Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.568
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum el-Madib: Jurnal Pendidikan Dasar Islam Didaktika Religia Qawanin: Journal of Economic Syaria Law International Journal of Law and Society
Nurbaedah, Nurbaedah
Universitas Islam Kadiri
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ASPEK HUKUM PENYELESAIAN DEBITUR MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN KREDIT MOTOR BARU (Studi Kasus Artha Pamenang Kediri) Rahmawati, Anita; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7990

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang aspek hukum penyelesaian debitur menggunakan nama orang lain untuk melakukan kredit motor baru di Artha Pamenang Kediri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penyelesaian debitur menggunakan nama orang lain untuk melakukan kredit motor baru dan menganalisis bagaimana menangani kerugian kreditur untuk debitur yang melakukan kredit motor baru dengan menggunakan nama orang lain. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian debitur menggunakan nama orang lain untuk melakukan kredit motor baru di Artha Pamenang Kediri dapat diselesaikan menggunakan surat teguran, mediasi lewat notaris, mengirimkan surat peringatan, dilakukan gugatan, dan melalui arbitase. Dan untuk menangani kerugian Kreditur untuk Debitur yang melakukan kredit motor baru dengan menggunakan nama orang lain yaitu dengan melakukan ganti rugi karena asuransi kredit yang digunakan asuransi kendaraan Total Loss Only (TLO) dimana perbuatan debitur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dimana debitur telah memindahkan objek fidusia ketangan orang lain tanpa persetujuan kreditur maka asuransi tersebut tidak dapat digunakan/diklaim karena TLO merupakan produk asuransi yang hanya melindungi kendaraan dari dua jenis kecelakaan, yaitu hilang karena dicuri dan tabrakan yang biaya perbaikannya di atas 75 persen dari nilai pertanggungan. Atau jika debitur tidak melakukan ganti rugi maka identitas nama debitur berpotensi masuk kedalam daftar debitur bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK. Bahkan berpotensi terjerat dugaan tindak pidana penggelapan, yaitu pihak kreditur bisa menggugat debitur karena dianggap telah memindahkan jaminan fidusia tanpa seizin pemberi kredit yang dianggap telah melanggar Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia
IMPLEMENTASI KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMURUS PERKARA PERDATA DI PENGSDILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gpr) Britama, Azriel Putra; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7992

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan hakim dalam memutus perkara perdata di pengadilan negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah putusan hakim di pengadilan negeri kabupaten kediri yang memutus perkara perdata tersebut melalui pertimbangan- pertimbangan tertentu. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusannya hakim selalu mengedepankan keadilan tanpa membeda-bedakan atau tumpul ke atas tajam kebawah, dalam memutus perkara perdata, hakim selelu berpacu terhadap KUHPer, dan tidak diperbolehkan untuk keluar dariperaturan. Karena hakim bekerja bedasarkan bukti formal, bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Perkara perdata khususnya wanprestasi seringkali terjadi karena Masyarakat berperilaku konsumtif sehingga tidak mempertimbangkan hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan tetapi memaksakan diri untuk memilikinya, sehingga ketika dia tidak dapat memenuhi perjanjian yang ada mereka akan melakukan prestasi dan menyebabkan sengketa
EFEKTIVITAS PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BLITAR TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN BLITAR Anugrah, Eka Fifty; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7993

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Blitar Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Blitar, Tujuan Penelitian ini adalah untuk Menganalisis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Blitar Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Blitar sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017, untuk menganalisis Kendala yang terjadi dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar Tahun 2024, Metode Penelitian ini Menggunakan metode empiris, hasil penelitian menjelaskan tentang Peran sentra penegakan hukum terpadu kabupaten blitar terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Blitar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat efektif dan berperan dalam penanganan pelanggarannya dibanding dengan pemilu tahun 2019. Kendala yang terjadi dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu kabupaten blitar tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) faktor yakni faktor regulasi dan faktor kelembagaan.
THE LEGAL EFFECTIVENESS OF LAND REDISTRIBUTION IMPLEMENTATION EX-CULTIVATION RIGHTS TITLE IN SEMPU, BABADAN AND SUGIHWARAS VILLAGES KEDIRI, EAST JAVA Nurbaedah, Nurbaedah
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 3 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i3.33662

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of land redistribution ex-Cultivation Rights Title as well as analyze its obstacles and solutions in Sempu, Babadan, and Sugihwaras Villages, Kediri, East Java. This study used empirical research methods with primary data as the main data. This research data uses primary data, namely interviews and secondary data which include laws, regulations on agrarian affairs, books and journals that study agrarian reform. The results of this study explain that the priority of implementing agrarian reform for ex-Cultivation Rights Title land that has expired its Cultivation Rights Title and within 1 year has not applied for a permit extension. The implementation of land redistribution in Sempu, Babadan and Sugihwaras Village, Kediri, East Java approximately 1,766 fields of former Cultivation Rights Title of PT Sumber Sari Petung has been 100% completed. The utilization of this former Cultivation Rights Title land is still used as agricultural land. The implementation of land redistribution of ex-Cultivation Rights Title to Use Enterprises in these three villages legal effectiveness has been achieved because redistribution can resolve agrarian conflicts. The obstacles encountered in land redistribution are limited human resources and limited time to complete land redistribution. The significance of this research lies in the importance of public and private sector participation in supporting the implementation of land redistribution, so that it can optimally realize agrarian reform.
WEWENANG PENGGUNAAN KEKUATAN TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN TUGAS YANG MENGAKIBATKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Surnawan, Eko Idya; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5333

Abstract

This research examines the authority to use force of action by the police in carrying out tasks that result in violations of human rights. The purpose of this study is to analyze how the regulations related to the use of force in police action and whether members of the police when carrying out tasks that result in violations of human rights can be punished. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that in broad terms the arrangements regarding the authority to use force in police action have been regulated separately in the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Action, which in this regulation has explained in depth how the powers of members of the police using acts of force in carrying out their duties in the midst of society, these rules have also emphasized that police actions are forced efforts or other actions that are carried out responsibly according to law And members of the police when carrying out tasks that violate human rights can be held accountable according to what what they do, law enforcement must always be upheld as fairly as possible because whoever does it is he who must be held responsible, in one of the articles, the rule also explains that the form of liability the response of members of the police who have committed violations of human rights must be held accountable for their actions according to what they have done, human rights must always be defended or protected by the State.
PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI BAWASLU KOTA BLITAR) Zuhri, M. Saifuddin; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4864

Abstract

The goal of this thesis is to discuss about the solution process of election dispute in general election watch committee (bawaslu) of Blitar Major based on constitution no 10 year 2016 about the second replacement on constitution no 1 year 2015 about the implementation of government’s rule replacing constitution no 1 year 2014, the rule of general election watch committee no 15 year 2017, and the rule of general election watch committee no 2 year 2020 about the solution process of major and vice major election. This research used empiric law research methodology. The research finding is that there was a protest from one of the candidates (lisminingsih – teteng rukmocondrono). They were disappointed on the document released by general election committee of Blitar city related to the numbers of independent electoral voters therefore they cannot enrol and participate as the independent candidate of blitar major in general election of Blitar major in 2020. Based on the protest above, general election committee of blitar city conducted hearing about it. The result of hearing is that the general election watch committee reject the protest by the candidate (lisminingsih – teteng rukmocondrono).
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI BPR KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI KASUS DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA NGUNUT) Rofik, HIdayatur; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7615

Abstract

Maraknya perjanjian kredit sebagai salah satu lini prekonomian yang dibutuhkan di Masyarakat menjadikan hadirnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung yang menjadi bagian dari BPR Nusamba Group. Namun hal yang demikian tetap memiliki potensi terhambatnya perjanjian kredit yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur, sehingga perjanjian kredit sulit terlaksana pun bank menjadi harus memutar strategi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Penelitian ini hadir untuk meganalisis pelaksanaan perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung dan menganalisis bentuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung didasarkan pada SOP yang ada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung yang dibuat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat dan juga Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan, dengan jenis jaminan yang dapat diagunkan berupa benda bergerak,benda tidak bergerak, hingga pada surat berharga. Dan bentuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah berupa terjadinya kredit macet.
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby dan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla) Rahardian, Alvin; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5328

Abstract

Indonesia as a pluralistic country certainly has many implications, one of which is interfaith marriage, now interfaith marriages are so widespread in Indonesia, one of which is the Surabaya District Court Decision Number 916/Pdt.P/2022/Sby giving permission to the applicants, namely Rizal Adikara and Eka Debora Sidauruk to register their marriage with the population and civil registry office, However, not all applications for interfaith marriages are granted by judges, through decision Number 71/Pdt. The law in Indonesia does not explicitly prohibit interfaith marriages in Indonesia so that judges must explore the values that exist in society, therefore the difference in decisions will be explored regarding the consideration of judges giving different decisions. The purpose of this study is to analyse the validity of interfaith marriages in terms of Islamic law and positive law, to analyse the basis of the Judge's consideration in the birth of the difference in Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby and Decision Number 71/Pdt.P/2017/PN Bla. The research method used is normative. The results of this study are the validity of interfaith marriages according to Islamic law is haram and prohibited, while interfaith marriages according to positive law in Indonesia are carried out through court decision permits and Surabaya district court considerations focus on juridical considerations while the Blora district court considers philosophical values
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI DI UNIT Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES KEDIRI) Dharmawan, Eka Yudha; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4850

Abstract

Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pentingnya keberadaan anak sehingga hak-haknya diatur dalam undang-undang. Polres Kediri dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum sehingga memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang mampu untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan anak dan juga dapat mengurangi angka kejahatan pencabulan tersebut sehingga keresahan di masyarakat akan hilang, anak-anak akan merasa aman untuk bermain dimana pun dia berada. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis bentuk dan faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri; 2) Untuk menganalisis proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri. Pendekatan penelitian adalah yuridis empiris dengan cara menelaah dan mempelajari peraturan-peraturan yang ada, disamping itu dengan memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan, baik praktek maupun operasionalnya, dan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa : 1) Pelaku tindak pidana pencabulan anak yang diproses di Unit PPA Satreskrim Polres Kediri adalah pelaku orang dewasa, sedangkan korban tindak pidana pencabulan anak biasanya mulai dari umur balita sampai kepada batas usia anak menurut UUPA, baik dalam perkara pencabulan antar lawan jenis maupun sesama jenis (sodomi); 2) Proses penanganan secara non penal dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment). Untuk melakukan tindakan ini Unit PPA Polres Kediri bekerja sama dengan pihak lembaga lain, seperti Unit Bimmas Polres Kediri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Penanganan yang dilakukan adalah dengan melakukan workshop penyuluhan kepada orangtua maupun sekolah-sekolah, melarang peredaran video porno serta penggunaan internet, pembimbingan terhadap anak dalam keluarga, menuntaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, memperbaiki moral, dan lain sebagainya.
PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN.Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri) Tustarama, Rekha; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4865

Abstract

In this study, the sentencing of perpetrators of online prostitution is only for pimps, and for prostitutes and PSK users as witnesses, even though anyone who commits an unlawful act can be held accountable for their actions in order to provide a deterrent effect on the perpetrators. This is where problems arise because of someone committing an unlawful act or a criminal act, but in reality there is a legal vacuum in the substance of sentencing for CSWs and PSK Users. For anyone who violates or commits an unlawful act or a criminal act, especially online prostitution, which is clearly against the law, must be held criminally responsible with strict sanctions for those who commit these criminal acts. For this reason, in this study entitled "Sentence of Criminal Acts of Online Prostitution in terms of the Crime of Trafficking in Persons (Study on the case of decision number 214/Pid.B/2021/PN.Gpr at the District Court of Kediri Regency) with the formulation of the problem related to Criminal Liability of the Perpetrators (Pimps), PSK and Users of Online Prostitution PSK are reviewed from the Crime of Trafficking in Persons and the Judge's Considerations in deciding cases related to the sentencing of Pimps, CSWs, and Users of Online Prostitution PSK in terms of the Crime of Trafficking in Persons. This type of research uses Empirical Research with interviews. Data analysis uses an inductive method.The results of this study, criminal liability for perpetrators (pimps), prostitutes and users of online prostitution prostitutes are reviewed from the crime of trafficking in persons through the process of the Investigation Stage, Investigation Stage (witness examination, detention, confiscation, evidence), Prosecution Stage, and Trial Stage . Criminal liability for perpetrators (Pimps) of online prostitution here is as follows: Committing criminal acts, Capable of being responsible, There is no excuse for forgiveness. The judge's considerations in deciding cases related to the imposition of sentences against pimps, prostitutes, and users of online prostitution prostitutes are reviewed from the crime of trafficking in persons based on the indictment and cannot decide outside the indictment, namely considering because the elements fulfilled in the actions of the defendant article 296 of the Criminal Code, then the Defendant's actions must be declared legally and convincingly proven to have committed the crime as charged in the first indictment, then the sentence for the Defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months; For actors who are also involved in online prostitution, such as prostitutes and PSK users, they are only witnesses in court. Regarding the non-regulation of the rules in the Law on Online Prostitution, it is necessary to have special regulations in the Criminal Code article 296 to regulate prostitution and entrapment for Commercial Sex Workers (PSK) and Users of Commercial Sex Workers (PSK) and Renewal of the Criminal Law regarding the imprisonment of criminal penalties can be imposed on Commercial Sex Workers (PSK) and PSK Users in order to have a deterrent effect for CSWs and PSK users.
Co-Authors Agustina, Inge Agyl Jatikusuma, R. Maredian Al-Mighfar, Anas Alfian, M. Rizki Nur Amrulloh, Muhammad Wahyu Anita Rahmawati Anugrah, Eka Fifty Asrori, Mokhamad Ayu Ningsih, Delvia Bambang Budiono Bambang Sugianto Britama, Azriel Putra Candra Surya Kurniawan Dharmawan, Eka Yudha Dimyati, Amalia Ramadhani Gusmiarto, Dodik Hayeemaming, Marwan Hendrawan, Rizki Bagus Hermawan, Yudi Hidayah, Fajar Khoirul Indriyanto, Anang Ismail Marzuki Juliati, Atik Jumali Jumali Lestari, Mega Zuni Eka Listiana, Enik M. Rizal Fahmi M. Saifuddin Zuhri, M. Saifuddin Machmud, Yudhy Marjuki Marjuki Marza, Iber Matsnal Hakim, Muassisil Husna Mindarsih, Mindarsih Mubarok, Dzikri Muhammad Nur Mustakim Mustakim Priyastu, Juniar Kintam Rahardian, Alvin Rinto Syahputra, Mochamad Zanu Riskawati Riskawati, Riskawati Rofi'an, Moh Rofik, HIdayatur Rokhim, Moh. Kholilul Rudiana Rudiana, Rudiana Saifudin, Ahmad Ibnu Sari, Nawang Dwiparvita Sasongko, Rama Uji Sokheh, Mohammad Hidayatus Sujatmiko, Iwan Aji Sulistyo, Gagot Suparyanto, Bambang Surnawan, Eko Idya Susilo Raga, Dimas Hendrawan Teguh Ariyanto Tri Oktovia, Mochammad Andrie Trijanto, Mohammad Tustarama, Rekha Widyaningrum, Fitria Ayu Wiwin Narti Wulandari, Kartika Ika Yudhy Machmud