Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

38 39 40 41 42

A LITERATURE REVIEW ON INDONESIA’S DERADICALIZATION PROGRAM FOR TERRORIST PRISONERS I Gede Widhiana Suarda
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractAfter many terrorists are captured and receive prison sentences, Indonesia instituted a de-radicalization program for terrorist prisoners. As yet, however, Indonesia lacks a national policy for planning, implementing and evaluating the program. The program is currently being developed and managed locally by prison directors consistent with a prison’s circumstances and capability. This article presents a review of the literature on Indonesia’s de-radicalization program for terrorist prisoners. The objectives of this review are to understand the nature of the program, consider the results, and to indicate a new approach for future research. Intisari Setelah banyak teroris ditangkap dan menjalani pidana penjara, Indonesia mulai menjalankan program deradikalisasi terhadap narapidana teroris. Namun demikian, Indonesia belum memiliki kebijakan nasional dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari program deradikalisai. Saat ini, program dikembangkan dan dikelola secara lokal oleh kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas) sejalan dengan keadaan dan kemampuan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Artikel ini menyajikan sebuah kajian pustaka tentang program deradikalisasi Indonesia terhadap narapidana teroris. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami karakter programnya, menelaah hasil-hasilnya, dan untuk menunjukkan sebuah pendekatan baru dalam penelitian mendatang.

PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN BERSAMA 7 (TUJUH) LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dani Krisnawati; Niken Subekti Budi Utami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study is a normative-empirical research that use secondary and primary data. In the case of a voluntary reporting to the Sleman Police Precinct investigator by the drug addicts, the case will be coordinated tothe medical and/or social rehabilitation agency, in this case is PSPP. However, after the implementationof Joint Regulation, no drug addicts voluntarily reported themselves. Whenever the suspects of thedrug addiction that were caught, the Sleman Police Precinct investigator which is the element of lawenforcement team beside the Sleman Narcotics National Agency, Sleman District Attorney, and RegionalOffice of the Ministry of Law and Human Rights Yogyakarta Province, coordinate themselves as a part ofa joint assessment team, including with the Bhayangkara Hospital and Grhasia Hospital which serve asthe medical doctor team. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang mengolah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyidik pasca berlakunya Peraturan Bersama terhadap pecanduyang secara sukarela melaporkan diri ke penyidik Polres Sleman, akan dikoordinasikan ke lembaga medisdan/atau sosial, dalam hal ini Panti Sosial Pamardi Putra. Meskipun pasca berlakunya Peraturan Bersamabelum ada pecandu yang secara sukarela melaporkan diri, sedangkan bagi tersangka pecandu narkotikayang ditangkap, penyidik Polres Sleman saling berkoordinasi dengan tim hukum yang lain sebagai bagiandari tim assessment terpadu dan tim dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Grhasia yangmerupakan bagian dari tim dokter.

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TAU TAA WANA BULANG DALAM MENGKONSERVASI HUTAN DI PROPINSI SULAWESI TENGAH Mr. Sahlan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study found that the local community of Tau Taa Wana Bulang had local wisdoms favouring the forest balance and continuance that would encourage the people to be involved actively and collectively in the process of conserving the surrounding community forest. The factor of age, income, education, experience, attitude, conception, and motivation were proven collectively to have the significant effect to the cultural participation based on local wisdom of the community of Wana (R2= 0.92). The cultural implementation was found in the amount of traditional ceremonies having influences directly and indirectly to the conservation of surrounding forests. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal Tau Taa Wana Bulang memiliki kearifan lokal yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan hutan, yang dapat mendorong warganya terlibat secara sukarela dan kolektif dalam melestarikan hutan kemasyarakatan di sekitarnya. Faktor umur, pendapatan, pendidikan, pengalaman, sikap, wawasan dan motivasi telah terbukti bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi kultural berbasis-kearifan lokal masyarakat Wana (R2= 0.92). praktik kultural ini terwujud dalam sejumlah upacara tradisional yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada pelestarian hutan di sekitarnya.

CLIMATE CHANGE MITIGATION ON FORESTRY BASED ON REED+ IN INTERNATIONAL LAW AND INDONESIA Sukanda Husin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The Climate Change Convention and the Kyoto Protocol are designated to restrict and reduce the emissions of GHG through three mechanisms, i.e., carbon sinks, bubbling schemes and flexibility mechanisms. All mechanisms are designed for developed countries Parties. The developing countries Parties do not have such obligations. However, the developing countries are given chance to participate in achieving the Protocol’s objectives through REDD+, especially to reduce emissions of carbon dioxide in forestry sector. Indonesia has enacted several regulations for implementing REDD+ Program. To this date, Indonesia has had carbon project mechanisms and succeeded to realize 40 projects in the period of 2008-2012.Keywords: climate change, mitigation, REDD+. Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto dirancang untuk membatasi dan mengurangi emisi GRK melalui 3 (tiga) mekanisme, yaitu carbon sinks, bubbling schemesdan flexibility mechanisms. Semua mekanisme tersebut ditujukan untuk Pihak negara maju. Negara berkembang tidak dibebani kewajiban seperti itu. Tapi negara berkembang diberi kesempatan untuk berpartisipasi mencapai tujuan Protokol melalui REDD+, yang secara khusus dibuat untuk mengurangi emisi karbon dioksida di sektor kehutanan. Indonesia telah membuat beberapa peraturan untuk menerapkan Program REDD+. Sampai saat ini, Indonesia telah membuat mekanisme proyek karbon dan berhasil mendapatkan 40 proyek dalam kurun waktu 2008-2012.

Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial Ari Hernawan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

In industrial relations, law and power are interdependent. Although workers and employers need each other, but the relationship is always one-sided dependence. Lack of access to power resources has made the law does not side with workers, because as a political product, law is not sterile and neutral from interest. Dalam hubungan industrial, hukum dan kekuasaan saling bersinergi. Sekalipun buruh dan pengusaha saling membutuhkan, tetapi hubungan ketergantungan tersebut senantiasa berat sebelah. Minimnya akses terhadap kekuasaan telah menjadikan hukum tidak berpihak kepada buruh, karena sebagai produk politik, hukum tidak steril dan netral dari pergulatan kepentingan.

Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum Marcus Priyo Gunarto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study analyzes the inconsistency of the Supreme Court when trying review appeals. Once, it turned down prosecuting attorney’s appeal because Article 263 KUHAP only recognizes the defendants or their inheritors to file such request. However in another ruling, the Court granted the appeal ‘for the sake of public interest’. Studi ini mencermati ketidakkonsistenan Mahkamah Agung dalam mengadili peninjauan kembali. Dalam satu perkara, Mahkamah menolak permohonan peninjauan kembali dari jaksa karena Pasal 263 KUHAP membatasi hanya terpidana atau ahli warisnya saja sebagai pihak yang dapat memohon peninjauan kembali. Namun dalam perkara lain, Mahkamah mengabulkan permohonan jaksa demi ‘melindungi kepentingan umum’.

PELARANGAN RIBA DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA Khotibul Umam
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThere were two perspectives regarding bank interest and usury, i.e. the perspective of interest and usury was the same thing and the other, they were a different thing, that implied to permitted bank interest in banking transactions. Indonesia throughout fatwa issued by The Indonesian Council of Ulama belongs to a group who has an opinion that interest and usury were the same things. The concrete solution in that prohibition, i.e implementing sharia principle in banking that issued by DSN-MUI. The implementation of fatwa could be adjusted on real customers need. Although in practical, sharia banks have had prefered to sold and purchased contract (murabahah) than the other contracts. IntisariTerdapat dua pandangan terkait bunga bank dan riba yaitu pandangan yang mempersamakan bunga bank dan pandangan yang membedakan bunga bank dengan riba yang berimplikasi pada pembolehan bunga bank dalam transaksi perbankan. Indonesia melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia termasuk dalam kelompok yang mempersamakan bunga bank dengan riba. Solusi konkrit atas larangan terhadap bunga bank yaitu dengan penerapan prinsip syariah perbankan yang telah digariskan melalui fatwa DSN-MUI. Implementasi prinsip syariah dalam produk perbankan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil nasabah. Namun demikian dalam praktik, entitas perbankan syariah memiliki preferensi terhadap penggunaan akad jual beli (murabahah), dibanding akad lainnya.

THE POSITION OF INDIRECT EVIDENCE AS VERIFICATION TOOLS IN THE CARTEL CASE Veri Antoni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Indirect (circumstantial) evidence, either economic evidence or communication evidence, has been used in cartel cases in many countries such as United States of America, Japan, Australia, Brazil, Malaysia, and others. According to Indonesia criminal procedure law, the position of indirect (circumstantial) evidence is categorized as an indication (clue evidence) whereas according to Indonesia civil procedure law, indirect (circumstantial) evidence is categorized as presumption. Considering the characteristics the antimonopoly law which aims to find material truth, the position of indirect evidence is more properly said to be an indication. Owing to its status as an indication, indirect evidence should be exhibited together with the other direct evidence. Indirect evidenceatau bukti tidak langsung, baik bukti ekonomi atau bukti komunikasi, telah digunakan dalam kasus-kasus kartel di banyak negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Brazil, Malaysia, dan lain-lain. Menurut hukum acara pidana Indonesia, posisi bukti tidak langsung dikategorikan sebagai indikasi (bukti petunjuk), padahal menurut hukum acara perdata Indonesia, bukti tidak langsung dikategorikan sebagai praduga. Mengingat karakteristik hukum anti-monopoli yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, posisi bukti tidak langsung lebih tepat dikatakan indikasi. Karena statusnya sebagai indikasi, bukti tidak langsung harus dipamerkan bersama dengan bukti langsung lainnya.

Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu Rahma Fitri; Dwi Oktiarni; Dimas Dwi Arso
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractInventory of traditional medicine as a form to protect intellectual property of Bengkulu Province, to know the obstacle factor in exploring the knowledge of traditional medicine and to know the role of government in protecting knowledge of traditional medicine in Bengkulu. Research uses empirical research. The results show there is some traditional drug knowledge that can be explored by traditional drug makers. Traditional medicine has existed since hereditary and provide efficacy to the consumer. The exploration of this knowledge of the intellectual property element, some of the problems the makers do not know that the intellectual property can protect the existing culture. The role of government is needed to protect thenational culture, especially regional culture as an asset of the Indonesian nation.IntisariMenginventarisasi obat tradisional sebagai wujud untuk melindungi kekayaan intelektual Provinsi Bengkulu, untuk mengetahui faktor penghambat dalam eksplorasi pengetahuan obat tradisional serta untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi pengetahuan obat tradisional di Bengkulu. Penelitian menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa pengetahuan obat tradisional yang dapat dieksplorasi oleh pembuat obat tradisional. Obat tradisional telah ada sejak turun temurun dan memberikan khasiat kepada konsumen. Eksplorasi pengetahuan ini unsur kekayaan intelektual, beberapa permasalahan pembuat tidak mengetahui bahwa kekayaan intelektual itu dapat melindungi kebudayaan yang telah ada. Peran pemerintah sangat diperlukan ntuk melindungi kebudayaan nasional terutama kebudayaan daerah sebagai asset bangsa Indonesia.

PERJANJIAN PENGELOLAAN HAK GUNA USAHA (STUDI KASUS KERJASAMA ANTARA KOPERASI TUAH SEKATO DENGAN PT ARARA ABADI) Ni Ketut Sri Parwati; Mr. Sudjito
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Management of forest plant with partnership pattern was not fair and did not provide welfare to community. Low education, lack of legal knowledge and less support from government have deprived sense of justice of local community. This research used literary study as main supporting material and field study to collect secondary material to complete this research. Data obtained from literary and field study was analyzed qualitatively and its result was described to get objective description.

Page 40 of 53 | Total Record : 526

38 39 40 41 42

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA