cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 71 Documents
 4   5   6   7   8 
Peranan Peraturan Daerah Kota Serang dalam Upaya Relokasi Pedagang di Taman Sari Kota Serang Ramadhani, Syifa; Husodo, Jadmiko Anom
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i1.87262

Abstract

Peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari desentralisasi atau disebut otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan mandiri yang benar dan bertanggung jawab yang menjamin pertumbuhan dan pembangunan daerah. Fenomena mengenai pedagang yang dipindahkan lokasi berjualannya merupakan hal yang lumrah terjadi, salah satunya adalah Taman Sari di Kota Serang. Kehadiran pedagang kaki lima sering menimbulkan permasalahan yang sering terjadi seperti mengganggu ketertiban dan kebersihan, mengganggu kenyamanan, bahkan merusak keindahan taman kota. Maka pemerintah disini perlu melaksanakan kebijakan relokasi kepada pedagang yang berjualan di kawasan Taman Sari. Satpol PP sangat penting bagi perangkat daerah yang menjalankan peraturan daerah dan menjaga ketertiban publik serta keharmonisan masyarakat. Teori desentralisasi sebagai teori madya, yang didukung oleh teori Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga komponen sistem hukum: struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan kajian aspek hukum dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu: pertama, Bagaimanakah peran atau fungsi peraturan daerah sebagai pelaksanaan Otonomi daerah? Kedua, apakah upaya relokasi pedagang sudah sesuai dengan peraturan daerah Kota Serang yang berlaku?
Implementing Pre-trial Conference to Indonesia’s Criminal Justice System: Optimize the State Asset Recovery in Corruption Cases Meika Arista; Hari Purwadi
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i2.111726

Abstract

The corruption cases in Indonesia have been escalating over five years with a huge gap between state asset losses and state asset recovery. Moreover, it also getting worst with the lack of regulation in asset seizure and the low compensation verdicts for corruptors. These phenomena indicate a failure in the Indonesia’s criminal justice system. This study aims to introduce the concept of Pre-Trial Conference in Indonesia’s criminal justice system which can optimize the role of state victims and recover the state asset losses through the Plea Bargain concept. Several countries have implemented this concept in their criminal justice systems, including Singapore and Australia. The method used is a normative researchs with comparative legal analysis. The results of the study show that Pre-Trial Conference can be used as a formal and official judicial forum to provide corruptors with the opportunity to demonstrate their remorse by returning at least 60 percent of the total losses incurred. This concept aims to solve the legal issues by focusing on economic analysis and re-orientation on criminal sanction. The conclusion of this study is that Pre-Trial Conference is a solution to create a restorative justice and optimize the state asset recovery in corruption cases. 
Effective Mechanisms for Handling Code of Ethics Violations by Election Organizers Laxamanahady, Moch. Syafrudin Dwi Sapto; Musthofa, Moh Ahza Ali; Laxamana, M. Herzegovin
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i1.92693

Abstract

Elections are fundamental to democracy, allowing for a leader’s free and fair selection. Electoral justice is essential for upholding election integrity by enforcing ethical standards and ensuring the professionalism of election organizers, thereby maintaining public trust and democratic principles. This research examines mechanisms for addressing violations of the electoral code of ethics, covering processes from reporting and investigation to sanctioning and preventive measures. The study utilizes a legal research methodology, employing statute and conceptual approaches. Findings indicate that the DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) faces several challenges, including its limited presence with an office only in the capital, sanctions that are not sufficiently deterrent, and a small membership of only seven individuals. To improve effectiveness, DKPP needs to enhance human resource training, leverage information technology for better reporting systems, and boost transparency. The establishment of Regional Examination Teams (TPD) has been introduced to accelerate the handling of ethical violations in regional areas. DKPP aims to uphold the integrity and credibility of election organizers, which is crucial for ensuring fair and democratic elections. Raising public awareness about the importance of the code of ethics is also vital to preventing future violations. Despite implementing sanctions such as warnings and suspensions, the effectiveness of these measures remains in question. Strengthening oversight bodies, legal reforms, community engagement, and inter-agency collaboration are necessary to enforce the code of ethics effectively.
Penguatan Regulasi Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia Dewandira Rahmaidha; Adi Sulistiyono; Ayub Kusumo
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i1.109508

Abstract

Ekonomi kreatif di Indonesia memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus sarana memperkuat identitas budaya bangsa. Akan tetapi, efektivitas regulasi yang mengaturnya masih menghadapi sejumlah kendala serius. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari regulasi ekonomi kreatif, sekaligus merumuskan arah penguatan hukum agar lebih responsif terhadap dinamika global. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan perangkat hukum terkait, kemudian dibandingkan dengan pengalaman Malaysia dan Singapura. Hasil kajian memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah cukup luas melalui UU Ekonomi Kreatif, UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Paten, serta UU Desain Industri, penerapannya masih belum optimal. Banyak aturan masih bersifat deklaratif, belum diturunkan dalam ketentuan teknis, serta sering tumpang tindih dengan regulasi lain. Keterbatasan peraturan daerah juga mengakibatkan penerapan di lapangan sangat bergantung pada inisiatif lokal, sehingga menciptakan disparitas antarwilayah. Selain itu, ketiadaan regulasi khusus di ruang digital menyebabkan karya kreatif Indonesia rentan terhadap pembajakan dan penggunaan tanpa izin, sementara literasi hukum pelaku kreatif relatif rendah. Perbandingan dengan Malaysia dan Singapura menunjukkan konsistensi regulasi, dukungan lembaga pembiayaan, serta perlindungan HKI yang efisien menjadi kunci keberhasilan pengembangan sektor kreatif. Oleh karena itu, penguatan regulasi di Indonesia harus diarahkan pada harmonisasi antarundang-undang, pembentukan aturan pelaksana yang operasional, penguatan kelembagaan di pusat dan daerah, serta pengembangan regulasi digital yang adaptif. Dengan demikian, regulasi ekonomi kreatif dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan posisi Indonesia dalam ekonomi kreatif global.
Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Asiadaya Abadi Kudus Laksono, Rudi; Taruno Muryanto, Yudho
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.77118

Abstract

Menurut Pasal 15 UU No. 24/2011 mengenai Penyelenggaraan Jaminan Sosial, jaminan sosial ialah kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Jaminan sosial meliputi JKN, JKK, JKM, JHT, JP serta jaminan PHK (JKP). Pendekatan penelitian memakai pendekatan yuridis normatif, menganalisa masalah menurut aturan perundang-undangan serta literatur yang membahas masalah yang diangkat. UU No. 40/2004 mewajibkan iuran jaminan sosial bagi masyarakat. Indonesia mempunyai 2 BPJS yakni BPJS Kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan. Setiap orang yang telah kerja di Indonesia minimal enam bulan, wajib jadi peserta skema jaminan sosial. Menurut psikologi industri, pekerja outsourcing yakni pekerja kontrak yang disediakan oleh perusahaan outsourcing. PT Asiadaya Abadi adalah perusahaan jasa dalam bidang jasa kebersihan serta satpam meliputi daerah Kudus, Yogyakarta, Purwokerto, Temanggung, serta Pemalang. PT Asiadaya Abadi telah memungut biaya dari instansi yang memakai jasanya tetapi PT Asiadaya Abadi sebenarnya belum membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Unit PT Asiadaya Abadi Kudus terbukti bersalah menunda iuran dan menyalahgunakan iuran (yaitu penggelapan). Denda PT Asiadaya Abadi unit perusahaan Kudus sudah dibayar, tapi pelaku penyelewengan iuran harus dihukum pidana.
Kewenangan Pemberian Izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010 perihal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) Abdul Mun'im Wasi'; Mohammad Jamin
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i1.106231

Abstract

Adanya gesekan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat pada salah satu perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010 perihal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010, hal yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya izin pinjam pakai penggunaan kawasan.. Adapun penelitian ini Metode penelitian termasuk normatif/doktrinal, data yang digunakan berupa bahan hukum, dengan pendekatan konseptual, berdasarkan putusan MK Nomor 72/PUU-VIII/2010 perihal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mahkamah konstitusi tampaknya menilai bahwa kewenangan “pemberian izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan” adalah ada pada menteri. Namun demikian, bukan berarti tidak memperhatikan otonomi daerah, karena hal tersebut telah diakomodir oleh Pasal 66 UU 41/1999. Dalam putusan MK Nomor 72/PUU-VIII/2010 diputuskan bahwa pemberian izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan merupakan wewenang Menteri Kehutanan.
Who Should Be Involved: Unravelling the Concept of ‘Interest in Content Material’ in the Establishment of Laws in Indonesia Fathimah Azzahro; Riris Ardhanariswari; Muhammad Fauzan; Enny Dwi Cahyani; Tenang Haryanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v14i1.115410

Abstract

Article 96 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation (hereinafter referred to as the Law 13/2022).  requires the involvement of interested parties concerning the content matter without clear criteria, resulting in inconsistent selection and weighting of inputs. This study develops a framework of 'interest in content material' as a measure of participation quality as a novelty because no similar research has been concusted before. Given this urgency, this research aims to analyze the institutionalization of public participation and the regulation of stakeholder involvement in law-making in Indonesia, as well as to construct an ideal regulation of the phrase 'interest in content matter' regarding stakeholder involvement in the formulation of laws in Indonesia. This is a normative legal study that employs a conceptual approach, a statutory approach, and a comparative approach. The research results indicate that public participation, particularly the involvement of stakeholders in the formation of legislation, should guarantee the right to provide input at every stage; however, the mechanism is merely formal. Although Law 12/2011 explicitly guarantees space for stakeholders who have an interest in the substance of regulations, its implementation is hindered by three factors: difficulties in identifying groups with substantial interests, lack of transparency in the consultation process, and limited access and capacity of the public, resulting in participation often being symbolic.
Diskresi Penuntutan Dalam Penerapan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Azizah Mutiara Ningrum; Adi Sulistiyono
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v14i1.116600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan diskresi penuntutan oleh jaksa dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait narkotika dan penuntutan, bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli hukum pidana, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif.Kerangka analisis penelitian ini bertumpu pada teori diskresi penegakan hukum, teori kebijakan hukum pidana (penal policy), serta teori keadilan restoratif yang menempatkan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku sekaligus kepentingan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 telah membuka ruang diskresi penuntutan yang progresif dengan menggeser pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika. Namun, dalam praktiknya, penerapan diskresi tersebut masih menghadapi kendala berupa ketidakseragaman penilaian jaksa, lemahnya standar objektif penentuan kriteria penyalahguna, serta potensi disparitas penuntutan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum.Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan parameter normatif diskresi penuntutan melalui integrasi asesmen terpadu yang bersifat mengikat, peningkatan kapasitas jaksa dalam pendekatan keadilan restoratif, serta harmonisasi Pedoman Jaksa Agung dengan Undang-Undang Narkotika dan kebijakan pemidanaan nasional. Novelty penelitian ini terletak pada formulasi model diskresi penuntutan berbasis rehabilitasi yang menyeimbangkan independensi jaksa dengan prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia, sebagai upaya pembaruan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.Kata kunci: diskresi penuntutan, rehabilitasi, penyalahguna narkotika, jaksa, kebijakan hukum pidana.
Disparitas Penerapan Restorative Justice dalam Praktik Penghentian Penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri Anggita Vristia Hapsari; Adi Sulistiyono
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v14i1.117364

Abstract

Integrasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia menandai transformasi paradigma dari pendekatan punitif ke restoratif. Namun, pada praktik empiris, tidak semua perkara pidana yang normatif memenuhi syarat restorative justice terealisasi melalui terminasi penuntutan. Fenomena ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan eksekusinya dalam proses penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas penerapan restorative justice pada praktik penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Penelitian bersifat hukum empiris kualitatif, dengan data primer dari wawancara Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri, didukung studi regulasi dan literatur relevan. Analisis mengadopsi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Temuan mengungkap sub-optimalitas implementasi restorative justice meskipun diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan diperkuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru. Beberapa kasus layak normatif tetap dilanjutkan ke penuntutan, dipengaruhi beban perkara tinggi, keterbatasan mediasi aparat, disinkronisasi antar-lembaga penegak hukum, serta dominasi budaya hukum punitif. Penelitian menyimpulkan bahwa hambatan primer bukan kekosongan regulasi, melainkan persistensi paradigma formalistik-punitif dalam peradilan pidana. Penguatan implementasi menuntut reformasi institusional, peningkatan kapasitas mediasi aparat, dan transformasi budaya hukum dari orientasi sanksi ke pemulihan sosial.
Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Upah Pekerja Harian Lepas Sektor Properti: Perspektif Keadilan Substantif Ahmad Yanuar Alvaro; Rosita Candrakirana
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v14i1.120612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap sistem pengupahan pekerja harian lepas di sektor properti, serta menganalisisnya dari perspektif keadilan substantif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris dari PT Syailendra Adidaya Group, studi ini menyoroti adanya disparitas antara ketentuan hukum formal ketenagakerjaan dengan realitas sosiologis di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis formal, perlindungan hak upah pekerja belum berjalan efektif yang dibuktikan dengan ketiadaan kontrak kerja tertulis dan nominal upah pokok di bawah standar minimum regional. Meskipun demikian, stabilitas hubungan industrial tetap terjaga melalui substitusi nilai-nilai kebudayaan internal perusahaan yang berbasis pada prinsip Ta’awun (tolong-menolong) dan asas kekeluargaan. Dari perspektif keadilan distributif, praktik pengupahan ini mencerminkan keadilan substantif yang proporsional, di mana tercipta ekuilibrium antara kemampuan riil finansial perusahaan dalam mengelola margin perumahan bersubsidi dengan pemenuhan kenyamanan psikososial pekerja. Penelitian ini merekomendasikan perlunya legalisasi hubungan kerja secara bertahap untuk menjamin kepastian hukum tanpa merusak harmoni kultural yang telah terbangun.

Page 7 of 8 | Total Record : 71

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi