Articles
526 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PENGEMBANG TERKAIT ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DIY ]]>
<![CDATA[Irna Nurhayati]]>;
<![CDATA[Dwi Haryati]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.836 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16095
<![CDATA[This article seeks to examine the reasons behind why real estate developers continue to erect housing districts without proper Building Construction Permits. It will also explore the Local Government’s efforts to regulate construction of housing districts and the consumer’s responses in cases where suchdistricts were built without Building Construction Permits. Findings indicate that such practice byreal estate developers occur due to poor oversight and coordination from licensing agencies, complexpermit requirements which frustrates small scale developers, and low legal awareness from developers and consumers. Local Government efforts include oversight by the Integrated Team, requiring lot-based Building Construction Permits, warnings, and sanctions and socializing licensing regulations. Consumersmeanwhile have increasingly become more proactive in demanding their rights from developers andseeking legal advocacy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari pengembang perumahan membangun perumahan meskipun belum memiliki IMB, upaya Pemda dalam rangka penertiban pembangunanperumahan, dan upaya konsumen dalam kasus ketiadaan IMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwapembangunan perumahan tanpa IMB dilakukan oleh pengembang karena faktor lemahnya pengawasaninstansi perizinan, kurangnya koordinasi antar instansi perizinan terkait, persyaratan yang kompleksdan menyulitkan pengembang berskala kecil, serta kesadaran hukum pengembang dan konsumenmasih rendah. Upaya Pemda berupa pengawasan oleh Tim Terpadu, persyaratan pengajuan IMBperkapling, teguran dan sanksi, serta sosialisasi peraturan perizinan. Konsumen dalam perkembangannyasemakin proaktif memperjuangkan hak-haknya kepada pengembang dan meminta advokasi hukum.]]>
<![CDATA[PENILAIAN TERHADAP KESESUAIAN ANTARA PENETAPAN BEA KELUAR ATAS EKSPOR MINERAL DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS EKONOMIS ]]>
<![CDATA[Paripurna P Sugarda]]>;
<![CDATA[Irine Handika]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.752 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16696
<![CDATA[AbstractThe regulation of the mineral mining sector underwent significant changes as a result of the enactment of the government’s policy to increase export duties on mineral exports. This paper examines wether the new regulation is in conformity with the principle of legal certainty and the principle of economy, as well as trying to find the ideal scheme in determining the Mineral Export Levy. This research concludes that there is conformity between new regulation and legal certainty, but there is unconformity with the principle of economy. The ideal scheme is to include consideration of the realitation of justice.IntisariRegulasi sektor usaha pertambangan mineral mengalami perubahan signifikan sebagai akibat ditetapkannya kebijakan pemerintah memungut bea keluar terhadap ekspor mineral. Tulisan ini berusaha mengkaji regulasi tersebut dalam kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum dan asas ekonomi, serta mencoba mencari skema ideal dalam menentukan Bea Keluar Ekspor Mineral. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penetapan BK Mineral telah sesuai dengan asas kepastian hukum namun belum sesuai dengan asas ekonomis. Skema yang ideal di dalam penatapan BK Ekspor Mineral adalah dengan memasukkan pertimbangan realisasi keadilan]]>
<![CDATA[PRODUCT CERTIFICATION AND LEGAL PROTECTION TO ENHANCE INDONESIAN TRADITIONAL HERBAL PRODUCTIONS ]]>
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Nurul Huda]]>;
<![CDATA[Nelly Ulfah A.R.]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (777.663 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15885
<![CDATA[This study is aimed to empower traditional herbs producer and help legal protection of Indonesian traditional medicines, implementing Participatory Research and juridical-sociological approaches. Data were collected through literary, questionnaire, interview and Focus Group Discussion. The first year study revealed that Herbal Producer Association worked with all members, persuading government offices to get product certification and effective trademark licenses. In the second year study the researchers and Producers Association trained and facilitated vendors to endorse trademark, label registry, and markets shares. Producers maintain traditional medicine management, because product certification is hard to achieve. Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan produsen jamu/OT dan membantu perlindungan hukumnya, dengan memanfaatkan pendekatan penelitian partisipatoris dan sosiologis yuridis. Data dikumpulkan dengan literatur, kuesioner, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Pada tahun pertama organisasi gabungan pengusaha jamu (GP Jamu) bersama-sama dengan seluruh anggotanya mendorong pemerintah untuk perolehan sertifikasi produk izin edar dan merek secara efektif. Pada tahun kedua, peneliti dan gabungan pengusaha jamu melakukan pelatihan guna perolehan izin edar, pendaftaran merek, dan peningkatan pemasaran. Para pengusaha jamu tradisional perlu terus menerus didampingi karena perolehan izin edar terkesan sulit.]]>
<![CDATA[LEMBAGA DAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mrs. Sulistyandari]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.577 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16127
<![CDATA[Currently banking supervision in Indonesia is still considered weak. One of the causes that lead to the weak supervision in the banking sector is closely related with the institution and the function of banking supervision itself. This article discusses the present and future state of the institution and the function of banking supervision. This article concludes that Bank Indonesia in its function of banking supervision is not fully independent, whereas there is no conflict of interest among its functions. Moreover, in the future, the Financial Services Authority (FSA) will become the institution taking over this function of banking supervision, even though the reason behind the formation of FSA in banking supervision is still weak. Pengawasan perbankan di Indonesia pada saat ini masih dinilai lemah. Salah satu penyebab lemahnya pengawasan perbankan berkaitan erat dengan lembaga dan fungsi pengawasan perbankan itu sendiri. Tulisan ini membahas tentang lembaga dan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia kini dan ke depan. Dalam pembahasan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia dalam fungsi pengawasan perbankan kurang independen, padahal dalam fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan Bank Indonesia tidak ada conflict of interest. Selain itu di masa yang akan datang lembaga pengawas perbankan Indonesia adalah LPJK/OJK, walaupun alasan LPJK/OJK sebagai fungsi pengawasan perbankan sangat lemah.]]>
<![CDATA[Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum ]]>
<![CDATA[Muhammad Syamsudin]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (561.931 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16241
<![CDATA[Answering the increasing rate of acquittal verdicts handed on corruption charges, this study analyses judges’ interpretation of corruption and its implication to their judgements. We find that judges perceive corruption in either narrow or broad interpretations. Narrow approach tends to result in acquittal while broad interpretation ends in guilty verdicts. Dilatarbelakangi oleh fenomena jamaknya putusan bebas terhadap tersangka korupsi di pengadilan umum, studi ini mempelajari pemaknaan hakim akan korupsi dan implikasinya terhadap putusan. Hasil studi menemukan bahwa terdapat dua pemaknaan hakim tentang korupsi: pemaknaan sempit dan luas. Pemaknaan sempit cenderung menghasilkan putusan bebas, sedangkan pemaknaan luas cenderung melahirkan putusan bersalah.]]>
<![CDATA[HUMAN RIGHTS PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS: CHALLENGES FOR ASEAN ]]>
<![CDATA[Win Sherly Tan]]>;
<![CDATA[Rina Shahriyani Shahrullah]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.51 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16680
<![CDATA[AbstractThe AEC is good news for Indonesian migrant workers wanting to work overseas. Unfortunately, many Indonesian migrant workers have been deported from ASEAN countries because of having problems. This study adopts the normative legal research method. It argues that AICHR may be slow in resolving the problems of human rights. It is also argued that the ASEAN Committee on Migrant Workers works in the absence of the political commitment of ASEAN leaders to implement the Cebu Declaration. Therefore, the best solution is public participation in the ASEAN countries to protect migrant workers.IntisariKomunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah berita baik untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri. Namun, banyak TKI yang kembali dari negara-negara ASEAN dikarenakan mendapatkan berbagai permasalahan. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AICHR lamban dalam menyelesaikan permaslahan tentang hak asasi manusia. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa komunitas ASEAN tentang Pekerja Migran bekerja dengan tidak adanya komitmen politik dari para pemimpim ASEAN dalam menerapkan Deklarasi Cebu. Oleh sebab itu, dibutuhkan partisipasi ASEAN dalam melindungi TKI.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Adrianto Dwi Nugroho]]>;
<![CDATA[Mailinda Eka Yuniza]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.327 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16150
<![CDATA[The enactment of Act Nr. 28 of 2009 on Local Taxes and Local Levies would allegedly pose some juridical impact on local tax collection at the provincial and district/cities throughout Indonesia. The juridical impact would at least occur to local regulations governing local taxes, Regional Government Revenue and Expenditure (APBD), and the oversight of local regulation by the provincial and district/ city governments. This research is a normative-empirical research, which aims to analyse changes of local taxes law in Act Nr. 28 of 2009. This study offers an insight of the impact of this Act on local tax collection in the special province of Yogyakarta. Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disinyalir akan menimbulkan beberapa dampak yuridis terhadap pemungutan pajak daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dampak yuridis tersebut setidaknya terjadi terhadap produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yang bertujuan menganalisis perubahan pengaturan tentang pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009, sehingga melalui penelitian ini terlihat dampak yuridis penegakan UU ini pada pengumpulan pajak lokal di Provinsi DIY. ]]>
<![CDATA[Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi ]]>
<![CDATA[A. Reni Widyastuti]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 2 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.256 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16264
<![CDATA[Protection towards woman from violence is our responsibility as individual, society, law enforcer and government. Woman or a group of woman can file accusation to CEDAW committee (Convention on the Elimination of all forms of discrimination Against Women), concerning heavy infringement and systematic that in self or a woman group, done by person or country of CEDAW signatory countries. Law gives protection towards woman from act violence enforceable by: woman cognizance enhanced towards right and the duty; society cognizance enhanced about the important effort overcomes violence towards woman; law enforcer apparatus cognizance enhanced; aid enhanced and counseling toward victim; construction programmed enhanced toward victim and executants; increase character mass media; reconstruction of criminal justice system; and international coordination in crime tackling agreement towards women.]]>
<![CDATA[URGENSI KEHADIRAN HUKUM KELUARGA DI ACEH ]]>
<![CDATA[Faisal F]]>;
<![CDATA[Jamaluddin J]]>;
<![CDATA[Nanda Amalia]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.755 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16690
<![CDATA[AbstractA valid marriage according to the religion, but not legal under state law led to marriage is not legal protection, so that the rights are owned by the family unprotected. Additionally, family law arrangements are still voluntary, can cause difficulties in realizing the goal of law that works to protect the rights of every person in family relationships. The issue of family law at the present time needs serious and comprehensive arrangement, namely the presence of family law in Aceh. Family law has a crucial role in regulating the various issues ranging from the establishment of a family to provide guarantees for the fulfillment of the rights possessed by each member of the family.IntisariPerkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara menyebabkan perkawinan tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh keluarga tidak terlindungi. Selain itu, pengaturan hukum keluarga yang masih bersifat fakultatif, dapat menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan tujuan hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dalam hubungan keluarga. Persoalan hukum keluarga pada masa kini perlu pengaturan secara serius dan komprehensif, yakni kehadiran Hukum Keluarga di Aceh. Hukum keluarga memiliki peranan yang krusial dalam mengatur pelbagai permasalahan mulai dari pembentukan sebuah keluarga hingga memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga.]]>
<![CDATA[THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN TRANSACTIONS BASED ON PROFIT AND LOSS SHARING IN SHARIA BANKS ]]>
<![CDATA[Trisadini Prasastinah Usanti]]>;
<![CDATA[A. Shomad]]>;
<![CDATA[Ari Kurniawan]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (429.72 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16050
<![CDATA[In fund raising with mudharabah agreement only contain a clause about sharing profits alone, does not contain a clause about sharing losses because the losses in case the fund will be borne by LPS, and there is no clause about profit sharing or revenue sharing is used. At mudharabah and musharakah financing contain a clause on sharing profits and losses, although there is a clause that does not reflect justice. Dalam penghimpunan dana dengan perjanjian mudharabah hanya memuat klausul tentang berbagi keuntungan saja, tidak memuat klausul tentang berbagi kerugian karena apabila terjadi kerugian maka dana tersebut akan ditanggung oleh LPS, dan tidak ada klausul tentang profit sharing atau revenue sharing yang dipergunakan. Pada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memuat klausul tentang berbagi keuntungan dan kerugian, meskipun masih ada klausul yang belum mencerminkan keadilan.]]>
