Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah

jurnalmpd
Website

Published by Institut Pertanian Bogor

ISSN : 19796927 EISSN : 30643481 DOI : https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd

Core Subject : Economy, Social,

Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Aim, Focus and Scope Aim Sebagai media penyebaran informasi yang bersifat kekinian dalam kerangka Pembangunan Daerah di Indonesia. Focus and Scope Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah sebagai media elektronik dengan penerbitan artikel ilmiah yang memiliki fokus pada lingkup pembangunan daerah dan bertujuan untuk meningkatkan teori dan praktik kebijakan publik. Adapun rumpun penekanan keilmuan pada Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, yaitu ekonomi, keuangan, manajemen, kebijakan publik, pembangunan daerah dan pembangunan sosial. Ekonomi (Economy) pada Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah mencakup pada kegiatan ekonomi pembangunan yang mencakup proses dimana pemerintah daerah dan pengelolaan sumber daya oleh masyarakat untuk menstimulus berkembangnya kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) disuatu wilayah. Keuangan (Financial) mencakup pada peran dan fungsi lembaga keuangan bank dan non bank, pajak dan investasi daerah, pembangunan kewirausahaan daerah serta jasa keuangan dalam perekonomian daerah. Manajemen (Management) yang mencakup pada proses pemetaan, strategi, perencanaan dan tata kelola pembangunan daerah. Kebijakan Publik (Public Policy) terkait tentang analisis kebijakan dan metodologi pembangunan daerah. Pembangunan Daerah (Regional Development) mencakup pada teori ekonomi pembangunan daerah dan pembangunan daerah berkelanjutan. Pembangunan Sosial (Social Development) berfokus pada penyelarasan antara kebijakan sosial dengan tujuan pembangunan daerah, peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat daerah secara menyeluruh dan terpadu.

Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Strategi dan Menejemen

Articles 120 Documents

4 5 6 7 8

STRATEGI PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BOGOR Anthoni, Richard; Rachmina, Dwi; Andati, Trias
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 8 No. 2 (2016)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

The report of examination of the Supreme Audit Agency (BPK) in Bogor Regency Government has always found the weaknesses of internal control sistem in administering of fixed assets. One of them had a significant impact on the qualified opinion (WDP) of their financial statements in 2010-2014. This research aimed to evaluate the implementation of internal control sistem on the fixed assets administration within Bogor Regency Government by using the criteria in COSO and the Government Regulation Number 60 Year 2008 on the Government Internal Control Sistem. According to perception of the statement of 65 respondents resulted in a score of 2.89 (Likert scale of 4) / 72.35 % included in less category. In formulating the alternative strategies a SWOT analysis was used, while the determining main strategy used QSPM analysis as continuation of the SWOT analysis. The resulting strategy was increasing the quantity and quality of human resources, monitoring fixed assets and risk mitigation supported by the information technology. ABSTRAKHasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada Pemerintah Kabupaten Bogor setiap tahunnya selalu menemukan kelemahan-kelemahan system pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah. Salah satu dampaknya adalah opini laporan keuangan Kabupaten Bogor dari tahun 2010-2014 meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi implementasi system pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah berdasarkan kriteria COSO dan PP Nomor 60 Tahun 2008. Berdasarkan persepsi 65 responden penelitian dihasilkan skor 2,89 (likert skala 4)/72.35% dengan kriteria kurang baik Dalam merumuskan alternative strategi digunakan analisis SWOT, sedangkan dalam menentukan prioritas strategi digunakan analisis QSPM yang merupakan lanjutan SWOT. Prioritas strategi yang dihasilkan adalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, pengawasan barang milik daerah, dan mitigasi risiko yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.

STRATEGI TRANSFORMASI TATA KELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI ROLE MODEL DESENTRALISASI FISKAL (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA CIMAHI) Saefudin, Amin; Baga, Lukman Muhammad; Juanda, Bambang
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 8 No. 2 (2016)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Land and Building Tax (PBB) was a state tax imposed on the land and or buildings. Under Article 185 of Law Number 28 of 2009was transferred from central government to local governments.The aim of the research was to find out the transformation strategy (role model) of land and building tax decentralitation ( case study in Cimahi). The Case Approach examined the reasons of the municipality policies and strategies in the public service with a variety of stakeholder perspectives. The result of it suggested that there were four steps in low enforcement related the land and building tax credit. The Statute Approch was an argument to solve the issues faced. It suggested that there were four local regulation must be implemented. Last the principles of Conceptual Approach based on many expert opinions such as scientists, practitioners and policy makers.The results suggested that there were twelve indicators represented the performance of value for money in the course of their activities.Finally The Blue Ocean Strategy (BOS) throught created, deleted, reduced and increasedinto account the vision of regency development Cimahi, 2005 to 2025 were required the new policy programs in fiscal decentralization that was out of the status quo. Keywords: BOS, Case Approach, Conceptual Approach, Land and Building Tax, Statute Appoach, Vision ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan pada tanah dan atau bangunan. Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi transformasi (role model) desentralisasi pajak bumi dan bangunan (studi kasus di Cimahi). Pendekatan Kasus meneliti alasan kebijakan kota dan strategi dalam pelayanan publik dengan berbagai perspektif pemangku kepentingan. Hasilnya menunjukkan ada empat langkah dalam penyelesaian piutang PBB. Pendekatan regulasi adalah pendekatan peraturan perundangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Seharusnya empat peraturan daerah harus ditegakan. Prinsip-prinsip Pendekatan Konseptual berdasarkan pendapat para ahli seperti ilmuwan, praktisi dan pembuat kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa ada dua belas indikator kinerja nilai uang yang mencerminkan indikator kinerja . Akhirnya Strategi Smudera Biru (BOS) melaui langkah (menciptakan, menghapus, mengurangkan dan meningkatkan) dengan mempertimbangkan Visi pembangunan Jangka Panjang (2005-2025)Kota Cimahi, memunculkan kebijakan program baru dalam desentralisasi fiskal yang mampu keluar dari status quo. Kata Kunci : BOS, Case Approach, Conceptual Approach, Land and Building Tax, Statute Appoach, Vision

STRATEGI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TANGERANG Karenina, Anna; Rustiadi, Ernan; Syaukat, Yusman
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 8 No. 2 (2016)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

The study was based on the issue faced by the agricultural sector in Tangerang Regency which is the conversion of irrigated land. This conversion occurred due to increased population growth and economic development in Tangerang Regency, as the buffer zone of Special Capital Region of Jakarta. This issue led to the shrinkage of irrigated land area and endangerment of food security in Tangerang Regency, which acted as one of the national granary. The purpose of this study was to formulate a strategy for the protection of sustainable food crop agricultural land in Tangerang Regency. A review of Regional Regulation (Perda) No.13, 2011 on Regional Spatial Planning (RTRW) of Tangerang Regency was carried out to achieve that purpose. Methods used in this study were the analytical overlay model and descriptive analysis in which the formulation of protection strategy was performed using the SWOT analysis model. The results showed that there was a potential reclamation of irrigated land area into non-irrigated land or conversion of 23,755.19 ha irrigated land area in Tangerang Regency. The results of SWOT analysis which is to identify internal and external factors, several strategies could be formulated, among others was doing protection against agricultural land conversion through the implementation control of RTRW.Keywords: conversion of irrigated land, strategy for protection of food crop agricultural land, regional spatial planning (RTRW) ABSTRAKPenelitian ini dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Kabupaten Tangerang berupa alih fungsi lahan sawah irigasi. Alih fungsi ini terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Tangerang sebagai wilayah penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akibatnya adalah berdampak pada berkurangnya lahan sawah irigasi dan terancamnya ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang yang berperan sebagai lumbung padi nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang. Tinjauan Peraturan Daerah (Perda) No.13, 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model overlay analitis dan analisis deskriptif di mana perumusan strategi perlindungan dilakukan dengan menggunakan model analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada potensi reklamasi lahan sawah irigasi menjadi lahan non-irigasi atau konversi lahan sawah irigasi seluas 23.755,19 ha di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis SWOT yaitu untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, beberapa strategi dapat dirumuskan, antara lain melakukan perlindungan terhadap konversi lahan pertanian melalui pengendalian pelaksanaan RTRW.Kata kunci: konversi lahan beririgasi, strategi perlindungan lahan pertanian tanaman pangan, perencanaan tata ruang wilayah (RTRW)

STRATEGI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BASIS AKRUAL DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR -, Kusnadi; Siregar, Hermanto; Ristiyanto, Nirwan
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 8 No. 2 (2016)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Accrual-based accounting is an accounting basis where economic transactions and other events are recognized, recorded and reported in the period of the transaction, not on cash or cash equivalent is received or paid. Accrual-based accounting better than cash-based accounting that recognizes transactions only when cash is received or paid. Implementation of accrual-based accounting at Bogor Agricultural University as an Autonomous public university with legal status intended for greater accountability, increased transparency and more informed decision-making. Factors that influence of implementation, namely, human resources, accounting system and organizational commitment. Likert scale used to determine the response of respondents to the third factor for subsequent analyzes using a rating scale analysis. Analytical Hierarchy Process (AHP) used to determine policy priorities that should be taken. The study concluded that development of the system is a top priority in implementing accrual-based accounting in Bogor Agricultural Universiy. ABSTRAKAkuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode transaksi berjalan, bukan pada kas atau setara diterima atau dibayarkan. Akuntansi basis akrual lebih baik dari akuntansi basis kas yang mengakui transaksi hanya ketika kas diterima atau dibayar. Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN Badan Hukum) ditujukan untuk akuntabilitas yang lebih besar, peningkatan transparansi dan informasi yang lebih lengkap dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntansi basis akrual yaitu, sumber daya manusia, sistem akuntansi dan komitmen organisasi. Skala Likert digunakan untuk menentukan tanggapan responden terhadap ketiga faktor tersebut. Analisis selanjutnya menggunakan analisis rating scale. Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan yang harus diambil. Studi ini menyimpulkan bahwa pengembangan sistem adalah prioritas utama dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual di Institut Pertanian Bogor.

STRATEGI PENINGKATAN IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR Aprianti, Radna Rika; Rachmina, Dwi
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 (2018): Edisi Khusus "Tatakelola Keuangan dan Investasi Daerah"
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

The objectives of this research were to analyze the internal and external factor of fixed assets administration at Bogor City government, and to formulate strategies for improving the implementation of fixed assets administrations at Bogor City Government. The method used in this research is analysis of IFE, EFE, SWOT, and QSPM. The results showed in the administration of fixed asset at Bogor City Government, the opportunity for BMD management apparatus for their human resource development be the main strength; BMD management apparatus do not focus on their own duties is main weakness; the central government regulations that support the administration of fixed assets and regular assessments by Audit Board of Indonesia (BPK) is opportunity; and the lack of orderliness of housing developers in the delivery of social facility and public facilities is threat. The priority strategy for the improvement of the implementation of fixed asset management in the Government of Bogor City that is the strategy of increasing the supporting factors of the performance of the BMD management apparatus and the strategy of improving the quality of the BMD management apparatus.Keywords: fixed assets, IE, SWOT, QSPM

PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN PENGENDALIAN ASET TETAP KABUPATEN PURBALINGGA Rokhmadi, Faqikh Andri; Baga, Lukman Mohammad; Ristiyanto, Nirwan
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 No. 1 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

ABSTRACTThe Government of Purbalingga Regency during the years 2011-2015 have received qualified opinion (WDP) from The Supreme Audit Agency (BPK) on the results of the audit of its financial statements. They are many problems in the presentation of fixed assets in their financial statements. This study aims to: (1) to analyze the existence of administration system of fixed asset in Purbalingga regency; (2) to analyze the weaknesses of administration system of fixed asset in Purbalingga regency; and (3) to formulate recommendation for improvement of administration system of fixed asset in Purbalingga regency. Formulation of strategy is done using SWOT analysis and strategic architecture. Then, the proposed strategies for improving the fixed asset administration system are the completion of fixed asset issues, improvement of inter-institution cooperation in asset management, improvement of human resources competence in asset management, improvement of compensation and rewards on the human resources performance in asset management, improvement of inters-institution coordination in asset management, implementation of action plan through escorting the follow-up audit findings by the Inspectorate, implementation of an action plan through census and reconciliation of asset data on a regular basis, and the implementation of an action plan through enhancement of the role of the Inspectorate in safeguarding asset.Keywords : Financial Statement, Fixed Asset, Strategic Architecture, SWOT AnalysisABSTRAKPemerintah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil audit laporan keuangannya. Terdapat berbagai permasalahan pada penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tinjauan keberadaan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Kabupaten Purbalingga; (2) menganalisis berbagai kelemahan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Kabupaten Purbalingga; dan (3) merumuskan rekomendasi perbaikan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Kabupaten Purbalingga. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dan arsitektur strategi. Selanjutnya, strategi yang diusulkan dalam upaya perbaikan sistem kegiatan penatausahaan aset adalah penuntasan permasalahan aset tetap, peningkatan kerjasama antar lembaga dalam pengelolaan aset, peningkatan kompetensi SDM pengelola aset, perbaikan kompensasi dan penghargaan atas prestasi kerja dari SDM pengelola aset, peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan aset, pelaksanaan action plan melalui pengawalan pelaksanaan tindak lanjut temuan audit oleh Inspektorat, pelaksanaan action plan melalui sensus dan rekonsiliasi data aset secara rutin, pelaksanaan action plan melalui peningkatan peranan Inspektorat dalam pengamanan aset.Kata Kunci: Laporan Keuangan, Aset Tetap, Arsitektur Strategi, Analisis SWOT

STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKMA) DI KABUPATEN PANDEGLANG Hilal, Syamsul; Sarma, Ma'mun; Baga, Lukman M
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

ABSTRACTGabungan Kelompok Tani (Gapoktan) is institutional economics in rural area in which the combined number of farmers' group. Based on the Regulation of the Minister of Agriculture, Gapoktan can perform economic functions. To more effectively manage the funds of PUAP, Gapoktan directed to develop Agribusiness Microfinance Institutions (AMFI). Growth and expansion in Gapoktan PUAP AMFIis strategic step to resolve the question of the financing of small farmers and agricultural laborers during this difficult to get financial services through formal financial institutions and banking. Therefore, the formation AMFI purpose is to; (1) provide assurance services and farmers easier access to financing facilities, (2) a simple and fast procedure, (3) the proximity of the location of the service with the efforts of farmers, (4) operator of AMFI very understanding of the character of farmers as customers. Central government and local government continued to encourage the formation of AMFI on Gapoktan PUAP. The existence AMFI certainly to be hoped by poor farmers in Pandeglang District.The Sum ofGapoktan that has been gained PUAP program until 2012 is 257 Gapoktan. This amount is equivalent to 76.72 percent of the total village in Pandeglang District. However, the number of successful AMFIuntil 2012 only 16 AMFI (6.23%). Total AMFI is certainly not expected. Therefore, this study discusses the performance Gapoktan PUAP, evaluate the process of the formation of the AMFI on Gapoktan PUAP, and analyze the performance of AMFI. The study and analysis of the material to formulate a development strategy AMFI in Pandeglang District.Keywords: Gapoktan, PUAP, LKMAABSTRAKGapoktan adalah kelembagaan ekonomi di pedesaan yang di dalamnya bergabung beberapa kelompok tani. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian, Gapoktan dapat melakukan fungsi-fungsi ekonomi. Untuk lebih mengefektifkan pegelolaan dana PUAP, Gapoktan membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Penumbuhan dan pengembangan LKMA di dalam Gapoktan PUAP merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani kecil dan buruh tani yang selama ini sulit mendapatkan pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal dan perbankan. Oleh karena itu, tujuan pembentukan LKMA adalah untuk; (1) memberikan kepastian pelayanan serta kemudahan akses petani terhadap fasilitas pembiayaan; (2) prosedur yang sederhana dan cepat; (3) kedekatan lokasi pelayanan dengan tempat usaha petani; (4) pengelola LKMA sangat memahami karakter petani sebagai nasabah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus mendorong terbentuknya LKMA pada Gapoktan PUAP. Keberadaan LKMA tentu sangat diharapkan oleh petani miskin di Kabupaten Pandeglang. Jumlah Gapoktan yang telah mendapatkan program PUAP hingga tahun 2012 sebanyak 257 Gapoktan. Jumlah ini setara dengan 76,72 persen dari jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Pandeglang. Namun demikian, jumlah LKMA yang berhasil dibentuk hingga tahun 2012 sebanyak 16 LKMA (6,23%). Jumlah LKMA tersebut tentu tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, kajian ini membahas tentang kinerja Gapoktan PUAP, mengevaluasi proses pembentukan LKMA pada Gapoktan PUAP, dan menganalisis kinerja LKMA. Hasil kajian dan analisis tersebut menjadi bahan untuk merumuskan strategi pengembangan LKMA di Kabupaten Pandeglang.Kata kunci: Gapoktan, PUAP, LKMA

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA HASIL PEMEKARAN DI INDONESIA Widada, Rasyid; Hakim, Dedi Budiman; Mulatsih, Sri
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 2 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

ABSTRACT This research aims to analyze the effects of government expenditure and labor on economic growth of the new districts of regional reform during the period 2008-2010. Government expenditure variable using numbers the realization of total government spending. The variable of labor using figures of employment. The variables of economic growth using the number of GRDP without oil and gas at 2000 constant market prices. The samples involved are 45 new districts by regional reform selected at random from 26 province. Data used are secondary data, while the data analysis used is regression panel data. The result showed that government expenditure, infrastructure, and labor influence positively and very significant on economic growth of the new districts by regional reform. Every 1% increase in total government expenditure will increase 0.223534 % of GRDP. Every 1 % increase in the number of employment will increase 0.298281 % of GRDP. Key Word :regional expansion, economic growth, government expenditure, infrastructure, labor ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran daerah selama periode 2008-2010. Variabel belanja pemerintah menggunakan angka realisasi total belanja pemerintah. Variabel infrastruktur menggunakan rasio panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayah darat mereka. Variabel tenaga kerja menggunakan angka kesempatan kerja. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan angka PDRB Non minyak dan gas atas dasar harga konstan tahun 2000. Sampel yang dilibatkan adalah 45 kabupaten/kota hasil pemekaran daerah yang dipilih secara acak dari 26 provinsi. Data yang dipakai adalah data sekunder, sedangkan analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran. Setiap kenaikan total belanja pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran sebesar 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,110092%. Setiap kenaikan rasio panjang jalan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayahnya sebanyak 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,256128%. Setiap kenaikan 1% angka kesempatan kerja di kabupaten/kota hasil pemekaran akan meningkatkan PDRB sebesar 0,295785%. Kata kunci: pemekaran daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, infrastruktur, tenaga kerja.

PENGEMBANGAN SAPI POTONG BERBASIS SUMBERDAYA LAHAN DAN KELEMBAGAAN DI KABUPATEN GORONTALO Azhar, Muhammad Nur; Gandasasmita, Komarsa; Abdullah, Luki
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 2 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

ABSTRACT National beef consumption continues to increase from year to year, which is characterized by increase the number of requests. This condition is not accompanied by a number of domestic production is unable to meet the needs of national beef. The Government alternative measures of addressing these issues is making import policy. Therefore, the government continues to increase beef production through the national programs and work together with local governments. This study aims to: identify patterns of effective and efficientbeef cattle development, identifying suitability and carrying capacity of the land and to formulate development strategies beef cattle in Gorontalodistrict. The primary data obtained by surveys, direct observation, and interviews (agencies and related institutions) by purposive sampling method. The analytical method used for each objective are: literature review, analysis of Geographic Information Systems (GIS), SWOT analysis and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). From the results of the literature review, the development pattern of the area is the effective and efficient development. GIS analysis results show the suitability of the ecological environment of beef cattle reached 178 455 ha (81% of the area of Gorontalo district, the largest potential area for beef cattle development is Asparaga Subdistrict arround 11 232 ha and forage carrying capacity index of the largest fodder is Tolangohula subdistrict arround 39,2. From the SWOT strategy formulation obtained strengthening planning reinforcement development area, strengthening human resources officials and farmers, strengthening institutional breeders, strengthening inter-agency coordination, strengthening the production infrastructure, accelerating adoption of production technologies, strengtheningmarketing institutional and socialization development of beef cattle. Key words: Beef cattle, land suitability, beef cattle development strategy, Gorontalo District ABSTRAK Konsumsi daging sapi nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan peningkatan jumlah permintaan yang meningkat. Kondisi ini tidak dibarengi dengan jumlah produksi dalam negeri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan daging sapi nasional. Langkah alternatif pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut dengan membuat kebijakan impor. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi daging sapi nasional melalui program-program dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk: mengindentifikasi pola pengembangan sapi potong yang efektif dan efesien, mengindentifikasi kesesuaian dan daya dukung lahan dan merumuskan strategi pengembangan sapi potong di Kabupaten Gorontalo. Data primer diperoleh dengan survei, pengamatan langsung dan wawancara (instansi dan lembaga terkait) dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan untuk masing-masing tujuan adalah: literatur review, analisis sistem informasi Geografi (SIG), analisis SWOT. Dari hasil literatur review, pengembangan kawasan merupakan pola pengembangan yang efektif dan efesien. Hasil analisis SIG memperlihatkan kesesuaian lingkungan ekologis sapi potong mencapai 178 455 Ha (81% dari luas wilayah Kabupaten Gorontalo, potensi lahan pengembangan sapi potong terbesar yaitu Kecamatan Asparaga sebesar 11 232 ha dan indeks daya dukung hijauan makanan ternak terbesar yaitu Kecamatan Tolangohula sebesar 39,2. Dari perumusan strategi dengan SWOT diperoleh strategi penguatan perencanaan pengembangan kawasan, penguatan SDM aparat dan peternak, penguatan kelembagaan peternak, penguatan koordinasi antar instansi, penguatan sarana dan prasarana produksi, percepatan adopsi teknologi produksi, penguatan kelembagaan pemasaran dan sosialisasi pengembangan sapi potong. Kata kunci : Sapi Potong, Kesesuaian Lahan, Strategi Pengembangan Sapi Potong, Kabupaten Gorontalo

APLIKASI ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENYELENGGARAAN JALAN DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR Minesa, Punti; Siregar, Hermanto; Manuwoto, Manuwoto
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 2 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

ABSTRACTRoad management activities intended to allow roads to work as it role as supporting the growth of economic. To achieve these objectives, the roads should always be in steady condition. Road management activities should be planed based on the scale of priorities according to the importance of the road, so that allocation of budgeted funds can be effective. Thus the need to review the prioritization of road maintenance in accordance with the need of the community. The method used in this study is Analytical Hierarcy Process with the criteria used are: The function of the services, The aspirations of the people, Political aspirations and Technical approach. Based on the result of AHP, the most decisive criteria in District Cibinong road handling, is the criterion of service functions, in turn, sub criteria transportation route serving and serving terminal / sub-terminals are the two sub criteria that highly prioritized. Furthermore there are four (4) strategies in carrying out road maintenance activities on roads that become priorities, namely: Maintain the road conditions; Strategies to improve the quality of road construction; Strategies to optimize the width of pavement and Strengthening the right of way on roads that do not meet the requirements.Keywords: Road District, Priority Scale, AHP MethodeABSTRAKUsaha penyelenggaraan jalan ditujukan agar ruas jalan dapat berfungsi sesuai perannya sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan ruas jalan yang selalu ada dalam kondisi mantap. Kegiatan penyelenggaraan jalan harus disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan tingkat kepentingan dari ruas jalan, sehingga alokasi dana yang dianggarkan menjadi tepat sasaran. Obyek penelitian meliputi 27 ruas jalan kabupaten di Kecamatan Cibinong, bertujuan untuk menentukan strategi dan program alternatif yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan penanganan jalan. Dalam kondisi keterbatasan dana sulit menentukan prioritas penangannnya. Maka diperlukan prioritas penanganan jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode Analitycal Hierarcy Process dengan kriteria yang digunakan adalah (1) fungsi layanan, (2) aspirasi masyarakat, (3) aspirasi politis dan (4) pendekatan teknis. Berdasarkan hasil AHP, kriteria yang paling menentukan adalah kriteria fungsi layanan, selanjutnya sub kriteria melayani trayek angkutan dan terminal/sub terminal adalah dua sub kriteria yang sangat diprioritaskan. Selanjutnya terdapat 4 (empat) strategi dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan jalan, yaitu: (1) Mempertahankan kondisi jalan pada ruas jalan prioritas; (2) Strategi meningkatkan kualitas konstruksi pada ruas jalan prioritas; (3) Strategi mengoptimalkan lebar perkerasan pada ruas jalan prioritas dan (4) membenahi ruang milik jalan (Rumija) pada ruas jalan yang belum memenuhi ketentuan.Kata Kunci: Jalan Kabupaten, Skala Prioritas, Metode AHP

Page 6 of 12 | Total Record : 120

4 5 6 7 8

Filter by Year

2009 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 18 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 12 No. 2 (2024) Vol. 12 No. 1 (2024) Vol. 11 No. 2 (2023) Vol. 11 No. 1 (2023) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2018) Vol. 10 (2018): Edisi Khusus "Tatakelola Keuangan dan Investasi Daerah" Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2017) Vol. 8 No. 2 (2016) Vol. 8 No. 1 (2016) Vol. 6 No. 2 (2014) Vol. 6 No. 1 (2014) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol. 5 No. 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2009) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
A Faroby Falatehan

Contact Email
jurnalmpd@apps.ipb.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalmpd@apps.ipb.ac.id

Editorial Address
Sekretariat Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Jl. Kamper, Wing 5 Level 4, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name A Faroby Falatehan

Contact Email jurnalmpd@apps.ipb.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalmpd@apps.ipb.ac.id

Editorial Address Sekretariat Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Jl. Kamper, Wing 5 Level 4, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
A Faroby Falatehan

Contact Email
jurnalmpd@apps.ipb.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalmpd@apps.ipb.ac.id

Editorial Address
Sekretariat Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Jl. Kamper, Wing 5 Level 4, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA