Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN DEBITUR MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN KREDIT MOTOR BARU (Studi Kasus Artha Pamenang Kediri) Rahmawati, Anita; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7990

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang aspek hukum penyelesaian debitur menggunakan nama orang lain untuk melakukan kredit motor baru di Artha Pamenang Kediri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penyelesaian debitur menggunakan nama orang lain untuk melakukan kredit motor baru dan menganalisis bagaimana menangani kerugian kreditur untuk debitur yang melakukan kredit motor baru dengan menggunakan nama orang lain. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian debitur menggunakan nama orang lain untuk melakukan kredit motor baru di Artha Pamenang Kediri dapat diselesaikan menggunakan surat teguran, mediasi lewat notaris, mengirimkan surat peringatan, dilakukan gugatan, dan melalui arbitase. Dan untuk menangani kerugian Kreditur untuk Debitur yang melakukan kredit motor baru dengan menggunakan nama orang lain yaitu dengan melakukan ganti rugi karena asuransi kredit yang digunakan asuransi kendaraan Total Loss Only (TLO) dimana perbuatan debitur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dimana debitur telah memindahkan objek fidusia ketangan orang lain tanpa persetujuan kreditur maka asuransi tersebut tidak dapat digunakan/diklaim karena TLO merupakan produk asuransi yang hanya melindungi kendaraan dari dua jenis kecelakaan, yaitu hilang karena dicuri dan tabrakan yang biaya perbaikannya di atas 75 persen dari nilai pertanggungan. Atau jika debitur tidak melakukan ganti rugi maka identitas nama debitur berpotensi masuk kedalam daftar debitur bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK. Bahkan berpotensi terjerat dugaan tindak pidana penggelapan, yaitu pihak kreditur bisa menggugat debitur karena dianggap telah memindahkan jaminan fidusia tanpa seizin pemberi kredit yang dianggap telah melanggar Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia
IMPLEMENTASI KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMURUS PERKARA PERDATA DI PENGSDILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gpr) Britama, Azriel Putra; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7992

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan hakim dalam memutus perkara perdata di pengadilan negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah putusan hakim di pengadilan negeri kabupaten kediri yang memutus perkara perdata tersebut melalui pertimbangan- pertimbangan tertentu. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusannya hakim selalu mengedepankan keadilan tanpa membeda-bedakan atau tumpul ke atas tajam kebawah, dalam memutus perkara perdata, hakim selelu berpacu terhadap KUHPer, dan tidak diperbolehkan untuk keluar dariperaturan. Karena hakim bekerja bedasarkan bukti formal, bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Perkara perdata khususnya wanprestasi seringkali terjadi karena Masyarakat berperilaku konsumtif sehingga tidak mempertimbangkan hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan tetapi memaksakan diri untuk memilikinya, sehingga ketika dia tidak dapat memenuhi perjanjian yang ada mereka akan melakukan prestasi dan menyebabkan sengketa
EFEKTIVITAS PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BLITAR TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN BLITAR Anugrah, Eka Fifty; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7993

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Blitar Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Blitar, Tujuan Penelitian ini adalah untuk Menganalisis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Blitar Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Blitar sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017, untuk menganalisis Kendala yang terjadi dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar Tahun 2024, Metode Penelitian ini Menggunakan metode empiris, hasil penelitian menjelaskan tentang Peran sentra penegakan hukum terpadu kabupaten blitar terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Blitar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat efektif dan berperan dalam penanganan pelanggarannya dibanding dengan pemilu tahun 2019. Kendala yang terjadi dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu kabupaten blitar tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) faktor yakni faktor regulasi dan faktor kelembagaan.
THE LEGAL EFFECTIVENESS OF LAND REDISTRIBUTION IMPLEMENTATION EX-CULTIVATION RIGHTS TITLE IN SEMPU, BABADAN AND SUGIHWARAS VILLAGES KEDIRI, EAST JAVA Nurbaedah, Nurbaedah
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 3 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i3.33662

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of land redistribution ex-Cultivation Rights Title as well as analyze its obstacles and solutions in Sempu, Babadan, and Sugihwaras Villages, Kediri, East Java. This study used empirical research methods with primary data as the main data. This research data uses primary data, namely interviews and secondary data which include laws, regulations on agrarian affairs, books and journals that study agrarian reform. The results of this study explain that the priority of implementing agrarian reform for ex-Cultivation Rights Title land that has expired its Cultivation Rights Title and within 1 year has not applied for a permit extension. The implementation of land redistribution in Sempu, Babadan and Sugihwaras Village, Kediri, East Java approximately 1,766 fields of former Cultivation Rights Title of PT Sumber Sari Petung has been 100% completed. The utilization of this former Cultivation Rights Title land is still used as agricultural land. The implementation of land redistribution of ex-Cultivation Rights Title to Use Enterprises in these three villages legal effectiveness has been achieved because redistribution can resolve agrarian conflicts. The obstacles encountered in land redistribution are limited human resources and limited time to complete land redistribution. The significance of this research lies in the importance of public and private sector participation in supporting the implementation of land redistribution, so that it can optimally realize agrarian reform.