Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Empirisma; Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Ahkam: Jurnal Hukum Islam AL-HUKAMA´ Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Journal of Islamic Law Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Fastabiq: Jurnal Studi Islam Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM
Muhammad Solikhudin, Muhammad
IAI Uluwiyah Mojokerto
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer Solikhudin, Muhammad
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 7 No 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.427 KB) | DOI: 10.15642/ad.2017.7.1.163-187

Abstract

Abstract: This article analyzes the concept of good governance from the perspective of contemporary thought of Islamic law. Good governance is a new concept in islamic legal discourse, but an important one for preventing abuse of power. Good governance is understood to be applied in government and bureaucracy. Clean government should be effective, efficient, transparent, honest and accountable. This can be executed by using all available resources (human, social, culture, politics and economy) for the welfare of the community. Because of this noble goal, good governance is a must, from the perspective of Islamic law. The effort to realize welfare for the community by the state is in line with Islamic law. On the other hand, there is arguably no corresponding textual references from al-Qur’an or Hadith on the issue of good governance. Therefore the concept of mashlahah mursalah is employed since it highly built upon the accommodation of human welfare as it is the main mission of Islam.  Keywords: good governance, contemporary islamic law, maslahah mursalah Abstrak: Tulisan ini menguraikan upaya good governance dengan sudut pandang hukum Islam kontemporer. Good governance merupakan gerakan ijtihâdiyyah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik untuk menegasikan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Good governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab, sedangkan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan pada masyarakat. Berdasarkan hukum Islam kontemporer, penerapan good governance di Indonesia harus dilakukan. Metode pencapaian kesejahteraan dalam bernegara dengan berbagai pemasalahan kontemporer yang timbul menyertainya harus disikapi secara hukum. Di sisi lain, secara tekstual, nas-nas syariat tidak menyikapi semua permasalahan yang timbul tersebut secara spesifik, maka mashlahah mursalah dapat dipertimbangkan sebagai salah satu metode ijtihad kontemporer untuk mengakomodasi kemaslahatan manusia dalam penerapan good governance, karena Islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta. Kata Kunci: Good governance, hukum Islam kontemporer, Indonesia.
PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER: DARI QAWLĪ KE MANHAJĪ Solikhudin, Muhammad
Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.933 KB) | DOI: 10.21274/ahkam.2019.7.1.169-194

Abstract

ABSTRACTQawlī approach to solve legal problems, especially contemporary problems, needs to be strengthened and complemented with a manhaji approach. The existence of ushul al-fiqh which have only become supplementary tools to understand the works of classical fiqh, need to be improved to more applicable. Therefore, ushul al-fiqh ul will have direct relevance to the Muslims lives. This paper attempts to offer ushul al-fiqh manhajī which functions to develop the thought of Contemporary Islamic Law. In this paper ushul al-fiqh manhajī will be parsed, departing from classic ushul al-fiqh, the characteristics of ushul al-fiqh manhajī, the contemporary understanding of Islamic law, and the idea of progressive fiqh to face the growing age. It can be understood that ushul al-fiqh manhajī means ushul al-fiqh following the methodology of ulama thought, not the product of their thought. Following the methodology may result in the same or different product. Thinking methodologically means avoiding textuality an sich without studying its philosophical-methodological aspects. In conclusion, ushul al-fiqh manhajī is an offer to develop the thought of Contemporary Islamic Law.Keywords: Ushul al-Fiqh, M anhajī, ContemporaryIslamic law, Qawli 
FENOMENA POLIGAMI ANTARA SOLUSI SOSIAL DAN WISATA SEKSUAL DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM, UU NO. 1 TAHUN 1974, DAN KHI Rohman, Moh. Faizur; Solikhudin, Muhammad
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.951 KB) | DOI: 10.15642/alhukama.2017.7.1.1-25

Abstract

Abstrak: Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan selalu dikaitkan dengan ketidak adilan gender?sebagaimana diungkapkan aktivis gender atau  pegiat perempuan. Bahkan penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Apapun alasan yang diungkapkan, yang jelas poligami merupakan shari?ah agama yang keberadaannya jelas di dalam al-Qur?an, terlepas bagaimana ayat tersebut diterapkan. Permasalahannya adalah dalam kondisi yang bagaimana dan oleh siapa shari?ah poligami ini bisa dilaksanakan. Tulisan ini mencoba mengkaji poligami yang pada satu sisi berdampak pada solusi sosial, pada sisi yang lain bisa dianggap sebagai wisata seksual yang dilakukan suami, dan bisa juga kedua alasan tersebut berkelindan secara bersamaan. Selanjutnya penulis membahas poligami tersebut dengan pisau analisis Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI (Hukum Positif). Tidak hanya itu, penulis juga berupaya merelevansikan kajian poligami ini dengan pisau analisis teori fenomenologi dalam ilmu sosiologi. Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Hukum Positif, Fenomenologi.
ABU HAMID AL-GHAZĀLĪ’S THOUGHTS ON THE DICHOTOMY OF ULAMA AND THE CLASSIFICATION OF KNOWLEDGE (STUDY OF IHYA ‘ULUM AL-DIN BOOK) Solikhudin, Muhammad
EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM Vol 30, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/empirisma.v30i1.3216

Abstract

This paper analyzes al-Ghazālī’s thoughts, especially in the discussion of the categorization of scholars and the groupings of knowledge which he offers in the book Ihyā ‘Ulūm al-Dīn. As a scientist of Islamic Studies, alGhazālī was able to present this discussion in an interesting and profound way. He stated in his creation that scholars are divided into two. First is the counterfeit ulama called al-sū’. The second is the ulama who is true (hereafter). Likewise with science, al-Ghazālī divides knowledge globally into two things, namely knowledge that is fardu ‘ain and fardu kifayah. As an ulama who is an expert in all scientific fields who eventually pursues the field of Sufism, it can be seen how much he presents the book Ihyā ‘Ulūm al-Dīn with a distinctively Sufistic nuance. It does not seem patronizing and always interesting to read, especially for lovers of the world of Sufism. The Ihyā ‘Ulūm al-Dīn is divided into four parts. First, a quarter about Worship. Second, a quarter about habits. Third, a quarter about destruction. Fourth, a quarter about secrets/feelings. Even so, it does not rule out the possibility in this work, for insiders and outsiders to carry out further elaboration and various other intellectual activities, in order to present a more interesting work in the present and future.Keywords: al-Ghazālī, Ulama, Science, Ihyā ’Ulūm al-Dīn
Abu Hamid Al-Ghazālī's Thoughts on The Dichotomu of Ulama and The Classification of Knowledge (Study of Ihya 'Ulum Al-Din Book) Solikhudin, Muhammad
EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM Vol 30, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/empirisma.v30i1.3458

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang pemikiran al-Ghazālī, terkhusus pada pembahasan pemilahan ulama dan pengelompokan ilmu yang dia tawarkan dalam kitab Ihyā’ Ulūm al-Dīn. Sebagai ilmuwan muslim, al-Ghazālī mampu menyajikan pembahasan ini secara menarik dan mendalam. Dia menyatakan dalam karyanya, bahwaulama terbagi menjadi dua. Pertama, ulama bertopeng (al-sū’) dan yang kedua, adalah ulama yang benarbenar ulama (akhirat). Begitu juga dengan ilmu, al-Ghazālī membagi ilmu secara global pada dua hal, yakni ilmu yang fardu ‘ain dan fardu kifāyah. Sebagai ulama yang ahli dalam segala bidang keilmuan yang padaakhirnya menekuni bidang ilmu tasawwuf, terlihat sekali betapa dia menyajikan kitab Ihyā’ Ulūm al-Dīn dengan nuansa khas sufistik, tidak terkesan menggurui dan selalu menarik dibaca, terutama bagi pecinta dunia tasawwuf. Kitab Ihyā’ Ulūm al-Dīn terbagi dalam empat bagian. Pertama, Seperempat tentang Ibadah. Kedua, Seperempat tentang kebiasaan. Ketiga, Seperempat tentang kebinasaan. Keempat, Seperempat tentang rahasia/perasaan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam karya tersebut,bagi kalangan insider maupun outsider untuk melakukan elaborasi lebih lanjut maupun beragam kegiatan intelektual yanglain, demi penyajian karya yang lebih menarik lagi di masa kini dan mendatang.Kata Kunci: al-Ghazālī , Ulama, Ilmu, Ihyā’ Ulūm al-Dīn
IJTIHAD POLITIK NAHDLATUL ULAMA DALAM KONFIGURASI PEMIKIRAN FIKIH SIYASAH KH MA. SAHAL MAHFUDH Solikhudin, Muhammad
Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2021): NOVEMBER 2021
Publisher : IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/ahkam.2021.9.2.269-300

Abstract

The article presented by this author describes the political ijtihad of Nahdlatul Ulama (NU) which is associated with the political thought of KH MA. As is well known, NU is an organization that has an important contribution to building the nation-state and the basic framework of a democratic Indonesian political system. NU and Kiai Sahal have a distinctive political style because they can bring up dialectical reasoning between ahl al-sunnah wa al-jama'ah (Aswaja) and local traditions that lead to the indigenization of Islamic political thought that forms NU's distinctive knowledge. According to the author's understanding, NU's political ijtihad is realistic, inclusive and emphasizes free and honest dialogue between ideologies, cultures and philosophical thoughts to find a system of structuring society that prioritizes the realization of the goals of human life. To realize the purpose of life, there must be a legitimate and authoritative power to carry out its duties and functions. According to NU, the need for legitimate and authoritative power is both theological and sociological. The configuration of Kiai Sahal's political reasoning lies in three things. First, national politics as high-level politics. Second, Islam is an inspiration, not a political aspiration. Third, siyasah fikih is developed in the corridor of national welfare. In this context, siyasah fikih is used as an analytical tool to build a civil society based on three important aspects, including that government is not a right that is prioritized only for certain groups, a government that is not repressive and dictatorial as well as the participation of the community in the administration of government.
Pemilihan Umum Serentak, Pemilih Muda dan Fikih Good Governance: Kontestasi dan Dinamika Pemilihan Umum dalam Negara Demokratis Solikhudin, Muhammad; Aziz, A. Fauzi; Rifqi, Muhammad Jazil; Rohman, Moh. Faizur
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.2506

Abstract

Pemilu serentak merupakan gabungan antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden yang dilaksanakan secara serentak, hal ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam kenyataannya, pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari Generasi Z dan Milenial, sekitar 55%. Untuk itu, generasi muda penting tidak hanya mengenali, menganalisis, memeriksa visi dan misi serta program yang ditawarkan peserta pemilu, termasuk partai politik, caleg, calon presiden dan wakil presiden, namun juga ikut membantu Komisi Pemilihan Umum dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024. Pemilih muda dalam pemilu diharapkan menjadi pemilih yang cerdas, hal ini memiliki korelasi dengan fikih good governance. Fikih good governance merupakan bagian dari fiqh siyāsah, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersumber dari hasil pemikiran manusia untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan agar dijauhkan dari kerusakan. Cara pandang pemilih muda dalam memilih pemimpin yang jujur, anti korupsi dan memperjuangkan negara utama atau bahagia seperti disampaikan oleh Abū Naṣr al-Farābi. Negara utama merupakan negara yang pelembagaannya membutuhkan kerjasama dari semua warganya dan kepemimpinan yang kuat dari seorang penguasa berbudi luhur yang pengetahuannya telah membimbingnya dan penduduknya tolong menolong untuk memperoleh kebahagiaan yang diibaratkan seperti badan yang sehat. Negara utama tersusun dari bagian-bagian yang berbeda yang saling memenuhi. Adapun kontestasi dan dinamika pemilu 2024 dapat dipahami adanya persaingan dan perebutan suara, baik dari calon Presiden maupun legislatif. Kontestasi ini harus dilakukan dengan sportif. Dalam hal dinamika, ada pembaruan pemilu yang dulu secara terpisah sekarang secara langsung dan serentak. Adanya kebaruan ini merupakan keniscayaan dalam negara demokratis. Simultaneous elections is a combination of legislative and presidential election held simultaneously, This is a follow-up to the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013. In reality, voters in the 2024 Election come from Generation Z and Millennials, around 55%. For this reason, it is important for the younger generation not only to recognize, analyze, examine the vision and mission and programs offered by election participants, including political parties, legislative candidates, presidential and vice presidential candidates, but also to help the General Election Commission in the process of implementing the 2024 elections. Young voters in elections are expected to be intelligent voters, this has a correlation with good governance fiqh. Good governance fiqh is part of siyāsah fiqh, because all policies taken by the government originate from the results of human thought to realize people's welfare, enforce the law and prevent damage. The perspective of young voters in choosing leaders who are honest, anti-corruption and strive for a premier or happy country as conveyed by Abū Naṣr al-Farābi. The main country is a country whose institution requires the cooperation of all its citizens and the strong leadership of a virtuous ruler whose knowledge has guided him and his people to help them achieve happiness which is likened to a healthy body. The main state is composed of different parts that fulfill each other. As for the contestation and dynamics of the 2024 election, it can be understood that there will be competition and competition for votes, both from presidential and legislative candidates. This contest must be carried out with sportsmanship. In terms of dynamics, there is a renewal of elections which used to be separate now directly and simultaneously. This newness is a necessity in a democratic country.
Political-Legal Strategies in Regulating Interfaith Marriage: An Analysis of Supreme Court Circular Letter in Indonesia Solikhudin, Muhammad; Meidina, Ahmad Rezy; Zayyadi, Ahmad; Faidati, Ashima; Shufyansyah, Ikhdan Gimas; Zain, Muhammad Fuad; Faizah, Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 22, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v22i2.3237

Abstract

This article examines the political and legal dimensions underlying the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023, which addresses the issue of interfaith marriages in Indonesia. Through a qualitative approach employing doctrinal and socio-legal analysis, this study explores this policy's legislative intent, judicial implications, and broader societal impacts. The findings reveal that SEMA No. 2 of 2023 represents a strategic political-legal maneuver by the Indonesian judiciary to navigate the tension between religious norms, constitutional rights, and societal pluralism. While the circular aims to harmonize Islamic family law with Indonesia’s pluralistic legal framework, it has also sparked debates regarding its alignment with fundamental human rights principles and practical implications for legal certainty. This study contributes to the discourse on interfaith marriage regulation by offering a critical perspective on how judicial policies reflect and shape the broader political-legal landscape. The article concludes that SEMA No. 2 of 2023 is pivotal in balancing legal pluralism and social harmony and protecting religious and individual rights in Indonesia's dynamic legal system.
Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial dan Wisata Seksual dalam Analisis Hukum Islam, Uu No. 1 Tahun 1974, dan KHI Rohman, Moh. Faizur; Solikhudin, Muhammad
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.1.1-25

Abstract

Polygamy is one of the most talked-about and controversial issues of marriage. It is rejected in a variety of arguments such as normatively and psychologicaly. Even, it is always associated with a gender inequality as expressed by some of the gender activists or women activists. Western writers often claim that polygamy is evidence that the teaching of Islam in the field of marriage is very discriminatory against women. On the other hand, polygamy is campaigned because it is considered as an alternative to solve the phenomenon of cheating and prostitution. Whatever the reasons expressed, polygamy is clearly mentioned in the Qur‟an, regardless of how the verse is applied. The problem is in what conditions and by whom the concept of polygamy can be implemented. This paper will investigate the polygamy as the simultaneous social solusion and sexual tour. To answer to questions of the research, the author will use Law No. 1 Year 1974, and Islamic Law Compilation (KHI) as a blade analysis. To get more comprehensive discussion, writer will also use the phenomenological approach. [Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender— sebagaimana diungkapkan aktivis gender atau pegiat perempuan. Bahkan penulis Barat sering mengklaim, bahwa poligami adalah bukti, bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Apapun alasan yang diungkapkan, yang jelas poligami merupakan shari‟ah agama yang keberadaannya jelas di dalam al-Qur‟an, terlepas bagaimana ayat tersebut diterapkan. Permasalahannya adalah dalam kondisi yang bagaimana dan oleh siapa shari‟ah poligami ini bisa dilaksanakan. Tulisan ini mencoba mengkaji poligami yang pada satu sisi berdampak pada solusi sosial, pada sisi yang lain bisa dianggap sebagai wisata seksual yang dilakukan suami, dan bisa juga kedua alasan tersebut berkelindan secara bersamaan. Selanjutnya penulis membahas poligami tersebut dengan pisau analisis Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI (Hukum Positif). Tidak hanya itu, penulis juga berupaya merelevansikan kajian poligami ini dengan pisau analisis teori fenomenologi dalam ilmu sosiologi.]
Larung Sesaji at Ngebel Lake: Dialectics of ‘Urf with Local Culture from the Perspective of Ulama in Ponorogo, East Java Al Jauhari, Shofwan; As'adah, Rifqi; Ahwani, Alyasura Maulana Zuvy; Solikhudin, Muhammad
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 32 No. 1 (2024)
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.32.1.20230

Abstract

Traditions in religious life sometimes cause problems in society. The role of religious experts is very important in solving this problem. This study aims to analyze the tradition of larung Sesaji and the views of religious figures in Ponorogo regarding this procession. This study is qualitative research in which the data were collected from field research. For analysis, descriptive methods with a phenomenological approach are applied. The research results show that the tradition of larung sesaji in Ngebel Lake, with its various kinds of knick-knacks, is passed down from generation to generation as an accumulation of pre-Islamic customs. This tradition was originally a prayer for safety from the disaster caused by the supernatural ruler of Ngebel Lake. In response to this, the puritan Ulama in Ponorogo stated that larung sesaji is close to shirk (idolatry) and is considered ‘urf fāsid, so there is no need to practice it. While moderate ulama is more flexible, allowing the tradition to continue as usual while giving guidance so that any possibility of violations of the Shari’a can be anticipated; hence, it is considered ‘urf ṣaḥīḥ. However, as a consequence of the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 regarding believers with no belief to not include their religion on KTP (ID Card), people around Ngebel Lake have converted their faith (apostates). Eventually, this tradition and practice are beyond the authority of the MUI and ulama.
Co-Authors Ahmad Musadad Ahmad Zayyadi, Ahmad Ahwani, Alyasura Maulana Zuvy Al Jauhari, Shofwan As'adah, Rifqi Dawam Multazamy Rohmatulloh Faidati, Ashima Fauzi, Aziz Hatta, Moh. Jauhari, Sofuan Khazin, A Mufti Mauwd, Mowafg Abrahem Meidina, Ahmad Rezy Moh. Faizur Rohman Muhammad Fauzinudin Faiz Nahidloh, Shofiyun NUR FAIZAH Pujiati, Tri Rifqi, Muhammad Jazil Shufyansyah, Ikhdan Gimas Sovia, Sheyla Nichlatus Syamsuri Zain, Muhammad Fuad