cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,606 Documents
 157   158   159   160   161 
Rekonstruksi Sistem Perencanaan Desa Partisipatif Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 Hitaminah, Khusnul; Taubat, Muhammad; Hendra, Muhammad; Rohim, Abdur
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1085-1098

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif serta merumuskan rekonstruksi sistem perencanaan desa partisipatif berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang berfokus pada penafsiran norma hukum melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur ilmiah yang relevan dengan perencanaan desa dan demokrasi deliberatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pasal 5 secara normatif telah menegaskan prinsip dasar perencanaan desa partisipatif yang meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, serta orientasi pada kebutuhan riil warga desa, dengan Musyawarah Desa sebagai forum utama pengambilan keputusan pembangunan. Kedua, meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi sistem perencanaan desa partisipatif masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain multitafsir konsep partisipasi, keterbatasan kapasitas aparatur desa, dominasi elite lokal, rendahnya literasi masyarakat, serta lemahnya transparansi dan pengawasan. Ketiga, secara yuridis Pasal 5 telah menyediakan kerangka normatif yang memadai, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan pedoman teknis, penguatan kelembagaan desa, serta peningkatan kesadaran partisipatif masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi sistem perencanaan desa partisipatif diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik empiris, sehingga partisipasi masyarakat tidak bersifat formalitas administratif, melainkan menjadi proses substantif yang menentukan arah pembangunan desa secara berkelanjutan.
Strategi Humas Pemprov Sumut Dalam Membentuk Citra Pelayanan Publik Melalui Media Instagram @Infosumutku Harahap, Harji Sehatdo Nauli; Azhar, Anang Anas
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1029-1035

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membentuk citra pelayanan publik melalui Instagram @infosumutku. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi publik melalui konten informatif, edukatif, dan klarifikasi isu. Namun, komunikasi yang dilakukan masih cenderung satu arah dan belum optimal dalam membangun interaksi dengan masyarakat. Meskipun demikian, penggunaan Instagram mampu membentuk citra dasar pemerintah yang informatif dan transparan, sehingga diperlukan penguatan komunikasi dua arah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Analisis Peran ‘ARISE+ Indonesia’ sebagai fasilitator perdagangan antara Uni Eropa dengan Indonesia Andia Flaurance, Joey Michael; Dirja, Rinatra Bangun; Yusuf, Muhammad Fahrizal; Purbantina, Adiasri Putri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.%p

Abstract

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki potensi ekonomi yang strategis, namun seringkali dihadapkan pada tantangan berupa hambatan non-tarif, perbedaan standar regulasi, dan kompleksitas prosedur kepabeanan. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, program ARISE+ Indonesia hadir sebagai inisiatif bantuan teknis yang didanai oleh Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas ARISE+ Indonesia sebagai bentuk Trade Facilitation dalam memperlancar arus perdagangan bilateral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui laporan resmi ARISE+. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ARISE+ Indonesia menjalankan peran fasilitasi perdagangan melalui empat komponen utama, yaitu kebijakan perdagangan dan investasi, fasilitasi perdagangan, infrastruktur mutu ekspor, dan Indikasi Geografis (IG). Program ini terbukti berhasil dalam menyelaraskan standar uji laboratorium Indonesia dengan standar UE serta meningkatkan kapasitas UMKM. Kesimpulannya, ARISE+ Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai program bantuan, melainkan sebagai trade facilitation yang mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa.
Analisis Proses Penentuan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dalam Dinamika Koalisi Menuju Pilkada Serentak 2024 Efriza, Efriza; Setiawan, Tobi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1074-1084

Abstract

Penentuan pasangan calon gubernur pada Pilkada Jakarta diwarnai upaya “memborong” sebanyaknya partai politik melalui pembentukan KIM Plus. Pemerintah bersama KIM Plus berusaha mengatur arah pencalonan sesuai preferensi politiknya, menyisakan PDIP sebagai satu-satunya partai besar yang enggan bergabung. Namun strategi besar ini berubah total setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa syarat pengusulan pasangan calon cukup didasarkan pada perolehan suara sah partai atau gabungan partai di daerah dengan ambang baru 6,5 hingga 10 persen. Putusan ini membuka jalan bagi PDIP untuk mengusung pasangan calon secara mandiri. Menariknya, PDIP tidak memilih figur dengan elektabilitas tinggi seperti Anies Baswedan, melainkan menetapkan Pramono Anung sebagai calon gubernur, sebuah keputusan yang diduga tidak sepenuhnya lepas dari tekanan politik, sekalipun PDIP memiliki ruang manuver penuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus instrumental untuk mengurai proses penentuan pasangan calon gubernur serta dinamika koalisi menjelang Pilkada. Pendekatan ini membantu mengungkap beragam kepentingan di balik pembentukan koalisi antarpartai dan strategi penentuan kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK bukan hanya menggagalkan obsesi pemerintah dan KIM Plus dalam mengendalikan pencalonan kepala daerah, tetapi juga membuka peluang besar bagi PDIP yang pada akhirnya muncul sebagai pemenang dalam Pilkada Jakarta.
Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT Premier Doughnut Indonesia Distrik Selatan Fauziah, Gina; Ilham, Muhammad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh antara Komunikasi Organisasi (X1) terhadap kinerja karyawan PT. Premier Doughnut Indonesia Distrik Selatan, 2) Pengaruh antara Gaya kepemimpinan (X2) terhadap kinerja karyawan pada PT. Premier Doughnut Indonesia Distrik Selatan, 3) Pengaruh antara Komunikasi Organisasi (X1) dan Gaya Kepemimpinan (X2) terhadap kinerja karyawan PT. Premier Doughnut Indonesia Distrik Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel penelitian sejumlah 80 orang yang seluruhnya adalah karyawan PT. Premier Doughnut Indonesia Distrik Selatan. Pengumpulan data menggunakan kursioner yang telah diuji validitas dan realibilitasnya. Hasil penelitian menemukan bahwa : 1) Hasil uji regresi yang mana nilai koefisien komunikasi organisasi adalah 0,816 bersifat positif yang artinya setiap peningkatan komunikasi organisasi maka akan meningkatkan pula kinerja karyawan pada perusahaan, 2) Hasil uji regresi yang mana nilai koefisien gaya kepemimpinan adalah 0,714 bersifat positif yang artinya setiap peningkatan gaya kepemimpinan makan akan meningkatkan pula kinerja karyawan pada perusahaan, 3) Hasil uji regresi berganda yang mana memiliki nilai koefisien konstanta bernilai 6,907 bersifat positif. Hal ini dibuktikan pula dengan hasil uji F yang menyatakan bahwa nilai sig. Sebesar 0,000 0,05 dan nilai Fhitung Fatbel yaitu sebesar 79,963 3,12. Dengan demikian Ho3 ditolak dan Ha3 diterima, hal ini disimpulkan bahwa hipotesis terbukti atau dengan kata lain bahwa komunikasi organisasi dan gaya kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Strategi Komunikasi Digital Kampanye Filantropi Berbasis Pesan Religius Dan Kemanusiaan Ahmad Zaki, Rayhan; Nugroho, Adi; Permana, Naufal Rizqi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.%p

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi strategi komunikasi digital dalam kampanye sosial yang menggunakan pesan keagamaan dan kemanusiaan. Dalam perkembangan yang cepat terhadap media digital sebagai ruang publik baru. Organisasi filantropi mengatasi tantangan pengelolaan narasi yang dapat meningkatkan kepercayaan dan tindakan nyata masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis model implementasi The Dragonfly Effect yang terdiri dari empat pilar, yaitu: Focus, Grab Attention, terlibat, dan Take Action pada kampanye filantropi digital Lazismu Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, landasan teoritis yang digunakan adalah Teori Identitas Sosial untuk memahami bagaimana pesan diaktivasi melalui audiens sosial sebagai bagian dari komunitas keagamaan ataupun sebagai bagian dari masyarakat global. Dalam hasil analisis menunjukkan bahwasanya pesan keagamaan memiliki efek menarik dan juga meningkatkan perhatian melalui aktivasi kewajiban moral dan sebagai identitas spiritual. Sementara itu, pesan kesejahteraan unggul dalam membangun empati universal yang melampaui batas primordial. Dalam temuan studi kasus ini juga terlihat bahwasanya integrasi kedua narasi tersebut dalam kerangka The Dragonfly Effect mampu menciptakan siklus kampanye yang sistematis, sehingga dapat mengubah keterlibatan audiens di ruang digital menjadi tindakan nyata seperti donasi digital. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwasanya sinergi antara fokus tujuan dan resonansi identitas sosial menjadi kunci keberhasilan mobilisasi partisipasi publik dalam ekosistem kedermawanan digital, khususnya konteks organisasi filantropi berbasis agama di Indonesia.
Analisis Normatif Implementasi Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Dalam Sistem Hak Atas Tanah Hitaminah, Khusnul; Shofariyah, Kurniatus; Hendra, Mohammad; Suryadi, Moh. Anton
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1099-1114

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan implikasi Pasal 97 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terhadap konstruksi Hak Pengelolaan (HPL) dalam sistem hukum agraria nasional serta kepastian hukum bagi pemegang hak dan pihak ketiga. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat ahli, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97 menegaskan HPL sebagai hak penguasaan yang bersumber dari hak menguasai negara dan bersifat publik-fungsional, serta mengatur subjek, objek, dan kewenangan pemegangnya, termasuk pemberian hak turunan seperti HGU, HGB, dan Hak Pakai. Secara normatif, ketentuan ini memperkuat kepastian prosedural melalui mekanisme pemberian hak dan pendaftaran tanah, serta menegaskan bahwa tanah dalam HPL tetap berstatus tanah negara. Namun, dalam praktik masih terdapat hambatan yuridis dan administratif, seperti potensi multitafsir dan belum optimalnya integrasi data pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 97 telah memperkuat landasan normatif pengaturan HPL dan mendukung tata kelola pertanahan, tetapi tetap memerlukan harmonisasi regulasi dan penguatan administrasi agar kepastian hukum dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.
Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Binuang Syapda, Muhammad Ilham; A, Syapril; Rizalti, Zatil Aqhilla; Ramadhani, Arya Rakha
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Binuang. Akuntabilitas menjadi prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN dan pendapatan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat, disertai observasi dan studi dokumentasi terhadap dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai pengarah kebijakan, pengendali administrasi, dan pengawas internal dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Peningkatan akuntabilitas terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, serta penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mendukung tertib administrasi dan transparansi data. Selain itu, komitmen terhadap regulasi dan penguatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor pendukung utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kepatuhan regulatif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Binuang.
Disharmonisasi Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ariapramuda, Cassis Merinthia; Triadi, Irwan; Wijaya, Mas Pungky Hendra
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.%p

Abstract

Penetapan kerugian keuangan negara merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia karena memiliki implikasi administratif dan pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penetapan kerugian keuangan negara serta menelaah disharmonisasi kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan penetapan kerugian keuangan negara berada pada BPK sebagai lembaga independen yang memiliki mandat konstitusional. Namun, dalam praktik penyidikan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum juga melakukan perhitungan kerugian melalui auditor internal atau ahli, sehingga menimbulkan disharmonisasi kewenangan dan potensi ketidakpastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi pengaturan dan koordinasi kelembagaan antara BPK dan aparat penegak hukum agar kewenangan penetapan kerugian keuangan negara menjadi jelas, kepastian hukum terjaga, dan efektivitas pemberantasan korupsi meningkat.
Citra Kecantikan Dalam Promosi Skincare Oleh Nagita Slavina Di Tiktok @Msglow.Beauty Ananda, Nadya Dwi; Rozi, Fakhrur
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.951-962

Abstract

Penelitian ini mengkaji promosi skincare di TikTok menunjukkan bahwa konten kecantikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemasaran, tetapi juga sebagai ruang pembentukan gambaran wajah ideal. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk citra kecantikan dalam promosi skincare oleh Nagita Slavina serta tanggapan audiens terhadap citra tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami pengalaman dan pemaknaan audiens secara mendalam. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima pengguna aktif TikTok yang dipilih secara purposive, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber melalui perbandingan hasil wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra kecantikan dibangun melalui tampilan kulit glowing, cerah, halus, bersih, dan terawat. Audiens memaknai tampilan tersebut sebagai gambaran kecantikan yang menarik, meyakinkan, dan ideal, meskipun pada saat yang sama juga memunculkan perbandingan diri, harapan terhadap hasil skincare, rasa percaya, serta rasa tidak aman. Pembahasan menunjukkan bahwa promosi skincare di media sosial tidak hanya menjual produk, tetapi juga membentuk standar kecantikan digital yang terus dimaknai dalam kehidupan sehari-hari oleh audiens perempuan muda di ruang digital kontemporer saat ini.

Page 160 of 161 | Total Record : 1606

 157   158   159   160   161 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026 Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026 Vol 9, No 4 (2025): November 2025 Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025 Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 8, No 4 (2024): November 2024 Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari Vol 7, No 3 (2023): November 2023 Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora More Issue