cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,856 Documents
 171   172   173   174   175 
KAJIAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANADO Stevanus Victor Mawey
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait fenomena modifikasi plat nomor kendaraan bermotor di Kota Manado yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Modifikasi yang dimaksud meliputi perubahan bentuk, warna, ukuran, maupun huruf dan angka pada plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta data empiris dari hasil observasi di lapangan dan dokumentasi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan modifikasi plat nomor kendaraan bermotor merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi yang dapat berimplikasi pada sanksi pidana dan denda. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan modifikasi antara lain kurangnya kesadaran hukum, rendahnya penegakan hukum di tingkat lapangan, serta pengaruh gaya hidup dan prestise. Upaya penegakan hukum perlu diperkuat melalui sosialisasi, peningkatan pengawasan, dan penindakan tegas terhadap pelanggaran agar tercipta ketertiban lalu lintas dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat Kota Manado. Kata Kunci: Hukum, Modifikasi, Plat Nomor, Kendaraan Bermotor, Kota Manado.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA SINSINGON KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Elleora G.N. Tundoong
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program dana desa dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Program dana desa merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, dalam implementasinya di Desa Sinsingon, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain rendahnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola anggaran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam mengkaji sejauh mana pelaksanaan program dana desa apakah telah memenuhi prinsip-prinsip hukum, transparansi, kesesuaian akuntabilitas, administratif. partisipasi, Hasil seperti serta penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pelaksanaan sesuai regulasi, masih banyak aspek yang belum optimal, termasuk lemahnya pengawasan internal dan eksternal serta belum maksimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat desa sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, dan sesuai hukum. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Dana Desa, Desa Sinsingon, Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS ERROR IN PERSONA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA STUDI KASUS NOMOR 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg Trixie Xaviera Monica Rapar
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan error in persona dalam penetapan tersangka pada kasus Pegi Setiawan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pegi Setiawan dalam kasus error in persona. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang hak korban salah tangkap untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitas ada dalam Pasal 97. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Merupakan peraturan yang mengatur tentang besaran kerugian bagi korban salah tangkap . Inilah yang menjadi landasan Hukum Penting dalam melindungi korban salah tangkap. 2. Kasus salah tangkap banyak terjadi di akhir-akhir ini yaitu kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang menyeret nama Pegi Setiawan pada tahun 2016. Polisi membuka kembali kasus tersebut karena tiga dari sebelas pelaku yang terlibat pembunuhan vina belum ditangkap. Namun Pegi Setiawan membantah bahwa ia menghabisi nyawa Vina meski begitu polisi yang mengawal Pegi tidak menghiraukan perkataan tersangka. Terhadap penangkapan tersebut, kuasa hukum dari Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan guna menguji kembali keabsahan penetapan tersangka terhadap kliennya yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 10/Pid. Korban juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam proses peradilan maupun dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjamin keamanan dan kesejahteraannya. Kata Kunci : error in persona
SANKSI HUKUM JUDI ONLINE MENURUT PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA Imanuel Brandon Woy
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menetapkan kerangka hukum perjudian online yang dituangkan didalam Pasal 27 ayat 2 UU No.19/2016 tentang ITE. UU ini menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja serta tidak izin unruk menyebarkan atau menyediakan informasi elektronik dan/atau platform yang ada unsur konten judi adalah pelanggaran. Meskipun demikian, platform perjudian online masih ada di Indonesia. Penulis mengidentifikasi tantangan dalam menegakkan undang-undang untuk menghilangkan platform perjudian online di Indonesia dan masalah hukuman bagi operator perjudian online di luar negeri menurut sistem peradilan pidana Indonesia. Bertujuan agar penulis dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum. Penulis menggunakan teknik penelitian pendekatan yuridis normatif untuk mengatasi banyak masalah yang diselidiki. Penulis tulisan ini menggunakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang berkaitan dengan kejahatan perjudian online. Temuan penelitian ini memvalidasi bahwasanya perilaku menyediakan perjudian online Dimana kerangka hukum Indonesia diatur oleh Pasal 27 ayat 2 UU No.19/2016 tentang ITE. Namun demikian, dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa variabel internal dan eksternal yang menghambat kemajuan. UU No.19/2016 tentang ITE mempunyai yurisdiksi ekstrateritorial, artinya tidak hanya berlaku terhadap perbuatan hukum di Indonesia saja, namun juga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia. Termasuk perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau asing, serta badan hukum Indonesia atau asing, sepanjang perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum di Indonesia. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Judi Online, UU ITE.
KAJIAN HUKUM PENGALIHAN FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI LAHAN PERTANIAN OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN MOOAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Renaldi Maukar
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan fungsi hutan lindung dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pengalihan fungsi hutan lindung. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum fungsi hutan lindung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian dioperasionalkan melalui beberapa peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 mengatur aspek teknis tata hutan, perencanaan kehutanan, dan perubahan fungsi kawasan hutan. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan memperkuat aspek pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan lindung. 2. Proses pengalihan fungsi hutan lindung di Kecamatan Mooat merupakan proses yang sangat dibatasi dan diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta penetapan fungsi kawasan hutan melalui SK Menteri LHK Nomor SK.29/Menlhk/Sekjen/PLA.2/1/2017, kawasan hutan lindung pada prinsipnya tidak dapat dialihfungsikan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan secara biasa. Kata Kunci : alih fungsi hutan lindung, lahan pertanian, kecamatan mooat kabupaten bolaang mongondow timur
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KORUPSI DANA BENCANA ALAM Megan Chlersye Britney Veronica Dareho; Ronny A. Maramis; Herlyanty Y.A. Bawole
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami perlindungan hukum terhadap korban bencana alam atas dana Pemerintah yang dikorupsi dan untuk mengetahui, serta memahami penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dana bencana alam dalam kasus Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap korban bencana alam atas dana Pemerintah yang dikorupsi, meliputi langkah pencegahan seperti pengawasan ketat terhadap pengadaan barang dan jasa, peningkatan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dan lembaga anti-korupsi dalam proses penanganan penegakan bencana. Selain itu, langkah penindakan juga diperlukan, termasuk hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan upaya pemulihan hak-hak korban. Kebijakan lainnya, berupa ganti rugi, restitusi, atau kompensasi. 2. Penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dana bencana alam dalam kasus Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, antara lain pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, harta bendanya dirampas untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta bendanya tidak cukup, maka diganti pidana penjara. Pidana tambahan lainnya, yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Kata Kunci : korupsi, dana benca alam
ANALISIS YURIDIS LEGALITAS KOTAK KOSONG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN BANGKA SELATAN) Khrisna Airlangga; Donald Rumokoy; Mario Mangowal
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan untuk mengetahui legalitas Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diatur secara sistematis agar menjamin pelaksanaan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 2. Legalitas kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah memiliki dasar hukum yang sah, terutama merujuk pada UU No. 10 Thun 2016 dan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2015 (terakhir melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2020) yang mnyatakan bahwa kotak kosong merupakan pilihan sah dalam Pilkada dengan calon tunggal. Keberadaan kotak kosong dipastikan konstitusional karena memberikan ruang bagi rakyat untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap calon tunggal, sehingga sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Kata Kunci : legalitas, kotak kosong
KAJIAN YURIDIS MENGENAI PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA MANADO Grand Yohanes Manoppo; Donald A. Rumokoy; Donna O. Setiabudhi
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado dan untuk mengetahui, serta memahami sanksi terhadap pelanggaran pakta integritas dalam lingkungan Pemerintahan Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado secara umum didasarkan pada peraturan perundang-undangan tingkat nasional yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementiran atau Lembaga atau Pemerintah Daerah, yang kemudian diimplementasikan melalui kebijakan internal Pemerintah Daerah. 2. Sanksi terhadap pelanggaran pakta integritas dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Manado dapat berupa sanksi-sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin pegawai negeri sipil, termasuk sanksi moral, administrasi, hingga tuntutan ganti rugi, dan pidana. Kata Kunci : pakta integritas, pemerintahan kota manado
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI MALAYSIA Grasia Arina Dita Nusa; Herlyanty Y.A Bawole; Lusy KFR Gerungan
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang dan untuk mengetahui perlindangan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus eksploitasi seksual di Malaysia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana telah membentuk dasar hukum kuat untuk memerangi perdagangan orang, termasuk anak. Undang-undang ini menjadi wujud komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia serta memberantas praktik eksploitasi yang mencederai martabat manusia. 2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam bentuk eksplotasi seksual lintas negara seperti di Malaysia, merupakan bagian penting dari upaya internasional untuk menjamin hak asasi manusia dan martabat korban. Meskipun telah ada pengaturan hukum yang komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1139/PID.SUS/2024/PT MDN, putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara maksimal. Vonis yang relatif ringan tidak hanya mengurangi efek jera terhadap pelaku, tetapi juga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan restorative bagi korban. Dalam kasus eksploitasi seksual lintas negara seperti Malaysia, sering kali korban mengalami penderitaan fisik dan psikis yang berat, kehilangan hak kebebasan, dan terhambat dalam proses pemulihan, namun restitusi dan pemulihan hak korban belum diberikan secara menyeluruh. Kata Kunci : korban, TPPO, eksploitasi seksual, malaysia
PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS PERLINDUNGAN KEPENTINGAN UMUM Gerald Jeremiah Gugu
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian sistemik terhadap keuangan negara dan kepentingan publik. Salah satu faktor yang memfasilitasi praktik korupsi adalah luasnya penggunaan transaksi tunai yang sulit ditelusuri dan diawasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan transaksi tunai sebagai instrumen pencegahan korupsi di Indonesia dari perspektif prinsip perlindungan kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan transaksi tunai dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan arus keuangan, sehingga mempersempit peluang terjadinya korupsi. Dari perspektif prinsip perlindungan kepentingan publik, pembatasan transaksi tunai merupakan bentuk intervensi negara yang sah, sepanjang diterapkan secara proporsional dan berkeadilan serta tetap menjamin perlindungan hak-hak individu. Namun demikian, penerapan kebijakan tersebut memerlukan dasar hukum yang jelas, ketersediaan infrastruktur pembayaran non-tunai yang memadai, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat guna mencegah terjadinya eksklusi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembatasan transaksi tunai dapat menjadi instrumen pencegahan yang efektif dalam pemberantasan korupsi apabila diterapkan secara komprehensif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Kata kunci: pembatasan transaksi tunai, korupsi, kepentingan publik, pencegahan, sistem pembayaran.

Page 173 of 186 | Total Record : 1856

 171   172   173   174   175 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue