Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus Journal of Academic Literature Review TOFEDU: The Future of Education Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Desi Hafizah
Universitas Bengkulu
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Peran Hukum Keuangan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia Saroza Idramsyah Raihan; Handra Anie; Firdhan Azhim Akbar; Desi Hafizah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2411

Abstract

Korupsi, yang berasal dari bahasa Latin "corruptus," merupakan tantangan signifikan di Indonesia, merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian ini mengkaji peran hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi, dengan fokus pada efektivitas dan implementasinya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum keuangan dan upaya pemberantasan korupsi. Temuan menunjukkan bahwa hukum keuangan berperan penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga mencegah korupsi. Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga yang suboptimal masih ada. Penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kerangka regulasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif di Indonesia.
Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sempadan Pantai Oleh Pemerintah Pada Mess Pemda Provinsi Bengkulu Aditya Tri Winata; Amelya Agnesia Putri; Nur Azizah Safira; Desi Hafizah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5652

Abstract

Kawasan sempadan pantai merupakan bagian dari kawasan lindung yang secara hukum harus bebas dari pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan fungsi perlindungannya. Permasalahan muncul ketika pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan garis sempadan pantai dalam kerangka hukum nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bengkulu, serta menilai kesesuaian keberadaan Mess Pemda Provinsi Bengkulu terhadap ketentuan tersebut beserta implikasi normatifnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan sempadan pantai telah tersusun secara hierarkis dan mengikat, dengan batas minimal serta pembatasan ketat terhadap kegiatan di dalamnya. Berdasarkan pengujian terhadap RTRW Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, keberadaan Mess Pemda tidak sesuai dengan ketentuan sempadan pantai karena tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang diperbolehkan. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap legitimasi penegakan hukum tata ruang, karena pemerintah berada dalam posisi sebagai pembuat sekaligus pelanggar norma. Oleh karena itu, diperlukan penertiban melalui mekanisme status quo dan langkah hukum yang konsisten.
Pengaturan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasca Berlakunya Uu No 20 Tahun 2023 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Nasriel Ikhsan; Qaulan Sadidah; Salsabilah Putri Maesa Daulay; Iskandar; Desi hafizah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5757

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta menjaminnya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan sanksi yang represif menuju pembinaan yang bersifat rehabilitatif, dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai dasar teknis. Namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan berupa ketidakkonsistenan hukuman, disparitas perlakuan terhadap pelanggaran serupa, serta potensi multitafsir norma yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan regulasi dan implementasi konsistensi untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan profesionalitas ASN.
Tinjauan Yuridis Terhadap Zonasi Objek Wisata Pulau Kumayan Berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 Tentang RTRW Fathurrahman Hadi; Fadhil Muhammad; M. Primananda Adhiputra Hastaman; Desi Hafizah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6225

Abstract

Perkembangan pada sektor pariwisata alam di Kota Bengkulu menuntut adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang guna mencegah tumpanng tindih antara fungsi lahan dan kerusakan pada ekosistem mangrove sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penetapan zonasi pada Objek Wisata Pulau Kumayan terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 tentanng Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun kemudian data yang didapat terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi zonasi Pulau Kumayan sebagai objek wisata alam masih menghadapi tantangan sinkronisasi antara penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya pariwisata sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 Tentang RTRW. Meskipun secara yuridis Pulau Kumayan telah ditetapkan sebagai bagian dari sub-wilayah pengembangan wisata, namun dalam praktiknya ruang eksisting dengan arahan zonasi yang ketat. Temuan dari penelitian ini menekankan perlunya pengawasan tepadu dari Pemerintah Kota Bengkulu serta sinkronisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang seperti perizinan dan sanksi guna menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup disekitar Objek Wisata Pulau Kumayan sesuai dengan amanat RTRW
Kepastian Hukum Pengangkatan Pegawai SPPG sebagai PPPK Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Any Tasya Kaloko; Desti Ulfianie; Saur Bakti Boru Manurung; Desi Hafizah; Iskandar Iskandar
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.994

Abstract

Pengangkatan unit pegawai pelaksana lapangan Program MBG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menimbulkan persoalan hukum kepegawaian yang mendasar. Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah dasar hukum pengangkatan tersebut telah memenuhi persyaratan normatif yang berlaku dan bagaimana kepastian status hukum kepegawaian mereka yang telah diangkat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengangkatan mengandung kelemahan normatif berupa status unit pelaksana sebagai organisasi nonstruktural yang tidak terintegrasi dalam struktur organisasi resmi instansi induknya, belum terbitnya peraturan pelaksana sebagai persyaratan operasionalisasi norma pengangkatan, serta belum terdaftarnya jabatan-jabatan inti dalam sistem klasifikasi pejabat sipil negara nasional. Kelemahan tersebut berdampak langsung pada kepastian hukum lebih dari 34.000 pegawai yang tidak dapat memperoleh kepastian mengenai instansi tempat bernaung, identitas pejabat yang bertanggung jawab, maupun konsekuensi hukum atas izin operasional unit kerjanya.
Eksistensi Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Daerah Hidayatullah Putra; Desi Hafizah
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) plays an important role in realising the welfare and empowerment of regional communities as a representation of regional interests within the state system. Based on the Third Amendment to the 1945 Constitution, the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) is expected to be a link between the central and regional governments to ensure fairness in national development. This research aims to analyse the functions and authorities of the Regional Representative Council (DPD RI) in advocating for regional welfare, as well as the efforts undertaken through legislative, oversight, and policy consideration functions. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, utilising primary and secondary legal materials. The research results indicate that the Regional Representative Council (DPD RI) has carried out its functions through the supervision of village funds, the submission of regional island bills, and policy recommendations to the government and the House of Representatives. To increase its effectiveness, it is necessary to strengthen the authority of the DPD RI through a revision of Law MD3.
Implementation of the Bengkulu City Government’s Obligations Regarding the Provision of Temporary Waste Collection Sites (TPS) Under Law No. 18 of 2008 on Waste Management Muhammad Bintang Ramadhan; Sukirman Adi Wijaya; Satria Hidayat; Desi Hafizah
The Future of Education Journal Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i2.1729

Abstract

This study examines the implementation of the Bengkulu City Government’s obligation regarding the provision of Temporary Waste Collection Sites (TPS) in accordance with Law No. 18 of 2008 on Waste Management and other relevant regulations, focusing on the Bengkulu City area. This study is a normative-empirical legal study that analyzes the gap between legal norms (das sollen) and actual practices in the field (das sein). The main issue examined is the lack of TPS provision in Bengkulu City, which encourages the public to frequently dispose of waste indiscriminately and to designate certain locations as illegal TPS that do not meet technical requirements. This study employs a statutory approach and a conceptual approach, utilizing data collection techniques through literature review and field research. The results of the study indicate that the implementation of waste collection points in several areas of Bengkulu City has not been optimal and has not fulfilled legal obligations as mandated by Law No. 18 of 2008 on Waste Management, as well as the provisions in Bengkulu City Regional Spatial Planning Regulation (RTRW) No. 4 of 2021, specifically regarding the ideal ratio of waste collection points per sub-district.
Inconsistencies Between the Digital RDTR and Building Permits (PBG): Legal Analysis of Implementation Conflicts in the OSS-RBA System After the Enactment of UU Cipta Kerja Hafizah Nurul Izzati; Raihan Maulana Gibran; Ashar Fawazy; Desi Hafizah
The Future of Education Journal Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i2.1761

Abstract

The implementation of the OSS-RBA system following the enactment of UU Cipta Kerja was intended to simplify and accelerate business licensing in Indonesia. However, the issuance of Building Approval Permits (PBG) through OSS-RBA often conflicts with the Digital Detailed Spatial Plan (RDTR), which should function as the main instrument of spatial control. This study aims to analyze the legal relationship between digital RDTR and PBG issuance, identify the causes of inconsistency, and formulate an integration model to ensure legal certainty. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of legislation, books, journals, and related references, analyzed descriptively. The results show that RDTR remains the primary legal basis for determining spatial conformity, while PBG must comply with spatial planning rules and technical building standards. Inconsistencies occur due to limited digital RDTR availability, regulatory disharmony, overlapping authority between central and regional governments, and weak coordination. These conditions may cause PBG to be administratively valid but problematic in spatial terms. Therefore, stronger integration between RDTR and OSS-RBA is required through data synchronization, regulatory harmonization, stronger regional verification, and effective supervision. This is necessary to ensure efficient licensing, legal certainty, and good governance.
The Implementation of Building Setback Regulations along K.Z. Abidin I Road in Bengkulu City under Mayor Regulation Number 38 of 2018 Muhammad Farhan; Muhammad Hafizh Aziz; Giska Wulandari; Desi Hafizah
The Future of Education Journal Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i2.1816

Abstract

The rapid urban development in Bengkulu City has raised serious concerns regarding compliance with Building Setback Line (GSB) regulations, particularly along Jalan K.Z. Abidin I. This study aims to examine the implementation of GSB provisions based on Bengkulu Mayor Regulation Number 38 of 2018 concerning Road Classification and Fence Setback Line/Building Setback Line, as well as to analyze the efforts of the local government in enforcing these provisions. The research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through qualitative descriptive-analytical techniques. The findings reveal that Jalan K.Z. Abidin I is classified as a Secondary Collector Road with a required GSP/GSB of 10/20 meters, yet numerous permanent structures continue to violate these standards, reflecting a significant gap between das sollen and das sein. The Bengkulu City Government through the Public Works and Spatial Planning Office (DPUPR) and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) has undertaken preventive measures such as issuing regulations, implementing building permit mechanisms, and conducting public outreach, as well as repressive measures including field inspections, direct measurements, and the issuance of graduated warning letters. However, law enforcement has remained ineffective and inconsistent due to the lack of political will on the part of the local government, limited institutional capacity, low public legal awareness, and disparities in enforcement that contradict the principle of equality before the law.
Co-Authors Aditya Tri Winata Amelya Agnesia Putri Any Tasya Kaloko Ashar Fawazy Desti Ulfianie Fadhil Muhammad Fathurrahman Hadi Firdhan Azhim Akbar Giska Wulandari Hafizah Nurul Izzati Handra Anie Hidayatullah Putra Iskandar Iskandar Iskandar M. Primananda Adhiputra Hastaman Muhammad Bintang Ramadhan Muhammad Farhan Muhammad Hafizh Aziz Nasriel Ikhsan Nur Azizah Safira Qaulan Sadidah Raihan Maulana Gibran Salsabilah Putri Maesa Daulay Saroza Idramsyah Raihan Satria Hidayat Saur Bakti Boru Manurung Sukirman Adi Wijaya