Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business CITACONOMIA : Economic and Business Studies
Afifah, Yasfika Ely Nur
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Impact Of ESG (Environmental, Social, And Governance) Regulations On Corporate Legal Liability Untari, Dhian Tyas; Zulfikar , Pandri; Maulana, Firman; Syarif, Ahmad; Ardini, Nyayu Maya; Agus, Andi Adri; Putri, Cory Kartika; Nurhadi, Ahmad; Maulana, Wachid; Sudhana, Hari; Susi , Agustine; Mustofa, Muhammad Ali; Ferdiansyah, Dony; Mahfudlon; Ilman, La; M. Umar Kelibia; Zainal, Toyib; Aji, Ibrahim; Afifah, Yasfika Ely Nur; Setiyawan, Agus Eko
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 02 (2026): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i02.3194

Abstract

This study examines the influence of Environmental, Social, and Governance (ESG) regulations on corporate legal liability within the evolving framework of modern business law. As global business practices shift toward sustainability and accountability, ESG has transformed from a voluntary guideline into a mandatory regulatory standard that shapes corporate behavior. This research employs a qualitative and normative approach by analyzing relevant legal frameworks, scholarly literature, and case studies to explore how ESG regulations affect corporate responsibility. The findings indicate that ESG regulations significantly expand the scope of corporate legal liability beyond traditional financial obligations to include environmental protection, social responsibility, and governance transparency. Companies are increasingly held accountable through civil, criminal, and administrative sanctions for non-compliance with ESG-related standards. The study also highlights that effective ESG implementation can serve as a preventive mechanism, reducing legal risks and enhancing corporate governance. However, challenges remain, particularly in terms of regulatory harmonization, enforcement mechanisms, and varying levels of compliance across jurisdictions. This research concludes that ESG regulations play a critical role in strengthening corporate accountability and promoting sustainable business practices. Integrating ESG into corporate legal frameworks is essential for balancing economic objectives with social and environmental responsibilities in the long term.
Kajian Hukum Terhadap Penegakan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Ekonomi Yang Melanggar Baku Mutu Lingkungan Hidup Aji, Ibrahim; Humulhaer, Siti; Afifah, Yasfika Ely Nur; Mahfudlon, Mahfudlon; Saputra, Adi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6886

Abstract

Akselerasi kegiatan ekonomi yang tidak terkendali sering kali berimplikasi pada pelampauan baku mutu lingkungan hidup, yang mengancam keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas penegakan sanksi administratif sebagai instrumen hukum utama dalam mendisiplinkan pelaku ekonomi yang melanggar standar baku mutu lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi hukum positif, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan hukum administratif lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif, yang meliputi paksaan pemerintah hingga denda administratif, telah diposisikan sebagai instrumen primum remedium untuk memberikan respons cepat terhadap pencemaran. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh disparitas nilai denda yang sering kali lebih rendah daripada biaya kepatuhan operasional, serta keterbatasan kapasitas institusional dalam pengawasan teknis di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa penegakan sanksi administratif memerlukan transformasi menuju sistem pengawasan digital yang transparan dan terintegrasi untuk meminimalisir celah negosiasi koruptif. Selain itu, formulasi sanksi denda harus mampu menginternalisasi seluruh kerugian lingkungan guna menciptakan efek jera yang nyata bagi korporasi. Penguatan integritas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar kegiatan ekonomi nasional tetap berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.
Co-Authors Adi Saputra Agus, Andi Adri Ahmad Syarif AJI, IBRAHIM Ardini, Nyayu Maya Ferdiansyah, Dony Firman Maulana, Firman Humulhaer, Siti Ilman, La M. Umar Kelibia Mahfudlon Mahfudlon, Mahfudlon Maulana, Wachid Mustofa, Muhammad Ali Nurhadi, Ahmad Putri, Cory Kartika Setiyawan, Agus Eko Sudhana, Hari Susi , Agustine Untari, Dhian Tyas Zainal, Toyib Zulfikar , Pandri