Arini, Desak Gde Dwi
Universitas Warmadewa

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash on Delivery Pada Marketplace I Gede Vera Yudana; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.3.3.5770.379-385

Abstract

The use of information and electronic technology also plays an important role in trade and national economic growth to realize people's welfare. Such as trading activities that utilize information and electronic technology known as the Marketplace. Various types of payment systems have been provided on the Marketplace, one of which is the payment system through Cash On Delivery (COD). In practice, business actors who provide the COD method often experience defaults by buyers, to the detriment of business actors. Therefore, this study examines how valid the sale and purchase agreement through the COD system on the Marketplace? and how is the legal protection of business actors in the event of default through the COD system on the Marketplace?. This research uses a normative type of research. Providing legal protection to commercial actors aims to provide justice to parties affected by default. So in this case it is necessary to pay attention to the feasibility of sanctioning parties who do not use the COD method.
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat Desak Gde Dwi Arini; Putu Ayu Sriasih Wesna; Ni Gusti Ketut Sri Astiti
KERTHA WICAKSANA Vol. 17 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.1.2023.23-33

Abstract

Pelestarian lingkungan kawasan wisata alam oleh Kesatuan Pelestarian Hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat saat ini telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (mitra), salah satunya adalah kerjasama dengan Pemerintah Desa hingga kelompok masyarakat. Keterlibatan mitra dalam hal ini adalah Pemerintah desa yang disekitarnya terdapat Desa Penyangga pada Taman Nasional Bali Barat, mengakibatkan ketertarikan untuk mengajukan kerjasama dengan kesatuan pelestarian hutan Konservasi, yang berpotensi meningkatkan nilai keberadaan hutan dan fungsi pemberdayaan sosial, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan fungsi hutan akibat perilaku oportunitas mitra. Hubungan antara kesatuan pelestarian hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat dengan mitra pengelola dalam hal ini Pemerintah Desa, dapat dipandang sebagai sebuah hubungan kontrak antara Taman Nasional Bali Barat dan mitra yaitu Pemerintah Desa. Dalam hubungan antara Taman Nasional Bali Barat dan mitra dalam hal ini Pemerintah Desa tersebut dapat muncul berbagai permasalahan seperti ketimpangan informasi, hingga pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat. Identifikasi atas biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Taman Nasional Bali Barat juga menjadi aspek penting dalam hubungan kontrak dengan mitra. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan usaha kontrak kemitraan yang optimal dalam pemanfaatan wisata alam Kesatuan Pelestarian Hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat, yang dapat dicapai dengan menganalisis kebijakan pemerintah desa yang mempengaruhi hubungan Taman Nasional Bali Barat, serta mengidentifikasi struktur hubungan kontrak dan menganalisis peran desa penyangga Taman Nasional Bali Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mitra dan Taman Nasional Bali Barat dalam menyusun kontrak kerjasama Konservasi, terutama pada kegiatan peran desa penyangga dalam pelestarian lingkungan wisata alam pada kesatuan pelestarian hutan Konservasi di Taman Nasional Bali Barat. Dalam hal ini Bendesa adat berperan mengawasi prilaku masyarakatnya agar tidak terjadi pelanggaran serta beperan manjaga harmonisasi keseimbangan sesuai konsep Tri Hita Karana, yaitu memprioritaskan keseimbangan hubungan antara manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Adapun luaran jurnal ilmiah yang menjadi sasaran adalah artikel yang di publikasikan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Kerta Wicaksana Fakultas Hukum, dan Laporan Penelitian Tahun 2022, serta HKI.
PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar Desak Gde Dwi Arini; Putu Ayu Sriasih Wesna; Ni Made Sukaryati Karma; Desak Ade Devicia Cempaka; Ida Ayu Gede Wulandari
Community Service Journal (CSJ) Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.047 KB)

Abstract

Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, Universitas Warmadewa harus dapat dipastikan selalu taat melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan. Kini setiap dosen didorong untuk bisa mengemas kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan yang nantinya menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan pencerahan dengan cara memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan di bidang perekonomian. Salah satu hal yang patut dicermati adalah keberadaan perjanjian kredit, dimana diharapkan setiap badan usaha koperasi wajib memiliki suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian kredit.Perjanjian yang dibuat biasanya merupakan hal-hal prinsip saja, dengan maksud agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUH Perdata. Hal-hal lain akan dimuat dalam suatu perjanjian yang lebih mudah untuk diubah sesuai perkembangan perekonomian. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan solusi kepada badan usaha koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar, dapat tetap eksis sebagai bagian dari badan usaha yang sedang berkembang keberadaannya. Ketika terjadi kasus nasabah tidak bayar kewajiban yang disebut wanprestasi, proses penyelesaian sengketa diupayakan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.
Tanggung Jawab Direksi Terkait Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Non Performing Loan Pada Bank Perkreditan Rakyat Frederika Ni Made Dwita Noviyanti; I Made Arjaya; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6796.172-177

Abstract

Penerapan Good Corporate Governance menjadi tugas dan kewajiban direksi atas pengurusan perseroan Bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dampak penerapan Good Corporate Governance serta tanggung jawab sebagai direksi Bank Perkreditan Rakyat. Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan Good Corporte Governance. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh: Penerapan Good Corporate Governance berdampak besar bagi kesehatan bank, dilihat dari angka persentase Non Performing Loan yang menjadi penilaian bank dan direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan internal bank. Dapat ditarik kesimpulan, dampak penerapan Good Corporate Governance dilihat dari perbedaan persentase Non Perfoming Loan pada masing-masing bank dan direksi bertanggung jawab dengan mendasarkan pada peraturan internal bank. Saran yang disampaikan: perlu dilakukan pengawasan rutin dan lebih memperhatikan prinsip Good Corporate Governance.