Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.62
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Pudjianto, Pudjianto
Universitas Tanjungpura
Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL IYANI, ADR; Pudjianto, Pudjianto; Sihaloho, Tua Parlindungan
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.3481

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan masalah yang dihadapi khususnya pada Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bengkayang. Permasalahan tersebut cukup menarik untuk diteliti mengingat banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang diterima dalam pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang serta terdapat beberapa program kerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan seperti sarana dan prasarana kantor, pengadaan blangko dokumen kependudukan, pelayanan langsung penerbitan akta pencatatan sipil, pengadaan blangko dokumen pencatatan sipil, dan penyusunan Peraturan Bupati tentang KIA. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan didukung dengan teori indikator kinerja yang dilihat dari Kualitas, Kuantitas, dan Ketepatan Waktu menurut Agus Dharma (2004, 52). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam menyelesaikan tugas yang diberikan belum optimal hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat dan diterima oleh pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tersebut serta terdapat beberapa program kerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun saran yang direkomendasikan peneliti ialah dapat meningkatkan ketersediaan SDM, sarana prasarana, mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing serta lebih mengoptimalkan penggunaan ruang informasi yang selama ini telah disediakan. Kata Kunci:Kinerja, Pelayanan Publik, Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu.
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KENDAWANGAN KIRI KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG PRATAMA, SAHRIL NOVIAN; Pudjianto, Pudjianto; Rohieli, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.4254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kendawangan kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, tahun anggaran 2022. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan teori pengelolaan keuangan desa oleh Rahardjo Adisasmita. Dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Efektif dan Efisien. Lokasi penelitian ini berada di Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan indikator pengelolaan keuangan desa. Tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kendawangan Kiri sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan Raperdes APBDes yang dimusyawarahkan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (ADD). Dalam penelitian ini ditemukan faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM) desa. Yakni, rendahnya pendidikan para pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pemahaman pelaksanaan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) masing kurang. Hal ini mengakibatkan proses realisasi cenderung lama. Faktor penghambat lainnya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat cenderung apatis terhadap perencanaan dan pelaksanaan dari pengalokasian dana desa di Kendawangan Kiri, masyarakat cenderung apatis dengan pelaksanaan pembangunan.  Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Efisien, Efektif
KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA DERANUK KECAMATAN JELAI HULU KABUPATEN KETAPANG BAYU, BAYU; Pudjianto, Pudjianto; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3468

Abstract

 Penelitian ini berjudul “ Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pebdapatan Dan Belanja Desa Di Desa Deranuk Kabupaten Ketapang”. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Deranuk Kabupaten Ketapang.Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatifdenganjenispenelitiandeskiptif. Subjekpenelitianiniterdiridari 2 (dua) unsur, yaitu 4 (empat) dariunsuraparaturDesadan 2 (dua) darimasyarakatDesaDeranukadapunteknikpengumpulan data dilakukandenganObsevasi, wawancara, dandokumentasi. Berdasarkanhasilpenelitiandapatdisimpulkan.Berdasarkan analisis data yang diuraikan pada bab sebelumnya, penulis memyimpulkan bahwa: Indikator produktivitas terlihat bahwa produktivitasnya tidak baik karena pada tahun pertama dalam masa jabatan kepala desa masih ada masalah dan kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan masyarakat yang mengakibatan keterlambatan dalam pembangunan dan masalah lainya adalah pandemi covid 19 yang mengaibatkan terganggunya aktivtas dalam pembangunan di Desa Deranuk. Oleh karena itu, kinerja aparatur desa masih harus melakukan perbaikan demi terciptanya kinerja yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa tersebut. Indikator kualitas kinerja Kepala Desa Deranuk adalah baik sehingga membuat kinerja aparatur dalam pengelolaan desa dapat berjalan lebih maksimal. Indikator responsivitas terlihat bahwa masyarakat memiliki partisipan dalam membangun desanya sendiri. Indikator responsibilitas terlihat bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pengelolaan APBDesa di Desa Deranuk sudah cukup baik karena sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program pemerintah Desa. Kemudian indikator akuntabilitas cukup optimal seperti usulan-usulan masyarakat yang disampaikan diterima dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja desa yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik. Kata Kunci:   Kinerja kepala Desa, Akuntabilitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas, Responsivitas.
UPAYAPEMERINTAHDAERAHDALAMMELAKSANAKANTRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LANDAK PAMULA, CATTY LANDA; Pudjianto, Pudjianto; Suwarso, Widha Anistya
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data mengunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran transparansi menurut Kristianten dimana indikator yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan website tersebut tidak terlaksana secara optimal oleh pemerintah Kabupaten Landak, dalam penyampaian transparansi informasi masih ada yang tidak jelas dalam penyampaian informasinya sehingga laporan keuangan daerah tidak bisa di perbandingkan antar periode waktu. Diketahui juga menu yang terdapat dalam website yang disediakan tersebut, ada beberapa yang tidak dapat diakses, hal ini tentunya menjadi hambatan dalam implementasi transparansi pengelolaan keuangan daerah yang ingin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Landak. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak yaitu dengan memperbaiki tampilan website yang error dan permasalahan mengenai akses dokumen pada website resmi tersebut, membentuk tim khusus yang mengelola media sosial dan website, melakukan update kegiatan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan membuat regulasi khusus untuk mengatur implementasi transparansi bagi Organisasi Pemerintah Daerah yang adadiKabupatenLandak,sehinggadapatmendukungupayatransparansiyangdilaksankanolehBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Landak.  KataKunci:Transparansi,PengelolaanKeuangan,Website
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JANGKANG DUA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA Wibisono, Ridho; Pudjianto, Pudjianto; Ningtias, Kartika
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3473

Abstract

  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Jangkang Dua dilihat dari peran-perannya sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam pengembangan badan usaha milik desa Jangkang Dua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Subjek penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa Jangkang Dua, dan 2 (dua) orang dari unsur Pengelola Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua. Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa Jangkang Dua dalam pengembangan badan usaha milik desanya belum optimal, dapat dilihat sebagai berikut: (1) Peran sebagai regulator yaitu telah menerbitkan berbagai peraturan berskala desa terkait badan usaha milik desa Jangkang Dua; (2) Peran sebagai dinamisator yaitu kurang intensif dalam melakukan rapat bersama pengelola badan usaha milik desa dan kurang intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait badan usaha milik desa Jangkang Dua; (3) Peran sebagai fasilitator yaitu belum pernah memberikan pelatihan kepada pengelola badan usaha milik desa, serta belum mampu memfasilitasi kebutuhan badan usaha milik desa Jangkang Dua. Kata Kunci: Peran; Pemerintah Desa; Pengembangan; BUM Desa.
KINERJA APARATUR DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA SABA’U KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATENBENGKAYANG BORNEO, APRILERIS JEKA; Pudjianto, Pudjianto; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.3455

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kinerja aparatur desa dalam pelayanan administrasi di desa Saba’u kecamatan Samalantankabupaten Bengkayang. Judul skripsi ini di angkat berdasarkan permasalahan yang ada di kantor desa Saba’uyakni masih rendahnya kemampuan aparatur desa dalam penggunan komputer serta sarana dan prasarana seperti kurangnya perangkat komputer serta keadaan ruangan kerja yang kurang nyaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan Analisa data secara kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, Teknik wawancara, dan Teknik dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Desa Saba’u. Kabupaten Bengkayang. Indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur desa yaitu menggunakan indikator faktor internal dan eksternal menurut A Dale Temple. Hasil dari penelitian ini berdasarkan faktor internal dan eksternal menunjukan faktor internal dan eksternal mempengaruhi kinerja Aparatur desa di desa Saba’u, hal ini dibuktikan dengan belum optimalnya kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan administrasi terpengaruh karena kurangnya kemampuan aparatur desa dalam pengoperasian komputer, pendapatan aparatur desa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan, Faktor Internal, Faktor Eksternal
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI DESA SETAWAR KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU TRIOBERKO, AMBROSIUS NDRE; Pudjianto, Pudjianto; sulisdiani, Indah
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4304

Abstract

Penulisan skripsi ini dilakukan karena belum optimalnya Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan peran nya di desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Setawar Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum efektif dalam melaksanakan perannya, terbukti dengan kurangnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa Setawar terhadap penyusunan RKPDes sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat belum terserap. Seharusnya Badan Permusyawaratan Desa lebih meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terkait pembangunan desa, sosialisasi sangat diperlukan dalam membangun pengetahuan masyarakat.Kata Kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa, Fasilitatif, Edukatif, Representatif.
KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN LANDAK NATALISTA, GABRIELLA; Pudjianto, Pudjianto; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.4260

Abstract

Penelitianinidilakukandengansecarakualitatifeksploratif. PenelitianSkripsiinibertujuanuntukmenganalisis dan mendeskripsikanpelaksanaankoordinasi Badan PenanggulanganBencana Daerah dalamupayapencegahankebakaranhutan dan lahan di KabupatenLandak yang difokuskan di DesaSalatigaKecamatanMandorKabupatenLandak. DesaSalatigaKecamatanMandorKabupatenLandakmerupakan salah satudesa yang memilikitingkatpotensikebakaranhutan dan lahan yang cukuptinggisertamemilikikondisigeografislahangambut. Pemilihansubjekdalampenelitianinidilakukandenganteknikpurposive dan menggunakanteoriindikatorkoordinasi oleh Handayaningrat. PeraturanBupatiNomor 36 Tahun 2020 tentang tata carapembukaanlahanberbasiskearifanlokalbagimasyarakat di KabupatenLandakinimemuatpelaksanakoordinasi, tata carapembukaanlahanhinggasanksibagipelakupembakaranhutan dan lahan. Pelaksanaanpencegahankebakaranhutan dan lahan yang dikoordinatori oleh Badan PenanggulanganBencanadaerahKabupatenLandakbersamainstansiterkaitlainnyainiterdiridariberbagaikegiatanpencegahanbencanakebakaranhutan dan lahan salah satunyapembinaanbagimasyarakatdesamelalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Pencegahankebakaranhutan dan lahanmenjadihal yang menarikuntukditelitikarenamelibatkanbanyakinstansipemerintahandalampelaksanaannya. Namun pada pelaksanaannya, kegiatanpembinaan yang merupakan salah satukegiatandalam program Desa Tangguh Bencana (Desatana) yang setiaptahunberjalanikutterhentiakibatpandemi covid-19. Program upayapencegahankebakaranhutan dan lahan yang dimiliki oleh masing-masing instansi juga dilakukandisampingkegiatankoordinasi yang ada. Kata Kunci: Koordinasi, Badan PenanggulanganBencana Daerah, KebakaranHutan dan Lahan, Pencegahan.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU HANDAYANI, TRI; Pudjianto, Pudjianto; Eka, Agus
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4295

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau,serta Pemerintah Daerah diharapkan mampu memanfaatkan bangunan tersebut sesuai fungsinya untuk kemajuan daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah di perbatasan dengan menggunakan teori tentang peran Pemerintah Daerah yaitu pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan tipe kualitatif yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang terjadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan dengan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah. Dengan jumlah informan 5 orang, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peranPemerintah Daerah yaitusebagaipelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan yang dapat meningkatkankawasanperbatasandenganmelihatbangunan yang terdapat di PLBN untuk dapat memanfaatkankeberadaannya dalam memajukandaerah dalam bidangsaranapendidikan, kesehatan, sertalapanganpekerjaan, sertamengembangkanpembangunan dan pemberdayaan yang dapat memberikanpengaruhperubahanmeningkatkanpertumbuhanekonomi di pasar perbatasan dan memperbaiki jalan menujuperbatasan dan mempermudah jalan menujudesa-desa yang ada di KecamatanEntikong. SelaindariperanPemerintah Daerah sebagaimeningkatkanpelayanan, pembangunan juga terdapatpemberdayaan yang dimana tujuannya dapat mengatasikemiskinan di daerahperbatasan dan mengurangipenggangurandenganmengadakanpelatihansertaarahankepadamasyarakat agar dapat menambahpengetahuanpengembangandaerahkhususnya di perbatasan.  KataKunci : Peran Pemerintah, Pembangunan, Kawasan Perbatasan
Co-Authors ATHIYYAH, RAIHAN FARHANAH Balai, Marcello Jhoni Pranata BARASI, HUGO GARAS BAYU, BAYU BORNEO, APRILERIS JEKA DINA, SOPIA VALENTINA Eka, Agus ELA, ALBERTA GUMELAR, YOSEP AGUNG HANDAYANI, TRI Indah Sulisdiani ITER, ITER IYANI, ADR NATALISTA, GABRIELLA Nge, Herri Junius Ningtias, Kartika PAMULA, CATTY LANDA Pardi Patriani, Ira PRATAMA, SAHRIL NOVIAN Rohieli, Haunan Fachry SAPUTRA, RIDHO Sihaloho, NahotTua Parlindungan Sihaloho, Tua Parlindungan Sujendra, Bima TRIOBERKO, AMBROSIUS NDRE Triyono, Joko Wibisono, Ridho Widha Anistya Suwarso Widiyanto, Laksono Yuniarsih, Rulida