Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal UIR LAW REVIEW Jurnal Selat Journal of Judicial Review ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Indonesian Community Journal Jurnal Legislasi Indonesia Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Thalib, Nur Aisyah
Universitas Islam Riau
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PROBLEMATIKA KETENTUAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI LISENSI PATEN DI INDONESIA Nur Aisyah Thalib; Budi Santoso; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.089 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 8 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketidaksinkronan antara Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2016. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah, menyatakan, Perjanjian Lisensi dalam Pasal 5 ayat (1) “wajib” dilakukan pencatatan oleh Menteri, sementara itu, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri berbunyi, suatu pencatatan perjanjian Lisensi tersebut didasarkan atas suatu “permohonan pendaftaran oleh pemohon”, baik secara sendiri maupun atas dasar orang yang diberi kuasa. Sepanjang berhubungan dengan alih teknologi, bagian yang harus diperhatikan dalam proses alih teknologi adalah: (1) agreement, (2) performance, and (3) law. Sehubungan dengan ini, pemerintah harus menyusun strategi industrialisasi dengan pengaturan alih teknologi yang progresif tetapi tidak mematikan daya ikhtiar sambil memberikan pengusaha nasional fasilitas yang cukup untuk mempercepat proses alih teknologi asing. Untuk mencapai sasaran optimal diperlukan peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang perbendaharawan, yang mengatur prosedur pembelian barang modal pemerintah dari luar negeri yang menggunakan teknologi mutakhir, agar dalam waktu singkat para ahli dapat mengambil alih pekerjaan yang sekarang masih ditugaskan kepada ahli bangsa asing.
Suatu Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Di Propinsi Riau Nur Aisyah Thalib; Budi Santoso; Sartika Nanda Lestari
Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1060.497 KB) | DOI: 10.31629/selat.v7i2.2232

Abstract

Bahwa sesungguhnya Kekayaan Intelektual itu adalah suatu hak kebendaan yang memiliki nilai komersial dengan potensi yang besar. Perdagangan global dewasa ini sangat didominasi oleh beragam bentuk produk dari hasil Kekayaan Intelektual berbagai negara. Prinsipnya, Negara-negara yang memiliki banyak produk-produk tersebut, dan ketentuan Kekayaan Intelektual yang kuatlah akan mendominasi atau menguasai persaingan bisnis. Kajian di sini bermaksud untuk menganalisis tentang kebijakan dan hambatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya dalam bidang Indikasi Geografis di Propinsi Riau. Tulisan ini lebih dominan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Untuk melengkapi tulisan ini, turut digunakan bentuk penelitian empiris, dengan mengumpulkan data dari hasil survei di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kebijakan Pemerintah Propinsi Riau dalam memberikan perlindungan hukum terhadap IG tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terbukti belum adanya Peraturan Daerah di Propinsi maupun kabupaten dan kota yang mengatur tentang IG. Adapun faktor penghambat dalam melindungi IG yang ada di Propinsi Riau adalah belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang IG, kesadaran hukum masyarakat Propinsi Riau yang rendah terhadap IG, tidak adanya jiwa kewirausahaan di kalangan aparat PemerintahPropinsi Riau, serta belum cukupnya tenaga ahli dalam mengontrol produk IG yang berkualitas.
Upgrading Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparat Penegak Hukum di Kantor DPRD Pelalawan Provinsi Riau Abd Thalib; Dafrizal Samsudin; Della Cessa; Nur Aisyah Thalib; Radian Suparba
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v3i2.404

Abstract

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat  ini  semakin  rumit,  permasalahannya, karena   sistem   HKI   semakin   berkembang   sehingga   membutuhkan pemahaman  detail  tentang  HKI.  Pada  akhirnya, permasalahan  HKI  tidak hanya  berpengaruh  di  dalam  negeri  tapi  juga  memiliki  pengaruh  di  luar negeri,  hal  ini dikarenakan  HKI  memiliki  pengaruhi  ekonomi,  sosial  ,  budaya  dan hukum. Hak  kekayaan  intelektual  merupakan  benda  yang  tidak  berwujud  namun  memiliki  nilai ekonomi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Umumnya, jika benda dapat terlihat maka memiliki objek yang jelas juga sehingga dapat dinilai, namun karena Hak Kekayaan Intelektual adalah  benda  tidak  berwujud  yang  tidak  terlihat  dan  tidak  teraba,  maka  permasalahan  timbul dalam menilainya sebagai objek hukum karena objek yang didapatkan hanyalah berupa ‘hak’. Permasalahan  tidak  terhenti  disitu  saja,  dimana  HKI juga  menjadi  alat penghalang  inovasi,  menghilangkan  pencipta  karya,  mempertahankan  serta  memiliki  indikasi pencemaran  nama  baik,  yang  mana  keseluruhan  tergantung  pada  pemahaman  tentang  sistem hukum  HKI di  Indonesia  dan  secara  universal,  karena  kasus-kasus  HKI akan dipelajari sebagai bahan penerapan sistem hukum bisnis di berbagai Negara.  
Keluarga Samawah Benteng Penyalahgunaan Narkoba Abd Thalib; Dafrizal Samsudin; Nur Aisyah Thalib; Putriyani Putriyani
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v4i2.825

Abstract

Generasi muda saat ini diharapkan menjadi generasi penerus bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Namun faktanya banyak generasi muda yang terpengaruh oleh narkoba melalui lingkungan sekitar. Peran yang optimal dari keluarga, sekolah serta masyarakat diharapkan dapat berkontribusi secara positif sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu, Pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, selalu ada ketika dibutuhkan, mengetahui kebutuhan anak-anak, memberikan kebebasan dengan melakukan pengawasan secara aktif dan bijaksana dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi dan ini tidak luput dari pengetahuan mengenai narkoba, mempelajari pengenalan dini mengenai gejala atau tanda pengguna narkoba. Hasil pengabdian kepada masyarakat mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk sosialisasi, diskusi kelompok dengan menghadirkan narasumber dan pakar di bidang hukum keluarga serta pakar di bidang hukum pidana. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang paling sering dilakukan di keluarga, sekolah dan masyarakat adalah sosialisasi tentang narkoba. Hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya waktu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan generasi muda, diperlukan peran dan sinergi yang kuat semua pihak.
ANALISIS BISNIS SECARA SYARIAH PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Nur Aisyah Thalib; Thalib, Abd
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(1).15587

Abstract

Trading transactions are not just done conventionally, where buyers and sellers meet in person. Now transaction has turned into a cyber-spaced transaction, where trading transaction is done through social networks, computers, mobile phones, and so on. Such a transaction is called an online trading transaction. (e-commerce). This article aims to analyze the study of the philosophy of Islamic law about business in the Shariah on electronic transactions. This writing uses normative methods of research that are descriptive. The source of legal material uses primary legal material such as regulations of legislation-invitations and secondary legal materials such as books and all scientific publications on related legal research. Data collection techniques using the study of libraries from both print and electronic media (internet). Based on the results of research and data analysis, to date Indonesia has not had a legal instrument to accommodate the development of e-commerce. While the law is one of the main ornaments in business. In the absence of special regulations governing virtual agreements, automatically such agreements on the Internet will be governed by applicable non-electronic agreement laws.
Unveiling the Vital Role of Trade Secrets in Sustaining Culinary Businesses for MSMEs Thalib, Nur Aisyah; Dibah, Nabilah Farah; Riswandi, Budi Agus
Journal of Judicial Review Vol. 26 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v26i1.9179

Abstract

This article explores the critical role of trade secrets in enhancing the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the culinary sector. It emphasizes the confidential nature of corporate information, essential for shielding against unauthorized access by the public or even employees. Given the significant economic value of Indonesia's local products, legal safeguards are imperative to protect these assets from unfair competitive practices in the market. Utilizing a normative juridical method, this study conducts a comprehensive literature review to investigate the legal framework surrounding trade secrets and its implications for MSMEs. The findings underscore a prevalent lack of awareness among MSMEs regarding intellectual property laws, highlighting the necessity for concerted efforts from various stakeholders to ensure effective implementation of these legal protections.
Pencegahan Candaan Berbahaya Melalui Penguatan Budaya Literasi di SDN 042 Kualu Seruni, Puti Mayang; Arezah, Ersaliya; Chaidir, Ellydar; Thalib, Nur Aisyah; Azzahra, Rahima; Pasaribu, Helen Tesalonika
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 5 No 1 (2025): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2025)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70609/icom.v5i1.6549

Abstract

SDN 042 Kualu menghadapi permasalahan perilaku bercanda yang membahayakan kepada sesama teman. Penyebabnya adalah penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Banyaknya konten bercanda atau ‘prank’ yang anak konsumsi dari internet membuat siswa-siswa SDN 042 Kualu juga melakukan hal tersebut. Solusi yang ditawarkan disini adalah pertama, memberikan sosialisasi dan juga diskusi bersama guru mengenai cara menangani prilaku tersebut serta kemungkinan akibat hukumnya. Kedua, dengan membangun sudut bacaan di kelas sehingga budaya literasi dapat diterapkan di SDN 042 Kualu. Kegiatan ini bertujuan agar para siswa-siswi dapat mengalihkan energi mereka kepada kegiatan membaca buku, memperoleh wawasan yang luas, serta membangun budi luhur melalui budaya literasi. Metode  kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan dan pembuatan materi, tahap sosialisasi dan tahap penataan sudut bacaan. Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan bagi guru, terbangunnya budaya literasi di SDN042 Kualu, serta siswa-siswi tidak lagi bercanda melewati batas. Kegiatan ini telah berhasil dilakukan dan tampak adanya perubahan kebiasaan siswa-siswi mengisi waktu luang dengan membaca buku.
Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hak Merek Produk Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Thalib, Abd; Toguan, Zulfikri; Putra, Bambang Andi; Thalib, Nur Aisyah
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i2.997

Abstract

AbstractA trademark gives somebody or a company the right to use certain distinctive marks. This allows the business to increase its commercial value, goodwill, and reputation in the eyes of its customers. However, there are several instances where the trademark Registrar will refuse to grant a trademark. A trademark registration application can generally be objected to for registration on absolute or relative grounds for denial, such as conflict with earlier trademarks and well-known marks, or because it is forbidden for registration. This article attempts to examine the legal force of registered trademarks, and analyze the barriers to acceptance of trademark applications. The research method employed here is doctrinal or broadly speaking called as a library research with some legal cases, legal material collection techniques using literature studies and legal material analysis using content analysis. The results of the study show that mark is deceptively similar to an existing trademark, the Registrar may refuse to grant registration. This is however, approved that is a subjective assessment. Keywords: Legal Strength, Protection, TrademarksAbstrakMerek dagang memberi seseorang atau perusahaan hak untuk menggunakan merek khusus tertentu. Hal ini memungkinkan bisnis untuk bisa meningkatkan nilai komersial, nama baik, dan reputasinya di mata pelanggannya. Namun, ada beberapa contoh di mana Pencatat merek dagang akan menolak untuk memberikan merek dagang. Permohonan pendaftaran merek pada umumnya dapat ditolak pendaftarannya atas dasar penolakan mutlak atau relatif, seperti bertentangan dengan merek sebelumnya dan merek terkenal, atau karena dilarang pendaftarannya. Artikel ini mencoba menguji kekuatan hukum terhadap merek dagang terdaftar, dan menganalisis halangan penerimaan permohonan merek. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah doktrinal atau secara garis besar disebut penelitian kepustakaan dengan beberapa kasus hukum, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek menipu mirip dengan merek yang ada sebelumnya, Petugas Pendaftar dapat menolak untuk memberikan pendaftaran. Bagaimanapun, ini adalah suatu bukti dari penilaian subjektif. Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Perlindungan, Merek Dagang.
Edukasi Pengamalan Sila pada SDN 042 Kualu melalui Sudut Bacaan Nur Aisyah Thalib; Muhammad Hafizh Rahyunir; Zulkarnaini Umar; Abd Thalib; Chelvy Febrita Herman; Novia Ramadhani
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i1.1178

Abstract

Penanaman nilai Pancasila sangat penting untuk menumbuhkan karakter siswa sekolah dasar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah rendahnya minat siswa dalam membaca. Ini disebabkan oleh kurangnya akses ke bahan bacaan yang menarik dan kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menemukan cara untuk mengatasi kesulitan membaca dan meningkatkan pembelajaran pancasila di SDN 042 Kualu dengan menggunakan media sudut bacaan. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa sudut baca mendapat respons positif dari siswa. Siswa lebih tertarik untuk membaca, terutama buku bergambar dan cerita pendek. Sudut baca dapat digunakan dalam gerakan literasi sekolah, sebagai materi diskusi atau pencarian, dan untuk mengisi waktu kosong. Sudut baca juga menjadi tempat anak-anak bersosialisasi, di mana mereka berbagi cerita dan berinteraksi satu sama lain. Jadi, program ini berhasil menumbuhkan karakter siswa sekolah dasar dalam kehidupan sehari-hari dan membangun kebiasaan membaca sejak dini. Dengan demikian, diharapkan bahwa pojok baca akan menghasilkan generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan.
Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparat Penegak Hukum Abd Thalib; Dafrizal Samsudin; Rosyidi Hamzah; Nur Aisyah Thalib; Yusril Sabri
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i1.1195

Abstract

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini semakin rumit karena sistem HKI semakin berkembang, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang HKI. Pada akhirnya, masalah HKI memengaruhi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum di dalam dan di luar negeri. Terlepas dari fakta bahwa Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), implementasi dan penegakan hukumnya sangat menantang. Salah satu masalah utamanya adalah masyarakat tidak memahami dan menyadari pentingnya HAKI dan konsekuensi negatif melanggarnya. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, tidak menyadari bahwa melanggar HAKI dapat merugikan pemegang hak dan pencipta dan menghambat inovasi. Selain itu, penegakan hukum seringkali tidak efisien dan terkendala oleh biaya yang tinggi dan proses hukum yang lamban. Aparat penegak hukum terdiri dari hakim, jaksa, dan kepolisian yang ditugaskan oleh negara untuk menjalankan undang-undang, serta pengacara yang menjalankan undang-undang berdasarkan kepentingan klien mereka. Sudah jelas bagi masyarakat bahwa mereka mengharapkan penegakan hukum yang adil yang didasarkan pada prinsip-prinsip undang-undang dari semua aspek yang ada.
Co-Authors Abd Thalib, Abd Arezah, Ersaliya Azzahra, Rahima Bambang Andi Putra Budi Agus Riswandi Budi Santoso Chelvy Febrita Herman Dafrizal Samsudin Della Cessa Dibah, Nabilah Farah Ellydar Chaidir, Ellydar Ida Ayu Putu Sri Widnyani Muhammad Hafizh Rahyunir Novia Ramadhani Paramita Prananingtyas Pasaribu, Helen Tesalonika Puti Mayang Seruni Putra, Bambang Andi Putriyani Putriyani Radian Suparba Rinitami Njatrijani Rosyidi Hamzah Toguan, Zulfikri Yusril Sabri Zulfikri Toguan