cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 4   5   6   7   8 
PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Dwi Setyo Budi Utomo; Widodo T. Novianto; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18270

Abstract

AbstractThis articles aimed at to analyze the provision of criminal conditional for cesspool in perspective the fight against of corruption in Indonesia. The kind of research in this article is doctrinal, while seen from its shape including research evaluative sense and analyzing of using analysis quantitative. That the judge in dropped decisions based on laws and confidence judge. Basis of consideration for judges in criminal conditional drop in matters of corruption is based on sociological factors/non-yuridis so the provision conditional criminal in matters of corruption is more dependent on conscience judge whether to drop criminal. conditional or not. Criminal conditional not arranged in the Act of Corruption Eradication but set In Article 14a Book I the Book the Act of Criminal Law about the rules general. Based on Article 103 the Book the Act of Criminal Law, Article 14a as a provision general may shall also apply to a statute outside the Book the Act of Criminal Law including the act of corruption eradication except otherwise stated in this law. The Act of Corruption Eradication own that no decree enactment of criminal conditional, so based on Article 14a the Book the Act of Criminal Law judge have a chance to drop criminal conditional to an offender of corruption. Recommendations is : 1) the judge in its consideration dropped criminal on the corruption must be more due observance to the provision laws and regulations so that created an award the quality meet the sense of justice, profit or legal certainty. 2) Expected for judges to observe rules and regulations in dropped criminal for creative corruption though judge are free to drop criminal to avoid possible disparity the award.Keywords: Conditional Criminal; Corruption; Judge.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan Pidana Bersyarat bagi koruptor dalam prespektif upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah doktrinal, sedangkan dilihat dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif dan analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan keyakinan hakim. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi adalah didasarkan pada faktor sosiologis/non-yuridis sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi ini lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Pidana Bersyarat tidak diatur dalam UU PTPK melainkan diatur dalam Pasal 14a Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum. Berdasarkan Pasal 103 KUHP, Pasal 14a sebagai ketentuan umum dapat berlaku juga untuk undang-undang diluar KUHP termasuk UU PTPK kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. UU PTPK sendiri tidak ada larangan diterapkannya pidana bersyarat, sehingga berdasarkan Pasal 14a KUHP hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Rekomendasinya adalah : 1) Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana terhadap kasus korupsi harus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kelak menciptakan suatu putusan berkualitas yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 2) Diharapkan bagi hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan.Kata kunci: Pidana Bersyarat; Korupsi; Hakim
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DI KABUPATEN KARANGANYAR Agus Riyanto; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18340

Abstract

AbstractThe objectives of this article are : (1) to investigate the implementation of licensing authority on the land use change from agricultural land to the non- agricultural one in Karanganyar Regency, of Central Java Province from 2013 – 2015 and (2) to investigate and analyze  the reasons behind the inabilities of the local government of Karanganyar Regencyin the implementation of its licensing authority on land use change.This research used the non-doctrinal evaluative research method, i.e. the empirical studies to effectiveness  claimed by Soerjono Soekanto. The result of research shows that the implementation  of licensing authority on land use change from the agricultural land to the non-agricultural until 2015 was have legal instruments, technical infrastructures and facilities, and human resources required to support the implementation of the aforementioned authority.Keyword : Authority, Licencing, Land Use Change Permit, Agricultural Land, non- Agricultural land.           AbstrakTujuan dari artikelini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non  pertanian di  Kabupaten  Karanganyar, Propinsi   Jawa Tengah Tahun 2013 – 2015 dan untuk mengetahui serta menganalisis alasan-alasan yang menjadi  penyebab Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  belum  mampu  melaksanakan  kewenangannyasendiri dalam pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) tersebut. Jenis Penelitiannya adalah Non Doktrinal,yaitu  penelitian berupa studi-studi empiris  untuk menemukan teori-teori mengenai  proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya suatu  hukum di dalam masyarakat, dengan mengacu teori penelitian evaluatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian sampai Akhir Tahun 2015  masih dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum mempunyai perangkat/instrumen hukum, sarana/prasarana teknis serta SDM (Sumber Daya Manusia) yang diperlukankan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan dimaksud.Kata Kunci : Kewenangan, Perizinan, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Tanah Pertanian, Tanah Non Pertanian.
PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU DAN MUSIK DALAM BENTUK PENJUALAN VCD ATAU DVD BAJAKAN DI YOGYAKARTA Dewi Prapmasari; M. Hudi Asrori S.
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43004

Abstract

AbstractThis article aims to determine the perceptions of sellers and buyers about the sale of pirated VCD DVDs regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and to know what factors can improve their legal protection.. The research methodology used is empirical research, namely  secondary data published, for further research on primary data in the field or for the community.  Legal research materials used are primary and secondary legal materials, techniques used in collecting legal materials are observation, interviews and study of documents or library materials. The results of the research show that the Copyright Law makes songs and music works as one of the protected creations, but there are still many people who do copyright by trading pirated DVDs or VCDs. The perception of the seller who is related to the Copyright Law concerning the need for the Act so as not to involve copyrighted parties, but there must also be a policy thatno related party sells pirated VCDs or DVDs. In law enforcement the Copyright Act has several inhibiting factors, namely the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities factors, community factors, cultural factors.Keywords: Offense; Copyright; Pirated VCD or DVD.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pelaku jualbeli mengenai penjualan DVD  atau VCD bajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukumnya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya,  untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.  Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah observasi, wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan Undang- Undang Hak Cipta menjadikan karya lagu dan musik sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, namun masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan memperjualbelikan DVD atau VCD bajakan. Persepsi para pelaku jualbeli terkait Undang-Undang Hak Cipta ialah pentingnya keberadaan UndangUndang tersebut agar tidak merugikan pihak pemegang hak cipta, namun perlu ada kebijakan agar tidak merugikan pihak pelaku jualbeli VCD atau DVD bajakan. Dalam penegakan hukum Undang-Undang Hak Cipta terdapat beberapa faktor yang penghambat yaitu faktor hukumnya  sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.Kata Kunci: Pelanggaran; Hak Cipta; VCD atau DVD Bajakan.
PERLNDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) YANG MENGIKATKAN DIRI DALAM PERJANJIAN SEWA RAHIM (SUROGASI) DI INDONESIA Lintang Wistu Malindi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i1.44286

Abstract

AbstractThis study aims to analyze the legal protection on Surrogate Mother who bound into Surrogate Mother Agreement alongside the existence of Surrogate Mother Agreement based on Indonesia’s Civil Law. This tudy is normative legal research with analysis descriptive characteristic. The approach which was used in this research was statute approach. Type of data which   was used in this research was secondary data which included primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting the data in this research was literature study. Analytical technique in this research was done by law interoretation.The result shows that there are many violation on ther rights against Surrogate Mother cause there is no strong legal protection. Therefpre, there is a eed for strong legal protection from the state through its legislations policy. Keywords: Surrogate Mother, Surrogacy  Agreement, Legal Protection.AbstrakKajian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap ibu pengganti yang mengikatkan diri dalam perjanjian sewa rahim sekaligus eksistensi oerjanjian sewa rahim dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ebrsifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran hak-hak asasi ibu pengganti karena tidak adanya perlindungan hukum yang kuat. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum yang kuat dari negara melalui legistasinya.Kata Kunci: Ibu Pengganti, Perjanjian Sewa Rahim, Perlindungan Hukum.
ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG BEBAS BERSERIKAT Aini Kusuma Wardani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52611

Abstract

The results of the study of this article concluded that the 1945 National Constitution emphasized the importance of the system of check and balances (supervision and balance) which need to be a clear division of power between executive and judicial functions. This means that in the problem of dissolving community organizations it is very important to involve the court to break the verdict of the dissolution of community organizations in Indonesia by carrying out the settlement of disputes in court using the principle of justice, simple and mild costs so that the process of resolving the dissolution of community organizations can be carried out effectively and effectivelyKeywords: Community organization, HTIBerdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem check and balances (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, HTI
KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTIK ABORSI DI INDONESIA. Siti Fatimah; Hari Purwadi; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17600

Abstract

AbstractThis paper discusses the abortion that can be done if there is an indication of medical emergency or pregnancy due to rape. Discriminalization of abortion regulated in Indonesian legislation is imbalanced and unfair in protecting the lives of its people, both children and women. This research is a prescriptive legal research with the approach of law and conceptual approach. Technique of collecting legal material of literature study and technique of legal material analysis using deduction method. The results of this paper conclude to ensure the safety and effective abortion practices. The law of abortion should impose and regulate abortion as a health care intervention, in which health, safety, and welfare are measures of legal legitimacy. This paper recommends the state to ensure the availability of clear, decisive and predictable rules. States should ensure the continuity and moral acceptability associated with legal certainty in a material way. Legal certainty should always be read as rule clarity, predictable, guaranteed continuity, and must be accepted or executed. Keywords: abortion, informed consent, contracted justice, patient. AbstrakTulisan ini membahas perihal aborsi yang dapat dilakukan jika terjadi indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Diskriminalisasi aborsi yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia tidak seimbang dan tidak adil dalam melindungi kehidupan masyarakatnya baik anak, maupun perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan untuk memastikan keamanan dan praktik aborsi yang efektif. Hukum aborsi harus memberlakukan dan mengatur aborsi sebagai intervensi perawatan kesehatan, di mana kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan merupakan langkah-langkah legitimasi hukum. Tulisan ini merekomendasikan pada negara untuk menjamin ketersediaan aturan yang jelas, tegas dan predictable. Negara harus menjamin kontinuitas dan akseptabilitas moral yang  terkait  dengan  kepastian  hukum  secara  materil. Legal certainty selalu harus dibaca sebagai kejernihan aturan, predictable, dijamin kontinuitasnya, dan harus bisa diterima atau dijalankan. Kata kunci: aborsi, informed consent, keadilan berkontrak, pasien. 
EKSISTENSI HUKUM ADAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA (HUKUM NASIONAL, HUKUM WARIS ADAT, HUKUM TANAH ADAT, DAN HUKUM PERNIKAHAN ADAT) Itok Dwi Kurniawan; Hassan Suryono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17992

Abstract

AbstractThe article is aimed to understand the customary laws that which is retained in Kampung Naga relating to the national law or the law of nations. The kind of research in the article this is a doctrinal, while the whole including research evaluative. Based on the results of research and discussion can be explained that the indigenous people of Kampung Naga is an example of a that indigenous people still remain in existence in this era of globalization that are becoming increasingly are unstoppable again. The public confidence will adat law that has been read our being fortified for the community to prevent the entrance of foreign culture to Kampung Naga. The arrangement of spatial planning and the division of the adat land which are fair for the community make the community can live with peace and is carried out to keep the balance of nature. It is therefore need to appreciation to the indigenous people of Kampung Naga for their efforts from the government under the Kampung Naga made their customary village so public can regulate his life by independently of the people come from. The recommendation is 1) The government in this case the President or the Minister concerned should further specify the provisions on "customary law" contained in the Regulations of Law. 2) The Parliament need to make a law which regulates the rights of indigenous peoples in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (NKRI) Article 18 B. Even if necessary the Law or Regulation that is "overshadowed" all provisions on the rights of indigenous peoples.Keywords : Indigenous People, Existence, Customary LawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui hukum-hukum adat yang masih dipertahankan di Kampung Naga berkaitan dengan hukum nasional atau hukum negara. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah doktrinal, sedangkan dilihat dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa Masyarakat Adat Kampung Naga merupakan salah satu contoh bahwa masyarakat adat masih tetap eksis di era globalisasi yang semakin tak terbendung lagi. Keyakinan masyarakat akan hukum adat yang telah mendarah daging menjadi benteng bagi masyarakat untuk mencegah masuknya kebudayaan asing ke Kampung Naga. Penataan tata ruang dan pembagian tanah adat yang adil bagi masyarakat membuat masyarakat dapat hidup dengan damai dan sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan alam. Maka dari itu perlu apresiasi bagi masyarakat adat Kampung Naga atas usahanya dari pemerintah dengan menjadikan Kampung Naga menjadi Desa Adat sehingga masyarakat dapat mengatur kehidupan masyarakatnya secara mandiri. Rekomendasi yang disampaikan adalah 1) Pemerintah dlm hal ini Presiden atau Kementerian terkait hendaknya lebih memperinci ketentuan tentang ”hukum adat” yang dimuat di dalam Peraturan Perundang-undangan. 2) DPR Perlu membuat Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat sesuai dengan amanat UUD NKRI Pasal 18 B. Bahkan bila perlu Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang bersifat ”memayungi” seluruh ketentuan tentang hak-hak masyarakat adat.Kata Kunci : Masyarakat Adat, Eksistensi, Hukum Adat
ANALISIS AKUISISI LINTAS NEGARA (CROSS-BORDER ACQUISITION) DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA Beta Wulansari; Adi Sulistiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18328

Abstract

AbstractThis article aims to determine the legal basis of cross-border acquisition of companies based on investment law in Indonesia. The type of research is doctrinal (normativewith ekplanatoris research. The approach used in this study were statute approach with the primary legal materials and secondary law. The method legal materials’ collection and the analysis technicque in this article were a literature study and analysis techniques and the that I uses were the method of syllogism and interpretation by using deductive mindset. Cross-border acquisition by a business entity in the country by a business entity abroad are subject to the laws of the country that becames domicile enterprises expropriated, because cross-border acquisition is done outside the jurisdiction of Indonesia, so that the applicable law is the law in the country of the acquisition target company. This is in accordance with Article 5 of Law No. 25 of 2007 on Investment. Cross-border acquisition unlock insights and ideas for doing investment law reform becomes more clear and explicit. So that the purpose of the control and ownership of the acquisition target company is not detrimental to the company being acquired.Keywords: Acquisition of Cross Country, Investment Law, ShareholdersAbstrakArtikel ini  bertujuan untuk  mengetahui landasan yuridis perusahaan  cross-border  acquisition sesuai dengan hukum penanaman modal di Indonesia. Jenis penelitian adalah doktrinal (normatif) dengan sifat penelitian ekplanatoris. Pendekatan penelitian  yang digunakan  pendekatan undang-undang  (statute approach) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan serta teknik analisis yang penulis gunakan adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Tindakan akuisisi lintas negara (cross-border acquisition) oleh suatu badan usaha di dalam negeri oleh suatu badan usaha di luar negeri tunduk pada hukum negara yang menjadi domisili badan usaha yang diambilalih, karena tindakan akuisisi lintas negara (cross-border acquisition) tersebut dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia maka hukum yang berlaku adalah hukum yang berada di negara perusahaan target akuisisi. Ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akuisisi lintas negara (cross-border acquisition) membuka wawasan dan pemikiran bagi dilakukannya pembaharuan hukum penanaman modal menjadi lebih  jelas  dan  tegas. Sehingga  supaya  tujuan untuk  pengendalian dan kepemilikan saham dari perusahaan target akuisisi tidak merugikan pihak perusahaan yang diakuisisi.Kata Kunci: Akuisisi Lintas Negara, Hukum Penanaman Modal, Pemegang Saham
URGENSI PENGUATAN PERAN PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Farid Achmad; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29168

Abstract

AbstractThe aim of this study is to know the urgency and the effort of strengthening the role of public prosecutor in criminal justice system in Indonesia. This study is a normative/doctrinal study using legislation approach and conceptual approach. The problem of this study is the reduction of the meaning and the function of Dominus Litis principle of public prosecutor by the effectuation of Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. The result of this study is the effort of strengthening the role of public prosecutor in criminal justice system in Indonesia; by maximizing the function of additonal investigation institution as been regulated in article 27 section (1) point d UU no. 5 1991 and is maintained in UU No. 16 2004 [article 30 section (1) point e]. Besides, the improvement of law subtance is needed by adding the regulation about the active role of public prosecutor in doing investigation in criminal procedure law (KUHAP).Keywords: criminal justice system, investigator, public prosecutor, strengthening. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana upaya penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/doktrinal yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Permasalahan dari penelitian ini adalah di reduksinya makna dan fungsi dari asas Dominus Litis dari penuntut umum dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil dari penelitian ini adalah upaya-upaya penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berupa memaksimalkan fungsi lembaga pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) huruf d UU no. 5 tahun 1991 dan tetap dipertahankan dalam UU no.16 tahun 2004 pasal 30 ayat (1) huruf e. Selain itu, diperlukan penyempurnaan subtansi hukum dengan cara memasukkan ketentuan tentang peran aktif penuntut umum dalam tindakn penyidikan di dalam hukum acara pidana (KUHAP).Kata kunci : Sistem Peradilan, Penyidik, Penuntut umum, Penguatan.
REFORMULASI KONSTRUKSI PIDANA DALAM MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA KORPORASI Yatini ,; Hari Purwadi; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29208

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the reformulation of corporate criminal responsibility in Indonesia by reviewing the legislation and court rulings as a reference, in a corporate crime not yet the custom of the public prosecutor or court to explore aspects of corporate crime and or ensnare the intellectual perpetrator in corporate crime, in the principle of a criminal act involving a corporation of criminal prosecution can be done, but it is almost never done, so that the process of law enforcement in a corporate crime is committed by committing a general crime, even though the crime of the company is a special crime which must also be dealt with in a special way. The results of this study have not implemented the concept of corporate crime by law enforcement, so that the perpetrators of the corporation avoid the deterrent effect, especially the perpetrators of intellectuals and corporations. This study uses the normative method by reviewing the Law with the help of secondary legal materials in the form of court decisions and other legal doctrines, using deductive and prescriptive analysis. The results show that law enforcers have not been able to enforce the law in relation to criminal offenses involving corporations, corporations that should be trapped with corporate crime are rarely snared because of incomprehension of public prosecutors in the construction of criminal law theory in corporate criminal concepts which has become prevalent in many countries today in both common law and civil law countries.Keywords: Reformulation; Criminal liability; Corporations.AbstrakArtikel ini bertujuan menganalisis reformulasi pertanggungjawaban pidana perusahaan di Indonesia dengan meninjau kembali aturan Perundang-undangan dan Putusan pengadilan sebagai acuan, dalam tindak pidana korporasi belum menjadi kebiasaan jaksa penuntut umum atau pengadilan untuk mengeksplorasi aspek kejahatan perusahaan dan atau menjerat pelaku intelektual dalam kejahatan korporasi, meski dalam prinsip tindak pidana yang melibatkan korporasi penindakan secara pidana dapat dilakukan, namun hampir tidak pernah dilakukan, sehingga proses penegakan hukum dalam tindak pidana korporasi dilakukan dengan melakukan tindak pidana umum, walaupun kejahatan perusahaan adalah kejahatan khusus yang mana juga harus ditangani dengan cara yang khusus. Hasil penelitian ini belum diimplementasikan konsep kejahatan korporasi yang benar oleh penegakan hukum, sehingga para pelaku korporasi terhindar dari efek jera, terutama pelaku intelektual dan korporasinya. Penelitian ini memakai metode normatif dengan mengkaji Undang-undang dengan dibantu bahan-bahan hukum sekunder berupa putusan-putusan pengadilan dan doktrin-doktrin hukum lainnya, dengan memakai analisis deduktif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penegak hukum belum mampu dalam menegakkan hukum dalam kaitannya yang mengenai tindak pidana yang melibatkan korporasi, korporasi yang seharusnya dapat di jerat dengan tindak pidana korporasi jarang sekali di jerat karena ketidakpahaman jaksa penuntut umum dalam konstruksi teori hukum pidana dalam konsep pidana korporasi yang telah menjadi kelaziman di berbagai negara saat ini baik di negara dengan sistem common law maupun civil law. Kata Kunci: Reformulasi; Pertanggungjawabanpidana; Korporasi.

Page 6 of 18 | Total Record : 177

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue