cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muliadi
Contact Email
muliadirusmana87@gmail.com
Phone
+6285299853005
Journal Mail Official
maleolawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hangtuah No 114 Kota Palu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
MLJ
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : 25500260     EISSN : 25805835     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
he aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; constitutional and administrative law religious jurisprudence law Legal pluralism governance International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Adat Law; 
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 6   7   8   9   10 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANDI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Abdurrakhman Alhakim; Wilda Lim
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aspect of environmental punishment is a key that must be considered in the enforcement of environmental laws in Indonesia. Based on the definition, environmental crime is polluting and damaging the environment, as regulated in the Law on Environmental Protection and Management (UUPPLH). In this life, there are many violations that occur in the environmental sector that will have an impact on the life to come. To minimize the violations that occur, the government has enacted Law no. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment. By enacting this law, it is hoped that it can run in accordance with the problems that occur today. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examines aspects of theory, and legal explanations. In Indonesia, the main factor that causes the stipulated regulations to not work well is the lack of awareness of related parties about the importance of preserving nature and the environment. And the results of this study indicate that environmental law enforcement in Indonesia is based on a criminal law perspectivestudy. Keywords: Environmental Criminal Aspects, UUPPLH, and Application of Environmental Criminal Law 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MEMILIKI KANDUNGAN NON-HALAL DI INDONESIA Rahmi Ayunda; Viola Zahra Ananda Kusuma
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Assurance of halal products becomes very important when reviewed on an advancement of technology and science that the management of the product uses raw materials that can occur a mixture of composition between halal and not halal either intentionally or unintentionally, because this happens to every community in daily needs. Therefore, the guarantee of halal in every product must exist with halal certification and label, in order to protect consumers from non-halal cosmetic products. Research and writing this article, the author uses legal research with a normative approach by using secondary data is a data obtained from the literature. Majelis Ulama Indonesia or abbreviated MUI is a non-governmental organization in accommodating Islamic scholars, scholars in Indonesia who have the aim to direct and guide and foster all Muslims in Indonesia Keywords: Legal protection, cosmetic product, non-halal
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DALAM TRIPS AGREEMENT TERHADAP PRODUK PERTANIAN DI AMERIKA SERIKAT dina rasyida
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The weakness of international law in providing environmental protection, especially biodiversity, for the transfer of technology of transgenic plants emphasizes the importance of supervising the transfer process by technology receiving countries through various kinds of regulations. However, on the other hand, these regulations are often considered by developed countries as anti-competitive measures that can hinder the flow of technology transfer itself. The problems in this research are how to implement the protection of plant varieties in the TRIPs Agreement for agricultural products in the United States, and who is the holder of the right to protect plant varieties in the United States. The results showed that there were 3 types of plant variety protection against agricultural products in the United States, namely Plant Variety Protection, Plant Patents, and Utility Patents. The protection of plant variety in the United States has complied with the rules in the TRIPs Agreement. The holders of plant variety protection rights in the United States are individuals, public institutions, and corporations.
PRODUK BAHAN PANGAN KADALUARSA YANG DIPERJUALBELIKAN DI SUPERMARKET: SUATU KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Hari Sutra Disemadi; Puteri Ariesta Nadia
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu sumber kehidupan dan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidupnya adalah pangan. Dengan perkembangan zaman, berbagai macam jenis dan bentuk olahan pangan dapat dengan mudah kita temui di supermarket. Misalnya adalah produk pangan kalengan cepat saji, yang mana konsumen tidak perlu banyak menghabiskan waktu untuk memasak. Sebagai pelaku usaha, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk bersaing di pasar adalah dengan mengandalkan daya simpan produk pangan itu sendiri. Apabila suatu produk bahan pangan telah melebih batas waktu penyimpanannya, maka produk tersebut dikatakan telah kadaluarsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap produk pangan yang kadaluarsa di supermarket. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki regulasi mengenai melindungi konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dengan adanya beberapa regulasi tersebut tidak menjamin pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya dengan benar. Sebagai badan pengawas sirkulasi pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga berupaya melakukan penindakan terhadap peredaran bahan pangan kadaluarsa yang beredar di pasaran. Untuk mengatasi peredaran bahan pangan yang kadaluwarsa di supermarket, maka dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan regulasi yang melindungi konsumen terhadap bahan pangan yang kadaluwarsa di supermarket. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan cara melakukan penindakan terhadap pelaku usaha supermarket yang melakukan pelanggaran hukum.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Abdurrakhman Alhakim; Wilda Lim
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspek pemidanaan lingkungan merupakan kunci yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia.Berdasarkan pengertiannya tindak pidana lingkungan adalah mencemarkan dan merusak lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam 98-115 Undang-undangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam kehidupan saat ini, banyak sekali pelanggaran yang terjadi dibidang lingkungan yang akan berdampak bagi kehidupan yang akan datang. Untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi maka pemerintah menetapkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Dengan menetapkan UU tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini.Untuk penelitiandalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana berdasarkan peraturan-peraturan tertulis, studi kepustakaan yang mengkaji aspek teori, serta penjelasan hukum.Di Indonesia sendiri faktor utama yang menyebabkan peraturan yang ditetapkan tidak berjalan dengan baik adalah, kurangnya kesadaran pihak- pihak terkait, tentang penting menjaga kelestarian alam dan lingkungan.Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan penegakan hukum lingkungan di Indonesia berdasarkan kajian perspektif hukum pidana.
PENGATURAN BATAS WAKTU MASA KERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 Wulan Afrianti
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/mlj.v5i2.1523

Abstract

ABSTRAKPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) setelah Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 dibatasi waktu masa kerjanya maksimal 5 (lima) tahun. Faktanya terjadi multitafsir atas batas waktu masa kerja berbasis PKWT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batas waktu masa kerja PKWT berdasarkan ketetapan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 jo Undang-Undang No 11  Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan metode interpretasi sistematis. Hasil penelitian adalah batas waktu masa kerja PKWT bersifat multitafsir atas interpretasi sistematis pada kedua Pasal 59 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 jo Pasal 59 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 jo Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021.Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), UU Cipta Kerja, Masa Kerja
KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF (Analisis Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2016/Pn.Dps) I Gede Yudi Arsawan; Akhmad Budi Cahyono
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/mlj.v5i2.1670

Abstract

ABSTRACT Marriage is the beginning of a new life for a person, because since there is an agreement between two individuals to marry, there is a change in the roles and responsibilities towards oneself, their partner, and their environment. Even though the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage adheres to the principle of monogamy, cases can occur where marriages occur in a polygamous manner, but to carry out a polygamous marriage, the conditions that must be met at least consist of 1 (one) alternative and 3 (three) conditions. cumulative conditions. However, there are cases where in the Denpasar District Court Decision Number 682/Pdt.P/2016/PN a husband is given permission by the Panel of Judges to practice polygamy even though there are no alternative requirements for a polygamous marriage to be fulfilled. Keywords: Marriage, Polygamy, Legal Terms of Marriage
KONTEKSTUALISASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) Winsherly Tan; Indry Wulandari Irawan
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/mlj.v5i2.1841

Abstract

Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is an important legal instrument in the aspect of environmental protection and management which is then manifested by the Batam City Government and related policy stakeholders in the form of legal products, namely Batam City Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Protection and Management of the Environment and Batam City Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning the Implementation of Regional Health which is the commitment of the Batam City Government and related policy makers to protect, protect and preserve the environment so that it can become a good and healthy. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examines aspects of theory, as well as legal explanations. And the results of this study indicate that Regional Regulations related to Environmental Protection and Management as well as Health Implementation This community can encourage the achievement of the Suistainable Development Goals (SDGs).
PELANGGARAN PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN PELAKSANAAN KODE ETIK NOTARIS Fira Adhisa Rivanda; Wisnuwardhani Sadjarwo
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/mlj.v5i2.1868

Abstract

Kode Etik Notaris bertujuan sebagai pedoman bagi Notaris agar menjaga harkat dan martabat dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris. Penegakan Kode Etik Notaris wajib ditegakan agar para Notaris tidak mengalami penyimpangan dalam menjalankan jabatannya, namun dalam praktiknya masih banyak yang tidak memperdulikan ketentuan sebagaimana dalam kode etik terutama mengenai pengaturan pemasangan papan nama Notaris yang diatur dalam Kode etik Notaris cenderung tidak diperhatikan dan menyebabkan Notaris mengalami pelanggaran kode etik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan pemasangan papan nama notaris berdasarkan kode etik noris dan upaya penjatuhan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik terhadap pemasangan papan nama Notaris. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum tertulis. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pemasangan papan nama Notaris sudah diatur dalam kode etik Notaris serta Pengawasan bagi notaris dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda yaitu Majelis Pengawas Notaris secara eksternal dan Dewan Kehormatan Notaris secara internal.
KEWAJIBAN PEMERINTAH MENYEDIAKAN HUNIAN TETAP (HUNTAP) BAGI KORBAN GEMPA DAN TSUNAMI DI KABUPATEN DONGGALA Retnadumillah Saliha; Darwati Pakki
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/mlj.v5i2.1898

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the Government's Obligation to Provide Permanent Shelter (Huntap) for Earthquake and Tsunami Victims in Kab. Donggalaa. By looking at the perspective of normative studies as the method used, resulting in a conclusion that, the district government. Donggalaa does not carry out its obligations as a government to be present in providing permanent housing (Huntap) for the community, especially the people in Loli Village and its surroundings. The district government should Donggalaa made the preparation of the Relocation Action Plan (RAP) Document, this document became an integral part of the Land Acquisition Plan (LAP) document and the Environmental Management and Monitoring Effort document (UKL-UPL). The Displacement Action Plan (RAP) document outlines the progress of housing readiness, profiles of disaster-affected residents, studies of relocation policies and principles, socio-economic studies and relocation action plans. Considering that the government is a manifestation of community representation in running the government system, it must be present to provide services to the needs of its people. The earthquake and tsunami that occurred in Central Sulawesi, especially in Kab. Donggalaa is a natural disaster that occurs naturally

Page 8 of 14 | Total Record : 137

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Oktober 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): April 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Oktober 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): April 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Oktober 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): April 2018 Vol. 1 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 1 No. 1 (2017): April 2017 More Issue