Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.326
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Journal of Sustainable Development Science Journal of Economic & Business Law Review Community Services Journal (CSJ) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (INJOLE)
Arini, Desak Gde Dwi
Universitas Warmadewa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 115 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 115 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perjanjian Perkawinan Yang Diumumkan Melalui Media Cetak Ni Gusti Ketut Sri Astiti; Desak Gde Dwi Arini; Putu Ayu Sriasih Wesna
Kertha Wicaksana Vol 17 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.1.2023.74-87

Abstract

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah yang diumumkan Notaris melalui media cetak merupakan pelanggaran kode etik Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum membuat akta otentik dibutuhkan masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan mengatur perilaku profesi Notaris. Pada hakekatnya Kode Etik Notaris merupakan penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, mengingat Notaris dalam melaksanakan jabatannya tunduk dan mentaati ketentuan Undang-Undang mengatur jabatannya, termasuk wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan baik dengan menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah perjanjian perkawinan yang diumumkan oleh Notaris melalui media cetak merupakan pelanggaran kode etik seorang Notaris. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian hukum perjanjian perkawinan yang diumumkan melalui media cetak oleh Notaris merupakan perbuatan melanggar kode etik Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tercantum dalam kode etik organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya organisasi Notaris berbadan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Artinya seluruh Notaris wajib tunduk kepada Kode Etik Notaris, adapun sanksi dijatuhkan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris melanggar kode etik berupa : teguran, peringatan, schorshing (pemberhentian sementara), dan Onzetfing (pemecatan) yang ditugaskan Dewan Pengawas Notaris untuk menegakkan sanksi.
Konsep Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal terhadap Pembangunan Sarana Penunjang Pariwisata di Kabupaten Gianyar Desak Gde Dwi Arini; Ni Gusti Ketut Sri Astiti; Putu Ayu Sriasih Wesna
Kertha Wicaksana Vol 18 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.1.2024.1-11

Abstract

Pengaturan perlindungan hukum dan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada perusahaan yang berada di Desa Wisata Blangsinga Kabupaten Gianyar merupakan kajian dari peneliti. Perusahaan yang berada di Desa wisata Blangsinga mempekerjakan tenaga kerja lokal dalam semua bidang, dan hal ini sangat diharapkan kepada Pemerintah pada umumnya serta pengusaha sebagai investor dan tenaga kerja lokal pada khususnya bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum dan pemberdayaan tenaga kerja lokal memerlukan kebijakan tersendiri dari pengusaha, dimana pihak pengusaha tersebut juga wajib membina hubungan yang baik dengan semua pihak yaitu pihak investor, masyarakat Desa wisata Blangsinga dan pihak Pemerintah Kabupaten Gianyar, dalam hal ini adalah pihak Departemen Tenaga Kerja, karena kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak terlepas dari pengawasannya, untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pengusaha terhadap tenaga kerja lokal itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik sehingga diperlukan pembuatan standard objektif agar pihak investor juga dilindungi investasinya. Kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan adanya kodrat manusia sebagai makhluk dimana saat-saat tertentu atau kondisi tertentu di bidang ekonomi mengalami kondisi keterpurukan, mendorong diberlakukannya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam mengatasi kendala dan hambatan tersebut, pihak perusahaan sebagai Investor berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan inti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaran ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menentukan bahwa Perusahaan wajib memprioritaskan pemberdayaan tenaga kerja lokal bekerja dimana perusahaan tersebut berdiri dan beroperasional, dengan memberikan kebijakan tertentu dengan diberlakukan setelah diadakan musyawarah antara pihak perusahaan dan aparat desa terlebih dahulu. Luaran Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran adalah jurnal Nasional atau Jurnal Internasional bereputasi, serta laporan penelitian Tahun 2023, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Desak Gde Dwi Arini; Putu Ayu Sriasih Wesna; Nengah Ganawati
Kertha Wicaksana Vol 18 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.2.2024.27-39

Abstract

The legal protection of local workers in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower and Regional Regulation (Perda) of Bali Province Number 10 of 2019 concerning the implementation of Manpower, Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Regional Regulation of Bali Province Number 5 of 2020 concerning Standards for Organizing Balinese Cultural Tourism, in companies located in Saba Tourism Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency is a study of researchers. Companies located in Saba Tourism Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency employ local workers in all fields, and it is highly expected that the Government in general and employers as investors and local workers in particular that arrangements regarding legal protection and local labor development models require separate policies from employers, where the employer is also obliged to foster good relations with all parties, namely investors, the Saba Tourism Village community and the Government of Gianyar Regency, because the policies and regulations issued by the company are inseparable from its supervision, to avoid the possibility of arbitrary actions by employers against the local workforce itself. The method used is empirical legal research, with primary data through field research, secondary data through library research. The purpose of this study is to examine and analyze the local workforce development model in the Company located in Saba tourist attraction Blahbatuh District Gianyar Regency, as well as the constraints and obstacles faced by a company in applying the legislation. From the research results obtained that the local labor development model seen from the condition of the internal factors of local labor development in improving the economy of the Saba tourist village community is still greater than the weakness factors, while the condition of external factors is still greater than the opportunity factor threat. The local workforce development strategy in improving the economy is a wearknes-opportunity (WO) strategy, namely improving the skills of local workers in the formal or informal sector, especially for local workers, then improving facilities and infrastructure and supporting human resources (HR), the employment training center (BLK) for training and improving the business skills of local workers in various sectors, accelerating services and prioritizing business investment rules so that they can absorb more local labor. While the empowerment of local labor in the Krisna souvenir business, Ajik's milk pie business, Aloe Vera business, Villa and Restorant business, Turtle Breeder business, Plaminggo business located in the Saba tourist village, Gianyar Regency, in accordance with the Bali Provincial Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the implementation of Manpower has agreed with the Blangsinga traditional village to coordinate with the Customary Village and it has been agreed to employ local labor around 70% from local labor in the Blangsinga traditional village, and 30% from outside labor. This shows that the local workforce recruited comes from their birthplace or is native to the area where they live and are domiciled in the area and are proven by identity cards (KTP) and family cards (KK). As well as the role of traditional villages in empowering local labor is very large, very influential on the company's commitment and there must be approval from the traditional village every time they recruit workers, with the aim that there is a balance between the rights and obligations of companies operating in the village which contributes to the welfare of the surrounding community and automatically provides welfare from the economic aspect. The targeted scientific journal output is a Sinta 4 Accredited National Journal entitled KertaWicaksana Journal, as well as a 2024 research report, and Intellectual Property Rights (IPR).
Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar pada Pendirian Perseroan Terbatas I Gusti Ayu Manik Maharani; Desak Gde Dwi Arini; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.1.2.2561.320-324

Abstract

In Article 33 of the Company Law, regarding the regulation of the capital of a PT, it is determined that at least 25% of the authorized capital in Article 32 of the Company Law must be issued and fully paid. This study aims to determine the regulation of the minimum amount of authorized capital at the establishment of a PT and to find out the consequences of the legal position of a PT established with an amount of authorized capital that is less than the provisions in the Company Law. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and legal concepts. The results of the study show that the arrangement of the authorized capital of PT in PP Number 29 of 2019 is contrary to Article 32 paragraph (1). Establishing a PT to obtain a legal entity is not enough by making the Articles of Association of a PT, but it must be submitted for approval to obtain legal entity status. The legal consequence is that PT which has an authorized capital amount is less than the provisions in the Company Law. PT does not have legal entity status because after the deed of establishment or the Articles of Association of the PT has been completed, to obtain legal entity status one must submit an application to the Minister of Law and Human Rights for approval. Through this research, it is hoped that the government will immediately conduct an assessment and evaluation of laws and regulations, especially in the field of corporate law
Perjanjian Kawin yang Tidak Didaftarkan dalam Perkawinan Campuran Desak Putu Kania Pratiwi; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.1.2.2590.271-275

Abstract

Humans are naturally born as individual and social beings, destined to have a life partner to have offspring and made a happy family. In marriages, both marriages between countries or different nationalities have legal problems regarding injustice in exercising the rights and obligations of the husband or wife. The existence of a marriage promise is very important to protect these rights and obligations. This research explains how legal the status of the marriage agreement in marriage and the responsiveness the law of an agreement that is not registered. This research used normative legal research and analysis uses interpretative, systematic, and argumentative methods. Sources of data in this study are sources of primary and secondary legal materials. The result of the research is the legal position of the marriage agreement in mixed marriages, which is to provide legal certainty in carrying out legal actions on assets under control, either inherited or acquired after or during marriage, as well as providing protection for the rights and obligations of each party in managing the house stairs. Second, the legal consequence of a marriage agreement that does not register in a mixed marriage is that the marriage agreement is still binding on both parties, but the marriage agreement does not bind a third party or there is a legal action committed against the property under their respective control.
Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Kredit yang Tidak Mencukupi untuk Pelunasan Utang di Koperasi Guna Arta Karangasem I Gede Agus Wira Sanjaya; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2965.41-45

Abstract

This study aims to determine the credit agreement or business loan between the customer and the cooperative and to find out the settlement in the event of a dispute in the credit agreement between the customer and the cooperative. This study uses empirical research methods where the method is based on positive law and norms. The results showed that the agreement made between the cooperative and the customer is based on the agreement of the parties who are ready to carry out their obligations and get rights. The obligation of the cooperative to provide loan funds to customers is the right of the cooperative to benefit from interest from customer loan funds. The obligation of the customer to pay the loan on time that has been agreed upon because he has lent funds, the right of the customer to get a loan for the customer's needs according to the agreement of the parties. Then, the agreement of the parties is not a guarantee that there will be no default, the importance of a legal attorney in an agreement makes it easier to resolve problems between the parties. Legal attorneys provide options for ending the case through the court (litigation) and settlement in a family way (non-litigation). Most parties use the non-litigation route because they want everything to be done quickly but at low cost. If the non-litigation solution does not find a middle ground, the case will proceed to court. Judge's rule applies to parties in litigation from the time until the costs incurred. Those who lost are willing to be asked for compensation for their actions.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kabupaten Badung I Putu Gede Murditayasa; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2979.116-122

Abstract

Traditional markets are meeting place for traders and buyers, where trade is carried out by negotiation and bargaining. However, along with the times there has been a decline in the performance of traditional markets due to the existence of modern markets and the weak competitiveness of entrepreneurs conducting activities in traditional markets. This study aims to explain the procedures for implementing the revitalization of the Regional Regulation of Badung Regency Number 7 of 2012 concerning the regulation of traditional markets in Badung Regency and to analyze the inhibiting factors for the implementation of the Regional Regulation. This study uses an empirical legal research type using a statutory approach. The data used are primary and secondary data. The results show that the implementation of the revitalization of traditional market development in the Badung area is one of the moves by the government in charge of the regions in terms of reviving and re-developing markets which previously experienced a decline due to competition with growing modern markets, for this reason, the promulgation of regional regulation number 7 2012 concerning the arrangement and fostering of traditional markets, shopping centers and modern shops to make the existence of traditional markets better and their development, the second obstacle to the implementation of regional regulation number 7 of 2012 concerning the arrangement and development of traditional markets, shopping centers and modern shops lies in the enforcement factor, regulations, funding factors, management factors and community factors.
Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia Ni Putu Purnama Wati; Ni Luh Made Mahendrawati; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2996.196-201

Abstract

Credit agreements are usually accompanied by a collateral agreement and an insurance agreement. This insurance agreement is a means of transferring risk for the bank, especially life insurance in the event of a debtor's death, besides credit can also fall to the heirs if the debtor dies before paying off the remaining credit. This study aims to analyze the legal consequences of the Bank's Credit Agreement in the event that the Debtor dies and to find out the responsibility of the Insurance Party for the Bank's Credit Agreement in the event the Debtor dies. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the legal consequence of the credit agreement in the event that the debtor dies, there are two possibilities, namely that the credit goes to the heirs as regulated in article 833 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) or the guarantee is executed by the bank, and the second possibility is that the credit is written off due to a life insurance clause or a life insurance agreement with a banker's clause, which means that the insurance company must be responsible for paying off the remaining debts of the debtor who died according to the terms and conditions of the policy, otherwise the interested party can file a summons to sue the insurance company. From this, the conclusion is that the parties must fully understand the contents of the credit agreement made, so that later if this risk occurs, there will be clarity on the payment of the debtor's remaining debt.
Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Pande Bagus Yoga Pratama Putra; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2997.202-206

Abstract

Electronic commerce (E-commerce is basically an act in which contact online transactions using the internet media, and also the existence of E-Commerce is a promising business alternative to be implemented today. This study aims to analyze the validity of the sale-purchase agreement through the media. electronic or internet according to Law No. 11 of 2008 and knowing the form of legal protection for parties in sale and purchase agreements through electronic media in the event of a failure. The research method used is normative legal research with a bullying approach. wan achievement, the party who is responsible for all legal consequences in the implementation of electronic transactions is if it is done alone, all legal consequences in the execution of the transaction are the responsibility of the transacting parties if it is done by granting power of attorney all legal consequences in the implementation of t Electronic transactions are the responsibility of the attorney if done through an electronic agent. All legal consequences in the implementation of electronic transactions are the responsibility of the electronic agent operators. It's simple if in this case an honest character is needed in good faith, where the seller and the buyer must be honest with each other, there are no parties and are harmed for their benefit only so that a valid agreement occurs, and also the goods being traded do not violate the law in Indonesia, such as sharp weapons, protected animals, human trafficking, and drugs.
Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Elektronik Commerce Melalui Internet Anak Agung Bagus Sempidi Junior; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.2.3209.218-222

Abstract

Development of information technology through legal infrastructure and its regulation so that the use of Information Technology is carried out safely to prevent its misuse by taking into account the religious and socio-cultural values of the Indonesian people. . The research method uses normative legal research and problem approaches using statutory and conceptual approaches. The results of the study show that consumer legal protection in online Electronic Commerce business transactions is regulated through online sale and purchase agreements based on conventional formal and material terms accompanied by buying and selling transactions carried out electronically through computer media. Settlement of disputes in e-commerce business transactions via online, is carried out both non-litigation and litigation. The suggestion is to the Government, it is hoped that participation in solving problems is very important, if a case like this occurs between different countries, then the settlement of this problem must be determined which legal rules will be used to solve it. The purpose of this study is to determine legal protection for consumers in electronic commerce business transactions through online, and how to resolve disputes that occur in electronic commerce business transaction agreements through online
Co-Authors A.A. Istri Agung Cintya Anomsari AA Mas Pradnyandari Mantara Agus Antara Putra Agus Ngurah Krisna Kepakisan Anak Agung Ayu Agung Cleo Bayu Pertiwi Anak Agung Ayu Indira Diana Dewi. S Anak Agung Bagus Amlayasa Anak Agung Bagus Sempidi Junior Anak Agung Bagus Yoga Pramana Anak Agung Gede Candra Kusuma Anak Agung Gede Rizky Pramana Anak Agung Istri Agung Anak Agung Laksmi Dewi Anak Agung Nia Listiari Anak Agung Rosiana Dewi Putri Cok Gde Agung Santika Putra Cok Gede Bagus Putra Premana Pemayun Desak Ade Devicia Cempaka Desak Ade Devicia Cempaka Desak Made Setyarini Desak Putu Kania Pratiwi Dewa Ayu Gita Trisna Dewi Dewi, A.A Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Dwi Nova Indriyani Dwi Purnawan Dodik Saputra Frederika Ni Made Dwita Noviyanti Ganawati, Nengah Gede Agus Wiadnyana Gofin Sahensa Pradana Gusti Ayu Putu Apriliana Purnama Dewi I Dewa Agung Ayu Maheswari I Gede Agus Wira Sanjaya I Gede Satyawan Pradnya Wiguna I Gede Vera Yudana I Gusti Agung Satrya Wiguna S I Gusti Ayu Intan Surya Dewi I Gusti Ayu Manik Maharani I Gusti Ketut Sri Astiti I Kadek Ari Putra I Kadek Bayu Antara I Kadek Candra Wisesa I Kadek Duta Anugrah I Komang Adhi trisna Saputra I Komang Arya Wisnu Amerta I Komang Mahesa Putra I Komang Mudita Mudita I Komang Ngurah Wirya Jaya I Made Agus Angga Kusuma Putra I Made Arjaya I Made Krisnan Wijaya Putra I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Rai Sukerta I Made Wira Manik Prayascita I Made Wiratama I Made Yoga Bisama I Nyoman Budiartha I Nyoman Puru Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardiana I Nyoman Sumardika I Putu Angga Aptina I Putu Gede Murditayasa I Putu Haris Parwita I Putu Rusdi Eka Pratama I Putu Wiradharma Putra Yudha I Wayan Eka Yasa I Wayan Gede Alfitra Surya Wijaya Ida Ayu Gede Wulandari Ida Ayu Gede Wulandari Ida Ayu Surya Dwijayanti Ida Bagus Rama Pratistha Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Anggik Dwiyanti Kadek Della Ayu Saputri Kadek Dwinta Pradnyasari Kadek Indra Yuda Karma, Ni Made Sukaryati Komang Ayu Windy Widyastari Putri Kristian Ananta Dion l Gede Surya Mardita Putra Leomardo Ebedkena Tabuni Luh Eni Pribadi Luh Putu Sudini Made Bagus Rizal Raysando Made Dharma Laksana Swastika Made Erik Krismeina Legawantara Made Karina Thalia Crisandyna Manaon Damianus Sirait Mey Anjani Nella Hasibuan O'leary Nella Hasibuan OLeary Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Kadek Diah Sri Laksmi Dewi Ni Kadek Sintia Dewi Ni Kadek Sofia Arianti Ni Ketut Diah Prihandani Ni Komang Arini Satyawati Ni Komang Arini Setyawati Ni Komang Sutha Yudiansari Ni Luh Debby Srinitha Mulyani Ni Luh Dwi Ega Mileniawati Ni Luh Gede Suwarni Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Mahendrawati Ni Luh Mahendrawati Ni Luh Mahendrawati Ni Luh Mahendrawati Ni Luh Putu Emi Sukasih Ni Made Dwi Wulandari Ni Made Eka Pradnyawati Ni Made Harini Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratih Prameswari Ni Nyoman Diah Widiasih Ni Putu Nita Erlina Sari Ni Putu Purnama Wati Ni Wayan Lusiana Sari Nurin Fitriana Ulfa Nyoman Subamia Pande Bagus Yoga Pratama Putra Pratiwi, Ni Made Widya Putri Alam Prabancani Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Bagus Gandiwa Dhanandjaya Putu Berliana Prema Swari Putu Chandra Arta Dharma Putu Dyah Agung Mas Narayana Putu Inten Kanaya Putu Sintya Pratiwi Manikashanti Putu Suryani . Rivaldo Avianto Rofi Kurniawan Rustandi Sugiartha, I Nyoman Gede Sukiani, Ni Ketut Suryani, Luh Putu Trisnadewi, AA Ayu Erna Vijayetta Sriratih Viswari Yoaneta Spiridiana Sorowea Yogi Kristanto Yosef Primus Bana