cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Merdiansa Paputungan
Contact Email
merdiansa.paputungan@umj.ac.id
Phone
+6281381364816
Journal Mail Official
aqlawreview@umj.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Jakarta 15419
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Al-Qisth Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Jakarta
ISSN : -     EISSN : 25802372     DOI : https://doi.org/10.24853/al-qisth
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal ini hadir untuk mendorong penyebarluasan pemikiran dan gagasan hasil penelitian dibidang hukum secara luas kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup peneltian yang dipublikasikan adalah meliputi bidang ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW" : 7 Documents clear
KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DALAM PRESPEKTIF GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI) Yani, Ahmad; Nur Azmi, Ashfya Dhilla; Hakim, Muhammad Luthfie; Arifudin, Arifudin
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.215-237

Abstract

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), merupakan bagian dari upayah reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin transfaran, efisien, dan berkeadilan. Sebagai perangkan daerah, DPMPTSP berhadapan langsung dengan masyarakat yang ingin mendapakatkan pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan, seperti halnya DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi sampai dengan kurun waktu Juni Tahun 2022. Dalam hal ini, apakah DPMPTS Kabupaten Sukabumi dalam meberikan pelayanan  telah sejalan dengan prinsip good governance, dan jika belum, perbaikan apa yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penyimpulkan bahwa dalam implementasinya, DPMPTS Kabupaten Sukabumi masih belum sepenuhnya memenuhi good governance khususnya asas kepastian hukum, karena pelayanan belum sepenuhnya terpadu dan satu pintu. Kendala lainnya adalah, sosialisasi yang dilakukan perlu dimaksimalkan agar masyarakat secara luas dapat lebih memahami lagi berbagai layanan yang diberikan oleh DPMPTS Kabupaten Sukabumi. The existence of the Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) is part of the bureaucratic reform efforts to realize more transparent, efficient and equitable public services. As a regional instrument, DPMPTSP is directly dealing with the public who want to get services both licensing and non-licensing, such as the DPMPTSP of Sukabumi Regency. This research was conducted to find out the implementation of DPMPTSP of Sukabumi Regency until June 2022. In this case, whether the DPMPTSP of Sukabumi Regency in providing services is in line with the principles of good governance, and if not, what improvements are needed. The research method used was empirical legal research method. The results of the study concluded that in its implementation, DPMPTS of Sukabumi District still did not fully fulfill good governance, especially the principle of legal certainty, because the service was not fully integrated and one door. Another obstacle is that socialization needs to be maximized so that the wider community can better understand the various services provided by DPMPTSP Sukabumi District. 
PENAFIAN ROYEMEN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ATAS PENYEDIA JASA PEKERJA Taufiq, Muhammad Shofwan; Pribadi, Adhimaz Kondang; Hartati, Sawitri Yuli
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.238-260

Abstract

Pembatalan penolakan putusan arbitrase suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan kesalahan arbiter maupun para pihak dalam menyelesaian sengketa secara non litigasi, dengan adanya aturan pembatalan dalam Undang-Undang maka putusan tidak bersifat mutlak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa penelitian sebelumnya, buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, juga menganalisis kasus yang terjadi serta melakukan wawancara. Sehingga Putusan arbitrase bersifat final and binding artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase maka dibuatlah suatu klausul dalam Undang-Undang yang mengatur pembatalan putusan arbitrase. Kata Kunci : Pembatalan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Arbitrase Cancellation of Arbitration Decision Rejection A control mechanism against the possibility of arbitrator and the parties in resolving non-litigation disputes, with the rules of cancellation in the law, the verdict is not absolute. This research is a juridical-normative research, namely legal research conducted by examining library materials that use the object of writing in the form of previous research, books, journals, and regulations that have a correlation on the discussion of the problem, also analyze the cases that occur and do interviews. So that the arbitration decision is final and binding meaning that the decision cannot be made legal efforts. In anticipation of the possibility of errors in the arbitration decision, a clause was made in the law governing the cancellation of the arbitration decision. Keywords : Cancellation, Indonesian National Arbitrage Agency, Arbitration. 
IMPLIKASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 6 TAHUN 2013 TERHADAP KEDISIPLINAN WARGA BINAAN (STUDI PRAKTIK HUTANG-PIUTANG ANTAR WARGA BINAAN PADA LAPAS KELAS IIB KUALASIMPANG) Arif, Muhammad; Ritonga, Raja
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.261-274

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kualasimpang menerapkan Tata Tertib yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal ini dilakukan agar berjalan dengan baik berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2013. Salah satu pemicu terjadinya keributan dan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas adalah Permasalahan Hutang-Piutang antara sesama WBP. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait sebab akibat dari praktik hutang-piutang yang dilakukan oleh sesama WBP di Lapas kelas IIB Kualasimpang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya data temuan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang-piutang terjadi karena sejumlah faktor: (1) kebutuhan untuk membiayai keluarga di  rumah, (2) niat menipu sesama WBP dan (3) Kebiasaan hidup boros. Adapun akibat dari praktik hutang-pitutang adalah (1) Perkelahian, (2) Umpatan yang bersifat Provokasi, (3) Penghinaan secara verbal, (4) Keributan di dalam Kamar sel dan (5) pembulian. Oleh karena itu, pihak Lapas menegakkan disiplin berdasarkan peraturan Menkumham nomor 6 Tahun 2023 serta menggandeng pihak perbankan untuk membuat kartu voucher bagi WBP untuk mencegah peredaran uang tunai.Kata Kunci: Hutang-Piutang, Lapas, WBP, Kualasimpang, Kemenkumahm.AbstractThe Class IIB Kualasimpang Correctional Institution implements Rules and Regulations which aim to optimize the process of implementing WBP coaching. This is done so that it runs well based on the guidelines of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 6 of 2013. One of the triggers for commotion and disruption of security and order in Correctional Institution is the problem of debts and receivables between fellow correctional inmates (WBP). This research aims to describe the causes and effects of debt and receivable practices carried out by fellow WBP in the Kualasimpang class IIB Correctional Institution. The method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data was collected through observation, interviews and literature study. Next, the finding data was analyzed descriptively. The research results show that the practice of debts and receivables occurs due to a number of factors: (1) The need to support the family at home, (2) The intention to deceive fellow WBP and (3) Extravagant living habits. The consequences of the practice of accounts receivable are (1) Fights, (2) Provocative swearing, (3) Verbal insults, (4) Commotion in the cell room and (5) Bullying. Therefore, the prison authorities enforce discipline based on Minister of Law and Human Rights regulation number 6 of 2023 and collaborate with banks to make voucher cards for inmates to prevent the circulation of cash.Keywords: Debts-Receivables, Correctional Institution, WBP, Kualasimpang, Kemenkumham
PROBLEMATIK PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TERHADAP PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA Hasna, Taria; Mahmud, Suci Ramadhani; ., Taupiq; Syahputra, Muhammad Amin; Simbolon, Devri Santiyas; Dirkareshza, Rianda
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.185-198

Abstract

Perjanjian TRIPS menjadi kesepakatan bagi anggota WTO untuk mengkonversi undang-undang nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual. UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri menjadi salah satu keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Problematik pemeriksaan substantif perlu ditinjau kembali agar tidak terjadi kesamaan dalam pendaftaran Desain Industri. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Diharapkan artikel ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk merevisi beberapa peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. The TRIPS Agreement is an agreement for WTO members to convert national laws in the field of Intellectual Property Rights. Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design is one of the Indonesian government's seriousness in protecting Intellectual Property Rights. The problems of substantive inspection need to be reviewed so that there are no similarities in the registration of industrial designs. The research method in this article is normative juridical, namely research that is focused on examining document studies, namely using secondary data such as laws and regulations, court decisions, and legal theory. It is hoped that this article can be taken into consideration by the government to revise several regulations in the field of Intellectual Property Rights. 
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG BERDAMPAK DILAMPAUINYA BAKU MUTU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ., Setiyono; Purwaningsih, Rini; Cholidin, Achmad
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.275-294

Abstract

Pertanggungjawaban sebuah badan hukum atau korporasi yang bergerak dalam lingkungan, maka secara sederhana harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan, dapat untuk memantau, mencegah, dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan kegiatan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Metode Penelitian library research atau studi Pustaka dengan mengumpulkan bahan bahan hukum berupa buku-buku, makalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya, untuk membantu menganalisis dan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Sehingga pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mempunyai dampak melampaui baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup, kebakaran hutan. The responsibility of a legal entity or corporation operating in the environment, in simple terms, must be traced in terms of AMDAL documents, permits (licenses) and the division of work duties in the positions held by the legal entity (corporation) concerned. Tracing these documents will produce data, information and facts about the negative impacts caused by the business activities in question and the extent of monitoring and control that has been carried out regarding these impacts. From these documents it can also be seen how the rights and obligations of company managers are to monitor, prevent and control the negative impacts of company activities. So from this investigation, it will also be clear whether the pollution and/or destruction of environmental activities occurred due to intention or negligence. Research Method library research or library study by collecting legal materials in the form of books, papers, articles, journals, and so on, to help analyze and find answers to existing problems. So that corporate responsibility in environmental crimes against forest and land fires has an impact that exceeds the quality standards for environmental damage. Keywords : Corporation, Accountability for environmental crimes, Forest fires.
OPTIMALISASI FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAGI PENYANDANG DIFABEL BERBASIS ICT SYSTEM Mardhotillah, Ananda
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.199-214

Abstract

Eksistensi kelompok difabel (different ability) di Indonesia sering dipandang sebagai sebuah permasalahan karena melekatnya anggapan bahwa mereka adalah beban dan tidak berdaya. Berangkat dari negative awareness tersebutlah memberikan efek domino pada rendahnya pelayanan publik yang didapat oleh kelompok difabel, khususnya dalam hal ini pencatatan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini mengacu pada pemecahan masalah (problem solution) menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) mengacu pada solusi permasalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun atas data-data kepustakaan yang mencakup data arsip, data yang dipublikasikan, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan. Ironisnya, segala bentuk perlindungan dan jaminan hukum yang telah tercantum baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya menjadi sia-sia karena faktanya tidak sejalan dengan yang tertulis. Terlebih dalam bidang adminduk, masih banyak kelompok difabel yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) padahal kepemilikan KTP sangatlah penting dalam mengakses pelayanan-pelayanan publik lainnya. Formulasi pembuatan KTP secara digital dapat dilakukan dengan menggunakan ICT System. Penggunaan ICT System dalam hal ini berupa aplikasi I-KTP dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pengelola Adminduk di Indonesia.
EVALUASI TERHADAP KEBOCORAN DATA DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI KASUS RANSOMWARE PADA BANK SYARIAH INDONESIA) Nabila, Fikriatul; Razief, Imran Bukhari; Amiludin, Amiludin
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.295-310

Abstract

Sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki akses ke layanan keuangan karena bank adalah lembaga keuangan utama. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kemampuan bank untuk menjaga data privasi nasabah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku sangat penting bagi kemampuan mereka untuk tetap bertahan dalam bisnis. Terlebih lagi, UU No. 21 tahun 2008 menetapkan prinsip-prinsip Syariah sebagai landasan bagi layanan dan pengelolaan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang masalah yang terkait dengan kebocoran data internet dan hukuman yang dikenakan kepada pemilik data yang melanggar undang-undang perlindungan data pribadi. Penelitian juga berfokus pada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah jika data pribadi mereka tidak dilindungi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang langkah-langkah praktik keamanan data di industri perbankan Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Kebocoran Data, Ransomware.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW Vol 7, No 1 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW Vol 6, No 1 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2018): Al-Qisth Law Review Vol 1, No 2 (2017): Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW