBanyumas Ferryani Krisnawati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.rp7rnp74

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Online Akta Yang DibuatOleh PPAT Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Dan Solusinya.Seiring perkembangan jaman dan kemajuan tehnologi informasi dankomunikasi dimana perangkat hukum terkait pendaftaran tanah belummengatur pendaftaran tanah secara elektronik yang entry datadilaksanakan oleh PPAT. Inovasi pelayanan publik dalam rangka reformasibirokrasi dan demi kesejahteraan umum kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (BPN) sesuai kewenangannya mengeluarkankebijakan terkait layanan aplikasi Pendaftaran Mandiri Akta Tanah(PERMATA). PERMATA merupakan cara pendaftaran akta tanah termasukkelengkapan berkasnya secara elektronik guna mengurangi tingkatantrian di loket. Tujuan penelitian ini adalah pelaksanaan PERMATAdengan permasalahan (kendala) dan upaya solusinya. Metode penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil temuandalam penelitian ini, PERMATA adalah suatu kebijakan diskresi yangbersifat teknis, kaedah hukumnya kebolehan saja bukan imperatif. Namunaplikasi online yang entry data dilaksanakan oleh PPAT tetap wajibsertakan data fisik (non paperless). Apabila ada kekeliruan dalammenginput data dapat dilakukan pembetulan dengan mengaplikasi ulangmaupun pendaftaran secara manual. Faktor-faktor kendala meliputihukum dan non hukum. Solusi dengan menerapkan Asas UmumPemerintahan Yang Baik (AUPB) terhadap kantor pertanahan, koordinasidan komitmen yang baik dalam pelaksanaan layanan PERMATA darisegenap stake holder (pemerintah, kantor pertanahan dan PPAT). Untukdapat memberikan kepastian hukum perlu diadakan perubahan peraturanperundang-undangan yang mendasar dan pengaturan sistem pendaftarantanah di Indonesia secara elektronik. Bagi pembentuk Undang-Undangperlu diadakan sinkronisasi antar peraturan yang ada sehingga mampumenunjang pelaksanaan hukum terkait pendaftaran tanah secara online.

Penyelesaiaan Sengketa Harta WarisanMenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ferryani Krisnawati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.pve9h805

Hukum waris di Indonesia ada tiga hukum waris BW (BurgerlijkWetboek)., hukum waris islam dan hukum waris adat, pembagian hartawarisan juga berbeda-beda antara ketiga hukum waris tersebut. Dalamhukum waris baru terbuka setelah adanya kematian artinya apabilabelum ada kematian maka belum terbuka warisan selain itu juga ada ahliwaris dan juga harus ada harta warisan yang akan dibagi. Sistem hukumkewarisan menurut KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-lakidan anak perempuan, antara suami dan istri mereka berhak semuamewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan,bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabiladihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganutsistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu mdenghubungkandirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli warisberhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisidari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukumislam. hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagianhak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang padawaktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistemsecara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendirisendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuanhak mewarisnya sama. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas,yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukumdan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahliwarisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalamlapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dankewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Kalaupun harta peninggalanpewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harusmelalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antaraharta warisan danharta peninggalan adalah harta warisan belumdikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalansudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi. Kalaupun hartapeninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi,maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, Apabila terjadiSengketa dalam pembagian warisan berdasarkan hukum KUH Perdatamaka diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Bagi Relawan KemanusiaanPalang Merah Indonesia Ferryani Krisnawati; Eti Mul Erowati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.9y5hbs71

Abstrak tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuipenyelesaian klaim yang terjadi di PT Asuransi Umum Bumiputera MudaCabang Purwokerto ditinjau dari Pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk mencapaitujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridisempiris; spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif ; metodepenyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusunsecara sistematis. Kesimpulan ; PT Asuransi Umum Bumiputera MudaCabang Purwokerto dalam melakukan penyelesain klaim bagi relawanPMI Kabupaten Purbalingga mendasarkan pada Pasar 31 ayat 3, 4 dan 5Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian danketentuan yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara penanggungdengan tertanggung dilakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidakmencapai kesepakatan dilakukan di luar pengadilan melalui BMAI(Badan Mediasi dan arbritase Asuransi Indonesia) dan LAPS (LembagaAlternatif Penyelesaian Sengketa) atau melalui pengadilan

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search