cover
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
ANALISIS PERJANJIAN PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN YANG MENGGUNAKAN FASILITAS WEBSITE INDODAX Teguh Wisnu Wardhana; Yudho Taruno Muryanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43019

Abstract

AbstractThis article writing aims to study the bitcoin buying and selling transactions that are facilitated  by the Indodax website according to the rule of law in Indonesia and protection for those who conduct bitcoin buying and selling transactions in Indonesia.This legal research is normative  legal research that acts prescriptively and applied. Request submitted to the user. The technique  of obtaining legal material used uses basic materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Legal materials analysis techniques draw conclusions from a debate that draws general attention to the concrete problems needed.Bitcoin buying and selling transactions facilitated by the first Indodax website are in accordance with the principles of agreement and the legal requirements contained in the Civil Code, the first in accordance with Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulations Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Systems and Electronic Transactions, and the third in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. With the issuance of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation No. 5 of 2019 concerning the Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market of Crypto Assets (Crypto Assets) on the Futures Exchange, the bitcoin buying and selling transaction has been approved and supported by law in Indonesia. Regulations on how to buy bitcoin, the requirements for establishing the physical market for crypto assets or exchanges, and the procedure for disputing approval. Legal protection of bitcoin buying and selling transactions is divided into several aspects of privacy, the intensity of legal subjects, object transactions, and the responsibility of the parties.Keywords : bitcoin;  buy and sell;  indodaxAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax menurut kaidah hukum di indonesia dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli bitcoin di indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan yakni dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalah konkret yang dihadapi.Transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax yang pertama telah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan syarat sah perjanjian yang terkandung dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang kedua telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan yang ketiga adalah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, maka transaksi jual beli bitcoin sudah resmi diakui dan mempunyai dasar hukum di indonesia. Peraturan ini memuat berbagai hal tentang tata cara jual beli bitcoin, persyaratan pendirian pasar fisik aset kripto atau exchange, dan prosedur penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum transaksi jual beli bitcoin dibagi dalam beberapa aspek meliputi privasi, otentisitas subjek hukum, objek transaksi, dan tanggung jawab para pihak.Kata kunci: bitcoin;  jual beli;  indodax
PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MEMAHAMI KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Rizal Irvan Amin
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49764

Abstract

AbstractThe issue of regulation has indeed become a lively discourse in recent years. Laws and  regulations, which in essence is a set of regulatory systems to provide an orderly legal order and society, often creates conflicts, both internal conflicts between regulations and external conflicts involving government agencies and the community. The study of legal science in the perspective of sociological jurisprudence is a scientific instrument that makes sense to analyze the phenomenon of legal problems that occur in indonesia, this is because the beginning and the end of a regulation is society. The results show that regulatory conflicts occur because in practice the formation of laws and regulations often ignores procedural due process of law and substantive due process of law, one of the main points is that the widest possible public participation is required in the regulatory formation process. As a result, several regulations that have been produced often cause conflicts due to a mismatch between the substance of the regulations and the conditions and needs of the community. AbstrakIsu permasalahan regulasi menjadi diskursus yang sering mencuat beberapa tahun terakhir.  Peraturan perundang-undangan yang esensinya merupakan sekumpulan sistem aturan untuk menghadirkan tatanan hukum dan masyarakat yang tertib, justru realitanya sering kali memunculkan konflik, baik konflik internal antar peraturan maupun konflik eksternal yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Kajian ilmu hukum dalam perspektif sosiologi hukum menjadi instrumen keilmuan yang masuk akal untuk membedah fenomena permasalahan peraturan perundang-undangan yang terjadi, hal ini dikarenakan hulu dan hilir suatu regulasi adalah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik regulasi terjadi dikarenakan di dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih sering kali mengabaikan procedural due process of law dan substantive due process of law yang salah satu poin utamanya adalah dibutuhkan partisipasi publik yang seluas-luasnya di dalam proses pembentukan peraturan. Alhasil beberapa regulasi yang dihasilkan kerap menimbulkan konflik dikarenkan ketidaksesuaian antara substansi peraturan dengan keadaan dan kebutuhan di masyarakat.
PENERAPAN GOOD PENSION FUND GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA DANA PENSIUN PADA DANA PENSIUN BANK BCA Risang Semunaring Jabbar; Moch Najib Imanullah; Yudho Taruno Muryanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17590

Abstract

AbstractThis article is structured to find out how the provisions of Law Number 11 Year 1992 regarding Pension Fund and Government Regulation Number 76 of 1992 concerning employer pension fund can encourage the realization of Good Pension Fund Governance and how the management of legal entities pension funds in the implementation of the principle of Good Pension Fund Governance. The research in this article using Empirical research method, this study uses primary data through research in the Pension Fund of Bank Central Asia or (BCA). Then the secondary and premier data obtained from library research and field were analyzed by using qualitative method.The results of this study indicate that basically Although there is generally no obstacles in applying the stages of Good Pension Fund Governance for pension funds Bank BCA. So it is expected that the implementation of Good Pension Fund Governance for the Pension Fund of Bank BCA should continue to be socialized. Implementation of Good Pension Fund Governance is required for the Pension Fund to be managed safely, efficiently, professionally and not harm the interests of stakeholders. The implementation of the Good Pension Fund Governance stages should be realized not only in the form of slogans and solicitation together but clearly translated into significant plansKeywords :Pension Fund , Good Pension Fund Governance, Bank BCA AbstrakArtikel ini disusun untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja dapat mendorong terwujudnya Good Pension Fund Governancedan bagaimana pengelolaan badan hukum dana pensiun dalam penerapan prinsip Good Pension Fund Governance. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelian Empiris, Penelitian ini menggunakan data primer melalui penelitian di Dana Pensiun Bank Central Asia atau (BCA). Kemudian data sekunder dan premier  yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Meskipun secara umum tidak ada hambatan didalam menerapkan tahapan-tahapan Good Pension Fund Governance bagi dana pensiun Bank BCA. sehingga diharapkan Implementasi Good Pension Fund Governance bagi Dana Pensiun Bank BCA harus terus disosialisasikan. Implementasi Good Pension Fund Governance diperlukan agar Dana Pensiun dikelola secara amanah, efisien, professional dan tidak merugikan kepentingan stakeholders. Implementasi tahapan Good Pension Fund Governance harus diwujudkan tidak saja dalam bentuk slogan dan ajakan bersama, namun dijabarkan secara nyata dalam berbagai bentuk rencana yang signifikanKata Kunci:Dana Pensiun, Good Pension Fund Governance, Bank BCA
DISFUNGSI PENGATURAN SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP ZERO WASTE DI KOTA SURAKARTA (Studi atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah) Nathania Olga Br Nababan; Lego Karjoko; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17752

Abstract

AbstractThis article aimed at to see if the regional regulation of a Surakarta city number 3 year 2010 about waste management was adequate in realizing the concept of zero waste in Surakarta city. The thesis is a kind of an normative perspective analysis which describes the data found and presented by the writer during this study of the issue using the statue approach and conceptual statue. It uses the technique of writing by collecting law-based-data based on bibliographical studies and some interviews.The result of the research showed that there has been dysfunction of rwgulation of regional regulation of a Surakarta city number 3 year 2010 about waste managementbecause there has been no mayor rules about waste management. A ideal model of waste management in realizing the concept of zero waste now is sanitary landfill. Landfilling is the last option which is a choice that are no better off or even worse than incineration of. The central government pointed Surakarta city as on of a pilot project in waste management be a source of electrical energyKeywords :Regulation; waste; zero waste conceptAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah sudah memadai dalam mewujudkan konsep Zero waste di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perspektif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dengan studi kepustakaan dan wawancara untuk mengumpulakn bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menujukkan bahwa telah terjadi disfungsi pengaturan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah karena belum ada Peraturan Walikota tentang pengelolaan sampah sebagai petunjuk pelaksana . pengelolaan sampah dalam mewujudkan konsep zero waste di Kota Surakarta saat ini adalah SanitaryLandfill. Landfilling adalah pilihan terakhir yang merupakan pilihan yang tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk dibandingkan insinerasi. Pemerintah pusat menunjuk Kota Surakarta sebagai salah satu pilot project dalam pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik.Kata kunci :Pengaturan; sampah; konsepzero waste
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN dAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY/AQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (HIV/AIdS) dI KOTA SURAKARTA Siti Wahyuningsih; Widodo.T Novianto; Hari Purwadi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18298

Abstract

AbstractThis Articel to analyze the implementation of policy on the prevention and combat of Human Immunodefisiency Virus and Aquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) in Surakarta City. This type of research in writing this is a non-doctrinal/empirical, with basing on the concept of the law of the 5th. The form used is the research diagnostic analysis. The data type of the data source, and the primair include primary and secondary legal materials. Data analysis using qualitative analysis. Based on the results of research and discussion with respect to issues that are examined, it can be summed up as follows : (1) Factors that become the cause of inadequate response to the HIV and AIDS amongst others caused the problem of HIV and AIDS has not been considered a priority issue by the health sector as well as the development of related sectors; (2) the political support that has not been adequately against the program; (3) yet uncoordinated Commission Response AIDS (KPA) and the SKPD of Surakarta City either the direction of development, planning and implementation of policies and programs regarding the Decree despite various efforts for tackling even the financing has been issued; and (4) the still inadequate dissemination of information and access to health services and the availability of VCT services, ARV existence for sufferers and those at high risk with HIV/AIDS. The steps that must be performed in order to cope with HIV/AIDS in Surakarta, among others : (1) Aspects of the substance of the law with further strengthen runway operations mainly technical instructions and guidelines that govern the start of planning, implementation, evaluation, monitoring, sanctions; (2) Aspects of structure/function and by improving the institutional tasks of KPA either in quality, as well as institutional manegement KPA. (3) Aspects of culture either by increasing the involvement of the population of Key Non Governmental Organizations (NGOs) care about HIV/AIDS and high risk groups in planning the program and run the program as well as an evaluation of the program as a Field Officer (FO), Counselor, Case Manager. The establishment of culture/culture done by influencing the attitudes and behavior of continuously/routine so that you can understand, addressing the process of countermeasure and empathy, so as to minimize the discrimination against People Living with HIV/AIDS (ODHA). Keywords: Implementation – Policy – HIV/AIDS – Surakarta
PEMAJUAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN Bambang irawan; Isharyanto ,; Hartriwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18360

Abstract

AbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  pemajuan  hak  atas  kesehatan  reproduksi  bagi perempuan narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Sragen.Narapidana adalah  seorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang sedang menjalani proses pidananya, walaupun telah melakukan suatu pelanggaran hukum narapidana juga mempunyai suatu hak asasi yang harus di lindungi oleh pemerintah. Akan tetapi pelaksanaan hak  terhadap Narapidanaperempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Sragenbelum terlaksana  dengan  baik dan optimal. Kesehatan reproduksi adalah bagian dari satu kebutuhan terhadap kesehatan yang merupakan hak dasar setiap individu baik laki-laki maupun perempuan.Perempuan di lembaga pemasyarakatan mempunyai resiko lebih besar di banding laki-laki untuk terkena penyakit organ reproduksi.Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan yuridis  empiris,Penelitian ini  bersifat  deskriptif analisis yaitu penelitian yang  mendeskripsikan  suatu data kemudian menganalisa data yang di kumpulkan berdasarkan penemuan yang ada di lapangan. Hasil Penelitian ini adalah bahwa perempuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen belum terpenuhi akan hak kesehatan reproduksi nya,terdapat faktor penghambat terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen, antara lain: Anggaran belum memadai, SDM:kekurangan tenaga kesehatan missal nya dokter khusus kandungan ataupun bidan, belum ada ahli gizi dalam menentukan angka standar gizi, belum ada nya juru masak yang ahli di bidang memasak makanan, Sarana: fasilitas gedung yang belum layak untuk perempuan, ibu hamil dan menyusui.Pemajuan hak atas kesehatan reproduksi perempuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragenbelum terpenuhi dan masi mengalami berbagai kendala.Kata Kunci : Kesehatan reproduksi, perempuan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.
OPTIMALISASI PROSES PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Poso) I Ketut Suarbawa; Hari Purwadi; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29196

Abstract

AbstractThis article is intended to analyze the factors that are in the process of recovery. The question in this study is what factors contributed to the criminal proceedings at the Poso District Court. This research is Soicio Legal research. This research uses case and concept approach, while data data technique by inventory of case study method and literature study or secondary data only. The results of appropriate research to punish the perpetrators of corruption with imprisonment, which is no less important is the punishment of the perpetrators to restore the state finances due to state losses incurred in the criminal act of corruption. In some cases, state financial refunds can not be effec- tively effected, this is due to several factors, including factors of law, lawenforcement factors, facilities and community factors.Keywords: Optimization; Substitute Money; Corruption.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis tentangfaktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsidi Pengadilan Negeri Poso. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsidi Pengadilan Negeri Poso. Penelitian ini merupakan penelitian Soicio Legal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus  dan konsep, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi cara meneliti studi kasus dan studi pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dilakukannya pemberantasan tindak tidana korupsi seharusnyatidak semata-mata bertujuan untukmenghukum pelaku korupsi dengan pidana penjara, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah penghukuman kepada pelaku untuk pengembalian keuangan negara akibat kerugian negara yang ditimbulkan dalam tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, pengembalian keuangan negara tidak dapat dilakukan secara efektiv, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaramya faktor undang-undangnya, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan faktor masyarakat. Kata kunci: Optimalisasi; Uang Pengganti; Korupsi.
HAMBATAN KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PIUTANG KOPERASI YANG DIPUTUS PAILIT Nindita Widi Afreeportamara; , Pujiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43014

Abstract

AbstractThis article discusses the challenges posed by curators in handling bankrupt assets and their  solutions. This study uses normative or doctrinal legal research methods that act prescriptively or applied. This study uses sources of primary and secondary legal materials. The analysis technique  used is the syllogism method that uses deductive thinking patterns. Based on the results of this  study it can be concluded. Curators when settling receivables of cooperatives that are decided bankrupt experience obstacles, namely in terms of regulations in the form of a lack of legal protection for curators and collisions between Law Number 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponement of debt repayment obligations  Article 9 and Article 16. The Cooperative Management still recognizes cooperative assets and the existence of irresponsible Managers. In the case of the amount of money spent for the Cooperative in a state of loss and unable to pay its debts. Curators have difficulty determining Creditors and there are Fictitious Creditors, the last to approve the funds because they ask the Cooperative that is terminated requires not small amounts of fundsKeywords: obstacle; bankruptcy; cooperative; curatorsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kurator dalam  mengurus harta pailit beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan. Kurator saat menyelesaikan piutang koperasi yang diputus pailit mengalami hambatan-hambatan yaitu dalam hal regulasi berupa kurangnya perlindungan hukum terhadap kurator dan benturan antara Pasal 9 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengurus Koperasi masih menguasai harta koperasi dan adanya Pengurus yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal Jumlah harta yaitu apabila Koperasi dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya. Kurator kesulitan menentukan Kreditor dan terdapat Kreditur Fiktif ,yang terakhir Ketersediaan dana karena penyelesaian suatu Koperasi yang diputus membutuhkan dana yang tidak sedikit.Kata kunci: hambatan; kepailitan; koperasi; kurator
INFORMED CONSENT DAN REKAM MEDIS DALAM TELEMEDICINE DI INDONESIA Aidha Puteri Mustikasari
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49759

Abstract

AbstractHealth services continue to develop following the updates in information technology, one of  which is the use of telemedicine as a means of communicating between doctors and patients who experience long-distance consultation or treatment interactions. Not only to make it easier, but there are several new problems related to the delivery of informed consent, where any information related to disease diagnosis and treatment must be accepted, understood and approved by the patient. The recording of medical records has also experienced some turmoil because the data security system in Indonesia is not ready to allow the leakage of confidential information related to patients. Telemedicine is also not easy to do because there is no physical examination that can help doctors diagnose a disease, and it does not rule out that patients are not honest in providing information related to their condition. So this study focuses on how to deliver informed consent in the telemedicine process and the efforts that can be made to maintain the confidentiality of medical records. The government, the Indonesian Medical Association and the Medical Ethics Council are expected to support efforts to make telemedicine services in Indonesia safer and more orderly. AbstrakLayanan kesehatan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi, salah  satunya adalah penggunaan telemedicine sebagai sara berhubungan antara dokter dengan pasien yang memberi kan pengalama konsultasi atau interaksi pengobatan jarak jauh. Tidak semata-mata mempermudah namun ada beberapa hal yang menjadi masalah baru yaitu terkait dengan penyampaian informed consent yang mana setiap informasi terkain dengan diagnose penyakit dan penangana harus dapat diterima, dimengerti dan disetujui oleh pasien. Pencatatan rekam medis juga mengalami guncngan karena belum siapnya sistem pengamanan data yang ada di Indonesia memungkinkan adanya kebocoran terhadap informasi rahasia terkait dengan pasien. Telemedicine juga tidak mudah untuk dilakukan pasalnya tidak adanyanya pemeriksaan fisik yang dapat membantu dokter dalam mendiagnosa suatu penyakit, serta tidak menutup kemungkinan bahwa pasien tidak jujur dalam memberikan informasi terkait dengan keadannya. Maka penelitian ini berfokus pada bagaimana cara penyampaian informed consent dalam proses telemedicine dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan rekam medik. Pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran diharapkan dapat mendukung upaya-upaya agar layanan telemedicine di Indonesia menjadi lebih aman dan tertata. 
LEGISLASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA Nur Afifah Aminuddin
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52609

Abstract

Financial technology is the implementation of the use of technology to improve banking and financial services. The emergence of Fintech-based companies, especially those offering lending and borrowing services or Peer To Peer Lending (P2PL) is currently getting the attention of the public and regulators. P2PL-based fintech services are one of the solutions for limited access to financial services in the country and realizing financial inclusion through synergies with financial institutions and technology companies. With the development of fintech peer to peer lending, illegal fintech problems arise which are detrimental to society, so it is necessary to study the legal protection of the regulations that govern it, and how to resolve disputes against it This research is normative by examining legal issues regarding legal protection for consumers and fintech peer to peer lending services and dispute resolution in the fintech business. The research method used includes a statue approach and a conceptual approach.Keywords : Legal Protection, Financial Technology Peer to Peer Lending. Financial technology merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis Fintech terutama yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau Peer To Peer Lending (P2PL) saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator. Layanan fintech berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan iklusi keuangan melalui sinerginya dengan istitusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi. Semakin berkembangnya fintech peer to peer lending timbul permasalahan fintech illegal yang banyak merugikan masyarakat, maka itu perlu dilakukan kajian perlindungan hukum terhadap regulasi yang mengaturnya, serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadapnya. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengkaji isu hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan layanan fintech peer to peer lending dan penyelesaian sengketa pada bisnis fintech. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kata Kunci : Perlindungan hukum, financial technology peer to peer lending.

Page 7 of 18 | Total Record : 177