Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Impact Of ESG (Environmental, Social, And Governance) Regulations On Corporate Legal Liability Untari, Dhian Tyas; Zulfikar , Pandri; Maulana, Firman; Syarif, Ahmad; Ardini, Nyayu Maya; Agus, Andi Adri; Putri, Cory Kartika; Nurhadi, Ahmad; Maulana, Wachid; Sudhana, Hari; Susi , Agustine; Mustofa, Muhammad Ali; Ferdiansyah, Dony; Mahfudlon; Ilman, La; M. Umar Kelibia; Zainal, Toyib; Aji, Ibrahim; Afifah, Yasfika Ely Nur; Setiyawan, Agus Eko
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 02 (2026): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i02.3194

Abstract

This study examines the influence of Environmental, Social, and Governance (ESG) regulations on corporate legal liability within the evolving framework of modern business law. As global business practices shift toward sustainability and accountability, ESG has transformed from a voluntary guideline into a mandatory regulatory standard that shapes corporate behavior. This research employs a qualitative and normative approach by analyzing relevant legal frameworks, scholarly literature, and case studies to explore how ESG regulations affect corporate responsibility. The findings indicate that ESG regulations significantly expand the scope of corporate legal liability beyond traditional financial obligations to include environmental protection, social responsibility, and governance transparency. Companies are increasingly held accountable through civil, criminal, and administrative sanctions for non-compliance with ESG-related standards. The study also highlights that effective ESG implementation can serve as a preventive mechanism, reducing legal risks and enhancing corporate governance. However, challenges remain, particularly in terms of regulatory harmonization, enforcement mechanisms, and varying levels of compliance across jurisdictions. This research concludes that ESG regulations play a critical role in strengthening corporate accountability and promoting sustainable business practices. Integrating ESG into corporate legal frameworks is essential for balancing economic objectives with social and environmental responsibilities in the long term.
Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat dalam Pengembangan Pariwisata Alam Berbasis Komunitas (Community Based Tourism) Untari, Dhian Tyas; Humulhaer, Siti; Syarif, Ahmad; Maulana, Firman; Ardini, Nyayu Maya; Sudhana, Harry
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6784

Abstract

Pengembangan pariwisata alam di Indonesia sering kali memicu ketegangan antara ambisi pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam kerangka pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT) serta mengidentifikasi hambatan yuridis yang menghalangi implementasinya secara efektif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian literatur, studi ini menelaah berbagai regulasi, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk memetakan dinamika hukum yang terjadi. Hasil kajian menunjukkan adanya diskoneksi regulasi yang signifikan antara pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat dengan aturan teknis dalam undang-undang sektoral, khususnya di bidang pariwisata dan kehutanan. Marginalisasi hak ulayat terus terjadi akibat dominasi sistem perizinan yang bersifat top-down serta mekanisme pengakuan subjek hukum adat yang bersifat administratif-bersyarat. Kondisi ini menciptakan kerentanan bagi masyarakat lokal untuk tereksklusi dari pengelolaan sumber daya mereka sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep CBT tidak akan mencapai efektivitasnya tanpa adanya instrumen hukum yang mewajibkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam setiap proses perizinan wisata alam. Formulasi perlindungan hukum yang ideal memerlukan sinkronisasi kebijakan melalui Peraturan Daerah yang secara tegas mengakui kedaulatan masyarakat adat atas ruang kelolanya. Penguatan kedudukan hukum masyarakat adat bukan sekadar upaya memenuhi keadilan distributif, melainkan merupakan kunci krusial bagi keberlanjutan ekosistem pariwisata alam di Indonesia di masa depan.