Articles
303 Documents
<![CDATA[Studi Tematik Undang-Undang Desa: Pengembangan BUMDes di Kabupaten Bangka Barat ]]>
<![CDATA[Bambang Ari Satria]]>;
<![CDATA[Rully Redhani]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v8i2.4153
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bangka Barat dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. BUMDes merupakan salah satu alat pemberdayaan ekonomi di level lokal desa yang tujuannya meningkatkan perekonomian masyarakat. Fakta yang ada, banyak desa belum siap untuk mendirikan, mengelola bahkan mengembangkan BUMDes. Hal tersebut dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia pengelola hingga belum optimalnya pendampingan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes di Kabupaten Bangka Barat berjalan belum maksimal. Hal ini sesuai dengan temuan lapangan masih ada beberapa desa yang belum terbentuk BUMDes dan pembentukan beberapa BUMDes hanya sebatas pada angka kuantitatif saja serta belum menyesuaikan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Untuk itu, pengelola BUMDes perlu mempunyai pengetahuan dan literatur memadai dalam mengembangkan BUMDes sehingga pengelolaan dan pengembangannya menjadi lebih profesional dan handal. Kata Kunci: Undang-Undang Desa, Pengembangan Organisasi, BUMDes]]>
<![CDATA[Pengaruh Etika Administrasi Terhadap Pelayanan Aparat Desa Pada Kantor Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan ]]>
<![CDATA[Mahyudin Situmeang]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v8i2.4423
<![CDATA[Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah bagian dari aparatur pemerintah merupakan aset dari Dinas untuk meningkatkan kualitas yang sebenarnya dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang efisien dan efektif. Etika administrasi bagi aparat cukup berperan sebagai pedoman dalam penerapan moralitas pada rangkaian dan proses kegiatan pelayanan dalam organisasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ada tidaknya faktor yang mempengaruhi etika pekerja dengan peningkatan pegawai sumber daya manusia di Kantor Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 20 orang, sehingga dalam penarikan sampel peneliti menggunakan metode sensus yaitu dengan menjadikan semua populasi sebagai sampel penelitian dikarenakan jumlah populasi yang terlalu sedikit. Tehnik analisis yang digunakan adalah statistik infrensial atau menggunakan rumus- rumus pehitungan statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perhitungan uji korelasi yang dilakukan terdapat hubungan antara variabel etika pegawai dengan peningkatan pelayanan aktor Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan.Kata Kunci: Etika, Pelayanan, Administrasi]]>
<![CDATA[Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner di Kota Palembang ]]>
<![CDATA[Dwi Mirani]]>;
<![CDATA[Martina Martina]]>;
<![CDATA[Januar Eko Aryansyah]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 9, No 1 (2021): PUBLIKAUMA JUNI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v9i1.4516
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pembinaan pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan dianalisis dengan teknik triangulasi data. Lokasi penelitian dipilih dengan jumlah lokasi usaha kuliner terbanyak di kota Palembang yang terletak di sentral kampung pempek 26 ilir, sentra kuliner Sekanak, 27 Ilir dan pelaku UMKM 32 ilir serta ilir timur II. Penentuan sampel informan dilakukan secara purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Pelaku Usaha Binaan dan bukan Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, dan Komunitas UMKM Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program pembinaan pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Palembang cukup baik, namun belum optimal, kondisi ini dapat dilihat dari masih adanya hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Strategi yang dapat digunakan pemerintah untuk mengoptimalkan peran dalam pembinaan antara lain sosialisasi berkelanjutan kepada komunitas pelaku UMKM. Keterlibatan peran multi sektor dalam pelatihan dan pembinaan sektor kuliner, proses dan persyaratan pengajuan kredit modal usaha, dan penambahan jumlah sasaran penerima bantuan kredit, serta riset gabungan antara berbagai pihak dalam mengenalkan inovasi teknologi baru dan menambah sumber daya pelaksana sebagai pendamping dalam program pembinaan]]>
<![CDATA[Strategi Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Anak Putus Sekolah di Kampung Nelayan ]]>
<![CDATA[Yorizal Tri Marzuki Gulo]]>;
<![CDATA[Beby Masitho Batubara]]>;
<![CDATA[Nina Angelia]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 9, No 2 (2021): PUBLIKAUMA, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v9i2.5221
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab anak putus sekolah dan strategi pemerintah kelurahan dalam mengembangkan SDM anak putus sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terkait faktor penyebab dan strategi pemerintah kelurahan. Informan penelitian terdiri dari pemangku kepentingan terkait yaitu Lurah Kelurahan Belawan 1, Kepala Lingkungan XII Kampung Nalayan dan beberapa masyarakat yang bermukim di Kelurahan Belawan I Lingkungan XII Kampung Nelayan berjumlah 6 orang. Tehnik analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab anak putus sekolah dikarenakan adanya faktor dari dalam diri anak dan juga dari luar diri. Sebagai langkah strategis yang diambil oleh pemerintah kelurahan untuk mengembangkan SDM anak putus sekolah tersebut yakni dengan menerapkan pendidikan kesetaraan, membuat dialog komunitas, mendirikan rumah zakat serta melaksanakan kegiatan keliling kampung. Dengan demikian, bahwa dapat ditarik kesimpulan permasalahan mengenai anak putus sekolah telah berhasil diminimalisir melalui strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kelurahan Belawan 1]]>
<![CDATA[Kolaborasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Model Tata Kelola Kolaboratif ]]>
<![CDATA[Melvina O Damanik]]>;
<![CDATA[Amy Yayuk Sri Rahayu]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 9, No 2 (2021): PUBLIKAUMA, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v9i2.5922
<![CDATA[Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) merupakan bencana tahunan di Provinsi Riau yang tidak terelakkan dan berdampak luar biasa di dalam maupun luar negeri. Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 menginstruksikan para pemangku kepentingan (multi sektor) berkolaborasi memprioritaskan upaya pencegahan untuk mengendalikannya, namun angka kejadian karhutla di Provinsi Riau masih tinggi dan fluktuatif. Tujuan penelitian ingin menggambarkan kondisi kolaborasi multi sektor pencegahan karhutla di Provinsi Riau serta faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi tersebut menggunakan model Tata Kelola Kolaboratif Chris Ansell dan Allison Gash. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif sudah mulai tergambar dalam kolaborasi Satuan Tugas Pencegahan Karhutla Provinsi Riau, namun diperlukan beberapa pemenuhan di beberapa variabel kolaborasi. Rekomendasi penelitian bagi satgas adalah masih diperlukan peningkatan dialog tatap muka untuk mengelaborasi aktivitas pencegahan yang sudah ada, pengembangan pemahaman bersama dalam menetapkan ukuran keberhasilan aktivitas pencegahan, dan mempertahankan komitmen serta rasa saling percaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi diantaranya adanya ketidakseimbangan sumber daya, kewenangan, serta pengetahuan, adanya desain kelembagaan yang formal, dan adanya kepemimpinan yang fasilitatif]]>
<![CDATA[Pengelolaan Pasar Klewer Pasca Kebakaran Berbasis Collaborative Governance (Perspektif Civil Society) ]]>
<![CDATA[Yitno Puguh Martomo]]>;
<![CDATA[Khairul Khairul]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 9, No 2 (2021): PUBLIKAUMA, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v9i2.5274
<![CDATA[Kompleksitas yang muncul pasca kebakaran pasar Klewer diteliti melalui pengelolaan yang berbasis collaborative governance, dengan mensinergikan antara government, civil society, dan privat. Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan collaborative governance dari perspektif civil society. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengungkapkan realita dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan pengalamannya. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, Teknik observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model inter aktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Civil society sebagai perspektif dalam collaborative governance dari aspek ketahanan budaya berhasil mempertahankan nilai luhur budaya lokal warisan Keraton. Aspek Benefit menghasilkan semangat untuk bangkit dan menjadi motivasi dalam memenuhi tuntutan kebutuhan keluarga sekaligus sebagai simbol pengusaha local. Aspek partisipasi berhasil mempercepat kelancaran kegiatan atau operasional pasar. Simpulan penelitian ini adalah Collaborative Governance dari perspektif Civil Society menjadikan kolaborasi pengelolaan pasar klewer pasca kebakaran lebih efektif. ]]>
<![CDATA[Perbandingan kinerja Pembangunan Manusia dan Sosial Ekonomi Pasca Pemekaran Wilayah ]]>
<![CDATA[Hattami Amar]]>;
<![CDATA[Darol Arkum]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 9, No 2 (2021): PUBLIKAUMA, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v9i2.5938
<![CDATA[Mengevaluasi Daerah Otonomi Baru, tentunya perlu strategi dalam memilih variabel, indikator dan metode yang digunakan, agar hasil yang didapat dapat bermanfaat bagi perbaikan sekaligus peningkatan. Salah satu cara untuk dijadikan dasar pembanding yang tepat dan akurat adalah dari kinerja Pembangunannya antara daerah pemekaran dengan Induknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja pembangunan manusia dan sosial ekonomi pasca pemekaran wilayah dan seberapa besar perbedaannya dengan lokus penelitian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian yang bersifat komparatif atau membandingkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi dan studi pustaka, menggunakan jenis data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja pembangunan manusia dan pembangunan sosial pasca pemekaran wilayah, namun kinerja pembangunan ekonomi terdapat perbedaan setelah pemekaran wilayah pada periode 2005-2019. Besarnya selisih atau perbedaan kinerja pembangunan ekonomi adalah 0,42, termasuk dalam kategori kecil. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kinerja pembangunan manusia dan sosial ekonomi, agar fokus pada program pemberdayaan masyarakat miskin serta mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan kerja]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan-Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian dan Penggelapan, Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian dengan Kekerasan (3C), Penipuan dan Penggelapan (Tipu Gelap) Serta Narkotika ]]>
<![CDATA[Dadang Hartanto]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 9, No 2 (2021): PUBLIKAUMA, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v9i2.5778
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan penggelapan dan narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Tehnik analisis data memakai analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan-kebijakan dalam penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan (tipu gelap) , pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor dan narkoba adalah mengacu kepada kebijaksanaan Peraturan Kapolri dan Perundang-Undangan. Apabila dalam hal penanganan tindak pidana Narkotika dalam kategori pemakai maka penyelesaian tindak pidana tersebut dengan lebih mengedepankan rehabilitasi ke Balai rehab milik pemerintah maupun swasta, sedangkan implementasi kebijakan-kebijakan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana curat, curas dan curamor (3C) dan tipu gelap mengacu peraturan Perundang-Undangan. Terhadap pelaku 3C apabila melukai korban bahkan meninggal dunia dan akan melukai petugas maka wajib dilakukan tindakan tegas dan terukur, serta terhadap perkara tipu gelap apabila sudah tercipta rasa keadilan bagi korban dapat dilakukan restorative justice]]>
<![CDATA[Pengelolaan Dana Kelurahan Dengan Perspektif Community Driven Development di Kelurahan Kladufu Kota Sorong ]]>
<![CDATA[Michel Potolau]]>;
<![CDATA[Safriansyah Safriansyah]]>;
<![CDATA[Roman H Saputro]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 9, No 2 (2021): PUBLIKAUMA, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v9i2.5989
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana kelurahan melalui perspektif Community Driven Development. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis triangulasi. Untuk mendapatkan data yang akurat dari informan, maka dilakukan Observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat kelurahan yaitu lurah, sekretaris kelurahan, dan perwakilan RT, dengan jumlah informan sebanyak 5 orang yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menujukan bahwa pengelolaan dana kelurahan masih berfokus pada program fisik dan belum berfokus pada pengembangan pemberdayaan masyarakat. Program yang dilaksanakan masih merupakan program dari pemerintah kota Sorong, Belum seutuhnya berfokus kepada masyarakat, dimana program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat belum dilaksanakan, seperti pengembangan UMKM. Perencanaan dan perancangan dilakukan sepenuhnya oleh perangkat kelurahan. Wewenang kontrol atas sumberdaya terkait pengelolaan dana kelurahan masih sepenuhnya ditangan pemerintah kelurahan sedangkan masyrakat tidak memiliki wewenang kontrol atas sumber daya. Masyarakat dilibatkan hanya sebagai pekerja dalam pelaksanaan program pengeloalan dana kelurahan dan bukan dilibatkan secara luas dalam pengelolaan secara manajemen. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah distrik (kecamatan) dan pemerintah kota Sorong]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan SIM di Era Covid-19 pada Polrestabes Bandung Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Fitriyana Putri Fadhillah]]>;
<![CDATA[Nanang Suparman]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 9, No 2 (2021): PUBLIKAUMA, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v9i2.5836
<![CDATA[Di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polrestabes Bandung dalam pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) mengalami penurunan nilai indeks evaluasi pelayanan SIM, jumlah pembuatan SIM, kapasitas gedung karena pandemi Covid-19 yang mengharuskan physical distancing, dan kurangnya sosialisasi terhadap informasi pembatasan waktu pendaftaran pembuatan SIM, serta sarana prasarana lahan parkir yang belum tertata dengan rapi dan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di era Covid-19 pada Polrestabes Bandung tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan audio-visual. Hasil penelitian menujukan bahwa dimensi assurance (jaminan) belum optimal, dimana Satpas Polrestabes Bandung tidak bisa memberikan jaminan ketepatan waktu sesuai dengan yang tercantum dalam standar pelayanan. Hal tersebut dikarenakan melihat dari banyaknya atau jumlah pemohon SIM yang membutuhkan pelayanan dan sistem yang bekerja dari pusat online atau offline, sehingga dapat mempengaruhi responsiviness (daya tanggap) dalam memberikan pelayanan yang cepat.]]>
