Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Dita Febrianto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pembatalan Akta Jual Beli (Ajb) Ppats Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sah Cinta Natasya Rivani Noer; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Selvia Oktaviana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3415

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemilik sah dalam sengketa tanah merupakan instrumen vital untuk menjamin kepastian hak di tengah kompleksitas permasalahan penguasaan lahan tanpa hak. Penelitian ini menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Tjk yang mempertemukan konflik validitas antara Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) yang cacat substansi. Permasalahan hukum dipicu oleh tindakan Tergugat yang menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/X/C/TKP/2001, yang kemudian dipertentangkan dengan legalitas Sertifikat Hak Milik Nomor 2305 atas nama Ningsih. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk membedah pertimbangan hakim dalam memvalidasi alat bukti. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa AJB yang menjadi dasar klaim Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum karena ditandatangani oleh pihak yang bukan pemilik sah tanah tersebut, sebuah fakta yang secara fundamental mencederai syarat sahnya perjanjian dan peralihan hak. Majelis Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik sah direalisasikan melalui pengakuan terhadap kekuatan pembuktian sempurna Sertifikat Hak Milik sebagai akta otentik negara. Hakim juga mengonstruksikan tindakan penguasaan tanah oleh Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena telah melanggar hak subjektif pemilik sertifikat dan menimbulkan kerugian materiil. Implikasi putusan ini mempertegas yurisprudensi bahwa akta peralihan hak yang cacat prosedur tidak dapat mengalahkan sertifikat hak milik, sehingga memberikan kepastian hukum substantif bagi pemegang hak yang beritikad baik.
Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah dengan Mediator Kepala Desa: (Studi Kasus Antara PT GGP dengan Mukhson Setiawan) Emanuell Christiano Novianus Gultom; I Gede Arya Bagus Wiranata; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Dianne Eka Rusmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3445

Abstract

Penelitian ini membahas penyelesaian perselisihan dalam perjanjian sewa-menyewa tanah antara PT Great Giant Pineapple (PT GGP) dengan Mukhson Setiawan melalui mediasi oleh Kepala Desa Rajabasa Lama I. Perjanjian sewa tanah yang berlangsung selama tiga tahun mengalami konflik setelah terjadi bencana alam berupa longsor dan banjir sehingga mengakibatkan kerusakan tanaman dan ketidakmampuan tanah untuk ditanami nanas. PT GGP memutus perjanjian sepihak, sedangkan Mukhson Setiawan menolak pemutusan tersebut dan meminta kelanjutan kontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta pengumpulan data melalui studi lapangan, dokumen, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Kepala Desa sebagai mediator sah secara hukum dan membantu para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa melalui litigasi. Hasil mediasi menetapkan berakhirnya perjanjian setelah tahun pertama dan kewajiban PT GGP untuk memperbaiki kondisi tanah, sedangkan biaya sewa tahun kedua tidak dibayarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat menjaga hubungan para pihak, meskipun kedudukan pihak tidak sepenuhnya setara dan hak Mukhson Setiawan dirasa kurang terpenuhi. Penelitian merekomendasikan keterlibatan ahli hukum dalam proses mediasi untuk menjamin solusi yang lebih adil sekaligus memperjelas hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa.  
Konflik Kepentingan sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/PDT.SUS.ARBT/2024 Salsabila Nazhwa Anindya; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Dita Febrianto; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3885

Abstract

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dikenal memiliki sifat final dan mengikat, sehingga putusannya pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya hukum biasa. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka ruang pembatalan putusan arbitrase dalam keadaan tertentu, salah satunya apabila terdapat unsur tipu muslihat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kepentingan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbt/2024 jo. Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan yang disembunyikan oleh arbiter, khususnya adanya hubungan kepentingan dengan salah satu pihak, telah menimbulkan keraguan serius terhadap prinsip independensi dan imparsialitas arbiter. Mahkamah Agung menilai perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga putusan arbitrase dapat dibatalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, finalitas tersebut tidak bersifat absolut dan tetap berada dalam pengawasan yudisial guna menjamin integritas, keadilan, dan kepercayaan terhadap proses arbitrase.
Reorientasi Perlindungan Hukum Preventif Bagi Investor Asing Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sari, Tri Sinta; Moh. Wendy Trijaya; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4100

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada urgensi reorientasi perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia melalui transformasi sistem perizinan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Isu utama yang diangkat adalah bagaimana pergeseran paradigma dari rezim perizinan konvensional (License-Based) menuju Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach/RBA) dapat memitigasi hambatan birokrasi dan ketidakpastian hukum yang selama ini menghambat investasi asing (PMA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS-RBA) telah mentransformasi perlindungan hukum investor dari yang semula bersifat represif menjadi preventif melalui standardisasi prosedur dan minimalisasi diskresi birokrasi. Meskipun secara konseptual sistem ini menawarkan kepastian hukum dan prediktabilitas bisnis yang lebih baik, efektivitasnya di lapangan masih menghadapi tantangan serius berupa ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah, ego sektoral, serta instabilitas aturan turunan. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum preventif ini memerlukan penguatan integrasi sistem secara menyeluruh dan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas regulasi guna mewujudkan iklim investasi yang kompetitif dan aman bagi pemodal internasional.
Faktor Pendukung Dan Penghambat Jaksa Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Perwalian Anak Terlantar Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nicholas Rahmad Hidayat; Sepriyadi Adhan S; Dita Febrianto; Torkis Lumban Tobing
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4179

Abstract

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Permasalahan yang diteliti mencakup identifikasi faktor pendukung dan penghambat, baik internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara dalam melindungi hak-hak keperdataan anak terlantar. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bapak Bambang Irawan,S.H.,M.H.mw, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung meliputi landasan hukum yang komprehensif, struktur organisasi yang memadai, koordinasi antarinstansi, komitmen pemerintah, kesadaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang meningkat, dan dukungan teknologi informasi. Adapun faktor penghambat terdiri dari hambatan internal berupa orientasi tugas jaksa yang masih terfokus pada pidana, kurangnya pemahaman hukum perdata, serta hambatan eksternal meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, kurangnya perhatian terhadap aspek legalitas perwalian, dan terbatasnya sosialisasi hukum. Penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas jaksa di bidang perdata, intensifikasi sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosoal Anak dan masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak terlantar.
Co-Authors Cinta Natasya Rivani Noer Depri Liber Sonata Dianne Eka Rusmawati Dora Mustika Emanuell Christiano Novianus Gultom Harsa Wahyu Ramadhan I Gede Arya Bagus Wiranata Moh. Wendy Trijaya Nicholas Rahmad Hidayat Salsabila Nazhwa Anindya Sari, Tri Sinta Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan S Torkis Lumban Tobing