cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muliadi
Contact Email
muliadirusmana87@gmail.com
Phone
+6285299853005
Journal Mail Official
maleolawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hangtuah No 114 Kota Palu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
MLJ
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : 25500260     EISSN : 25805835     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
he aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; constitutional and administrative law religious jurisprudence law Legal pluralism governance International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Adat Law; 
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 7   8   9   10   11 
KAJIAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA: Studi Putusan Nomor 36/Pdt.SusPailit /2020/ PN Niaga Jkt.Pst Tan, David; Joseline, Joseline
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i1.1533

Abstract

Debt is an obligation to pay an amount of money agreed and promised by both parties, but debt is often underestimated and not carried out in accordance with the rules so that a lawsuit for bankruptcy arises. A bankruptcy petition can be filed in court if it fulfills the requirements stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. In addition to the declaration of bankruptcy, it can also be filed by the creditor against the debtor who does not pay his debt obligations to the commercial district court. Several lawsuits and applications have been submitted to the commercial court, one of which is the bankruptcy case that was tried at the Central Jakarta Commercial Court decision Number 36/Pdt.SusPailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. This study aims to analyze how the position case, the suitability of the reasons for filing this bankruptcy suit and the suitability of the judges' considerations in deciding the decision in this bankruptcy case. This research applies normative legal research methods. The results of the discussion produced in this study found that the reason for the judge in granting the case application submitted by PT. Pandega Design Weharima and CV. Media Konsultindo has complied with the facts and applicable laws
PROBLEMATIKA HUKUM PROSES PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TETAP OLEH KREDITOR Liem, Tony Dwi Soelistyo
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i1.2202

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum kepada pihak debitor maupun kreditor dalam proses pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap, sebagai alternatif pemberesan perkara utang-piutang dalam kegiatan bisnis bagi pelaku usaha/debitor yang menghadapi masalah finansial dalam menyelesaikan utangnya yang sudah saatnya dibayar dan dapat ditagih. Hal tersebut dengan maksud untuk menghindari dan mencegah kondisi kepailitan dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan/debitor untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya dengan cara menunda pembayaran utang, restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan, dll., guna menghasilkan keuntungan, meningkatkan kinerja serta pendapatan dan arus kas (cash flow). Dengan demikian peluang dan harapan untuk dapat membayar utang-utangnya akan semakin terbuka, mengingat dengan mencegah kepailitan banyak pihak akan diuntungkan, termasuk pekerja, rantai bisnis, investor dan kreditor yang akan dilunasi utangnya, serta masyarakat dan negara. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan kajian hukum positif, pendekatan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, pendekatan konsep dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan pendekatan perbandingan terkait kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian PKPU tetap sebagai upaya hukum untuk menghindari dan mencegah kepailitan, harus dapat menjadi solusi dari masalah finansial dan merupakan penerapan prinsip kelangsungan usaha. Hukum kepailitan pada masa mendatang perlu dilengkapi dengan adanya insolvensi tes agar permohonan pernyataan pailit menjadi lebih objektif dan melindungi kepentingan debitor. Selain itu perlu adanya batasan minimal jumlah utang debitor sebagai syarat permohonan pailit oleh kreditor, hal tersebut untuk menghindari debitor dengan nilai harta kekayaan lebih besar daripada utangnya dipailitkan oleh pengadilan.
KEABSAHAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, RISALAH RAPAT DAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER DIKAITKAN DENGAN WILAYAH JABATAN NOTARIS Lin, Melissa
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i1.2356

Abstract

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang memiliki kekuasan tertinggi dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS dilaksanakan oleh perseroan untuk mengambil keputusan secara bersama dengan seluruh pemegang saham guna kepentingan perseroan, kemudian pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan jalan lain untuk perseroan mengambil keputusan diluar RUPS (disebut keputusan sirkuler) yang kemudian hasil keputusan RUPS maupun keputusan sirkuler tersebut pada umumnya akan dituangkan dalam akta autentik agar tercapainya alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 memiliki kewenangan salah satunya adalah membuat akta autentik dengan prosedur maupun batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan diawasi oleh Majelis Pengawas, termasuk didalamnya adalah aturan mengenai wilayah jabatan notaris, Namun, pada prakteknya masih banyak ditemukan notaris menjalankan jabatan diluar dari wilayah jabatannya. Notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya bukan hanya dapat dikenakan sanksi kepada notaris yang bersangkut, melainkan juga dapat membawa akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya.
Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah di Kota Makassar (Studi Kasus Kantor Notaris Kota Makassar) Sumarna, M. Ibnu
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i1.2360

Abstract

The sale and purchase binding agreement may be canceled unilaterally by one party or upon the agreement of both parties, but the cancellation of an authentically made deed of agreement will certainly bring certain juridical consequences. This study aims to examine and analyze the legal consequences of the cancellation of the Land Purchase Agreement (PPJB) in Makassar and the factors that influence the cancellation of the land sale and purchase agreement deed in the city of Makassar. This type of research is Empirical Law research. The data used are primary data, namely data directly obtained from field research (interviews) and questionnaires (questionnaires) and secondary data obtained through scientific journals, scientific articles with the aim of completing primary data. Then it was analyzed qualitatively using the theory of legal certainty as an analyst knife and presented descriptively. The results of the study indicate that: The legal consequences of canceling the binding agreement on the sale and purchase of land are fines in the form of refunds by the seller to the buyer, because the seller does not fulfill his pre-determined obligations. Factors that affect the cancellation of the sale and purchase binding deed are the obligation to pay the seller's and buyer's taxes, and the mutually agreed sale and purchase price cannot be repaid until the agreed time period.
URGENSI SAKSI VERBALISAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 329/Pid.B/2020/PN Dgl) Wahid, Abdul; Junaedi, Abdullah
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i1.2361

Abstract

The problem that will be described in this research is how is the urgency of verbal witness in criminal cases (study of decision number 329/Pid.B/2020/PN Dgl). In obtaining legal materials, this research was carried out by conducting library research with a normative juridical approach by studying the laws and regulations and analyzing the urgency of verbal witnesses in criminal cases. The answer found in the problem is that the role of verbal witnesses in providing information before the trial is only to clarify the minutes of the investigation they have made and refute the testimony of witnesses before the trial basically does not provide evidence strength in the form of witness evidence or the judge's belief in seeking material truth as the basis for judge's considerations. in making a decision. Whereas normatively verbal witnesses are not regulated in the Criminal Procedure Code, but the practice of using verbal witnesses in the process of proving a crime in court is allowed, due to the denial or revocation of testimony by witnesses at trial. Thus, the role of the verbal witness is to test the witness's rebuttal to the truth of the Investigation Report.
POLEMIK MENINGKATNYA PERKAWINAN ANAK: REALITAS DAN PENCEGAHANNYA Tantimin, Tantimin
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i1.2365

Abstract

The Marriage Law stipulates that the minimum age for marriage is 19 (nineteen) years old for men and woman. However, there are still many people who practice marriage to children under the age of 19 (nineteen). The practice of child marriage can due to various factors, and has many negative impacts on children. The Covid-19 pandemic is one of the reasons for the increase in the number of child marriage in Indonesia. This study uses a normative juridical legal research method, based on written regulations and a literature study that examines aspects, theories, structures, and legal explanations related to this research. The data used is secondary data obtained from literature study. The approach used in this research is statutory approach. There is a Child Protection Law which is the legal umbrella in eradicating child marriage in Indonesia, but on the other hand, there are still many challenges in reducing the number of child marriage practices, one of which is the regulation related to marriage dispensation and the incessant criminal acts carried out under the guise of child marriage.
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN LALOVE KOTA PALU Pakki, Darwat; Citra Dewi, Marini
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i1.2395

Abstract

Land is the most important and inseparable part of human life, especially for the community. On land that is occupied by the community, the community can take the results, utilize and also build buildings/buildings according to their designation. For land rights holders, the issue of compensation is the most complicated central issue to deal with in land acquisition efforts. It is often forgotten that interpretation as a social function also implies that land rights must be used according to their nature and purpose, so that they can benefit the land rights owners and the community. One of the land acquisitions that have been carried out by the Regional Government of Palu City, namely the Construction of Bridge V or also called the Lalove Bridge which for the people of the city of Palu in addition to being a public facility for the community in terms of transportation, the construction of the Lalove bridge is also a magnet for community tourism. Like exercising, gathering with family to enjoy the afternoon. Based on the reality that exists in the community, there are still incidents of land rights holders, late and or not replacing losses that make the community restless. So this can cause problems regarding land acquisition, especially the construction of the Lalove bridge in Palu City.
AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI Awaliah, Awaliah; Nur Qalbi, Vivi; Isnawidiawinarti Achmad , Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad; Allang, Achmad
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i1.2398

Abstract

God created humans in pairs of their own kind to continue their offspring through legal marriage. In practice, marriages are not carried out in accordance with applicable regulations and are recognized by the state. There are still many people who carry out unregistered marriages which have both legal, social and psychological consequences. The purpose of this paper is to determine the understanding and knowledge of the legitimacy and legal consequences of unregistered marriages in the Uswatum Khasanah study group about unregistered marriages. The results showed that before the counseling was carried out they had the same perception about unregistered marriage and registered marriage because the point was to avoid adultery, after counseling they knew and understood the weaknesses of unregistered marriage, especially regarding the position of women and their offspring. This means that people do not understand the status of unregistered marriages, so intensive counseling is needed regarding unregistered marriages to community groups, especially those who are vulnerable to conducting unregistered marriages
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP ASET DIGITAL NFT Yenny Permata Liegestu; Tan, David
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i2.2269

Abstract

NFT is the new tech-related trend. It is also predicted to become the new platform where artists can freely sell their art in any form. However, it is not as simple as that. As a trend, its popularity is increasing tremendously, where the good comes with the bad. One to mention, is the copyright infringement issue. The minting process or we can say, to produce the NFT is an easy process where it doesn’t even need an identification process of the real copyright owner. As a proof, there are many cases where traditional artists found a NFT based on their work with 100% similarity. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examine aspects of theory and legal explanations. The results of study indicate that law specializing in NFT hasn’t been formed yet, especially in Indonesia. The writer hopes that with this writing, readers can understand NFT more and at the same time how important this copyright issue is. Keywords : NFT, Copyright
IMPLIKASI KEBIJAKAN RELAKSASI KREDIT OLEH OJK SELAMA PANDEMI COVID-19 DENGAN DAMPAK BAGI BANK Viviani, Olinda; Jaya, Febri
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i2.2316

Abstract

Early March 2020, there were more than 100,000 confirmed cases of the CoronavirusDisease 2019 (Covid-19) outbreak in 114 countries with a total death toll of more than 4,000cases. The development of the spread of COVID-19 has a direct or indirect impact on theperformance and capacity of Debtors, including Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs),in fulfilling credit or financing payment obligations, thus potentially disrupting bankingperformance and financial system stability which can affect economic growth. Therefore, toencourage the optimization of the banking intermediation function, maintain financial systemstability, and support economic growth, an economic stimulus policy is needed as acountercyclical impact of the spread of COVID-19. The policies implemented for thepandemic conditions had an impact on banks in their implications for bank performance. Theproblem approach used in this research is the legal approach (Statue Approach) examiningregulations or regulations related to the legal issues under study

Page 9 of 14 | Total Record : 137

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Oktober 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): April 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Oktober 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): April 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Oktober 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): April 2018 Vol. 1 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 1 No. 1 (2017): April 2017 More Issue