cover
Contact Name
A Faroby Falatehan
Contact Email
jurnalmpd@apps.ipb.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalmpd@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Jl. Kamper, Wing 5 Level 4, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah
ISSN : 19796927     EISSN : 30643481     DOI : https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd
Core Subject : Economy, Social,
Aim, Focus and Scope Aim Sebagai media penyebaran informasi yang bersifat kekinian dalam kerangka Pembangunan Daerah di Indonesia. Focus and Scope Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah sebagai media elektronik dengan penerbitan artikel ilmiah yang memiliki fokus pada lingkup pembangunan daerah dan bertujuan untuk meningkatkan teori dan praktik kebijakan publik. Adapun rumpun penekanan keilmuan pada Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, yaitu ekonomi, keuangan, manajemen, kebijakan publik, pembangunan daerah dan pembangunan sosial. Ekonomi (Economy) pada Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah mencakup pada kegiatan ekonomi pembangunan yang mencakup proses dimana pemerintah daerah dan pengelolaan sumber daya oleh masyarakat untuk menstimulus berkembangnya kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) disuatu wilayah. Keuangan (Financial) mencakup pada peran dan fungsi lembaga keuangan bank dan non bank, pajak dan investasi daerah, pembangunan kewirausahaan daerah serta jasa keuangan dalam perekonomian daerah. Manajemen (Management) yang mencakup pada proses pemetaan, strategi, perencanaan dan tata kelola pembangunan daerah. Kebijakan Publik (Public Policy) terkait tentang analisis kebijakan dan metodologi pembangunan daerah. Pembangunan Daerah (Regional Development) mencakup pada teori ekonomi pembangunan daerah dan pembangunan daerah berkelanjutan. Pembangunan Sosial (Social Development) berfokus pada penyelarasan antara kebijakan sosial dengan tujuan pembangunan daerah, peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat daerah secara menyeluruh dan terpadu.
Articles 120 Documents
STRATEGI PENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KOTA SERANG Chandra, Aradea; Rustiadi, Ernan; Hariyoga, Himawan
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 9 No. 2 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.584 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27630

Abstract

ABSTRACTThe era of regional autonomy requires every region to have independence in managing its regional finance in order to increase its local revenue. Market retribution is a type of retribution that can be potentially used as a source of local revenue. Serang city is one of the cities that become a merchant destination for traders from other regions due to its rapid economic development. The aim of this study is to analyze the performance of market retribution, to analyze the perception of merchants in accordance with the implementation of collection policy and to formulate the strategy to increase market retribution receipts. The primary data was obtained from interviews with the merchants and pertinent institution official that were chosen purposively (purposive sampling). Various analytical methods which were specifically implemented in order to achieve the purpose of the study are as follow: analysis of local government financial performance, descriptive statistical analysis, and analytical hierarchy process. The result of the analysis suggests that: (1) in general the performance of market retribution of Serang city in the period of 2009 to 2015 is less well; (2) according to the perception of the merchants, the endeavor of the implementation of market service retribution is running quite well; and (3) the first priority of the strategy which can be implemented in improving market retribution is the issuance of technical guidelines concerning to the attainment of market retribution collection.    Key Words: Market Retribution, Local Government Financial Performance, Strategy to Increase of Retribution Revenue, Serang City ABSTRAKEra otonomi daerah mengharuskan setiap daerah memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang potensial sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kota Serang menjadi salah satu tujuan pedagang dari daerah lain untuk menjual dagangannya karena perkembangan perekonomian yang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk: mengukur kinerja retribusi pelayanan pasar, menganalisis persepsi pedagang terhadap pelaksanaan pemungutan dan merumuskan strategi meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden pedagang dan pejabat instansi terkait dipilih secara sengaja (purposive sampling). Metode analisis yang digunakan untuk masing-masing tujuan adalah: analisis kinerja keuangan daerah, analisis statistika deskriptif, dan proses hirarki analitik (analytical hierarchy process). Hasil dari masing-masing analisis menunjukkan bahwa: (1) secara umum kinerja retribusi pelayanan pasar Kota Serang tahun 2009 hingga 2015 kurang baik; (2) berdasarkan persepsi pedagang, upaya pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar sudah berjalan cukup baik; dan (3) strategi prioritas pertama yang dapat diimplementasikan dalam peningkatan penerimaan retribusi pelayanan pasar adalah penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar.Kata Kunci: Retribusi Pelayanan Pasar, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi, Kota Serang
STRATEGI PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM MENANGGULANGAN KEMISKINAN Wijaya, Novita Frahesti Ade; Rachmina, Dwi; Sarma, Ma'mun
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 9 No. 2 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.668 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27631

Abstract

ABSTRACTThe realization of the poverty level in Bangka Belitung Province from 2013 to 2015 fluctuated. The levels of poverty in 2013 and 2015 did not reach the target while that of 2014 reached it. This research aims to analyze the implementation of planning and budgeting and to formulate strategies for strengthening the planning and budgeting of Bangka Belitung Province in regards to poverty alleviation. The analyses were carried out using the qualitative and quantitative methods. This research used primary and secondary data, and the determination of samples was conducted using a purpossive sampling technique. The results of the research show that (1) the level of planning and budgeting implementation in Bangka Belitung Province in poverty alleviation in the year of 2013-2015 was moderate with low competence variable of human resource, and this needs to be improved; (2) the internal and external matrices of the governmental policy of Bangka Belitung Provincial in supporting poverty alleviation with weighted score data of 2.354 and 3.055 were in quadrant II that is grow and build through intensive and integrated strategy; (3) the main strategy that must be implemented is to improve the support of local and central government policies in human resources development and planner apparatus to facilitate poverty alleviation. Implementation that can be conducted is the capacity building program of the planner apparatus for the period of 2018-2022.Keywords: integrated strategy, intensive strategy, implementation level, povertyABSTRAKRealisasi tingkat kemiskinan di Provinsi Kepuluan Bangka Belitung dari tahun 2013-2015 bersifat fluktuatif. Tingkat kemiskinan tahun 2013 dan 2015 tidak mencapai target, sedangkan tahun 2014 telah mencapai target. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Penentuan sampel dipilih secara sengaja. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat implementasi perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2013-2015 adalah sedang dengan variabel kompetensi SDM rendah dan masih harus dilakukan perbaikan; (2) matriks internal dan eksternal kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dengan data skor terbobot 2.354 dan 3.055 berada pada kuadran II  grow and build melalui strategi intensif dan terintegrasi; (3) strategi utama yang harus dilaksanakan adalah meningkatkan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perencana untuk mempermudah penanggulangan kemiskinan. Implementasi yang dapat dilaksanakan adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana selama tahun 2018-2022.Kata kunci : strategi intensif, strategi terintegrasi, tingkat implementasi, kemiskinan
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN BELANJA SUBSIDI BUNGA KREDIT PROGRAM DI DITJEN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN Falah, Samsul; Hakim, Dedi Budiman; Falatehan, A. Faroby
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 9 No. 2 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.47 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27632

Abstract

ABSTRACTInternal Control System is one of the criteria in giving opinion by the auditing body in Indonesia. Beside that, the government is required to regulated and maintain an Internal Control System within the government as a whole. This study aimed to evaluate the Internal Control System in expenditure of Credit Program Interest Subsidy in Directorate General of Treasury at The Ministry of Finance. In this study, Internal Control System consist of control environment, risk assesssment, control activites, information and communication, and monitoring activities. The Primary data were obtained from questionnaire and interview with financial managers in Credit Program Interest Subsidy in Directorate General of Treasury and official that related in making decisions to make Internal Control System become adequated, while the secondary data were obtained from the reports that associated with Intern Control System and expenditure in Credit Program Interest Subsidy which selected by purposive sampling. The Model was evaluated by Descriptive Analysis and Rating Scale. The Result of this study: (1) From the descriptive analysis has shown that internal control system did not systematic and integrated; (2) Rating scale has shown that the information and communication elements had the lowest value, and indicators human resource guidance from the element of control activities had less value.  Keywords: internal control system, interest subsidy expenditure, rating scale  ABSTRAKSistem Pengendalian Intern adalah salah satu kriteria dalam pemberian opini yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Disamping itu, pemerintah diharuskan untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dalam penelitian ini, Sistem Pengendalian Intern terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan pengelola keuangan belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat yang terkait dengan pengambilan keputusan agar sistem pengendalian intern menjadi memadai, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan yang terkait sistem pengendalian intern dan belanja subsidi bunga kredit program yang dipilih secara sengaja (purposive sampling).  Model dalam penelitian ini dievaluasi dengan analisis deskriptif dan skala rating (rating scale). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern belanja subsidi bunga kredit program tidak sistematis dan terpadu. Skala Rating menunjukkan bahwa unsur informasi dan komunikasi memiliki nilai terendah diantara unsur yang lain dan sub unsur pembinaan sumber daya manusia dari unsur kegiatan pengendalian memiliki nilai terendah.Kata kunci:    sistem pengendalian intern, belanja subsidi bunga, skala rating
STRATEGI PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS Kurniasari, Novia Tri; Fariyanti, Anna; Ristiyanto, Nirwan
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 9 No. 2 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.549 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27633

Abstract

ABSTRACTFraud phenomenon involves many actors from the government sector. Fraudulent practices in government has a negative impact on the economic and social sectors. Therefore, need for prevention effort to avoid state’s material and non material losses. The objectives of this study were to formulate fraud prevention strategies by using Analytical Hierarchy Process. Sources of data used in this study were questionnaires and interviews to 5 expert respondent. Strategies for fraud prevention on government financial management: (1) improving the supervision and control system, (2) improving the organizational culture, (3) formulating anti fraud value in the organization, (4) implementing reward system and punisment firmly, (5) anti fraud socialization for employees, and (6) forming agent of change. Key words: fraud prevention, internal control system, organizational culture, anti fraud value, Analytical Hierarchy ProcessABSTRACTFenomena kecurangan banyak melibatkan pelaku dari sektor pemerintahan. Praktik kecurangan di pemerintahan berdampak negatif di sektor ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlu upaya pencegahan untuk menghindari kerugian negara material maupun non material. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara kepada 5 responden yang dianggap ahli. Strategi pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah: (1) Perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian, (2) meningkatkan kultur organisasi, (3) merumuskan nilai anti fraud, (4) menerapkan sistem reward dan punishment yang tegas, (5) sosialisasi anti fraud bagi pegawai, dan (6) membentuk agen perubahan.Kata Kunci: Pencegahan Fraud, Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Nilai Anti Fraud, Proses Hirarki Analisis
STRATEGI PENINGKATAN KESIAPAN APARATUR PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH Sumaryanto, Sumaryanto; Falatehan, A. Faroby; Rachmina, Dwi
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 9 No. 2 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.094 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27634

Abstract

ABSTRACTUtilization of information technology in all stages of local financial management becomes very important especially in the effort to bring out good governance. Local financial management must be implemented in an orderly manner and in accordance with law, efficient, effective, transparent, accountable and responsible with due regard to justice, compliance and benefit to the community. The purposes of this research were to analyze the stage of employee readyness in implementation of local financial management information system, to analyze the effectivity of local financial management information system in Goverment Internal Controlling System and to obtain the strategy improving employee-readiness of Bogor City goverment in implementation of local financial management information system. The data consisted of primary and secondary data. Primary data was obtained from direct observation, interview and questioners with stratified random sampling method. While the secondary data was obtained from literature and related documents. This study used rating scale analysis, and SWOT analysis. The Result of study showed that employee-readiness of Bogor City goverment in implementation of local financial manangement information system were on the ready criteria but still needed a little improvement, and local financial management information system were quite effective to assist financial management employee in Bogor City goverment in implementation of Goverment Internal Controlling System. The chosen strategy was to improve the development and capacity building of competency-based employees in local financial management.Key words :   employee-readiness, financial, information system, strategy.ABSTRAKPemanfaatan teknologi informasi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan scara tertib, sesuai dan taat tterhadap peraturan perundang-undangan, sfektif, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesiapan aparatur dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, menganalisis efektifitas sistem informasi pengelolaan keuangan daearah dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapan aparatur Pemerintah Kota Bogor dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data primer dari dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan kuesioner dengan metoda stratified random sampling. Sedangkan data skunder diperoleh melalui literatur dan dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menggunakan analisis rating scale dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kesiapan aparatur dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan  berada pada kriteria siap tetapi masih perlu peningkatan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah cukup efektif dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Strategi yang terpilih adalah peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pengguna sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kompetensi. Kata kunci: kesiapan aparatur, sistem informasi, pengelolan keuangan, strategi.
STRATEGI ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENURUNAN DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN CIREBON Januri, Januri; Sarma, Ma'mun; Falatehan, A. Faroby
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 9 No. 2 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.423 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27635

Abstract

ABSTRACTCirebon District consists of 40 sub-districts with various potentials and characteristics between sub-districts, this condition causes disparity in the development between sub-districts in Cirebon District. This study was aimed to analyze the pattern of economic growth and development of each sub-district, measure the level of disparity, analyze the factors causing disparity, and establish the priority of budget allocation strategy to decrease disparity in economic development between sub-districts in Cirebon District. Primary data were obtained from gathering opinion with questionnaire by respondents who are steakholder were chosen purposively. The methods of analysis used in each aim were: analysis Tipology Klassen, Entropy Index, Williamson Index, Theil Index, panel data regression, and Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of each analysis showed that: (1) Sub-district in Cirebon District was classified into four quadrants, the level of development of undeveloped sub districts optimally and uneven; (2) the level of disparity in in Cirebon District fluctuated, and the decomposition of the major source of disparity was caused by the disparity between sub-districts (within region); (3) factors which had a significant influence to the decrease of disparity, namely income per capita (regional GDP) and the development of sub-district; and (4) priority of budget allocation strategy that can be implemented to decrease the disparity between sub-districts in Cirebon District is the improvement of infrastructure and facilities.Keywords: Disparity Development, Cirebon District, Theil Index, Analytical Hierarchy ProcessABSTRAKKabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan dengan potensi dan karakteristik antar kecamatan yang beragam, yang mengakibatkan terjadinya disparitas pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Cirebon.  Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis pola pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kecamatan, mengukur tingkat disparitas, menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas, dan menetapkan prioritas strategi alokasi anggaran untuk penurunan disparitas pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Cirebon. Data primer diperoleh dengan penjaringan pendapat stakeholder yang masing-masing dipilih secara sengaja (puposive sampling). Metode analisis yang digunakan untuk masing-masing tujuan adalah: analisis Tipology Klassen, Indeks Entropi, Indeks Williamson, Indeks Theil, regresi data panel, dan Proses Hirarki Analitik (PHA). Hasil dari masing-masing analisis menunjukkan bahwa: (1) Kecamatan di Kabupaten Cirebon diklasifikasikan menjadi 4 kuadran dan tingkat perkembangan kecamatan belum berkembang secara optimal dan belum merata; (2) disparitas di Kabupaten Cirebon bersifat fluktuatif, dan dekomposisi sumber utama disparitas berasal dari disparitas antar kecamatan dalam wilayah (within region); (3) faktor yang berpengaruh terhadap disparitas adalah pendapatan (PDRB) per kapita dan perkembangan kecamatan; dan (4) prioritas strategi alokasi anggaran yang dapat diimplementasikan untuk penurunan disparitas pembangunan ekonomi di Kabupaten Cirebon adalah peningkatan prasarana dan sarana.Kata kunci: disparitas pembangunan, Kabupaten Cirebon, Indeks Theil, Proses Hirarki Analitik
STRATEGI PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Syahputra, Khoirul; Syaukat, Yusman; Irwanto, Abdul Kohar
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 9 No. 2 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.498 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27636

Abstract

ABSTRACTReformation agenda is in various fields. One of the reformation agenda is in implementing the good governance. Regulation of the home affairs minister No. 19 Year 2016 is the regulation to rule local government wealth becoming adequated, informative, transparent and accountable. The purpose of this study are evaluating, knowing and describing the regional management assets. This study also formulating priority strategies to improve regional assets management of the Anambas government. The data consists of primary and secondary data. Primary data was obtained from direct observation, interview and questioners with purposive sampling method. While the secondary data was obtained from literature and related documents. This study use rating scale analysis, SWOT and QSPM analysis. This study has shown the weaknesses of the human resources competeny in assets management was caused by lackig in guidance, supervision and controlling which influenced the assets managements performance. The priority strategy was improving the quality of human resources in managing and reporting the local goverment assets.Key words :  Strategy, improvement  management of BMDABSTRAKReformasi diberbagai bidang di pemerintahan salah satunya adalah manisfestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan BMD adalah wujudnya aturan yang mengatur suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi, mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan BMD dan merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah : analisis rating scale, analisis SWOT dan metode QSPM.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya komptensi SDM pengelola BMD tidak terlepas dari kurang optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengedalian pada pengurus BMD dan ini juga berdampak pada kinerja aparatur pengelola BMD. Strategi prioritas yang tepat untuk diimplementasikan yaitu peningkatan kualitas SDM pengurus BMD dalam mengelola dan menyusun laporan BMD.Kata kunci: Strategi, Peningkatan Pengelolaan BMD.
OPTIMISASI MANAJEMEN ASET TETAP DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Aprilia, Ika; Syaukat, Yusman; Falatehan, A. Faroby
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 No. 2 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.61 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27783

Abstract

ABSTRACTLocal autonomy means that local governments are given freedom of action to manage and develop their own regions according to theireach condition, characters and potency. The core of local autonomy is democratization and empowerment. It is expected that the emerging democratization brings good governance into reality including good governance, both on the management of local finance and local assets. Assets or the active is one of components in the Local Government Financial Report, in which the greatest sub component is fixed assets. Therefore, good governance on fixed assets will support the efforts that have been made by the Province of DKI Jakarta to realize the good governance. Management of assets or items own by local authorities, according to Permendagri Nomor 19 tahun 2016, consists of several stages that can be classified into four managerial functions, which are planning, organizing, mobilizing or executing and controlling and monitoring. This study utilized primary and secondary data using an analysis method of gap analysis and qualitative description. Results of the study indicated that there was still a “partial gap” for each managerial function in asset management. All managerial functions had been executed moderately well in the asset management; however, the functions should be optimized further to be consistent with the prevailing laws. Based on the gap analysis, the causes of the weaknesses of asset management and the strategy move to overcome the weaknesses in the management of the most needed assets currently in the Province of DKI Jakarta.Key Words: Managerial Function, Gap Analysis and Optimizing Asset Management StrategyABSTRAKOtonomi daerah bermakna bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sesuai kondisi, karakter dan potensinya masing-masing. Inti dari otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Demokratisasi yang ingin dimunculkan adalah mewujudkan good governance, termasuk di dalamnya tata kelola yang baik atas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Aset atau aktiva merupakan salah satu komponen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan sub komponen terbesarnya adalah aset tetap. Oleh karena itu, dengan pengelolaan aset tetap yang baik, akan mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan good governance. Pengelolaan aset atau barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari beberapa tahapan, yang dapat diklasifikasikan secara fungsi manajerial ke dalam 4 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.  Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan metode analisis adalah gap analisis dan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hasil masih ada “partial gap” untuk setiap fungsi manajerial pengelolaan aset. Semua fungsi manajerial telah dijalankan dengan cukup baik dalam pengelolaan aset, namun masih perlu dioptimalkan lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis gap diperoleh penyebab kelemahan pengelolaan aset sekaligus langkah strategi untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan aset yang paling dibutuhkan saat ini di Pemprov DKI Jakarta.Kata Kunci: Fungsi Manajerial, Gap Analisis, Dan Strategi Optimalisasi Manajemen Asset
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS KONTEN DIKLAT BERBASIS E-LEARNING PADA PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN Juniastuti, Anik; Falatehan, A. Faroby; Muljono, Pudji
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 No. 2 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.099 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27791

Abstract

ABSTRACTContent is an important variable in e-learning implementation. Creating the right content, will determine success in learning based on information and communication technology. The results of research in Budget and Treasury Training Center states that e-learning is no more effective than classical, due to the method of delivering inappropriate teaching materials. This research will formulate the strategy of content quality improvement for e-learning on the Budget and Treasury Training Center. First analysis of internal and external factors that determine the quality of e-learning based training content. The analysis was performed using Internal Factor Evaluation (IFE) and External Factor Evaluation (EFE) matrix. The second phase focuses on developing alternative strategies by aligning key internal and external factors. Strength Weakness Opprtunity Threat (SWOT) Analytical techniques will get some alternative strategies. Last stage is to set priority strategy using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). This research formulates the strategy of optimization of the training services by creating excellent services of e-learning. The policies were the provision of learning materials in attractive packaging, fulfillment of user needs and user friendly. These policies were outlined in three programs: designing edutainment programs, designing micro learning for learning materials, and providing LMS application of android version.Key Words: Content Quality, IFE, EFE, SWOT, QSPM ABSTRAKKonten merupakan variabel penting dalam implementasi e-learning. Membuat konten yang tepat, akan menentukan keberhasilan dalam belajar menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian terkait e-learning di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyatakan bahwa diklat dengan metode e-learning tidak lebih efektif dibanding dengan metode klasikal. Hal tersebut disebabkan cara penyampaian materi dalam bentuk bahan ajar yang tidak tepat. Penelitian ini akan merumuskan strategi peningkatan kualitas konten diklat berbasis e-learning pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Tahapan analisis yang dilakukan yaitu, pertama analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menentukan kualitas konten diklat berbasis e-learning. Analisis dilakukan menggunakan matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE). Tahap kedua berfokus pada pembuatan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal kunci. Teknik analisis menggunakan metode Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) akan menghasilkan beberapa alternatif strategi. Tahap ketiga adalah menetapkan prioritas strategi menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Penelitian ini merumuskan strategi optimalisasi layanan kediklatan dengan membangun layanan unggulan diklat berbasis e-learning. Kebijakan yang ditetapkan adalah penyediaan materi belajar dalam kemasan yang menarik, memenuhi kebutuhan pengguna, dan user friendly. Kebijakan dijabarkan dalam tiga program yaitu merancang program edutainment, merancang materi dalam bentuk micro learning, dan menyediakan aplikasi LMS versi android.Kata Kunci: Kualitas Konten, IFE, EFE, SWOT, QSPM
STRATEGI PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA SUBSEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Kurnia, Feby; Sarma, Ma'mun; Rachmina, Dwi
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 No. 2 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.077 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27785

Abstract

ABSTRACTThe financial condition of the region that continues to experience of fluctuations and the allocation of development funds in the marine and fishery sub-sector which tend to decrease every year become problems that often arise. It requires local governments to be able to determine the right strategy in order to produce appropriate planning and budgeting development that are suitable with the potential of the marine and fisheries sub-sector. The pusrposes of this research are to analyze the consistency of planning and budgeting formulation, to analyze the implementation of planning and budgeting, and to formulate priority strategies that needed in an effort to strengthen planning and budgeting in marine and fisheries sub-sector in Anambas Achipelago Regency. The method used is using PBCM (Planning and Budgeting Consistency Matrix) analysis, perception analysis using Likert scale, SWOT analysis and QSPM method. The result of the research shows that there are inconsistencies in planning and budgeting as well as the level of implementation of planning and budgeting that are good but still need improvement on human resources competency component. The main priority strategy chosen is the improvement of the quality of the planning apparatus held by the local government through coordination and cooperation between the Governments (local and central) with University.Keywords: PBCM, Perception Analysis, Planing and Budgeting Implementation, Strengthening SrategiesABSTRAKKondisi keuangan daerah yang terus mengalami fluktuasi serta alokasi dana pembangunan pada subsektor kelautan dan perikanan yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya menjadi permasalahan yang kerap timbul. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah mampu menentukan strategi yang tepat agar dapat menghasilkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi perumusan perencanaan dan penganggaran, menganalisis implementasi perencanaan dan penganggaran serta merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam upaya menguatkan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisis Matrik Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP), analisis kuesioner menggunakan skala likert, analisis SWOT dan metode QSPM. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat inkonsistensi pada perencanaan dan penganggaran serta tingkat implementasi perencanaan dan penganggaran tergolong baik namun masih perlu perbaikan pada komponen kompetensi SDM. Strategi prioritas utama yang dipilih adalah peningkatan kualitas aparatur perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah (daerah dan pusat) dengan institusi perguruan tinggi.Kata Kunci : Analisis Persepsi, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran, MKPP, Strategi penguatan

Page 8 of 12 | Total Record : 120