cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 71 Documents
 4   5   6   7   8 
Implementation of Policies on Law Enforcement in Money Laundering Cases in Indonesia and Denmark Magfirah, Altingia; Waluyo, Waluyo
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.76533

Abstract

Money laundering is a serious crime, this crime can occur in several jurisdictions, so it can be said to be a transnational crime. Money laundering as one of the crimes committed by a group of people or more than one person. This form of money laundering is in the form of a criminal offense, while the original crime is often called a predicate offense. Some of the motivating reasons for committing money laundering crimes are that the money is used as capital as a business or sent to non-banking financial service providers such as insurance. The impact of money laundering will disrupt the national and international economy. In addition to these impacts, money laundering will result in disruption of the operational effectiveness of the economic system which will later lead to bad economic policies, especially in certain countries. Money laundering practices can also destabilize the national economy because money laundering causes sharp fluctuations in interest rates and exchange rates. The problem of money laundering will never run out even though the development of this case from year to year is increasing both in a number of state losses and its modus operandi. This study aims to see the implementation of policies on money laundering cases in Indonesia and will be compared with Denmark so that it can find out the implementation of each country's policies and what obstacles the Indonesian state faces in eradicating money laundering crimes. So the author is interested in giving the title of this study as Implementation of policies on law enforcement in money laundering cases in Indonesia and Denmark. The legal research used is qualitative research which is included in the category of normative research. The data used is secondary data.
Critical Analysis of Victims of Sexual Harassment in Criminal Law Halda Septiana Purwinarto; Ismunarno Ismunarno; Ferry Irawan Febriansyah
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i2.99378

Abstract

Sexual harassment is a deviant behavior in society, where the perpetrator does something that is indecent, unethical, detrimental, and traumatizing to the victim. Sexual harassment is also known as an act of exploitation, intimidation, and coercion against its victims, both men and women. There are many things that lead to sexual harassment, such as the habit of the public to wear open clothes, especially women, so that this becomes a widespread accusation in society that causes deep trauma for the victims. This study aims to analyze victims of sexual harassment in criminal law, including the causes, impacts, and efforts to reduce this case. Overcoming sexual harassment requires various struggles from various parties. The existence of comprehensive and directed sex education must be regulated by the community from an early age and given knowledge about awareness, understanding, and respect for individual rights. A strong legitimacy system must also be implemented to deal decisively with perpetrators of sexual harassment and provide adequate support and an approach to victims. Acts of sexual harassment have been regulated in the Criminal Code Number 1 of 2023, articles 414 to 422.
Analisis Fenomena Pump and Dump diera digital dalam Hukum pidana Pasar Modal Abudzar Al Gifari; Rehnalemkem Ginting
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i1.88070

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan Fenomena Pump and Dump di Pasar modal Indonesia dan regulasi penegakan hukum pidanya. penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa artikel dan jurnal serta data berita kasus praktik Pump and Dump dengan metode pengumpulan data kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan logika deduktif. Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa praktik Pump and Dump mulai marak saat adanya kenaikan jumlah investor baru sehingga memanfaatkan keluguan dan ketidaktahuan hal ini karena modusnya melalui media sosial. Kemudian terkait perlindungan hukum pidana terkait praktik Pump and Dump ini pada dasarnya dari segi pidana menginduk dari Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, namun nyatanya praktik dari Pump and Dump masih marak karena para pelaku hanya mendapatkan teguran saja sedangkan berdasarkan regulasi masih terdapat kelemahan.
Peran Administratif Negara dalam Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi dalam Kerangka ICESCR Nasywa Nasyifa Dyfa; Muhammad Maharadja Alief; Ergia Novriliza
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i2.110927

Abstract

Penelitian ini membahas peran administratif negara dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi pengungsi dalam kerangka International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia, meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tetap memiliki kewajiban internasional dalam menjamin hak kesehatan setiap individu berdasarkan ICESCR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban negara berdasarkan ICESCR, pelaksanaan layanan kesehatan bagi pengungsi dalam konteks hukum administrasi negara, serta hambatan administratif yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis dan analisis deskriptif terhadap peraturan nasional dan instrumen internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran administratif negara masih terbatas pada aspek koordinatif dan kemanusiaan, dengan hambatan berupa lemahnya sistem registrasi, keterbatasan kebijakan lintas lembaga, serta belum efektifnya penerapan prinsip nondiskriminasi. Kesimpulannya, agar sesuai dengan standar ICESCR, Indonesia perlu memperkuat koordinasi kelembagaan, menyederhanakan prosedur administratif, dan memperluas akses kesehatan bagi pengungsi secara inklusif dan berkeadilan.
Prinsip Contra Proferentem pada Banker Clause (Studi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 64/PDT/2016/ PT PAL) Sasono, Wasis Singgih; Isharyanto, Isharyanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.66709

Abstract

Kegiatan kredit dan asuransi dalam kesepakatannya dituangkan dalam bentuk kontrak kredit dan polis asuransi. Dalam kontrak tersebut, pihak penyedia kredit sebagai pengusaha memasukkan klausula baku yang dituangkan dalam bentuk formulir yang akan disetujui atau tidak disetujui oleh calon nasabah (take it or leave it). Klausula baku kontrak kredit dalam bentuk banker clause mengharuskan nasabah menggunakan dan melunasi asuransi jiwa sebagai jaminan pertanggungan bilamana terjadi risiko di kemudian hari dalam masa pelunasan kredit. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip contra proferentem yang digunakan pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 64/PDT/2016/PT PAL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan dan pendekatan konsep hukum berupa pelaksanaan prinsip contra preferentem pada banker clause. Bahwa pada contoh kasus pada putusan pengadilan tersebut, sebagai upaya terakhir, contra proferentem hanya relevan jika ada hasil imbang, yaitu sisi masing-masing menominasikan dua atau lebih yang sama-sama masuk akal, tetapi saling kontradiktif, interpretasi kontraktual mereka. Dalam kasus ini karena jelas posisi konsumen dilemahkan atas klausula baku yang dibuat pengusaha dalam hal ini perusahaan kredit perbankan dan asuransi yang mangkir dan seolah-olah itu menjadi konsekuensi kontrak bagi konsumen (nasabah). Pada contoh putusan pengadilan tingkat pertama telah menggunakan prinsip contra proferentem karena hal pelemahan konsumen dengan desakan somasi tanpa dasar yang faktual. Namun sangat disayangkan terjadi cacat formil, pihak asuransi PT Asuransi Bumi Asih Jaya belum dipanggil secara patut maka putusan dinyatakan batal demi hukum.
Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rahayu, Sri Lestari; Mulyanto, Mulyanto; Prabowo, Raffel Pradityo
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.82670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap hak milik tradisional berupa hak indikasi geografis (IG) masyarakat adat. Laporan ini juga mengkaji perlunya mengoptimalkan perlindungan hukum IG masyarakat adat demi kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosio-legal, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara terhadap narasumber yang dipilih secara purposive sampling. Penelitian ini juga melakukan pengujian normatif dengan pendekatan undang-undang dan menganalisis data dan bahan hukum secara kualitatif dengan metode interpretasi futuristik dan hermeneutik. Temuan menunjukkan bahwa urgensi perlindungan hak IG masyarakat adat mempunyai lima argumentasi: a) Masyarakat adat mempunyai potensi besar untuk menghasilkan IG yang unik berdasarkan kearifan lokal namun belum didaftarkan; b) IG mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga memerlukan perlindungan terhadap eksploitasi pihak luar yang tidak bertanggung jawab; c) Perlunya peningkatan daya saing komoditas IG; d) Pentingnya kemudahan menjangkau pasar internasional karena mempunyai reputasi dan jaminan mutu; e) Perlindungan hukum memberikan penghargaan dan insentif kepada masyarakat adat untuk memproduksi IG. Perlindungan GI terhadap masyarakat adat dioptimalkan melalui tiga cara, antara lain: a) Merumuskan kembali peraturan untuk memenuhi persyaratan perlindungan GI; b) Penguatan kelembagaan tripartit antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat; c) Mengubah budaya hukum dan pola pikir masyarakat adat mengenai pentingnya pendaftaran IG untuk melindungi kekayaan intelektual kolektif.
Analisa Peraturan Batas Usia Peserta Bukan Penerima Upah terhadap Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penderes di Kabupaten Kulon Progo Rudi Laksono; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i1.109515

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi aturan batas usia peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dalam program BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi penderes nira di Kabupaten Kulon Progo. Penderes merupakan kelompok pekerja informal yang menghadapi risiko kecelakaan kerja tinggi namun sering terabaikan dalam skema perlindungan sosial. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan berupa peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa ketentuan batas usia dalam pendaftaran peserta BPU berpotensi menimbulkan masalah aksesibilitas bagi penderes yang umumnya bekerja hingga usia lanjut. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengambil inisiatif dengan memfasilitasi kepesertaan penderes melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), namun masih terdapat kendala dalam implementasi terkait keterbatasan batas usia dan kesadaran hukum pekerja. Penelitian ini merekomendasikan fleksibilitas pengaturan batas usia dan pengembangan skema khusus untuk pekerja informal berisiko tinggi.
Simulasi Premi Restorno Pada Hukum Asuransi Indonesia Nazurullah, Reibyron; Latifah, Emmy
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.66673

Abstract

Asuransi merupakan upaya seseorang untuk melimpahkan risiko kepada pihak lain. Sementara itu, pihak yang dilimpahi risiko akan mendapatkan imbalan atas penyerahan tersebut. Pendelegasian tersebut kemudian melahirkan suatu gagasan dalam bidang usaha dimana pendelegasian risiko dapat menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha. Kini bisnis di bidang asuransi terus berkembang dengan berbagai jenis seiring perkembangan zaman. Hanya saja, dalam penerapannya masih banyak ditemui perusahaan penyedia layanan asuransi tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang polis sebagaimana mestinya. Dalam penulisan artikel ini dibahas mengenai perlindungan nasabah dengan menggunakan skema premi restorno sebagai itikad baik dari perusahaan penyedia layanan asuransi menurut hukum asuransi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep (conceptual). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.
Analisis Pelaksanaan Putusan dan Mekanisme Pengawasan Putusan Citizen Lawsuit (Studi Kasus Gugatan Citizen Lawsuit 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst) Virgo Sulianto Gohardi; Erna Dyah Kusumawati
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i1.101923

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan citizen lawsuit dalam kasus gugatan atas pencemaran udara di Jakarta. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun citizen lawsuit merupakan alat yang efektif untuk menegakkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, pelaksanaan putusan seringkali terkendala oleh kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. Ombudsman Republik Indonesia memiliki potensi besar dalam mengawasi pelaksanaan putusan tersebut, namun perlu adanya penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan pemerintah melaksanakan putusan pengadilan dan memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pengawasan tersebut dapat melibatkan Ombudsman RI dengan memperkuat perannya sebagai pengawas independen untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan dengan baik.
Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Hukum Pidana dalam Perpajakan di Indonesia Ladar Sirair, Raden Joa Kansha Ramadhan
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.67793

Abstract

Kontribusi pendapatan yang didanai wajib pajak artinya komponen pendapatan yang esensial dan sangat penting bagi pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya agar dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak terhadap pembayaran pajak perlu diperhatikan. Ini adalah inti atau akar dari pengaturan pajak dan sanksi hukum pidana. Tindak pidana dalam bidang pajak termasuk di bidang hukum administrasi (hukum pidana administrasi atau delik subsider), Dengan mudah dan fleksibel untuk dituntut selama tujuan hukum itu tercapai. Wajib pajak dengan senang hati membayar sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Pemanfaatan standar peraturan pidana umum dan unik untuk demonstrasi kriminal di bidang pemungutan pajak tidak tepat dan dapat menimbulkan masalah hukum di pengadilan. Dengan demikian, pelanggaran umum dan pengecualian yang berkaitan dengan pemungutan pajak tidak dapat dituntut secara pidana dan segala akibatnya. Korupsi dapat diterapkan pada pelanggaran pajak dengan dua cara. Artinya, menurut pasal 43A(3), mereka berbeda satu sama lain, atau pasal 14 dimasukkan ke dalam undang-undang perpajakan. UU No. 31 Tahun 1999 direvisi dengan PP No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang penghentian tindak pidana.

Page 6 of 8 | Total Record : 71

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi