cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,622 Documents
Analisis Implikasi Putusan MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Dan Independensi Mahkamah Konstitusi Azlina, Wida; Laia, Hepy Krisman; Br Sembiring, Tamaulina
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1131-1140

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden memunculkan dinamika dan perdebatan luas di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap sistem demokrasi Indonesia, dengan fokus utama pada aspek independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan terkait, disertai tinjauan teoritis mengenai independensi peradilan dan prinsip judicial restraint. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK 90/2023 berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai melemahnya independensi Mahkamah akibat dugaan konflik kepentingan, inkonsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya, serta ekspansi tafsir yang dinilai melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy). Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yudisial yang seharusnya bebas dari intervensi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara hukum Putusan MK bersifat final dan mengikat, secara sosiologis ia menimbulkan implikasi signifikan terhadap persepsi independensi Mahkamah dan stabilitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme etik, transparansi putusan, serta konsistensi penalaran hukum untuk menjaga legitimasi dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.
Analisis Peran Partai Politik Mengatasi Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Legitimasi Kekuasaan Ewardiman, Jefri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1199-1211

Abstract

Politik uang masih menjadi salah satu tantangan utama dalam demokrasi elektoral, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mendistorsi legitimasi kekuasaan yang dihasilkan dari pemilu. Partai politik sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi memiliki peran strategis dalam mengatasi politik uang melalui fungsi rekrutmen politik, pendidikan politik, serta penguatan kelembagaan internal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai politik dalam mengatasi politik uang dalam pemilu sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran partai politik belum optimal akibat dominasi pragmatisme politik, lemahnya demokrasi internal, serta tingginya biaya politik. Penguatan institusionalisasi partai, peningkatan pendidikan politik, serta reformasi sistem pemilu menjadi langkah penting dalam meminimalisir politik uang dan memperkuat legitimasi kekuasaan.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Hitaminah, Khusnul; Ulfa, Maria; Hendra, Mohammad; Suryadi, Moh. Anton
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1115-1130

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli tanah berdasarkan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta untuk mengetahui implikasi hukum yang timbul jika PPAT lalai dalam menjalankan kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian kepustakaan (library Research), dimana data diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum agraria, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, PPAT mempunyai jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan pelestarian hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, PPAT tidak hanya berwenang membuat akta, tetapi juga bertanggung jawab memastikan kebenaran formal dan material dari dokumen serta prosedur yang menjadi dasar pembuatan akta jual beli tanah. Kedua, dalam praktik pembuatan akta jual beli tanah, PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan profesionalitas melalui pemeriksaan identitas para pihak, keabsahan objek tanah, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian data dalam sistem administrasi pertanahan sebelum akta penandatanganan. Ketiga, apabila PPAT lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka dapat timbul sanksi hukum berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata, bahkan pertanggungjawaban pidana apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pelanggaran hukum yang serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan dalam Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yuridis dan teknis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas PPAT. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme, pengawasan yang efektif, serta penerapan kehati-hatian secara konsisten agar prinsip pembuatan akta jual beli tanah dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Binuang A, Syapril; Ilham S, Muhammad; Ramadhan. H, Oya Ukhwah; Pamungkas, Yantrifna Endri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1260-1265

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kepala Desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Desa Binuang. Transparansi merupakan prinsip utama tata kelola pemerintahan desa yang berfungsi mencegah penyalahgunaan anggaran serta memperkuat kepercayaan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat, disertai observasi dan telaah dokumen keuangan desa seperti APBDes, laporan realisasi, serta media publikasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai inisiator keterbukaan informasi, pengendali sistem administrasi, serta fasilitator partisipasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Transparansi diwujudkan melalui forum musyawarah desa yang inklusif, publikasi APBDes di ruang publik, penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta penyampaian laporan realisasi secara terbuka. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan yang komunikatif dan responsif terhadap regulasi berkontribusi signifikan dalam membangun budaya keterbukaan di tingkat desa. Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi sangat ditentukan oleh komitmen dan integritas kepala desa sebagai aktor kunci pemerintahan lokal.
Pengaruh Korean Wave, Brand Ambassador, dan Brand Image pada Konten Iklan di Instagram @azarinecosmeticofficial x Red Velvet Terhadap Keputusan Pembelian Penggemar Red Velvet di Jabodetabek Ekawati, Diva Ayu; Soenaryo, Rohmiati; Wirasati, Wiwien
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1428-1435

Abstract

Teknologi digital terus meningkat karena tuntutan kebutuhan manusia yang semakin modern. Internet merupakan salah satu perkembangan dari teknologi digital. Dengan menggunakan internet semua bebas melakukannya dimana saja dan kapan saja. Menurut data dari Wearesocial.com, jumlah pengguna internet di Indonesia terhitung sejak Januari 2023 tercatat sebanyak 212,9 juta pengguna. Sedangkan di tahun 2022 tercatat sebanyak 202 juta pengguna. Dalam melakukan pemasaran secara online sebuah brand menggunakan iklan.  iklan adalah pesan yang disampaikan oleh sponsor baik ide, barang atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi, membangun kesadaran, membedakan dengan merek lain dan membantu meyakinkan masyarakat untuk melakukan pembelian. Salah satu media sosial yang banyak digunakan saat ini untuk pemasaran produk secara online  adalah Instagram. Dalam penelitian ini produk yang menjadi subyek penelitian adalah Azarine Cosmetic. Azarine Cosmetic dalam beriklan melakukan kolaborasi dengan idol group Red Velvet melalui platform Instagram. Iklan yang ditampilkan adalah memperkenalkan produk kolaborasi mereka yaitu lip tint, eyeliner, dan eyebrow. Indonesia merupakan negara peringkat pertama dengan jumlah fans K-Pop terbanyak. Fenomena ini disebut dengan istilah Korean wave yang menjelaskan tersebarnya budaya popular dari Korea secara mendunia di berbagai negara. Brand ambassador adalah alat perusahaan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan publik yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk. Maka dari itu brand ambassador berperan dalam meningkatkan keputusan pembelian. Brand ambassador berpengaruh positif atau baik dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari hasil penelitian dikatakan bahwa brand ambassador dapat mendukung psikologis yang bisa mempengaruhi sikap konsumen dalam keputusan pembelian. Semakin baik dan positif citra brand ambassador maka akan semakin meningkat keputusan pembeliannya. Dalam penelitian ini dipilih penggemar Red Velvet di area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) sebagai subjek penelitian karena melihat dari grup chat whatsapp komunitas fans Red Velvet didapatkan, sebelum konser di Indonesia tahun 2023, beberapa fans sudah saling mengenal lewat grup chat supaya ada teman bareng ketika pergi konser. Ketika ditanya asal daerahnya, banyak dari mereka yang tinggal di Jakarta dan Jawa Barat.  Berdasarkan hal ini maka timbul pertanyaan : apakah ada Pengaruh Korean Wave, Brand Ambassador, dan Brand Image, pada Konten Iklan di Media Sosial Instagram @azarinecosmeticaofficial x Red Velvet Terhadap Keputusan Pembelian Penggemar Red Velvet di Jabodetabek?  
Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program CSR PT PP Lonsum Tbk Rambung Sialang di Kabupaten Serdang Bedagai Kartika, Sintya; Deni, Indira Fatra
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.963-972

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons masyarakat terhadap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT PP London Sumatra Indonesia Tbk Unit Rambung Sialang di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan Kepala Desa Pergulaan, aparatur desa, serta masyarakat penerima manfaat program CSR sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons positif terhadap pelaksanaan program CSR, terutama pada kegiatan perbaikan dan perataan jalan yang membantu kelancaran akses serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Namun, masyarakat juga menilai bahwa pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya merata, belum berkelanjutan, dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR masih cenderung bersifat reaktif dan belum berbasis perencanaan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program CSR yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan Comdev dan Pengembangan Wilayah untuk Mitigasi Pertambangan Emas Ilegal: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Saleh, Arifin; Imawan, Riswanda
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1291-1298

Abstract

Penambangan emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, merupakan masalah sosial-lingkungan yang kompleks yang dipengaruhi oleh kerentanan mata pencaharian, tata kelola sumber daya yang lemah, peluang ekonomi daerah yang terbatas, serta degradasi ekologi. Penelitian ini mengkaji bagaimana pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah dapat diintegrasikan untuk mengatasi penambangan emas ilegal sekaligus mendorong mata pencaharian lokal yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka, studi ini menganalisis literatur akademis yang relevan, dokumen kebijakan, kerangka hukum, dan studi-studi sebelumnya mengenai penambangan emas skala kecil dan tradisional, pemberdayaan masyarakat, mata pencaharian berkelanjutan, serta pembangunan daerah. Penelitian ini ditempatkan dalam kerangka kerja community empowerment and development, yang memandang penambangan emas ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebagai masalah struktural yang berkaitan dengan kemiskinan, kapasitas kelembagaan, keadilan lingkungan, dan pembangunan lokal. Naskah ini membahas isu tersebut dengan mensintesis perspektif teoretis dan temuan empiris dari studi-studi sebelumnya untuk merumuskan model kontekstual bagi Mandailing Natal. Temuan utama menunjukkan bahwa mengatasi penambangan emas ilegal memerlukan strategi terintegrasi yang menggabungkan diversifikasi mata pencaharian, pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, rehabilitasi lingkungan, dan tata kelola kolaboratif. Studi ini menyumbangkan kerangka konseptual untuk mentransformasi kawasan penambangan ilegal menjadi ruang pengembangan wilayah yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berakar pada masyarakat lokal
Pengaruh Digital Marketing dan Kualitas Informasi terhadap Minat Calon Mahasiswa Melalui Brand Awareness Azhari As’ad, Muhammad Hari; Dewi, Mustika
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1266-1274

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital marketing dan kualitas informasi terhadap minat calon mahasiswa di Universitas Deli Sumatera dengan brand awareness sebagai variabel intervening. Rendahnya tingkat konversi pendaftaran mahasiswa baru menjadi latar belakang utama penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner online dari 100 responden yang pernah terpapar kampanye digital Universitas Deli Sumatera. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan software SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital marketing dan kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness. Namun, secara langsung digital marketing dan kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat calon mahasiswa. Brand awareness juga tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap minat calon mahasiswa. Meskipun demikian, brand awareness berhasil memediasi pengaruh digital marketing dan kualitas informasi terhadap minat calon mahasiswa secara positif dan signifikan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perguruan tinggi swasta baru untuk meningkatkan strategi digital marketing dan kualitas informasi guna memperkuat brand awareness sebagai jembatan menuju peningkatan minat calon mahasiswa.
Implementation of Agile Government and Public Perception of the Quality of Public Services in Medan City Pasaribu, Vera Asihna Riris; Pasaribu, Johnson
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1299-1310

Abstract

Kualitas pelayanan publik merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik. Menghadapi dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital, pemerintah dituntut untuk mengembangkan model tata kelola yang lebih adaptif dan inovatif. Salah satu pendekatan yang muncul dalam studi administrasi publik adalah konsep Agile Government, sebuah model tata kelola yang menekankan fleksibilitas organisasi, responsivitas kebijakan, kolaborasi, dan penggunaan teknologi digital dalam penyampaian pelayanan publik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Agile Government memengaruhi persepsi publik terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Medan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi prinsip-prinsip Agile Government dalam pelayanan publik dan dampaknya terhadap persepsi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Agile Government berkontribusi pada peningkatan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan publik. Fleksibilitas pelayanan, kecepatan respons dari pejabat pemerintah, dan penggunaan teknologi digital memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan pemerintah. Dengan demikian, Agile Government dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjadikannya lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan publik
Peran Komunikasi Pelatih PASKIBRA MAN Dairi Dalam Pembentukan Karakter dan Kepemimpinan Anggota Padillah, Nur; Zulfahmi, Zulfahmi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1246-1253

Abstract

National education aims not only to foster intellectual development but also to shape the character and civilization of a dignified nation. Within MAN Dairi, this character-building process extends beyond the classroom and also through extracurricular activities. One forum for instilling the values of discipline and responsibility is the Flag Raising Troop (Paskibra). Studies examining the role of Paskibra coaches' communication within the madrasah environment are still relatively limited in developing student character and leadership. The research problem is: What is the role of communication of Paskibra coaches at MAN Dairi in shaping the character and leadership of members? This study uses a qualitative approach with descriptive methods to systematically and factually describe the communication of Paskibra coaches, including instructive, motivational, corrective, and evaluative communication, and their impact on the formation of members' character and leadership. The categorization in this study is as follows: 1). Communication by the Paskibra Trainer, with indicators such as clarity in command delivery, consistency in training rules, and the trainer's assertiveness in giving directions. 2. Character Building, with indicators such as punctuality in training, adherence to rules, and proper task execution. 3. Member Leadership, with indicators such as directing groups/lines, clarity in communication, courage to act in certain situations, and loyalty to the organization. Based on the results of this study, several conclusions were drawn: 1. Communication by the Paskibra Trainer of MAN Dairi in conveying commands to members was clear and focused. 2. Communication by the Paskibra Trainer of MAN Dairi was proven effective in ensuring member compliance with applicable rules. 3. The Paskibra Trainer of MAN Dairi played an effective role in guiding members in carrying out their duties. The direction, guidance, and evaluation provided by the trainer helped members carry out their duties effectively. The trainer's directed communication played a role in shaping members' leadership attitudes relevant to the goal of character building