Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL KOLABORASI Jurnal Studi Komunikasi Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan POLITICO Journal Publicuho Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Scientific Journal of Informatics Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik PARAHITA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat HUKMY : Jurnal Hukum Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Jurnal Global Ilmiah MARAS : Jurnal Penelitian Multidisplin Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Syahrul Ibad
Universitas Ibrahimy, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Pemberian Makanan Tambahan pada Balita Stanting dan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik di Desa Dawuhan, Bondowoso, Jawa Timur Wirahayu, Baiq Nita; Udmah, Lailatul; Ibad, Syahrul
PARAHITA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal (Jurnal Ilmiah Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/parahita.v4i2.111

Abstract

Bantuan Operasional Kesehatan merupakan bantuan pemerintah kepada pemerintah  kabupaten/kota yang bersifat promotif dan preventif dalam pencapaian indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan menuju pencapain target Millennium Development Goals (MDGs). Puskesmas Kecamatan Grujugan melakukan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita kurang gizi di wilayah Desa Dawuhan. Tujuan pelaksanaan program kerja pemberian makanan tambahan adalah untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap barbagai penyakit yang menyerang ibu hamil dan balita. Program ini berhasil mengurangi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik hingga 40% selama satu bulan dan balita 60% di wilayah Puskesmas Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Pemberian Makanan Tambahan di Desa Dawuhan dilakukan terhadap 20 orang di antaranya 14 orang balita dan 6 orang ibu hamil.
Penerapan Proses Penyidikan Mencari Alat Bukti Keterangan dengan Melanggar Asas Equality Before The Law dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 541/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst Rahman, A. Habaibur; Ibad, Syahrul; Dairani, Dairani
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Maret 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v3i1.762

Abstract

Tugas polisi adalah menyidik tindak pidana sesuai dengan KUHAP. Namun, sering terjadi pelanggaran, seperti melanggar asas equality before the law dalam bentuk kekerasan terhadap tersangka. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Proses penyidikan yang menyimpang oleh penyidik terhadap tersangka telah melanggar asa equality before the law dan peraturan KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol. 15 Tahun 2006 tentang Etika Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Deklarasi Universal HAM. Alhasil dari penelitian diatas ditemukan adanya pelanggaran terhadap asas equality before the law yang seharusnya menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang.
Perlindungan Hukum terhadap Perangkat Desa yang Diberhentikan Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Firdaus Hasanah; Syahrul Ibad; Dairani Dairani
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v2i2.615

Abstract

The Village Apparatus is an element in the implementation of the Village Government to assist the head, the Village to carry out the duties and administration of the government, and the authority of the Village Head and village development, then in the Village the village apparatus is formed. The problem studied in this thesis is the process of dismissal of village apparatus carried out by village heads who do not follow the procedures that have been stipulated in the laws and regulations and regulations of the Minister of Home Affairs which have been clearly regulated the procedures and mechanisms for dismissing village apparatus. This skiffy research uses a qualitative approach or is often referred to as field research or uses the type of empirical research. From the results of the study, it was found that the village head dismissed his village apparatus not in accordance with the procedures and mechanisms in the laws and regulations and regulations of the Minister of Home Affairs, as evidenced by the results of research at the research location and interviews conducted with the head of the The village head, the dismissed village apparatus and the local community, the implementation of the dismissal of the village apparatus is considered irresponsible by the village head and the occurrence of the unilateral dismissal of the village apparatus, legal protection is needed for the village apparatus that is terminated not in accordance with the law, namely administrative legal protection and preventive and repressive legal protection, such as the lawsuit of the Sumber Kemuning village apparatus against the decision of the head The village for its dismissal as a village apparatus has been submitted to the Surabaya State Administrative Court and has been stipulated in decision Number 42/G/2022/PTUN. SBY, has prosecuted the village head by granting the village apparatus' claim in its entirety, declaring null and void the Decree of the Sumber Kemuning village head No. 188.4/12/430.11.2.8/2022 concerning the dismissal of the Sumber Kemuning village apparatus,
Analisis Yuridis Peran dan Fungsi BPD sebagai Lembaga Aspiratif dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 (Analisis di Desa Prako, Kecamatan Janapria Lombok Tengah) Saputra, Yusril Mahizza; Ibad, Syahrul; Dairani, Dairani
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2025): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, September 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v3i3.1243

Abstract

Keberadaan BPD sebagai lembaga aspiratif Desa sangat penting peran dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, karena bagaimanapun BPD merupakan penyambung lidah masyarakat Desa. Optimalisasi peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Desa berdasarkan permendagri No. 110 Tahun 2016 di Desa Prako, sudah dikatakan optimal tetapi yang menjadi hambatan bagi BPD Desa Prako dalam menampung aspirasi masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan saat pelaksanaan program-program Desa. Faktor penghambat efektivitas dalam optimalisasi peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif di Desa Prako yaitu, hubungan antara BPD dengan pemerintah Desa, komitmen yang rendah, dan kurangnya partisipasi masyarakat karena faktor individu, dan faktor ekonomi.
Upaya Hukum Diversi Pelaku Anak dalam Pidana Bullying Hidayah, Nurul; Ibad, Syahrul; Khofi, Moh. Ali
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.994

Abstract

Bullying merupakan perilaku untuk mempermalukan orang lain, dengan kebiasaan buruk yang dapat merugikan orang lain yang menimbulkan trauma, luka, bahkan sampai merenggut nyawa. Hal ini yang sangat meresahkan yaitu bahwa pelaku kasus bullying itu merupakan anak-anak dibawah umur yang masih sekolah dan terkadang korbannya adalah temannya sendiri. Peneliti ini bertujuan membahas dua fokus penelitian: pertama upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak dibawah umur; dan kedua, faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana bullying yang dilakukan anak dibawah umur. Penelitian ini termasuk dalam kajian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Dalam hal penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana bullying dilakukannya mediasi yang diselesaikan secara kekeluargaan atau diversi yang sampai melukai fisik maka sanksi ½ dari hukuman orang dewasa sebagaimana  ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak..
Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah dan Keadilan Restoratif: Tinjauan Yuridis atas Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Luar Sistem Peradilan Formal Rohman, Fikri; Ibad, Syahrul; Fathorrahman , Fathorrahman
Jurnal Global Ilmiah Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v3i1.298

Abstract

Diversi sebagai penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur peradilan formal merupakan prinsip penting dalam hukum pidana anak di Indonesia. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan, telah lama menerapkan pendekatan penyelesaian internal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial, bukan hukuman. Artikel ini mengkaji kekuatan hukum pondok pesantren dalam menyelesaikan perkara pidana anak dari perspektif yuridis normatif. Meskipun tidak memiliki kewenangan formal seperti aparat penegak hukum, pesantren memiliki legitimasi moral dan sosial untuk menyelesaikan perkara pidana ringan secara internal. Namun untuk kasus pidana berat, kewajiban melaporkan kepada pihak berwajib tetap berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pesantren perlu difasilitasi dalam kerangka hukum nasional, khususnya melalui kerja sama struktural antara pesantren dan aparat penegak hukum. Kontribusi ilmiah dari penelitian ini adalah memberikan wawasan baru mengenai pentingnya integrasi pesantren dalam sistem hukum nasional.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Praktik Dinasti Politik Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Nilatul Mufidah; Syahrul Ibad; Dairani
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 11 (2024): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i11.1062

Abstract

Dinasti politik adalah kekuasaan politik yang diterapkan oleh sejumlah orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga atau pertahana untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diwariskan. Pada awalnya dinasti politik telah di atur dalam UU No 8 Thn 2015 tentang pilkada akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang selanjutnya dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XIII/2015 sehingga secara tidak langsung dinasti politik di Indonesia dilegalkan. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apa akibat dari putusan tersebut terhadap praktik dinasti politik pemilihan kepala daerah di Indonesia serta upaya yang dapat mencegah terjadinya dinasti politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan. Dari hasil yang di peroleh dalam penelitian ini, dinasti politik berakibat pada pencideraan demokrasi di Indonesia, akan tetapi hal ini tidak bisa dilarang, namun perlu di atur dan dikendalikan agar tidak disalah gunakan. Penulis rasa perlu adanya upaya- upaya yang dapat mencegah terjadinya praktik dinasti politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.
Pemberian Makanan Tambahan pada Balita Stanting dan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik di Desa Dawuhan, Bondowoso, Jawa Timur Wirahayu, Baiq Nita; Udmah, Lailatul; Ibad, Syahrul
PARAHITA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal (Jurnal Ilmiah Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/parahita.v4i2.111

Abstract

Bantuan Operasional Kesehatan merupakan bantuan pemerintah kepada pemerintah  kabupaten/kota yang bersifat promotif dan preventif dalam pencapaian indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan menuju pencapain target Millennium Development Goals (MDGs). Puskesmas Kecamatan Grujugan melakukan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita kurang gizi di wilayah Desa Dawuhan. Tujuan pelaksanaan program kerja pemberian makanan tambahan adalah untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap barbagai penyakit yang menyerang ibu hamil dan balita. Program ini berhasil mengurangi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik hingga 40% selama satu bulan dan balita 60% di wilayah Puskesmas Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Pemberian Makanan Tambahan di Desa Dawuhan dilakukan terhadap 20 orang di antaranya 14 orang balita dan 6 orang ibu hamil.
The Significance of Mediator Certificate for Village Heads in Dispute Resolution Ibad, Syahrul; Najib, Ainun; Ummassahda, Ummassahda; Rizzi, Marco
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v19no4.4610

Abstract

Humans are social beings whose interactions often generate conflicts arising from differing interests. Dispute resolution may be pursued through litigation or non-litigation mechanisms, including mediation. This study examines village-level mediation conducted by Kepala Desa (village head), which is rooted in local wisdom and community practices, and mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 26 paragraph (4), requiring Kepala Desa to resolve community disputes. The findings indicate that mediator certification is urgently needed to enhance the effectiveness of Kepala Desa in dispute resolution and to improve efficiency in terms of cost, time, and access to justice. Although mediation outcomes are binding and have evidentiary value for the parties, they do not possess Permanent legal force equivalent to a final court decision unless elevated to a peace deed (akta perdamaian).
Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Judi Sabung Ayam (Tajen) dalam Upacara Adat Tabuh Rah: (Studi kasus di Desa Pemaron Kabupaten Buleleng, Prov. Bali) Ade Wahyu Permana; Dairani Dairani; Syahrul Ibad
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v3i1.1599

Abstract

Tabuh Rah in Bali is part of a Hindu religious ceremony involving animal sacrifice to maintain harmony between nature and human life. In practice, it is often accompanied by tajen (cockfighting) involving monetary or valuable bets, potentially violating Article 303 of the Indonesian Criminal Code concerning gambling. This study examines the regulation of cockfighting as a criminal offense under Article 303 and the criminal liability of perpetrators of tajen within the context of the Tabuh Rah ceremony. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that cockfighting conducted as part of the Tabuh Rah ritual is permissible based on the Batur Agung Inscription (933 Saka) and the Batuan Inscription (944 Saka) without requiring official authorization. However, cockfighting conducted outside the ritual context and involving betting constitutes gambling in violation of the Criminal Code and Law No. 7 of 1974. Perpetrators may be held criminally liable for intentionally committing an unlawful act.
Co-Authors Ade Wahyu Permana Ahmad Homaidi Ainun Najib Choirul Saleh Dairani Dairani Dairani Dairani, Dairani Faidhul Mannan Fathol Bari Fathorrahman , Fathorrahman Fathorrahman Fathorrahman, Fathorrahman Fauziyah, Tasyarifil Firdaus Hasanah Hariyono, Bambang Santoso Khofi, Moh. Ali Mindarty, Lely Indah Musdalifah Musdalifah Musdalifah Musdalifah Najmi, Alfin Nilatul Mufidah NURUL HIDAYAH Rahman, A. Habaibur Rizzi, Marco Rohman, Fikri Saputra, Yusril Mahizza Udmah, Lailatul Ummassahda, Ummassahda Wirahayu, Baiq Nita Yona Wahyu Lolita Yona Wahyu Lolita Yona Wahyu Lolita