Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Evaluasi Implementasi Sistem Rekam Medis Elektronik Menggunakan Metode HOT-Fit di RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Asmawati Asmawati; Yacob Ruru; Muhammad Akbar Nurdin; Agus Zainuri; Hasmi Hasmi; Septevanus Rantetoding
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.584

Abstract

Pendahuluan: Implementasi Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) di RSUD Mulia, Papua Tengah, bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai Permenkes No. 24/2022. Namun, keterbatasan infrastruktur, SDM, dan resistensi pengguna menghambat keberhasilan. Tujuan: Penelitian ini mengevaluasi RME menggunakan model HOT-Fit untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, struktur organisasi, kualitas sistem, dan layanan, serta menyusun strategi optimalisasi sistem. Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dilakukan pada Maret hingga Mei 2025 di RSUD Mulia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 8 informan (pimpinan rumah sakit, kepala RME, kepala ruang rawat jalan, dokter, perawat, bidan, petugas RME, dan staf IT), observasi langsung, dan telaah dokumen. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan kerangka HOT-Fit, dengan validasi melalui triangulasi sumber dan teknik trustworthiness (credibility, dependability, confirmability, transferability). Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa RME efektif mempermudah akses data pasien dan mengurangi pendobelan rekam medis, tetapi efisiensi terhambat oleh keterbatasan kapabilitas SDM, pelatihan tidak berkelanjutan, jaringan internet tidak stabil, dan pasien tanpa KTP/kartu berobat. Struktur organisasi belum diperbarui, menyebabkan ketidakjelasan tugas, sementara dukungan manajerial dan SOP belum diimplementasikan merata. Sistem RME mudah digunakan, namun kurang terintegrasi dengan BPJS/SATUSEHAT, dan stabilitas terganggu oleh infrastruktur listrik. Kualitas layanan terbatas oleh hanya satu tenaga IT, meskipun responsif. Saran meliputi pelatihan berkelanjutan, pembaruan struktur organisasi, peningkatan infrastruktur teknologi, dan penambahan SDM IT. Kesimpulan: Sistem RME di RSUD Mulia efektif dalam meningkatkan akses dan akurasi data pasien, namun masih menghadapi hambatan signifikan dalam SDM, infrastruktur, dan integrasi sistem.
Analisis Manajemen Risiko Keuangan Dalam Pembiayaan Proyek Bersumber Dana DAK Fisik Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kota Jayapura Provinsi Papua Sukmawati Sukmawati; Agus Zainuri; Yacob Ruru; Semuel Pitar Irab; Sarce Makaba; Septevanus Rantetoding
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.591

Abstract

Abstrak Pendahuluan: Pembiayaan proyek kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Dinas Kesehatan Kota Jayapura bertujuan mendukung pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, tantangan seperti keterlambatan anggaran, gagal lelang, dan lemahnya pengawasan sering menghambat keberhasilan proyek. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen risiko keuangan dalam pembiayaan proyek kesehatan berbasis DAK Fisik di Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dengan fokus pada input kebijakan/regulasi, proses manajemen risiko (identifikasi, mitigasi, monitoring, dan evaluasi), serta output keberhasilan pembangunan fasilitas kesehatan. Metode: Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Jayapura pada tahun 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan (pejabat Dinas Kesehatan, pengelola proyek, dan pelaksana lelang), observasi lapangan, dan studi dokumen (laporan proyek dan regulasi DAK). Sampel dipilih menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan secara tematik dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi regulasi DAK Fisik terkendala oleh perencanaan yang kurang matang dan pemahaman kebijakan yang terbatas, menyebabkan masalah koordinasi. Risiko utama meliputi keterlambatan anggaran, gagal lelang, ketidaksesuaian teknis, dan pengawasan lemah. Strategi mitigasi belum optimal karena minimnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan, sehingga pembangunan fasilitas Puskesmas belum mencapai target. Rekomendasi meliputi penguatan perencanaan berbasis regulasi, peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem monitoring, dan manajemen risiko yang lebih terstruktur. Kesimpulan: Implementasi regulasi DAK Fisik di Dinas Kesehatan Kota Jayapura belum optimal akibat perencanaan yang lemah, pemahaman kebijakan yang terbatas, dan strategi mitigasi risiko yang belum terstruktur, sehingga menghambat pencapaian target pembangunan fasilitas Puskesmas.
Evaluasi Program Pelayanan Keluarga Berencana di Puskesmas Kebar Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya Yimerni Margarith Mudumi; Novita Medyati; Semuel Piter Irab; Rosmin M. Tingginehe; Agus Zainuri; Septevanus Rantetoding; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.604

Abstract

Pendahuluan: Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi nasional dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Namun, pelaksanaannya di wilayah terpencil seperti Puskesmas Kebar, Kabupaten Tambrauw, masih menghadapi berbagai tantangan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan KB dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang terdiri dari petugas kesehatan, kader, dan pasangan usia subur (PUS). Teknik analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan keempat komponen model CIPP. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek konteks, terdapat kebutuhan tinggi terhadap layanan KB, namun masih dihambat oleh rendahnya pemahaman dan pengaruh nilai budaya. Dari sisi input, keterbatasan sumber daya manusia, logistik, dan sarana menjadi penghambat utama. Aspek proses menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan belum berjalan optimal dan belum menjangkau semua wilayah. Pada aspek produk, capaian KB masih rendah, dominan pada metode jangka pendek, serta masih tingginya kelompok unmet need. Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa implementasi program KB di Puskesmas Kebar belum optimal dan memerlukan penguatan pada seluruh komponen pelaksanaan, khususnya dalam edukasi berbasis komunitas dan penyediaan sumber daya yang memadai.
Evaluasi Kinerja Puskesmas Kalibumi Dalam Pelayanan Kesehatan Primer Dalam Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Hebe Marlen Tiblola; Agus Zainuri; Dolfinus Yufu Bouway; Sarce Makaba; Arius Togodly; Septevanus Rantetoding; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.618

Abstract

Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama di wilayah terpencil seperti Papua Tengah. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer memiliki peran strategis dalam penanggulangan penyakit menular (P2M). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Puskesmas Kalibumi Nabire Barat dalam pelaksanaan program P2M berdasarkan komponen input, proses, dan output. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara purposive terdiri dari tenaga kesehatan dan masyarakat penerima layanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi input, Puskesmas telah memiliki tenaga dan sarana prasarana yang memadai, namun terkendala pada aspek pelatihan teknis yang tidak berkelanjutan serta keterlambatan dana operasional. Proses pelaksanaan program telah berjalan sesuai pedoman melalui kegiatan skrining dan edukasi, namun partisipasi masyarakat dan kontrol ulang masih rendah. Dari sisi output, capaian indikator program seperti malaria, TB, hepatitis, dan HIV/AIDS belum memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun masyarakat menyatakan puas terhadap mutu pelayanan yang diterima. Keberhasilan program P2M di Puskesmas Kalibumi sangat bergantung pada penguatan kapasitas tenaga, ketepatan perencanaan berbasis data lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Diperlukan pendekatan pelayanan yang lebih adaptif dan sistem pendukung yang lebih kuat untuk mencapai target program secara optimal.
Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keterampilan Dasar Kader Posyandu Di Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Yahya Boikaway; Dolfinus Y. Bouway; Arius Togodly; Novita Medyati; Septevanus Rantetoding
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.782

Abstract

Kader Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat yang berperan penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Namun, keterampilan dasar kader masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, termasuk di Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura. Kementerian Kesehatan menargetkan penguasaan 25 keterampilan dasar oleh 70% kader, namun capaian di lapangan masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan dasar kader Posyandu, meliputi usia, pendidikan, lama menjadi kader, pengetahuan, sikap, dukungan tenaga kesehatan, dan keaktifan dalam pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional, yang dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2025 di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura. Seluruh kader dari enam Posyandu sebanyak 30 orang dijadikan sampel melalui teknik total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur dan dianalisis dengan uji Chi-square serta regresi logistik berganda untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel, dengan tingkat signifikansi p < 0,05 dan confidence interval 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan (p = 0,001), sikap (p = 0,015), dan keaktifan dalam pelatihan (p = 0,008) memiliki hubungan yang signifikan terhadap keterampilan dasar kader. Analisis multivariat mengungkap bahwa pengetahuan merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi keterampilan dengan odds ratio sebesar 19,0. Sementara variabel usia, pendidikan, lama menjadi kader, dan dukungan tenaga kesehatan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kader melalui penguatan pengetahuan dan pelatihan berkelanjutan guna memastikan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput.
Analisis Rujukan Pasien Non-Spesialistik Puskesmas Bilogai Kabupaten Intan Jaya Ke RSUD Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Yohan Rumar; Agus Zainuri; Sarce Makaba; Novita Medyati; Septevanus Rantetoding; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.813

Abstract

Sistem rujukan berjenjang merupakan pilar penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan yang efisien dan merata, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas seperti Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rujukan pasien non-spesialistik dari Puskesmas Bilogai ke RSUD Kabupaten Nabire. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada April–Mei 2025 di Puskesmas Bilogai, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang terdiri dari tenaga medis dan pejabat kesehatan terkait, serta telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif jumlah tenaga kesehatan telah memenuhi standar, namun terdapat ketimpangan dalam komposisi jenis profesi, seperti ketiadaan tenaga dokter keluarga, bidan, dan psikolog klinis. Keterbatasan sarana dan alat kesehatan, seperti alat diagnostik dan obat-obatan sesuai formularium nasional, juga menjadi pendorong utama rujukan. Kompleksitas kasus pasien, seperti kondisi gawat darurat dan kebutuhan diagnosis lanjutan, tidak dapat ditangani di tingkat puskesmas karena keterbatasan fasilitas. Selain itu, kebijakan anggaran yang belum optimal, ditambah dengan kondisi keamanan yang tidak stabil, turut menjadi penghambat efektifnya sistem rujukan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komposisi tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas medis esensial, dan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung layanan kesehatan primer di daerah tertinggal.
Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas Tuhiba Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Yuli Karapa; Agus Zainuri; Septevanus Rantetoding; Sarce Makaba; Novita Medyati; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.856

Abstract

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan mendukung kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas, khususnya di wilayah terpencil. Namun, efektivitas pengelolaan dana ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana BOK di Puskesmas Tuhiba, Kabupaten Teluk Bintuni, serta mengidentifikasi hambatan dan peran Dinas Kesehatan dalam mendukung efektivitas program. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian adalah Puskesmas Tuhiba di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan pada periode Januari hingga Maret 2025. Informan terdiri dari kepala puskesmas, penanggung jawab program, bendahara, masyarakat, dan pihak Dinas Kesehatan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dianalisis secara tematik berdasarkan tujuh fokus utama. Hasil: Hasil menunjukkan bahwa perencanaan BOK telah berbasis kebutuhan lokal namun masih terikat sistem pagu pusat. Pelaksanaan kegiatan adaptif terhadap kondisi lapangan, tetapi mutu layanan belum optimal akibat keterbatasan dana dan kapasitas SDM. Pelaporan masih bersifat administratif, dengan pengawasan dan evaluasi yang dominan berorientasi pada kelengkapan dokumen. Kendala geografis, keterlambatan pencairan dana, dan minimnya transparansi juga menjadi hambatan utama. Peran Dinas Kesehatan cenderung administratif dan belum maksimal dalam pembinaan teknis. Meski demikian, dana BOK terbukti berkontribusi dalam memperluas jangkauan layanan dasar dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Analisis Pembiayaan Layanan Kesehatan HIV Dan AIDS Berbasis Standar Pelayanan Minimal Dengan Pendekatan District Health Account Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Afdal Kasimur; Yacob Ruru; Septevanus Rantetoding; Hasmi Hasmi; Agus Zainuri; Muhammad Akbar Nurdin
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.892

Abstract

Layanan HIV dan AIDS telah menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia. Namun, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pencapaian indikator layanan HIV masih sangat rendah. Fragmentasi pembiayaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam optimalisasi program. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan, persepsi pemangku kepentingan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola pembiayaan layanan HIV dan AIDS berbasis SPM, dan memberikan rekomendasi optimalisasi melalui pendekatan District Health Account (DHA). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan antara Januari hingga Maret 2025 melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan kunci dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta analisis dokumen terkait alokasi dan realisasi anggaran HIV tahun 2021–2024. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam pengelolaan dan tantangan pembiayaan layanan HIV. Hasil: Ditemukan empat isu utama dalam tata kelola pembiayaan layanan HIV dan AIDS. Pertama, terdapat fragmentasi sumber pendanaan (BOK, APBD, JKN, Global Fund) yang belum terintegrasi secara optimal. Kedua, pemahaman pemangku kepentingan terhadap mekanisme pembiayaan berbasis SPM masih rendah, yang berdampak pada perencanaan yang tidak tepat sasaran. Ketiga, keterbatasan tenaga terlatih dan lemahnya sistem pelaporan menghambat pemantauan program. Keempat, hambatan geografis serta stigma sosial memperburuk akses dan pemerataan layanan. Pendekatan DHA dinilai relevan untuk memetakan aliran dana dan mendorong transparansi serta efisiensi anggaran. Kesimpulan: Optimalisasi pembiayaan layanan HIV dan AIDS di daerah memerlukan reformasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan efisiensi penggunaan dana, penguatan advokasi lintas sektor, serta sistem akuntabilitas dan transparansi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Analisis Sumber Daya Kesehatan di Puskesmas Wapoga Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Elisabeth Cecilia Dimara; Novita Medyati; Septevanus Rantetoding; Semurl Piter Irab; Hasmi; Rosmin M. Tingginehe
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.954

Abstract

Sumber daya kesehatan merupakan komponen utama dalam sistem kesehatan yang berperan penting dalam menentukan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan sumber daya kesehatan yang optimal sangat diperlukan untuk menjamin pelayanan kesehatan yang efektif, merata, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan sumber daya kesehatan di Puskesmas Wapoga, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga Mei 2025. Informan dalam penelitian ini berjumlah 21 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, pengelola data pelayanan kesehatan, pengelola data ketenagaan, Kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Wapoga, staf Puskesmas Wapoga, pasien, dan tokoh masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memastikan validitas dan reliabilitas informasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan signifikan pada tujuh aspek utama sumber daya kesehatan, yaitu: fasilitas pelayanan yang belum memenuhi standar dan alat transportasi yang rusak; tenaga kesehatan yang belum mencukupi sesuai standar Permenkes; ketersediaan obat dan peralatan medis yang terbatas; sistem informasi kesehatan yang belum optimal dengan pelaporan yang tidak rutin; teknologi kesehatan yang minim dan kurangnya pelatihan; pendanaan yang tidak lancar terutama dana kapitasi dan transportasi obat; serta dampak keterbatasan sumber daya tersebut pada menurunnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Kondisi ini menuntut perencanaan strategis dan kebijakan efektif untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan kesehatan di wilayah tersebut.