Garuda - Garba Rujukan Digital

BATASAN KEWENANGAN KETERLIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TERORISME Hendra Chipta; Dinda Heidiyuan Agustalita; Zakiah Noer
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2129

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memicu perdebatan mengenai batas kewenangan antara fungsi pertahanan dan penegakan hukum. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis batasan yuridis keterlibatan TNI agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Polri, serta untuk menjaga Prinsip Supremasi Sipil. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan TNI dalam penanganan terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang bersifat komplementer. Garis pembatas kewenangan antara TNI dan Polri harus didasarkan pada parameter skala ancaman, yaitu ketika terjadi kondisi ketidakmampuan kepolisian (police inability), adanya ancaman militeristik yang mengancam kedaulatan, atau penguasaan teritorial oleh kelompok teroris. Penggunaan paradigma tempur (warfighting) oleh militer berisiko mencederai prinsip due process of law jika tidak dibatasi oleh regulasi yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui Peraturan Presiden yang mengatur mekanisme pengerahan TNI secara temporer, lokal, dan berdasarkan keputusan politik Presiden dengan pengawasan otoriter yang berwenang. Sinergi lintas sektoral di bawah koordinasi BNPT harus tetap mengedepankan akuntabilitas hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia guna memastikan keterlibatan militer tidak mendistorsi sistem peradilan pidana di Indonesia.

DISFUNGSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP MINIMNYA PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT Gerard Simon Ferdinand Polii; Yati Vitria; Dinda Heidiyuan Agustalita
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2134

Disfungsi Pengadilan HAM di Indonesia tercermin dari minimnya perkara pelanggaran HAM berat yang berhasil diputus di meja hijau. Sebagai negara hukum yang mengamanatkan perlindungan HAM melalui konstitusi, Indonesia telah membentuk instrumen yuridis khusus melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, dalam implementasinya, institusi ini justru mengalami stagnasi yang signifikan, sehingga gagal dalam memenuhi harapan menuntaskan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi Pengadilan HAM di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor struktural dan sistemik yang saling berkaitan. Pertama, terdapat problematika prosedural berupa ketidaksinkronan standar pembuktian antara Komnas HAM selaku penyelidik dan Kejaksaan Agung selaku penyidik. Perbedaan penafsiran terhadap standar "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" mengakibatkan fenomena pengembalian berkas perkara secara berulang yang menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat proses pro-justitia. Kedua, adanya hambatan politik dalam mekanisme pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengusulkan pembentukan pengadilan, yang mengakibatkan proses penegakan hukum tersubordinasi oleh kepentingan politik praktis di parlemen. Ketiga, keterbatasan kompetensi serta integritas aparat penegak hukum dalam memahami paradigma kejahatan sistemik berdampak pada lemahnya tuntutan dan putusan yang dihasilkan. Implikasi dari disfungsi ini adalah langgengnya budaya impunitas di Indonesia, di mana aktor-aktor yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat terhindar dari pertanggungjawaban hukum. Hal ini secara langsung menutup akses korban terhadap hak restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi yang secara administratif memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, khususnya untuk memperjelas batas kewenangan antarlembaga penegak hukum dan mereduksi peran institusi politik dalam mekanisme yudisial guna menjamin independensi peradilan dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Dekonstruksi Normatif Asas Ne Bis In Idem dalam Tindak Pidana Korupsi Berjaringan: Studi Terhadap Dualisme Sanksi Administratif dan Pidana Adi Abdi Rohman Haji Ali; Dwi Wachidiyah Ningsih; Dinda Heidiyuan Agustalita
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2194

This research is driven by the difficulty of enforcing laws against corruption crimes that involve large, complicated networks. Often, there is a mix between the penalties given by government agencies like the Corruption Eradication Commission (KPK) or other supervisory bodies, and the legal actions taken in court. This situation could break the rule of ne bis in idem, which is a key legal idea that stops someone from being punished twice for the same issue. The goal of this study is to examine how the principle of ne bis in idem is applied in cases involving networked corruption. It does this by looking at how different rules work together and where the line is between penalties given by administrative bodies and those imposed by the criminal justice system. The study uses normative legal research, looking at laws, ideas, and specific court cases to understand related decisions. The study shows that some rules in different sectors are unclear about what is allowed, which can let authorities give punishments like money payments or bad conduct records that are similar to criminal penalties, either before or during a criminal case. This study finds that a more forward-thinking approach to interpretation and better alignment of rules are necessary to effectively stop violations of the principle of ne bis in idem, ensuring legal certainty and protecting the constitutional rights of people involved in corruption cases.

Formulasi Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Joko Purwanto; Suyanto; Dinda Heidiyuan Agustalita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7185

Asas Pertanggungjawaban Mutlak (strict liability) dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diproyeksikan sebagai instrumen pelindung masyarakat korban pencemaran. Namun, terdapat kelemahan struktural berupa kekaburan norma pada frasa “ancaman serius”, yang tidak memiliki parameter kuantitatif maupun kualitatif yang rigid. Penelitian hukum normatif ini bertujuan membedah implikasi yuridis dari kekaburan norma tersebut serta merumuskan rekonstruksi formulasi strict liability yang ideal di masa depan (ius constituendum). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, penelitian ini menunjukkan bahwa kekaburan teks undang-undang mengakibatkan ketidakpastian hukum berupa disparitas putusan akibat tingginya subjektivitas hakim di pengadilan. Selain itu, korban tetap dibebani pembuktian hubungan kausalitas yang asimetris dan rumit. Hasil penelitian menunjukkan rekonstruksi Pasal 88 Undang-Undang PPLH dengan mengeliminasi frasa “ancaman serius” dan menggantinya dengan indikator objektif “pelanggaran baku mutu lingkungan”. Lebih lanjut, regulasi baru harus mengintegrasikan asas strict liability dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian secara mutlak (reversal of burden of proof). Melalui formulasi ini, korporasi sebagai pembuat risiko wajib membuktikan tidak adanya hubungan kausal antara aktivitas industri mereka dengan kerugian yang diderita masyarakat demi mewujudkan keadilan ekologis yang substansial di Indonesia.

IMPLIKASI CONSTITUSIONAL COMPLAINT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL Pramudya; Dinda Heidiyuan Agustalita; Dwi Wachidiya Ningsih
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2064

The urgency of implementing a constitutional complaint mechanism in Indonesia arises from the restrictive jurisdiction of the Constitutional Court (MK), which is currently limited to abstract judicial review, thereby failing to address casuistic violations of fundamental rights stemming from judicial decisions and executive actions. Using a normative legal research method with statute and case approaches, this study analyzes the juridical position and implications of adopting this mechanism from the perspective of constitutional supremacy. The results indicate that constitutional complaint serves as a transformational instrument that shifts the MKâ€™s role from judex juris to judex facti through concrete review, effectively filling the legal lacuna within Article 24C of the 1945 Constitution. While institutional challenges such as judicial backlog and risks of abuse of process persist, these can be mitigated through the principle of subsidiarity (exhaustion of legal remedies) and procedural restructuring. Ultimately, the adoption of this mechanism strengthens the checks and balances system and solidifies the MKâ€™s position as the "final arbiter" and "center of gravity" for substantive justice, ensuring the protection of non-derogable rights and harmonizing the Indonesian judiciary with modern global constitutionalism standards.

BATASAN KEWENANGAN KETERLIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TERORISME Hendra Chipta; Dinda Heidiyuan Agustalita; Zakiah Noer
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2129

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memicu perdebatan mengenai batas kewenangan antara fungsi pertahanan dan penegakan hukum. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis batasan yuridis keterlibatan TNI agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Polri, serta untuk menjaga Prinsip Supremasi Sipil. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan TNI dalam penanganan terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang bersifat komplementer. Garis pembatas kewenangan antara TNI dan Polri harus didasarkan pada parameter skala ancaman, yaitu ketika terjadi kondisi ketidakmampuan kepolisian (police inability), adanya ancaman militeristik yang mengancam kedaulatan, atau penguasaan teritorial oleh kelompok teroris. Penggunaan paradigma tempur (warfighting) oleh militer berisiko mencederai prinsip due process of law jika tidak dibatasi oleh regulasi yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui Peraturan Presiden yang mengatur mekanisme pengerahan TNI secara temporer, lokal, dan berdasarkan keputusan politik Presiden dengan pengawasan otoriter yang berwenang. Sinergi lintas sektoral di bawah koordinasi BNPT harus tetap mengedepankan akuntabilitas hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia guna memastikan keterlibatan militer tidak mendistorsi sistem peradilan pidana di Indonesia.

DISFUNGSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP MINIMNYA PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT Gerard Simon Ferdinand Polii; Yati Vitria; Dinda Heidiyuan Agustalita
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2134

Disfungsi Pengadilan HAM di Indonesia tercermin dari minimnya perkara pelanggaran HAM berat yang berhasil diputus di meja hijau. Sebagai negara hukum yang mengamanatkan perlindungan HAM melalui konstitusi, Indonesia telah membentuk instrumen yuridis khusus melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, dalam implementasinya, institusi ini justru mengalami stagnasi yang signifikan, sehingga gagal dalam memenuhi harapan menuntaskan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi Pengadilan HAM di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor struktural dan sistemik yang saling berkaitan. Pertama, terdapat problematika prosedural berupa ketidaksinkronan standar pembuktian antara Komnas HAM selaku penyelidik dan Kejaksaan Agung selaku penyidik. Perbedaan penafsiran terhadap standar "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" mengakibatkan fenomena pengembalian berkas perkara secara berulang yang menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat proses pro-justitia. Kedua, adanya hambatan politik dalam mekanisme pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengusulkan pembentukan pengadilan, yang mengakibatkan proses penegakan hukum tersubordinasi oleh kepentingan politik praktis di parlemen. Ketiga, keterbatasan kompetensi serta integritas aparat penegak hukum dalam memahami paradigma kejahatan sistemik berdampak pada lemahnya tuntutan dan putusan yang dihasilkan. Implikasi dari disfungsi ini adalah langgengnya budaya impunitas di Indonesia, di mana aktor-aktor yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat terhindar dari pertanggungjawaban hukum. Hal ini secara langsung menutup akses korban terhadap hak restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi yang secara administratif memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, khususnya untuk memperjelas batas kewenangan antarlembaga penegak hukum dan mereduksi peran institusi politik dalam mekanisme yudisial guna menjamin independensi peradilan dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Digital dalam Menyampaikan Kritik terhadap Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ahmad Fajar Siddiq Affandi; Dara Puspitasari; Dinda Heidiyuan Agustalita
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12134

Transformasi teknologi informasi telah menggeser praktik jurnalistik ke platform digital, menjadikan jurnalis digital agen krusial dalam diseminasi informasi publik dan pengawasan sosial terhadap pemerintah. Kendati demikian, ekspansi ruang siber ini diiringi eskalasi risiko kriminalisasi terhadap opini kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi jurnalis digital dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penerapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE mengintroduksi pembaruan regulasi, antinomi normatif tetap ada akibat keberadaan pasal-pasal elastis (seperti Pasal 27A) yang memicu diskresi interpretatif dan criminalization of expression. Kondisi ini memperjelas celah hukum ganda khususnya bagi jurnalis warga dan pers mahasiswa yang belum terakomodasi secara optimal di bawah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, praktik penegakan hukum yang cenderung positivistik-formalistik serta minim sensitivitas terhadap fungsi sosiopolitik pers mengonstruksi chilling effect di ruang siber. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonseptualisasi sistem perlindungan hukum yang mengintegrasikan skema preventif (kejelasan norma, kepatuhan atas Putusan Mahkamah Konstitusi, dan reformasi paradigma penegak hukum) dengan skema represif. Langkah ini penting guna menyeimbangkan tata kelola ruang digital dengan penjaminan kemerdekaan pers sebagai mekanisme check and balances dalam negara hukum demokratis.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search