Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.342
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Pagaruyuang Law Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat Jurnal Inovasi Teknik Informatika Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Pahlawan The Easta Journal Law and Human Rights Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Themis: Jurnal Ilmu Hukum Rechtsnormen: Journal of Law
Hafiz Sutrisno
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Erosi Konstitusionalisme Analisis Yuridis Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Dinamika Politik Hukum Kontemporer: Penelitian Ratna Riyanti; Rian Prayudi Saputra; Hafiz Sutrisno
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5512

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi analitis terhadap posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia di tengah arus legalisme otokratis yang kian menguat. Sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, MK memegang mandat sakral sebagai The Guardian of the Constitution dan The Protector of Human Rights. Namun, seiring berjalannya waktu, independensi lembaga ini menghadapi tantangan eksistensial yang berasal dari politik hukum rekrutmen hakim dan intervensi regulatif melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.​Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang mendalam, mencakup analisis terhadap teori pemisahan kekuasaan (separation of powers), prinsip independensi peradilan (judicial independence), dan doktrin kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Penelitian ini membedah bagaimana mekanisme rekrutmen yang melibatkan tiga cabang kekuasaan—Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung—menciptakan loyalitas ganda yang berpotensi mereduksi objektivitas hakim konstitusi. Lebih jauh, kajian ini mengevaluasi fenomena judicial capture yang terjadi ketika lembaga peradilan dikooptasi oleh kepentingan politik melalui penentuan masa jabatan dan pemberhentian hakim secara sepihak.​Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam penerapan doktrin open legal policy oleh MK, yang seringkali digunakan sebagai instrumen untuk menghindari konfrontasi politik dengan pembentuk undang-undang, sehingga mengabaikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam perkara-perkara strategis seperti ambang batas pencalonan presiden dan regulasi pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reorientasi fundamental dalam sistem HTN Indonesia, khususnya melalui pembentukan mekanisme seleksi hakim yang independen, transparan, dan partisipatif, serta penguatan jaminan konstitusional terhadap masa jabatan hakim guna memastikan MK tetap menjadi benteng terakhir dalam menjaga negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat). Tanpa adanya reformasi sistemik, eksistensi MK dikhawatirkan hanya akan menjadi legitimator bagi kehendak mayoritas yang mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme.
Penegakan Hukum Ilegal Loging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Kampar Tasya Ulfa Yahya; Rian Prayudi Saputra; Hafiz Sutrisno
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris tindakan Kepolisian Resor Kampar dalam menangani pelaku tindak pidana illegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Illegal logging masih menjadi persoalan nyata di wilayah hukum Polres Kampar, khususnya di Kecamatan Kuok, meskipun telah terdapat regulasi yang tegas dan sanksi pidana yang berat. Praktik tersebut berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, meningkatnya risiko bencana alam, serta terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat kepolisian yang menangani perkara illegal logging, pelaku tindak pidana, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pembalakan liar. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi Polres Kampar terkait penanganan perkara illegal logging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kepolisian terhadap pelaku illegal logging telah dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Tindakan represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti berupa kayu hasil pembalakan dan alat angkut, serta pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Sementara itu, tindakan preventif dilakukan melalui patroli rutin di kawasan rawan illegal logging, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, berdasarkan temuan lapangan, penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hambatan utama yang ditemukan antara lain keterbatasan jumlah personel kepolisian, minimnya sarana dan prasarana pendukung, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana illegal logging. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan turut mempengaruhi keberlangsungan praktik illegal logging. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tindakan kepolisian telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengawasan perusakan hutan.
Kewenangan Bawaslu dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Money Politics Endah Cahyani; Hafiz Sutrisno
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7617

Abstract

Sebagai negara hukum dan demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam kerangka hukum, penyelenggaraan Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme peralihan kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai sarana legitimasi pemerintahan yang berlandaskan hukum. Namun, dinamika pelaksanaan Pemilu di Indonesia kerap diwarnai dengan praktik pelanggaran, termasuk politik uang, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menjaga integritas Pemilu, serta meninjau tantangan struktural dan normatif yang dihadapi dalam penegakan hukum Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Pemilu sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, independensi, dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Penguatan kewenangan Bawaslu dan optimalisasi fungsi Gakkumdu menjadi kunci utama dalam menciptakan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sesuai amanat konstitusi.
Legal Frameworks for Smart City Governance: Balancing Technological Innovation and Citizen Privacy in Jakarta Hafiz Sutrisno; Clara Mendes; Raul Gomez
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 3 No. 6 (2025)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v3i6.2658

Abstract

Background. The rapid deployment of smart city technologies in Jakarta has transformed urban governance, enabling data-driven decision-making and enhanced public services. However, this transformation also raises complex legal and ethical challenges related to data protection, surveillance, and citizens’ digital rights. Purpose. This study aims to analyze the existing legal frameworks that regulate smart city governance in Jakarta and evaluate their effectiveness in balancing technological innovation with the protection of citizen privacy.   Method. A qualitative legal research method was employed, combining normative juridical analysis with policy review and expert interviews to examine statutory instruments, regulatory gaps, and institutional practices. Results. The results reveal that while Indonesia’s data protection legislation provides a foundational basis for digital governance, inconsistencies in implementation and weak interagency coordination hinder comprehensive enforcement. The governance framework remains technologically progressive yet legally fragmented, lacking clear accountability mechanisms for data handling and public transparency. Conclusion. The study concludes that Jakarta’s smart city model requires a more integrated and adaptive legal architecture that aligns innovation objectives with citizen-centric principles. Strengthening regulatory harmonization and participatory governance is crucial to ensuring sustainable, ethical, and rights-based smart city development.
Legal Protection Mechanisms for Child Sexual Abuse Victims: Comparative Analysis of Indonesian and United States Criminal Procedures Rian Prayudi Saputra; Hafiz Sutrisno
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6677

Abstract

Sexual abuse against minors needs robust legislative safeguards within the criminal justice framework. The essential distinctions between civil law and common law systems result in divergent normative approaches that need comparative analysis to ascertain optimal procedures for safeguarding child victims. The objective of this study is to evaluate the efficacy of legal protections for child victims of rape by using a comparative normative analysis between the Indonesian civil law system and the American common law system, specifically within the framework of the criminal justice system. This study employs normative legal research techniques within a comparative legal analysis framework. Primary legal documents include legislation, federal and state laws, and 359 judicial rulings from the period 2019-2024. The analysis involved comparing laws at the same time using different methods, including looking at the law in context and interpreting it systematically and comparatively. Indonesia has a thorough legislative framework prioritizing restorative justice; yet, judicial execution reveals that just 34% of judgments adhere to the notion of the child's best interest. The United States exhibits more consistency (78%) in procedural protections via constitutional interpretation, notwithstanding the challenges of federal-state fragmentation. Both systems exhibit deficiencies in addressing cyber-facilitated abuse and developing technology. The efficacy of protection is contingent upon the uniformity of normative execution and the alignment of legislative and judicial practices. The convergence of legal systems is essential, with civil law embracing judicial flexibility and common law including systematic legislative methods to provide uniform child protection standards.
Constructing Justice-Based Political Party Regulation in Indonesia's Presidential System: A Framework for Democratic Consolidation Hafiz Sutrisno; Rian Prayudi Saputra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.6727

Abstract

This study looks at how Indonesia's presidential system regulates political parties from a justice-based point of view, using qualitative methods like document analysis, content analysis, and comparative studies. The results show that Indonesia's political party rules, which are based on Laws No. 2 of 2008 and No. 2 of 2011, have a lot of problems that make the presidential system less effective. The current rules are not fair because they favor procedural over substantive aspects. This is because the major parties control access to political resources. There are three main types of justice: distributive justice, which is about making sure political resources are fairly shared; procedural justice, which is about making sure political processes are fair; and substantive justice, which is about making sure that society's needs are met. A perfect model for building rules needs a full and integrated framework, easy ways for people to raise money, organized coalition systems, and stronger roles for political parties as representatives. Oligarchic elites don't want rules that are fair, and Indonesia's many cultures make it harder to make them happen. But there is still hope for change if people work together and share power. This study helps us figure out how to make Indonesia's democratic presidential system stronger by making sure that the rules we set for political parties fit the country's needs.
Co-Authors Aminoel Akbar Novi Maimory Arief Fahmi Lubis Azmi, Man Berliani, Annisa Clara Mendes Dede Sati Kurniawan Endah Cahyani Fakhry Firmanto Fatmawati, Fatmawati Firmanto, Fakhry Fransiska, Fitri Haziat, Martin Hendra Permadi Heriyanti, Yuli Indrawan, M. Syach Maimory, Aminoel Akbar Novi MISWAR MISWAR Novi Maimory, Aminoel Akbar Pasai, Miswar Pernando, Angga Ratna Riyanti Ratna Riyanti Ratna Riyanti Ratna Riyanti Raul Gomez Rian Prayudi Saputra Riski Herpani Ramahtullah Salam, Alfitra Sinaga, Sangap Mangatur Tasya Ulfa Yahya Yulanda, Resti Yuli Heriyanti Yuli Heriyanti