Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Analisis Penyelesaian Perkara Ahli Waris Putusan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kuswoyo, Bahet Edi; Samosir, Agustinus; Fuadi, Ahmad
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Februari 2023
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v1i2.531

Abstract

This study aims to analyze the judge's consideration in the case decision Number: 02/Pdt.P/2017/PA-LLG and to find out and understand whether the case decision has fulfilled the values of justice, expediency and legal certainty. This research uses empirical normative approach methods, namely conceptual approach, statutory approach, legal history approach, comparative legal approach, then combined with approaches that are often used in empirical legal research including, sociological approach, anthropological approach, and legal psychology approach. The results showed that the basis for the judges' consideration in granting the petitioners which was the basis for considering the decision of the Lubuklinggau Class 1B Religious Court Judges in deciding the case application Number: 02/Pdt.P/2017/PA-LLG concerning the Determination of Heirs, is that the applicants are the legal heirs of the heirs of the deceased. In accordance with the Compilation of Islamic Law article 171 letter (b) The heir is a person who at the time of death or is declared dead based on the decision of the Court, leaves heirs and relics, and Heirs are people who at the time of death have blood relations or marital relations with the heir, are Muslim and are not hindered by law from becoming heirs. That the decision that has been handed down by the Panel of Judges in the case regarding the Determination of Heirs, does not meet the value of legal certainty and the values of justice, because the judge in examining and adjudicating does not carefully look at the content of positive law and does not consider aspects of justice.
Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Perkara Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Berdasarkan Putusan Nomor: 001/BPSK-LLG/Arbitrase/I/2022 diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Novan; Agustinus Samosir; Fitriyani
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Resit Multidisiplin Edukasi (Edisi Februari 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i2.155

Abstract

This journal discusses the Consumer Dispute Resolution Process regarding the Case of Including Standard Clauses on Parking Tickets at the Lubuklinggau City Consumer Dispute Resolution Agency. The consumer dispute resolution process provides knowledge about disputes between consumers and business actors, so that all their rights can be recognized and protected. The main problem is what is the process for resolving consumer disputes at the Lubuklingau City Consumer Dispute Resolution Agency. The sub-problems are: How is the analysis of consumer dispute resolution regarding the case of including standard clauses on parking tickets based on decision Number: 001/BPSK-LLG/Arbitrase/l/2022 at the Lubuklinggau City Consumer Dispute Resolution Agency.  What are the considerations of the Tribunal in deciding the case of including standard clauses on parking tickets based on decision Number: 001/BPSK-LLG/Arbitrase/l/2022 at the Lubuklinggau City Consumer Dispute Resolution Agency. This type of research is normative-empirical. Normative-empirical (applied) legal research is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on each particular legal event that occurs in society. The minimum approach that must be present in normative-empirical legal research is a conceptual approach, a legislative approach, because there is no research that does not start from the concepts and regulations in force, then supplemented with one or more approaches in empirical legal research. Data collection techniques include; collecting secondary data (library and written documents) through library studies and document studies and collecting primary data (data on the object of research carried out) through interviews with respondents and informants as well as resource persons, questionnaires or lists of questions and observations of the research location to be carried out. This research results in the conclusion that the mechanism for resolving consumer disputes using parking services in the event of the loss of motorized vehicles in the parking area can resolve disputes through channels outside of court. Consumers have the right to sue for motorbikes that are lost in the parking area, because Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection guarantees consumers' right to sue business actors who have committed violations through institutions tasked with resolving disputes between consumers and business actors (in this case the Consumer Dispute Resolution Agency). The settlement process is through (conciliation, mediation, arbitration). The panel's consideration in examining and deciding cases is by examining the petition, evidence, deepening the evidence, listening to witnesses and expert witnesses and testing them legally and considering compensation. Considering the large number of dispute cases, consumers must be careful about their rights and obligations in understanding an agreement with a business actor before agreeing to the agreement.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Putri, Pretty Gunadi; Samosir, Agustinus; Fitriyani, Fitriyani
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8155

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius yang mengancam perekonomian dan sosial Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam pemulihan kerugian keuangan negara, dengan fokus pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Rumusan masalah penelitian meliputi efektivitas undang-undang dan upaya optimalisasi pelaksanaan pemulihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan narasumber terdiri dari dua orang jaksa. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, dengan memanfaatkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum yang relevan. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki landasan hukum yang kuat, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia dan koordinasi yang buruk antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi meliputi perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara yang efektif. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis bagaimana undang-undang ini dapat ditingkatkan dalam menangani kasus-kasus korupsi modern yang melibatkan transaksi keuangan yang canggih dan yurisdiksi internasional.
Kajian Hukum Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di LLDIKTI Wilayah X Naura, Putri; Samosir, Agustinus; Sy, Devi Anggreni
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11262

Abstract

Disiplin merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan fokus pada LLDIKTI Wilayah X. Rumusan masalah mencakup kajian hukum dan penegakan sanksi disiplin. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, dengan narasumber nya terdiri dari 2 orang pegawai negeri sipil. Penelitian di lakukan di LLDIKTI Wilayah X, dengan sumber data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum terkait. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan disiplin PNS dapat dikaji dari tingkat kepatuhan pegawai dalam menjalankan kewajibannya. Sebagain besar kewajiban pns di lldikti wilayah x sebagai aparatur sipil negara telah dilaksanakan secara optimal. Penegakan sanksi disiplin di lldikti wilayah x baik dalam tingakatan ringan, sedang dan berat sudah terlaksana secara terstruktur dan transparan. Saran yang diberikan adalah melakukan pengawasan yang lebih intensif dan sistematis terhadap setiap unit kerja dan memperkuat penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lldikti wilayah x.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA LUBUKLINGGAU Samosir, Agustinus
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 02 (2021): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i2.1271

Abstract

Abstrak Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan kemanusian yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda https://www.adenomyosisadviceassociation.org/hysterectomy suatu bangsa saat ini. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan lintas batas negara. Sebagai negara hukum, kaitanya adalah bagaimana menegakan supremasi hukum memberantas peredaran dan penggunaan narkotika di Lubuklinggau.  Abstract Narcotics crime is a very serious human crime, has an extraordinary impact, especially on the young generation of a nation today. Narcotics crime is a transnational crime, because the spread and illicit trafficking are carried out across national borders. As a state of law, the link is how to uphold the rule of law to eradicate the distribution and use of narcotics in Lubuklinggau
Analisis Yuridis Pencemaran Air Akibat Tambang Emas Ilegal di Desa Embacang Lama Musi Rawas Utara Jelita Aprilyanti; Agustinus Samosir; Ahmad Fuadi; Wilson Ghandi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15238

Abstract

Pencemaran air akibat tambang emas ilegal merupakan permasalahan lingkungan hidup yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem perairan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan sanksi hukum serta peran pemerintah daerah dalam mengatasi pencemaran air akibat tambang emas ilegal di Desa Embacang Lama, Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan belum berjalan efektif karena penegakan hukum bersifat parsial dan belum menyentuh aktor pemodal. Selain itu, upaya pemerintah daerah masih bersifat represif dan temporer. Faktor ekonomi, budaya lokal, serta keterbatasan pengawasan menjadi penghambat utama efektivitas hukum. Diperlukan pendekatan tata kelola lingkungan yang integratif dan berkelanjutan.
Criminological Study of Drug Distribution in Lubuklinggau City Agustinus Samosir; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 4 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.4.2.2021.129-133

Abstract

Drug crimes are a serious crime against humanity, which has a tremendous impact, particularly on the young generation. Drug crimes also count as transnational crime, considering that the distribution and trade of drugs are executed illegally across national borders. As a legal state, to uphold the rule of law is to eradicate the distribution and use of narcotics, specifically in Lubuklinggau. This situation became the basis for us to explore the problem: how is the criminology study of drug distribution in Lubuklingau city?. The prevention of drug distribution in Lubuklinggau today needs improvement, particularly in terms of facilities. Advanced detection tool is necessary to improve the prevention of drug trafficking. Professional guidance and prevention efforts are made in various locations, such as government offices, schools, campuses, with supervision from police officers. The enforcement system also needs to give severe punishments to offenders.
Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari Abdul Jabar Rahim; Agustinus Samosir
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.6-11

Abstract

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusian yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Fokus penelitian ini adalah mengungkap kejahatan narkotik lintas negara yang penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan lintas batas negara. Penelitian ini juga mengungkap cara menegakan supremasi hukum dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika di Kendari. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang lebih canggih dalam pengoptimalkan pencegahan peredaran Narkoba di Kota Kendari. Penyuluhan dan pencegahan juga harus diberikan lebih intensif di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, maupun di kampus. Pengawasan dari pihak kepolisian dan pemberian hukuman yang maksimal terhadap para pengedar narkotika juga menjadi kunci utama pemberantasan narkoba di Kendari. Kata kunci : Kriminologi, peredaran narkotika, kota Kendari Narcotics and Psychotropic crimes, which are very serious humanitarian crimes, have tremendous impacts, especially in the younger generation of a civilized nation. The focus of this research is to uncover cross-country narcotics crimes whose distribution and illicit trade are carried out across national borders. This study also revealed how to uphold the rule of law in combating the circulation and use of narcotics and psychotropic substances in Kendari. The results of the analysis show that there is a need for more sophisticated facilities and infrastructure to be optimized in the prevention of drug trafficking in Kendari City. Counseling and prevention must also be given more intensively in government offices, in schools, and on campus. Supervision by the police and giving maximum punishment to narcotics dealers is also the main key to eradicating drugs in Kendari. Keywords: Criminology, drug trafficking, Kendari city
Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B Agustinus Samosir; Rheza Dwi Kristiani; Fitriyani Fitriyani
Kertha Wicaksana Vol 18 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.2.2024.46-51

Abstract

The procedure for implementing itsbat nikah provides legal protection because they obtain legal certainty from their marriage bond, so that all their rights can be recognized and protected. The purpose of this study is to find out and analyze the procedures for carrying out itsbat nikah, judges' considerations in deciding itsbat nikah cases and the factors that cause the applicant to apply for itsbat nikah based on decision number: 473/pdt.p/2022/PA.LLG. This type of research in legal research includes normative-empirical research. The approach used in this study is a legal approach in the form of legal norms, namely Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law. The data collection techniques used are primary data and secondary data. The results of the study show that the procedure for implementing itsbat nikah is in accordance with the Book II Guidelines for the Implementation of Duties and Work Procedures of the Religious Courts. Consideration of the panel of judges in granting the itsbat of marriage to a siri marriage if it is in accordance with the pillars and conditions of Islamic marriage as well as the legal basis considerations, examines the case, its benefits, and puts forward syar'i arguments in its deliberations. The factor that became the reason for the applicant submitting hisbat marriage based on the decision number: 473/pdt.p/2022/PA.LLG was to complete the Umrah registration requirement investigators focus on Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage.
Efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI dalam Penanganan Kasus Kekerasan Guru di Kabupaten Musi Rawas Tri Windi Uli Arta; Agustinus Samosir; Ahmad Fuadi; Wilson Gandhi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4646

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Posko Pengaduan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam penanganan kasus kekerasan guru terhadap siswa di Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengurus LKBH PGRI serta guru yang pernah mengajukan pengaduan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posko Pengaduan LKBH PGRI telah berperan cukup efektif dalam memberikan konsultasi, pendampingan hukum, dan mediasi nonlitigasi bagi guru. Keberadaan posko meningkatkan rasa aman dan kesadaran hukum guru. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya sosialisasi, serta persepsi negatif masyarakat terhadap kasus kekerasan guru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan sosialisasi untuk mengoptimalkan peran posko pengaduan.