Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Desa ( Perdes ) Di Desa Jeruk Agung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Iskatrinah; Rusito; Prosawita Ririh Kusumasari
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.357

Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat dan disahkan oleh Pemerintah Desa untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayah desa. Isi peraturan desa harus selaras dengan aturan yang telah ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi, seperti peraturan daerah dan undang-undang. Peraturan Desa mengatur segala aspek kehidupan di desa, mulai dari tata cara pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pertanian, perikanan, koperasi, keamanan dan ketertiban, serta segala bidang yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa. Peraturan desa sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengatur kehidupan di desa, demi mencapai tujuan menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat desa. Kurangnya dukungan atau partisipasi masyarakat di Desa Jeruk Agung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, dan kurangnya sosialisasi serta pelatihan bagi sumber daya manusia perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi kendala utama dalam membentuk peraturan desa. Melalui penyuluhan hukum tentang Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) diharapkan Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat semakin memahami pentingnya Peraturan Desa sebagai instrument hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi landasan kewenangan Pemerintah Desa untuk membentuk Peraturan Desa. UU Desa telah menyatakan bahwa peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Teknik penyusunan peraturan desa tunduk pada kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BEKERJA KELUAR NEGERI SECARA LEGAL DAN AMAN Wahyu Hariadi; Prosawita Ririh Kusumasari; Ferryani Krisnawati
PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Department of Public Administration, University Wijaykusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The demands of an increasingly modern era make the needs move very quickly to affect income and employment. There are some Indonesians who choose to work abroad to meet their needs and help their families. This legal counseling aims to provide understanding to students, parents, teachers, the elderly, candidates for employment with disabilities and all other levels of society who may be vulnerable to crime in prospective workers abroad so as to gain a legal understanding of working abroad legally and safely. It is hoped that the community can participate in developing and maintaining what is good and realize that goodness in daily life wholeheartedly, becoming a habit that is continuously practiced and carried out every day. Ease of legal understanding of working abroad legally and safely.

PENGUATAN UMKM SEBAGAI PENGGERAK PEMULIHAN EKONOMI KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN Prosawita Ririh Kusumasari; Ferryani Krisnawati; Eti Mul Erowati
PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Department of Public Administration, University Wijaykusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Covid-19 pandemic had a significant impact on the decline in the national and global economy. The third quarter of 2020 is an important and challenging momentum to restore the national economy. This legal counseling aims to provide understanding to students, parents, teachers, the elderly, people with disabilities and all other levels of society who act as implementers of Micro, Small and Medium Enterprises in the Alian District, Kebumen Regency, so as to gain an understanding of strengthening Micro, Small and Medium Enterprises as a driver of economic recovery. It is hoped that the community can participate in developing and maintaining what is good and realize that goodness in daily life wholeheartedly, becoming a habit that is continuously practiced and carried out every day. Hopefully people can get ease of understanding Micro, Small and Medium Enterprises implementers in Alian District, Kebumen Regency.

Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Perdata: Urgensi, Tantangan, dan Prospek Pengaturan di Indonesia Paramita, Mahardina Pradnya; Devitasari, Astrid; Kusumasari, Prosawita Ririh
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2025): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v4i2.1863

Digital transformation has created significant opportunities in supporting societal activities; however, it also poses serious threats to data security and personal data protection. Indonesia has faced various data breach cases that reveal the weaknesses of the legal system in providing effective protection. Normatively, the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) does not explicitly regulate personal data, while a new regulatory framework was only introduced through Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). This research aims to analyze personal data protection from a civil law perspective, examine the challenges in implementing the PDP Law, and assess the relevance of classical civil law principles within the digital context. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that personal data protection still encounters obstacles such as low public awareness, limited legal infrastructure, and conflicting interests among the state, corporations, and individuals. Therefore, strengthening civil law instruments to be more adaptive, ensuring consistent implementation of the PDP Law, and renewing civil law doctrines are necessary to remain relevant to the dynamics of digital technology.

Sosialisasi Tentang Hukum Waris Di Desa Karanggude Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Krisnawati, Ferryani; Suryati, Suryati; Kusumasari, Prosawita Ririh
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 1 No. 6 (2024): April
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/yq7zfq16

Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris. Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistemtersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Pentingnya sosialisasi tentang hukum waris nantinya agar masyarakat mengetahui hukum waris mana yang akan dipakai dalam penyelesaian perkara waris. Karena harta warisan seringkali menjadi pemicu konflik dalam pembagiannya sehingga perlu diketahui bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Pengaturannya juga berbeda antara hukum waris islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Apabila hukum waris islam sudah diatur didalam Al Quran, Hadist dan kompilasi hukum islam, hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum waris adat sesuai dengan adat yang berlaku di daerah tersebut.

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN ASET DIGITAL SERTA DEKONSTRUKSI MAKNA “BARANG” DALAM KUHP Arka Atyanta; Prosawita Ririh Kusumasari; Argya Basanta
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1092

Perkembangan pesat teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, seperti cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT), yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun tidak berwujud secara fisik. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menerapkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang menggunakan istilah "barang" sebagai unsur utama. Pasal tersebut masih dimaknai secara klasik sebagai benda berwujud, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam melindungi kepemilikan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kemungkinan perluasan makna "barang" agar dapat mencakup aset digital melalui pendekatan hukum pidana progresif, teori kepemilikan digital, dekonstruksi hukum, serta perbandingan hukum dari beberapa negara. Dengan metode yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan legalistik konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi ulang terhadap Pasal 362 KUHP yang mampu mengakomodasi realitas ekonomi digital, tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana Indonesia yang adaptif dan responsif terhadap tantangan era digital, serta memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi seluruh jenis kekayaan, baik fisik maupun digital.

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN ASET DIGITAL SERTA DEKONSTRUKSI MAKNA “BARANG” DALAM KUHP Arka Atyanta; Prosawita Ririh Kusumasari; Argya Basanta
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1092

Perkembangan pesat teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, seperti cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT), yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun tidak berwujud secara fisik. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menerapkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang menggunakan istilah "barang" sebagai unsur utama. Pasal tersebut masih dimaknai secara klasik sebagai benda berwujud, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam melindungi kepemilikan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kemungkinan perluasan makna "barang" agar dapat mencakup aset digital melalui pendekatan hukum pidana progresif, teori kepemilikan digital, dekonstruksi hukum, serta perbandingan hukum dari beberapa negara. Dengan metode yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan legalistik konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi ulang terhadap Pasal 362 KUHP yang mampu mengakomodasi realitas ekonomi digital, tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana Indonesia yang adaptif dan responsif terhadap tantangan era digital, serta memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi seluruh jenis kekayaan, baik fisik maupun digital.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search