cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 43   44   45   46   47 
STRATEGI KAMPANYE PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT Luma, Atris Fransisco
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i2.42701

Abstract

Strategi politik sangatlah penting bagi partai politik dalam menghadapi kompetisi politik dalam sebuah pemilihan umum. Keberhasilan suatu strategi politik oleh partai politik dalam merencanakan dan melaksanakan, akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu. Demikian juga bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Artikel ini akan mengkaji strategi yang dilakukan oleh PDI-P Kabupaten Halmahera Barat  saat Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dalam menghadapi Pileg tahun 2019 terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh PDIP Kabupaten Halmahera Barat baik yang berbentuk push marketing, pass marketing, dan pull marketing. Dalam hal ini PDI-Perjuangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan pendidikan politik yang membuat masyarakat memahami akan pentingnya mengikuti pemilu. Selain itu, Partai PDI-Perjuangan dikabupaten Halmahera Barat juga  berkampanye melalui media cetak, baliho, spanduk yang terpasang di pinggiran jalan, dengan begitu visi dan misi Partai PDI-Perjuangan bisa lebih dikenal oleh masyarakat pada umumnya.Kata Kunci: Strategi Politik; Pileg  ABSTRACTPolitical strategy is very important for political parties in facing political competition in a general election. The success of a political strategy by a political party in planning and implementing it will play a role in the results of the political party's vote acquisition in the election. Likewise for the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). This article will examine the strategies carried out by the PDI-P of West Halmahera Regency during the 2019 Legislative General Election (Pileg). marketing, and pull marketing. In this case, PDI-Perjuangan conducts socialization to the community, and carries out political education that makes people understand the importance of participating in elections. In addition, the PDI-Struggle Party in West Halmahera Regency also campaigns through print media, billboards, and banners posted on the roadside, so that the PDI-Struggle Party's vision and mission can be better known by the general public. Keywords: Political Strategy; Pileg
Dampak Pemekaran Daerah Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Banggai Laut Husin, Hamdin
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46198

Abstract

Artikel ini mengkaji dampak dari pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik khususnya yang terjadi di kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan kependudukan dan catatan sipil. Temuan penelitian menggambarkan pada aspek kapabilitas baik dari sisi kepemimpinan, sumber daya manusia (sdm), struktur organisasi, sarana dan prasarana, keuangan, dan kapabilitas lokasi, belum secara integral dioptimalkan. pergantian kepemimpinan yang diterapkan masih menimbulkan dampak negatif yang luas. Selain itu keberadaan sdm dengan kualifikasi yang masih rendah, distribusi yang belum merata, pegawai kurang pemahaman terhadap makna pelayanan, dan masih kurang pengetahuan dan kemampuannya menjadi penyebab lain. Memang dampak positif pemekaran daerah salah satunya adalah mempengaruhi terhadap rentang kendali jalannya pemerintahan daerah baik pada aspek pelayanan publik secara umum maupun dalam bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil pada khususnya. Kata Kunci: Dampak; Pemekaran Daerah; Pelayanan Publik ABSTRACT This article examines the impact of regional expansion on public services, especially what happened in the Banggai Laut district. This study uses qualitative methods with a research focus on public services in the fields of education, health, and population and civil registration. The research findings describe the capability aspect both in terms of leadership, human resources (HR), organizational structure, facilities and infrastructure, finance, and location capability, which have not been integrally optimized. the change of leadership implemented still has a broad negative impact. In addition, the existence of human resources with low qualifications, uneven distribution, employees lacking understanding of the meaning of service, and still lacking knowledge and abilities are other causes. Indeed, one of the positive impacts of regional division is that it affects the span of control of the running of regional government both in the aspects of public services in general and in the fields of education, health, population and civil registration in particular. Keywords: Impact; Regional Expansion; Public service
Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tewu, Richard David; Rondonuwu, Arpi R.; Sondakh, Efvendy
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i3.46278

Abstract

Penegakkan hukum pada penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Namun, fakta menunjukkan hal tersebut masih banyak bermasalah. Pihak yang diberi kewenangan terkait hal ini adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Artikel ini akan mengkaji peran dari Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian akan dilakukan dengan menggunakan peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 09 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Peran Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pileg tahun 2019 di Provinsi Sulut masih belum optimal karena masih terdapat perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Ini bisa dilihat dari 103 laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 yang masuk ke Bawaslu hanya 5 perkara yang bisa diproses. Namun demikian keberadaan Sentra Gakkumdu masih sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif, karena dapat dibayangkan apabila Sentra Gakkumdu dihapuskan, maka penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tentu akan terhambat. Masing-masing aparat penegak hukum akan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi sehingga tentunya dikhawatirkan laporan-laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal atau dengan kata lain akan banyak perkara tindak pidana Pemilu yang tidak bisa diproses sampai ke tingkat pengadilan. Bahkan mungkin tidak ada lagi perkara tindak pidana Pemilu Legislatif yang dilimpahkan ke pengadilan. Kata Kunci: Gakkumdu; Penanganan Pelanggaran: Pileg ABSTRACT Law enforcement in the implementation of elections is a necessity. However, the facts show that there are still many problems. The party authorized in this regard is the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). This article will examine the role of Gakkumdu in handling criminal offenses in the 2019 Legislative General Election (Pileg) in North Sulawesi Province. By using a qualitative method, the study will be carried out using the Election Supervisory Body regulation Number 09 of 2018 concerning the Integrated Law Enforcement Center. The role of Gakkumdu in handling violations of the 2019 legislative elections in North Sulawesi Province is still not optimal because there are still differences in interpretation between law enforcement officers who are members of the Gakkumdu Center. This can be seen from the 103 case reports of criminal acts in the 2019 Legislative Election that were submitted to Bawaslu, only 5 cases that could be processed. However, the existence of the Gakkumdu Center is still very much needed in order to enforce the law on criminal acts of the Legislative Election, because it can be imagined that if the Gakkumdu Center is abolished, the handling of criminal cases of the Legislative Election will certainly be hampered. Each law enforcement officer will run independently without any coordination so of course it is feared that the reports of criminal acts in the Legislative Election cannot be followed up to the maximum or in other words there will be many cases of election crimes that cannot be processed to the court level. There may even be no more cases of criminal acts in the Legislative Election that are delegated to the courts. Keywords: Gakkumdu; Handling of Violations: Legislative Elections
Perbandingan Strategi Kampanye Partai PDI-P Dan Partai Golkar Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Sahati, Kevin Juan; Lapian, Marlien T.; Lengkong, Johny P.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i3.46282

Abstract

Dalam sebuah kompetisi politik strategi kampanye sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari kontestan. Dalam kompetisi politik terkait Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) strategi kampanye dilakukan selain oleh calon yang bersangkutan, juga dilakukan oleh partai politik pengusung. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan membandingkan strategi partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Politik Golongan Karya (Golkar) dalam memperjuangan calon-calon yang diusung mereka pada Pileg tahun 2019 di Kota Manado. Temuan penelitian menggambarkan dari strategi yang dilakukan kedua partai hampir dapat dikatakan hampir sama. Secara umum kedua partai masing-masing memaksimalkan peran struktur partai di tingkat daerah, menggunakan media sosial sebagai media kampanye, dan pemasangan baliho. Adapun perbedaan hanya terdapat pada isu yang diusung saat berkampanye. Untuk PDIP isu kampanye yang diusung yaitu dengan mengangkat 3 isu utama, yaitu isu infrastruktur seperti pembangunan jalan, drainase, juga air bersih. Untuk isu sosial PDIP mengangkat isu bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, dan isu ekonomi dimana adanya penurunan harga pasar contohnya penurunan bahan pokok. Selain itu juga dikarenakan PDIP merupakan partai yang mempunyai calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, make mereka juga mengangkat isu-isu mengenai kader mereka yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk partai Golkar mengangkat isu-isu berdasarkan isu masyarakat di setiap daerah pemilihan (Dapil), seperti Dapil Wenang-Wanea dengan mengangkat isu kemacetan. Dan dilihat dari keberhasilan strategi yang dilakukan oleh kedua partai, terbukti PDIP lebih unggul dalam mearih dukungan masyarakat Kota Manado. Kata Kunci: Strategi Kampanye ABSTRACT In a political competition, the campaign strategy is very influential on the success of the contestants. In the political competition related to the Legislative General Election (Pileg), the campaign strategy is carried out not only by the candidate concerned, but also by the supporting political party. Using a qualitative method, this article will compare the strategies of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) political party with the Golkar political party in fighting for the candidates they promoted in the 2019 Pilleg in Manado City. The research findings illustrate that the strategies carried out by the two parties are almost the same. In general, the two parties each maximized the role of the party structure at the regional level, using social media as a campaign medium, and installing billboards. The difference is only in the issues that are brought up during the campaign. For PDIP the campaign issues raised are by raising 3 main issues, namely infrastructure issues such as road construction, drainage, and clean water. For social issues, PDIP raised the issue of social assistance from the government, and economic issues where there was a decline in market prices, for example a decrease in basic commodities. In addition, because PDIP is a party that has candidates in the presidential and vice presidential elections, they also raise issues regarding their cadres who become presidential and vice presidential candidates. Meanwhile, the Golkar party raises issues based on community issues in each electoral district (Dapil), such as the Wenang-Wanea Dapil by raising the issue of congestion. And judging from the success of the strategies carried out by the two parties, it is proven that PDIP is superior in gaining the support of the people of Manado City. Keywords: Campaign Strategy
Strategi Partai Golkar Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Manado Tahun 2020 Hahamu, Gherry R. I; Lengkong, Johny P.; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i3.46283

Abstract

Sebagai salah satu partai besar yang ada di Kota Manado Partai Golkar sangat berambisi untuk dapat memenangkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) pada tahun 2020. Namun pada kenyataannya partai Golkar mengalami kekalahan. Artikel ini akan mengkaji strategi yang dimainkan oleh partai Golkar untuk memenangkan kompetisi Pilwako di Kota Manado. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan fokus melihat dan mendeskripsikan strategi partai Golkar dan kelemahan dari strategi tersebut sehingga menyebabkan kekalahan partai Golkar. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Nimmo (2011), tentang jenis strategi kampanye. Temuan penelitian menggambarkan beberapa strategi yang dilakukan oleh partai Golkar, diantaranya adalah Strategi komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan jaringan kekuasaan tingkat local. Selain itu, partai Golkar juga menghimpun kekuasaan mayoritas elite lokal di kota Manado untuk kemudian ‘mengikatnya’ baik secara sukarela ataupun melalui tekanan structural, dengan memanfaatkan pengaruh elite secara luas, baik di structural birokrasi, pengusaha maupun elite di lingkungan pendukung. Partai Golkar juga melakukan sosialisasi dengan melakukan pencitraan dan penguatan jati diri (karakter partai) kepada masyarakat serta menyampaikan visi dan misi serta program partai Golkar. Selain itu partai Golkar juga sering menghadiri atau mengadakan event di lingkungan masyarakat dengan menyampaikan program, kampanye atau sosialisasi ke masyarakat. Kata Kunci: Strategi; Partai Golkar: Pilwako ABSTRACT As one of the major parties in Manado City, the Golkar Party is very ambitious to win the Mayor and Deputy Mayor Election (Pilwako) in 2020. But in reality the Golkar party has lost. This article will examine the strategy played by the Golkar party to win the Wako election competition in Manado City. By using a qualitative method, this article will focus on looking at and describing the strategy of the Golkar party and the weaknesses of that strategy that led to the defeat of the Golkar party. The study was conducted using the approach proposed by Nimmo (2011), regarding the types of campaign strategies. The research findings describe several strategies carried out by the Golkar party, including the communication strategy carried out using a local level power network. In addition, the Golkar party also collects the power of the majority of local elites in the city of Manado to then 'bind' it either voluntarily or through structural pressure, by utilizing the influence of the elite widely, both in the structural bureaucracy, businessmen and elites in the supporting environment. The Golkar Party also conducts socialization by conducting imagery and strengthening of identity (party character) to the public as well as conveying the vision and mission and programs of the Golkar party. In addition, the Golkar party also often attends or holds events in the community by conveying programs, campaigns or outreach to the public. Keywords: Strategy; Golkar Party: Pilwako
Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT Cargill Dalam Pembangunan Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan Ondang, Arnold; Pioh, Novie R.; Pangemanan, Fanley N.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46808

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Cargill dalam membantu pembangunan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang akan mendeskripsikan implementasi program CSR PT. Cargil tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward tentang beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: dilihat dari proses komunikasi, sumber daya yang dimiliki, disposisi, dan bagaimana struktur birokrasinya. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari segi sumber daya yang dimiliki oleh PT. Cargill sudah cukup baik, dari sisi komunikasi pihak PT. Cargill selalu menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Dari sisi disposisi yang dilakukan dalam peningkatan ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan gaji dan tunjangan yang sesuai UMP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan untuk sumber daya alam, dilakukannya beberapa peningkatan pohon dan tanaman yang pastinya untuk menunjang kepentingan masyarakat dan pihak perusahaan. Sedangkan daeri struktur birokrasi sejauh ini sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa pihak manajer CSR sudah melaksanakan tugasnya dengan SOP perusahaan, hal ini dibuktikan dengan respon baik dari pihak pemerintah Kecamatan dan juga masyarakat yang tentunya merasakan dengan baik dampak dari program CSR yang dilakukan. Namun memang program CSR yang dilakukan oleh PT. Cargill masih belum merata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Kata Kunci: Implementasi; Corporate Social Responsibility; PT. Cargill ABSTRACT This article examines how the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program carried out by PT. Cargill in assisting development in the West Amurang District, South Minahasa Regency. This study uses a qualitative method, which will describe the implementation of PT. the cargil. The study was carried out using the approach put forward by George C. Edward on several things that can influence the success of an implementation, namely: seen from the communication process, the resources owned, the disposition, and how the bureaucratic structure is. The research findings illustrate that in terms of the resources owned by PT. Cargill has been quite good, in terms of communication from PT. Cargill always maintains good relations with all parties. In terms of the disposition to improve the economy, such as creating jobs for the surrounding community with salaries and benefits according to the UMP of the Provincial Government of North Sulawesi and for natural resources, several improvements to trees and plants are certainly carried out to support the interests of the community and the company. Meanwhile, from the bureaucratic structure so far, according to the research results obtained, it shows that the CSR managers have carried out their duties according to the company's SOPs. However, the CSR program carried out by PT. Cargill is still not evenly distributed for all people in South Minahasa Regency. Keywords: Implementation; Corporate Social Responsibility; PT. Cargill
Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pai , Stemardo Andre; Pati, Agustinus; Rengkung, Franky R.D.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46811

Abstract

Artikel ini akan mengevaluasi kinerja dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Langowan Utara, pada saat pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus kajian tentang kinerja PPK Kecamatan Langowan Utara. Kinerja PPK akan dievaluasi dengan menggunakan 3 indikator yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008), yaitu: produktifitas, daya tanggap (responsifitas) dan akuntabilitas publik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa kinerja dari PPK Langowan Utara Kabupaten Minahasan dari segi produktivitas sudah cukup baik dan telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas pokok dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Produktivitas kerja yang ditunjukkan oleh PPK Kecamatan Langowan Utara dapat terlihat dengan berjalannya semua tahapan Pilkada tahun 2020 tanpa adanya perselisihan dan permasalahan yang berarti yang datang dari masyarakat. Masyarakat merasa puas dengan kinerja PPK Kecamatan dalam menjalankan tugasnya. Tingkat produktivitas PPK Kecamatan tidak terlepas dari bantuan pihak kecamatan dalam membantu dan menyiapkan keperluan yang diperlukan. Dari sisi responsivitas atau daya tanggap yang ditunjukkan oleh pada anggota PPK dalam menjalankan tugasnya sudah dipandang baik oleh masyarakat dan juga anggota KPPS, dimana mereka dapat menjawab pertanyaan yang diberikan terkait permasalahan pilkada tahun 2020 yang lalu. Dari sisi akuntabilitas public. PPK Langowan Utara pada Pilkada tahun 2020 di sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Memang agar kinerja PPK bisa lebih baik masih perlu perbaikan dari sisi perekrutan SDM dan pendanaan. Kata Kunci: Evaluasi; Kinerja; Panitia Pemilihan Kecamatan ABSTRACT This article will evaluate the performance of the District Election Committee (PPK) in North Langowan District, during the 2020 election for the Governor and Deputy Governor (Pilgub) of North Sulawesi Province. This research uses qualitative methods with a focus on studying the performance of PPK in North Langowan District. KDP performance will be evaluated using 3 indicators proposed by Agus Dwiyanto (2008), namely: productivity, responsiveness (responsiveness) and public accountability. The research findings illustrate that the performance of PPK Langowan Utara, Minahasan Regency, in terms of productivity, is quite good and has carried out their duties in accordance with their main tasks and in accordance with laws and regulations. The work productivity shown by the PPK in Langowan Utara District can be seen by the passage of all stages of the 2020 Pilkada without any significant disputes and problems coming from the community. The community was satisfied with the performance of the Kecamatan PPK in carrying out their duties. The productivity level of the sub-district KDP cannot be separated from the assistance of the sub-district in assisting and preparing the necessary needs. In terms of responsiveness or responsiveness shown by PPK members in carrying out their duties, the community and also KPPS members saw them well, where they were able to answer questions related to the 2020 regional election issues. In terms of public accountability. North Langowan PPK in the 2020 local elections is in accordance with the established procedures. Indeed, in order for KDP performance to be better, it still needs improvement in terms of human resource recruitment and funding. Keywords: Evaluation; Performance; District Selection Committee
Minat Mahasiswa Untuk Masuk Ke Dunia Politik: Studi Perbandingan Antara Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Dan Mahasiswa Lainnya Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado Wansaga, Jillia; Pati, Agustinus; Posumah, Daisy
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46865

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengidentifikasi dan mengkaji minat mahasiswa untuk masuk ke dunia politik. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi minat antara mahasiswa program studi ilmu politik dan mahasiswa lainnya diluar program studi ilmu politik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado untuk masuk ke dunia politik. Kajian menggunakan empat indiktator dalam melihat preferensi minat mahasiswa, yaitu (1) Minat Mahasiswa untuk menjadi Akademisi, (2) Minat Mahasiswa untuk menjadi praktisi, (3) Minat mahasiswa untuk menjadi politisi, dan (4) Minat terbesar mahasiswa untuk kedepannya. Temuan penelitian menggambarkan minat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebagian besar adalah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, diplomat, Komisi Pemilihan Umum, Non Governmental Organization, Dewan Perwakilan Rakyat, kepala daerah, dan pengajar dikarenakan pekerjaan yang diminati dianggap cocok dengan studi pendidikan mereka sekarang ini. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk masuk ke dunia politik yaitu adanya perasaan senang saat mengetahui pendidikan yang ditempuh bisa membawa kesempatan lapangan kerja sesuai yang diminati. Ada juga faktor motivasi atau dorongan keluarga, faktor kemampuan, faktor material, dan juga faktor lingkungan kerja. Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa mahasiswa program studi ilmu politik yang paling meminati dunia politik daripada mahasiswa jurusan lainnya. Kebanyakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado berminat untuk bekerja sebagai praktisi untuk kedepannya, terutama Pegawai Negeri Sipil. Kata kunci : Minat; Mahasiswa; Politik ABSTRACT This research identifies and examines students' interest in entering the world of politics. This study uses a qualitative method. This research focuses on identifying interests between political science study program students and other students outside the political science study program within the Faculty of Social and Political Sciences, University of Sam Ratulangi Manado to enter the world of politics. The study uses four indicators to see student interest preferences, namely (1) Student interest in becoming academics, (2) Student interest in becoming practitioners, (3) Student interest in becoming politicians, and (4) Student interest in the future. The research findings illustrate that most of the students' interest in the Faculty of Social and Political Sciences is to become Civil Servants, diplomats, the General Election Commission, Non-Governmental Organizations, the People's Legislative Assembly, regional heads, and teachers because the jobs they are interested in are considered suitable for their current educational studies. . While the factors that affect students' interest in entering the world of politics are the feeling of pleasure when they know that the education pursued can bring job opportunities according to their interests. There are also motivational factors or family encouragement, ability factors, material factors, and also work environment factors. The research findings also illustrate that political science study program students are most interested in the world of politics than students of other majors. Most students of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Sam Ratulangi Manado are interested in working as practitioners in the future, especially civil servants. Keywords: Interest; Student; Political
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Rompas , Alfredo Markus; Pati, Agustinus B.; Posumah, Daisy
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46870

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat Desa Malola Kecamatan Kemelembuai Kabupaten Minahasa Selatan dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan fokus penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam perencanaan pembangunan di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai. Temuan penelitian menggambarkan partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Malola terbukti masih sangat kurang yang di sebabkan oleh beberapa hal di antaranya kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang bersikap apatis atau tidak peduli sehingga sulit meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena waktu mereka digunakan untuk menafkahi keluarga. Penyebab lain adalah faktor ekonomi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik. Perencanaan dari atas kebawah (top down planning) masih mendominasi perencanaan pembangunan di tingkat paling bawah atau tingkat desa, sehingga menyebabkan timbul rasa kejenuhan dari masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu apirasi dari masyarakat desa hanya sedikit yang terakomodir dan sedikit pula yang terealisasi. Kata Kunci: Partisipasi; Perencanaan; Pembangunan ABSTRACT This study examines the participation of the people of Malola Village, Kemelembuai District, South Minahasa Regency in the development planning process. This study uses a qualitative method with a research focus on matters related to people's political participation and the factors that influence political participation in development planning in Malola Village, Kumelembaai District. The research findings illustrate that community political participation in development planning in Malola village is evidently still lacking which is caused by several things including the lack of outreach from the village government to provide an understanding to the community that it is important to be involved in making development planning decisions. In addition, there are still people who are apathetic or indifferent, making it difficult for them to take the time to participate in decision-making because their time is used to provide for their family. Another cause is the economic factors of society which also greatly influence the level of political participation. Planning from the top down (top down planning) still dominates development planning at the lowest level or the village level, causing a feeling of boredom from the community to participate in village development planning. In addition, only a few aspirations from the village community were accommodated and few were realized. Keywords: Participation; Planning; Development
Kendala Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kapita, Lesnusa; Pati , Agustinus B.; Wilar, Wiesje
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan serta menguji berbagai kendala partisipasi politik yang dihadapi oleh kaum perempuan di dapil Kao-Malifut kabupaten Halmahera Utara pada pemilihan legislatif tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian pada kendala partisipasi politik perempuan khususnya dalam aspek kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam perhelatan pesta demokrasi baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun di lembaga legislatif (Pileg) masih menjadi diskursus yang tak berujung. Dikarenakan, kehadiran perempuan dalam pentas politik tidak sama dengan partisipasi politik kaum laki-laki. Padahal, peran perempuan dalam urusan politik sangatlah dibutuhkan guna mengejawantahkan pikiran-pikiran yang berbaur dengan kepentingan kaum perempuan yang sering terabaikan di ruang lembaga legislatif. Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota legislatif, Pasal 11 menyatakan, dalam mengajukan daftar bakal calon partai politik wajib menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari setiap daerah pemilihan. Negara telah membuka ruang kepada perempuan untuk ikut andil dalam memformulasikan kebijakan publik. Namun demikian, kuota perempuan di lembaga legislatif pada semua tingkatan: pusat dan daerah, kuota perempuan yang paling sedikit. Untuk Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 25 anggota DPRD yang menjadi representasi masyarakat di tiga Dapil. Kata Kunci : Partisipasi Politik; Perempuan; Pemilihan Anggota Legislatif ABSTRACT This study aims to identify and describe and examine the various obstacles to political participation faced by women in the Kao-Malifu electoral district of North Halmahera district in the 2019 legislative elections. This research uses qualitative research methods, with a research focus on constraints to women's political participation, especially in cultural. The results of the study show that women's political participation in democratic party events, both regional head elections (Pilkada) and in legislative institutions (Pileg) is still an endless discourse. This is because the presence of women in the political arena is not the same as the political participation of men. In fact, the role of women in political affairs is urgently needed in order to embody thoughts that mingle with the interests of women which are often neglected in the legislative body. KPU Regulation No. 7 of 2013 concerning the nomination of legislative members, Article 11 states, in submitting a list of nominees for candidates for political parties it is obligatory to include women at least 30% from each electoral district. The state has opened space for women to take part in formulating public policies. However, the women's quota in the legislature at all levels: central and regional, the women's quota is the least. For North Halmahera Regency, it consists of 25 DPRD members who represent the community in three electoral districts. Keywords: Political Participation; Woman; Election of Legislative Members

Page 45 of 52 | Total Record : 511

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue