cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,606 Documents
 157   158   159   160   161 
Analisis Implikasi Putusan MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Dan Independensi Mahkamah Konstitusi Azlina, Wida; Laia, Hepy Krisman; Br Sembiring, Tamaulina
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.%p

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden memunculkan dinamika dan perdebatan luas di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap sistem demokrasi Indonesia, dengan fokus utama pada aspek independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan terkait, disertai tinjauan teoritis mengenai independensi peradilan dan prinsip judicial restraint. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK 90/2023 berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai melemahnya independensi Mahkamah akibat dugaan konflik kepentingan, inkonsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya, serta ekspansi tafsir yang dinilai melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy). Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yudisial yang seharusnya bebas dari intervensi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara hukum Putusan MK bersifat final dan mengikat, secara sosiologis ia menimbulkan implikasi signifikan terhadap persepsi independensi Mahkamah dan stabilitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme etik, transparansi putusan, serta konsistensi penalaran hukum untuk menjaga legitimasi dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.
Analisis Peran Partai Politik Mengatasi Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Legitimasi Kekuasaan Ewardiman, Jefri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.%p

Abstract

Politik uang masih menjadi salah satu tantangan utama dalam demokrasi elektoral, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mendistorsi legitimasi kekuasaan yang dihasilkan dari pemilu. Partai politik sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi memiliki peran strategis dalam mengatasi politik uang melalui fungsi rekrutmen politik, pendidikan politik, serta penguatan kelembagaan internal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai politik dalam mengatasi politik uang dalam pemilu sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran partai politik belum optimal akibat dominasi pragmatisme politik, lemahnya demokrasi internal, serta tingginya biaya politik. Penguatan institusionalisasi partai, peningkatan pendidikan politik, serta reformasi sistem pemilu menjadi langkah penting dalam meminimalisir politik uang dan memperkuat legitimasi kekuasaan.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Hitaminah, Khusnul; Ulfa, Maria; Hendra, Mohammad; Suryadi, Moh. Anton
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1115-1130

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli tanah berdasarkan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta untuk mengetahui implikasi hukum yang timbul jika PPAT lalai dalam menjalankan kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian kepustakaan (library Research), dimana data diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum agraria, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, PPAT mempunyai jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan pelestarian hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, PPAT tidak hanya berwenang membuat akta, tetapi juga bertanggung jawab memastikan kebenaran formal dan material dari dokumen serta prosedur yang menjadi dasar pembuatan akta jual beli tanah. Kedua, dalam praktik pembuatan akta jual beli tanah, PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan profesionalitas melalui pemeriksaan identitas para pihak, keabsahan objek tanah, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian data dalam sistem administrasi pertanahan sebelum akta penandatanganan. Ketiga, apabila PPAT lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka dapat timbul sanksi hukum berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata, bahkan pertanggungjawaban pidana apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pelanggaran hukum yang serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan dalam Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yuridis dan teknis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas PPAT. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme, pengawasan yang efektif, serta penerapan kehati-hatian secara konsisten agar prinsip pembuatan akta jual beli tanah dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Binuang A, Syapril; Ilham S, Muhammad; Ramadhan. H, Oya Ukhwah; Pamungkas, Yantrifna Endri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kepala Desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Desa Binuang. Transparansi merupakan prinsip utama tata kelola pemerintahan desa yang berfungsi mencegah penyalahgunaan anggaran serta memperkuat kepercayaan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat, disertai observasi dan telaah dokumen keuangan desa seperti APBDes, laporan realisasi, serta media publikasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai inisiator keterbukaan informasi, pengendali sistem administrasi, serta fasilitator partisipasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Transparansi diwujudkan melalui forum musyawarah desa yang inklusif, publikasi APBDes di ruang publik, penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta penyampaian laporan realisasi secara terbuka. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan yang komunikatif dan responsif terhadap regulasi berkontribusi signifikan dalam membangun budaya keterbukaan di tingkat desa. Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi sangat ditentukan oleh komitmen dan integritas kepala desa sebagai aktor kunci pemerintahan lokal.
Pengaruh Korean Wave, Brand Ambassador, dan Brand Image pada Konten Iklan di Instagram @azarinecosmeticofficial x Red Velvet Terhadap Keputusan Pembelian Penggemar Red Velvet di Jabodetabek Ekawati, Diva Ayu; Soenaryo, Rohmiati; Wirasati, Wiwien
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.%p

Abstract

Teknologi digital terus meningkat karena tuntutan kebutuhan manusia yang semakin modern. Internet merupakan salah satu perkembangan dari teknologi digital. Dengan menggunakan internet semua bebas melakukannya dimana saja dan kapan saja. Menurut data dari Wearesocial.com, jumlah pengguna internet di Indonesia terhitung sejak Januari 2023 tercatat sebanyak 212,9 juta pengguna. Sedangkan di tahun 2022 tercatat sebanyak 202 juta pengguna. Dalam melakukan pemasaran secara online sebuah brand menggunakan iklan.  iklan adalah pesan yang disampaikan oleh sponsor baik ide, barang atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi, membangun kesadaran, membedakan dengan merek lain dan membantu meyakinkan masyarakat untuk melakukan pembelian. Salah satu media sosial yang banyak digunakan saat ini untuk pemasaran produk secara online  adalah Instagram. Dalam penelitian ini produk yang menjadi subyek penelitian adalah Azarine Cosmetic. Azarine Cosmetic dalam beriklan melakukan kolaborasi dengan idol group Red Velvet melalui platform Instagram. Iklan yang ditampilkan adalah memperkenalkan produk kolaborasi mereka yaitu lip tint, eyeliner, dan eyebrow. Indonesia merupakan negara peringkat pertama dengan jumlah fans K-Pop terbanyak. Fenomena ini disebut dengan istilah Korean wave yang menjelaskan tersebarnya budaya popular dari Korea secara mendunia di berbagai negara. Brand ambassador adalah alat perusahaan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan publik yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk. Maka dari itu brand ambassador berperan dalam meningkatkan keputusan pembelian. Brand ambassador berpengaruh positif atau baik dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari hasil penelitian dikatakan bahwa brand ambassador dapat mendukung psikologis yang bisa mempengaruhi sikap konsumen dalam keputusan pembelian. Semakin baik dan positif citra brand ambassador maka akan semakin meningkat keputusan pembeliannya. Dalam penelitian ini dipilih penggemar Red Velvet di area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) sebagai subjek penelitian karena melihat dari grup chat whatsapp komunitas fans Red Velvet didapatkan, sebelum konser di Indonesia tahun 2023, beberapa fans sudah saling mengenal lewat grup chat supaya ada teman bareng ketika pergi konser. Ketika ditanya asal daerahnya, banyak dari mereka yang tinggal di Jakarta dan Jawa Barat.  Berdasarkan hal ini maka timbul pertanyaan : apakah ada Pengaruh Korean Wave, Brand Ambassador, dan Brand Image, pada Konten Iklan di Media Sosial Instagram @azarinecosmeticaofficial x Red Velvet Terhadap Keputusan Pembelian Penggemar Red Velvet di Jabodetabek?  
Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program CSR PT PP Lonsum Tbk Rambung Sialang di Kabupaten Serdang Bedagai Kartika, Sintya; Deni, Indira Fatra
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.963-972

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons masyarakat terhadap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT PP London Sumatra Indonesia Tbk Unit Rambung Sialang di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan Kepala Desa Pergulaan, aparatur desa, serta masyarakat penerima manfaat program CSR sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons positif terhadap pelaksanaan program CSR, terutama pada kegiatan perbaikan dan perataan jalan yang membantu kelancaran akses serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Namun, masyarakat juga menilai bahwa pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya merata, belum berkelanjutan, dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR masih cenderung bersifat reaktif dan belum berbasis perencanaan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program CSR yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Page 161 of 161 | Total Record : 1606

 157   158   159   160   161 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026 Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026 Vol 9, No 4 (2025): November 2025 Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025 Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 8, No 4 (2024): November 2024 Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari Vol 7, No 3 (2023): November 2023 Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora More Issue