cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,742 Documents
 171   172   173   174   175 
PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENYEDIA SIARAN SEPAK BOLA TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.420/PID/.SUS/2020/PN.BANDUNG) Joshua Walker Tumewan; Lusy KFR Gerungan; Victor Kasenda
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui dan mengkaji penegakan UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 berdasarkan putusan No.420/PID.SUS/2020/PN.Bandung. Metodeyang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Indonesia sebagai negara hukum menerapkan Undang-Undang Hak Cipta untuk menjadi landasan dasar dalam penegakan hukum mengenai hak cipta. Undang- UndangNomor28 Tahun2014 tentang Hak Cipta merupakan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dansastrasebagaisalahsatubagiandari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 2. Putusan mengenai kasus pelanggaran hak cipta berdsarkan kasus putusanNo.420/PID.SUS/2020/PN.BANDUNG merupakan salah satu contoh kasus pelanggarna hak cipta di Indonesia. Kasus ini sduah diselesaikan berdsarkan peraturan undang- undangan yang berlaku yaitu Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusanini menjadi preseden penting dalam upaya perlindungan hak cipta siaran digital, terutama untuk pemegang lisensi siar atas konten olahraga, seperti pertandingan sepak bola. Dari sisi pidana, kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran siaran ilegal (streaming tanpa izin) dapat dipidana cukup berat (4 tahun + denda besar). Kata Kunci : hak cipta, streaming, pertandingan sepak bola
AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH WARISAN SEBELUM PEMBAGIAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Syaloomitha F. R. Jermias
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta akibat hukum jual beli tanah warisan yang dilakukan sebelum pembagian waris dalam perspektif hukum perdata. Tanah sebagai salah satu objek warisan memiliki nilai ekonomis dan yuridis yang tinggi sehingga sering menimbulkan sengketa apabila dialihkan sebelum dilakukan pembagian waris secara sah. Dalam praktik, jual beli tanah warisan kerap dilakukan oleh sebagian ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya, padahal menurut hukum perdata harta peninggalan yang belum dibagi berada dalam keadaan onverdeeldheid dan menjadi milik bersama para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan jual beli hak atas tanah warisan menurut hukum perdata serta mengkaji akibat hukum dari jual beli tanah warisan yang dilakukan sebelum pembagian waris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1456 K/Pdt/2011 sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah warisan sebelum pembagian waris pada prinsipnya tidak sah apabila dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, karena bertentangan dengan asas kepemilikan bersama atas boedel warisan. Namun demikian, dalam praktik peradilan terdapat perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik demi menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur hukum pembagian waris agar sengketa pertanahan dapat dihindari serta hak-hak seluruh ahli waris tetap terlindungi. Kata Kunci : Jual beli tanah, warisan, onverdeeldheid, hukum perdata, pembeli beritikad baik.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCURIAN DATA NASABAH PERBANKAN MELALUI MODUS SIBER DAN ELEKTRONIK Maria Tesalonika Bawintil; Flora P. Kalalo; Fonnyke Pongkorung
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era serba digital, kejahatan yang terjadi pada dunia perbankan hadir dalam berbagai bentuk. Bentuk kejahatan tersebut umumnya dilakukan dengan ragam cara dan modus. Pada awalnya pembobolan kartu kredit (carding), sudah sering terdengar, namun kemudian bentuk kejahatannya makin canggih yaitu pencurian data kartu (card skimming) hingga menggunakan saluran internet banking untuk mendapatkan data kartu kredit korban (phising). Hal tersebut terjadi karena kemajuan teknologi yang memberikan peluang baru bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan perbankan mencuri data pribadi, mengakses rekening hingga melakukan transaksi illegal tanpa sepengetahuan nasabah. Untuk itu, masyarakat perlu selalu waspada akan segala kemungkinan kejahatan perbankan yang terjadi dengan mengedukasi diri meningkatkan literasi keuangan dengan mengikuti seminar-seminar perbankan. Terpenting menjaga dan melindungi data informasi seperti mengganti secara teratur sandi atau PIN, tidak memberikan data pribadi kepada phishing (tautan yang tidak dikenal) dan menghindari mengakses transaksi perbankan via wifi publik. Menyoal sindikat kejahatan perbankan yang turut melibatkan orang dalam, hal tersebut terjadi karena adanya accessibility yang memungkinkan dapat mencuri data nasabah dan memanipulasi transaksi atau mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga; adanya penyalahgunaan posisi atau wewenang untuk tujuan pribadi dan keuntungan finansial semata; dan adanya kesempatan atau kelemahan sistem internal Perusahaan. Dalam era digital yang serba terhubung, kejahatan tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga merambah ke dunia maya. Salah satu isu yang menjadi perhatian besar adalah tindak pidana siber yang semakin canggih dan memanfaatkan teknologi digital. Tindak Pidana di era digital dapat terjadi melalui berbagai modus operandi yang melibatkan teknologi informasi, ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi pedang bermata dua yang artinya dapat memberikan kemudahan, tetapi juga sekaligus membuka peluang untuk kejahatan baru. Kejahatan digital kini menjadi bagian dari spektrum kejahatan siber (cyber crime) yang semakin kompleks. Kata Kunci : Nasabah Bank, Tindak Pidana Perbankan, Siber dan Elektronik.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKTOR PUBLIK Adventio Aldi Mawei
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan pidana korporasi dalam tindak Pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik diatur dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak Pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik diatur dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang kuat, terutama melalui UU Tipikor, UU Administrasi Pemerintahan, serta doktrin pertanggungjawaban korporasi yang diakui dalam sistem hukum nasional. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pemberi perintah, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi demi keuntungan korporasi. 2. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik meliputi pemberian pidana pokok berupa denda, serta pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, pencabutan izin, atau tindakan pemulihan tertentu. Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara PD Pasar Surya Nusantara menunjukkan implementasi nyata penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana korporasi tidak hanya dipidana denda, tetapi juga diwajibkan mengganti kerugian negara secara penuh. Kata Kunci : tindak pidana korporasi, korupsi, pengadaan barang/jasa
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Marcelino Septian Husain
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana aturan pelaksanaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Komisi Pemilihan Umum yang melakukan pelanggaran kode etik dan untuk mengetahui Bagaimana kepastian hukum dan pertanggung jawaban putusan dewan penyelenggara pemilu terhadap KPU yang melanggar kode etik. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan DKPP dalam perundang-undangan serta peraturan pelaksananya menegaskan fungsi DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. Kewenangan tersebut dijalankan melalui mekanisme persidangan etik yang secara yuridis berperan sebagai instrumen pengawasan etik yang esensial dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu berintegritas dan demokratis. 2. Kepastian hukum dan pertanggungjawaban DKPP dalam memutuskan pelanggaran etik penyelenggara pemilu elemen penting untuk menjaga legitimasi proses pemilu. DKPP pada dasarnya telah menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan DKPP, sehingga secara normatif mampu memberikan kepastian dan bentuk pertanggungjawaban etik yang jelas bagi penyelenggara. Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa putusan DKPP masih menimbulkan persoalan kepastian hukum, terutama ketika putusan etik berimplikasi langsung terhadap kewenangan administratif KPU dan Bawaslu atau menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap standar etik yang digunakan. Kata Kunci : putusan DKPP, pelanggaran kode etik, KPU
PENERAPAN ASAS NASIONALITAS PASIF SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Tiara Mikha Mandey; Flora Kalalo; Dientje Rumimpunu
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas Nasionalitas Pasif (kadang disebut juga Asas Perlindungan) adalah salah satu asas yurisdiksi dalam hukum pidana dan hukum internasional yang memberikan wewenang kepada suatu negara untuk menerapkan hukum pidananya terhadap tindak pidana yang terjadi di luar wilayah negaranya, apabila korban dari tindak pidana tersebut adalah warga negaranya sendiri. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini umumnya diatur dalam pasal-pasal tertentu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan seringkali dikaitkan dengan tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, meskipun penekanan utamanya adalah pada perlindungan warga negara sebagai korban. Asas nasionalitas pasif (passive personality principle) memberikan yurisdiksi pidana kepada negara asal korban, dengan kata lain negara dapat menuntut pelaku kejahatan yang berada di luar negeri, jika korbannya adalah warga negaranya. Asas ini menjadi relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks, seperti terorisme, penyiksaan, hingga human trafficking, yang sering kali melibatkan pelaku asing dengan korban warga negara Indonesia di luar negeri. Penerapan asas ini di Indonesia telah mendapat pengakuan yuridis melalui Pasal 5 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi orang asing yang melakukan kejahatan di luar negeri terhadap warga negara Indonesia. Meski pengaturan tersebut telah ada, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, baik dari aspek yuridis, politik, maupun praktis, terutama menyangkut prinsip kedaulatan negara lain dan efektivitas penegakan hukum lintas negara. seiring meningkatnya ancaman terhadap keselamatan WNI di luar negeri, penerapan asas ini semakin dianggap penting sebagai bentuk perlindungan hukum dan afirmasi terhadap hak kewarganegaraan yang diakui secara universal. Kata Kunci : Asas Nasionalitas Pasif, Perlindungan Hukum, Hak Kewarganegaraan, Hukum Pidana.
ASAS LEX LOCI CONTRACTUS DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN (ANTAR NEGARA) YANG TERJADI DI INDONESIA Nabil Nazal Haq Rondo
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan asas Lex Loci Contractus dalam pembuatan perjanjian perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional dan untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum bagi pihak dalam perjanjian perkawinan campuran jika terjadi sengketa harta benda di kemudian hari. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penerapan asas lex loci contractus dalam perjanjian perkawinan campuran berfungsi memastikan bahwa perjanjian tunduk pada hukum tempat perjanjian dibuat, sehingga memberikan kepastian mengenai syarat, bentuk, dan akibat hukumnya. Namun penerapannya tidak berdiri sendiri, karena tetap harus diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan asas lex personalis yang mengatur syarat materiil berdasarkan kewarganegaraan para pihak. 2. Kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian perkawinan campuran sangat bergantung pada kejelasan pengaturan mengenai harta bersama maupun harta bawaan dalam konteks lintas yurisdiksi. Sengketa yang muncul setelah perkawinan berakhir seringkali dipicu ketidakpastian dalam penentuan hukum yang berlaku, terutama bila penerapan asas-asas HPI seperti lex loci contractus, lex personalis, dan lex loci celebrationis tidak konsisten. Putusan PN Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009 menunjukkan bahwa pengadilan dapat memprioritaskan hukum tempat perkawinan dilangsungkan, yang dapat mempengaruhi cara pengadilan menafsirkan keabsahan atau kekuatan perjanjian perkawinan. Kata Kunci : lex loci contractus, perjanjian perkawinan campuran
KEWENANGAN TESTATOR DALAM PEMBUATAN WASIAT (TESTAMENT) TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KUH PERDATA Vricky Jhosua Rauw
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana batasan kebebasan testator dalam membuat wasiat yang menetapkan ahli waris pengganti menurut KUH Perdata dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari penetapan ahli waris pengganti terhadap kedudukan ahli waris ab-intestato. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kebebasan testator dalam menetapkan ahli waris pengganti pada dasarnya diakui oleh KUH Perdata sebagai bagian dari otonomi seseorang untuk mengatur pembagian hartanya setelah meninggal dunia. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. KUH Perdata memberikan batas-batas hukum yang bersifat melekat dan tidak dapat disimpangi, terutama melalui konsep legitime portie yang melindungi ahli waris inti seperti anak, keturunan, dan pasangan yang hidup terlama. 2. Akibat hukum penetapan ahli waris pengganti memiliki dampak penting terhadap kedudukan ahli waris ab-intestato dalam sistem kewarisan. Mekanisme ahli waris pengganti bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan instrumen hukum yang menjaga kontinuitas hak garis keturunan apabila seorang ahli waris meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Dengan adanya ahli waris pengganti, kedudukan ahli waris ab-intestato tidak hilang, melainkan dialihkan secara langsung kepada keturunan dari legitimaris tersebut. Kata Kunci : kewenangan testator, pembuatan wasiat (testament), ahli waris pengganti
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA OLEH PENYELENGGARA ACARA AKIBAT WANPRESTASI PADA PENJUALAN TIKET YANG MELEBIHI KAPASITAS Sindi Mandey
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan acara atau kegiatan yang melibatkan publik, seperti konser musik, seminar, atau pertunjukan teater, merupakan bentuk kontrak antara penyelenggara dengan para peserta atau pengunjung acara. Dalam konteks hukum perdata, kewajiban penyelenggara untuk memenuhi standar pelayanan yang disepakati dengan peserta atau pengunjung diatur dengan jelas dalam hukum kontrak. Salah satu aspek yang sering menjadi masalah adalah jika penyelenggara acara melakukan wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, yang salah satunya dapat disebabkan oleh penjualan tiket yang melebihi kapasitas yang telah disepakati atau diizinkan. Dalam penyelenggaraan acara publik seperti konser, seminar, atau pertunjukan seni, konsumen akan memperoleh hak atas tempat duduk sesuai dengan tiket yang telah dibeli. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kasus di mana jumlah tiket yang dijual melebihi kapasitas tempat duduk yang tersedia. Keadaan ini yang berpotensi menyebabkan ada konsumen yang tidak memperoleh tempat duduk sebagaimana disepakati pada saat pembelian tiket, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh penyelenggara acara. Dalam konteks penyelenggara menjual tiket melebihi kapasitas, maka gagalnya penyelenggara acara memenuhi kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi karena tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya. Wanprestasi dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pihak yang lalai atau tidak memenuhi isi perjanjian dapat dituntut ganti rugi. Penjualan tiket melebihi kapasitas sering kali disebabkan mulai dari dorongan keuntungan finansial hingga buruknya manajemen penyelenggara acara. Penyelenggara seharusnya menghitung kapasitas dengan cermat dan menjual tiket sesuai dengan kemampuan daya tampung lokasi. Tindakan overbooking tanpa solusi kompensasi mencerminkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum dan moral terhadap konsumen. Kata Kunci : Perdata, Penyelenggara Acara, Wanprestasi, Penjualan Tiket.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE Hafit Afiyatun
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen sebagaimana diatur. Juga diarahkan untuk menguraikan implementasi perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjaman online dan efektifitas pelaksanaan peraturan hukum dalam menjamin hak-hak konsumen di lingkungan transaksi elektronik. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat mengenai hak subjek data serta kewajiban pihak pengendali dan prosesor data, termasuk larangan pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 65, Pasal 67, dan Pasal 68. Ketentuan pidana yang diatur menjadi bentuk jaminan negara dalam memberikan perlindungan bagi konsumen agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi. Pinjaman online legal sudah mengikuti regulasi OJK, termasuk pembatasan akses data, larangan mengambil data kontak/galeri, batasan bunga, serta etika penagihan. Namun pada pinjaman online ilegal, praktik penyalahgunaan data pribadi seperti intimidasi, penyebaran kontak, pelecehan, dan ancaman masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan implementasi di lapangan. Kata Kunci: data konsumen, perjanjian pinjaman online

Page 173 of 175 | Total Record : 1742

 171   172   173   174   175 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue