Articles
526 Documents
<![CDATA[Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring ]]>
<![CDATA[Anton Hendrik Samudra]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.548 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.34786
<![CDATA[AbstractOnline fraud experienced by the society in general perspective, and the East Java community in particular. The victimVictims hope is hoping that the perpetrator can be arrested, and the victim's loss got returned. Beside the technical constraints faced by law enforcement regarding privacy and data security regimes that also protect perpetrators, there is also problem in the rule of law. The norm specifically regulated in Article 28 paragraph (1) Law 11 of 2008 on Electronic Transaction Information (UU ITE) has a special restriction because of its consumer protection dimension. This article is a result of a research conducted regarding the profile of the modus operandi of online fraud in East Java and outlining the emerging legal problems. The research method used is juridical empiric and juridical normative, empiric juridical used to gather data, whereas juridical normative by literature study. The research findings are: it is necessity to reformulate the norms related to online fraud in the ITE Law because in its modus, there are cases of online fraud which not covered by Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. IntisariTindak pidana penipuan daring cukup banyak dialami masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya. Korban sangat berharap pelakunya dapat ditangkap kemudian uang atau kerugian korban dikembalikan. Selain kendala teknis yang dialami penegak hukum dalam rezim privasi dan keamanan data yang juga melindungi pelaku, juga terdapat problematika dalam pengaturan norma hukum. Norma yang diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki batasan khusus karena dimensi perlindungan konsumennya. Tulisan berikut ini merupakan hasil penelitian tentang profil modus operandi tindak pidana penipuan daring di Jawa Timur, penormaannya terkait tindak pidana tersebut dan menguraikan problematika hukum yang muncul. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normatif, yuridis empiris dilakukan dengan pengambilan dan pengolahan data sedangkan yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Temuan penelitian adalah perlunya reformulasi norma terkait penipuan daring dalam UU ITE karena dalam profil modusnya terdapat kasus penipuan daring yang tidak tercakup dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia ]]>
<![CDATA[Veri Antoni]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (404.309 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.37966
<![CDATA[IntisariKartel dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam hukum persaingan usaha, karena dampaknya terhadap penurunan social welfare dianggap nyata. Hampir dua dekade penegakan kartel, khususnya kartel di luar persekongkolan tender, belum berjalan maksimal. Terdapat beberapa hambatan dalam penegakkannya, antara lain, UU Persaingan Usaha tidak mengenal keberadaan indirect evidence, sehingga praktik peradilan pun memiliki perbedaan pandangan terkait kedudukannya dalam sistem hukum acara. UU Persaingan Usaha tidak memberikan kewenangan pengeledahan dan penyitaan bagi KPPU untuk memperoleh dokumen-dokumen sebagai bagian proses pembuktian. Pemaknaan kartel sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata mengakibatkan terjadi penyempitan makna kartel yang hanya terbatas pada perbuatan dalam artian perjanjian saja.AbstractCartels are classified as serious violations of business competition law due to its impact on reductions in social welfare is considered very real. Almost two decades enforcement of cartels outside tender conspiracy, has not run optimally. There are several obstacles in its enforcement, as follows, business competition law does not recognize the existence of indirect evidence hence the practice of judicial practices has different point of views related to their position in the procedural law system. The Business Competition Law does not authorize search and seizure for Commission for the Supervision of Business (KPPU) to obtain documents as part of the verification process. The meaning of cartel as an agreement which stipulated in the Civil Code resulted in narrowed meaning of cartel, which is only limited to acts in the sense of agreement]]>
<![CDATA[United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Eddy Omar Sharif Hiariej]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.016 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.43968
<![CDATA[The Indonesian government had ratified the United Nations Convention Against Corruption [’UNCAC’] through Act No. 7 of 2006. However, the Indonesian Act on Anti-Corruption has yet to be synchronized with UNCAC. On one hand, corruption has become a massive issue in Indonesia, but on the other hand, the existing Anti-Corruption Act has yet to be in compliance with the relevant international instrument. Therefore, the implementation of UNCAC has become more urgent. Aside from the need to counter corruption efficiently and effectively, UNCAC calls upon the need for international cooperation against corruption.]]>
<![CDATA[THE REFORM OF CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA: THE PRISMATIC LAW IN THE RECENT CONTEXT ]]>
<![CDATA[Muhammad Fatahillah Akbar]]>;
<![CDATA[Dian Agung Wicaksono]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.767 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16111
<![CDATA[This paper aims to investigate the reform of corruption eradication in Indonesia from three crucial aspects: the form of the Corruption Eradication Commission (KPK), the formulation of corruption in material and formal aspects, and other additional support system such as asset recovery and the protection of justice collaborator and whistle blower. This paper is a normative-legal research where it dissects secondary data which includes statutory regulations, various legal documents, researches, and other references relevant to corruption eradication in Indonesia. KPK could be strengthened in particular aspects with changes in regards its design of authority and its relationship with other authorities in corruption eradication process. Artikel ini bertujuan untuk meneliti reformasi pemberantasan korupsi dari tiga aspek penting: bentuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi, perumusan korupsi dalam aspek materiil maupun aspek formiil, serta hal-hal pendukungnya seperti pemulihan aset dan perlindungan justice collaborator dan whistleblower. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder. Data sekunder yang ditelaah antara lain adalah peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen hukum, penelitian, dan referensi lainnya yang relevan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diperkuat dalam aspek tertentu dengan diubahnya desain wewenang serta koordinasi hubungan antara KPK dan pihak berwenang lainnya dalam pemberantasan korupsi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KEADILAN SOSIAL TERHADAP HUKUM TATA PANGAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sulhani Hermawan Hermawan]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.181 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16115
<![CDATA[This paper tries to explore the perspectives of social justice concepts for food laws in Indonesia, especially food and farm. The analysis begin with critical study about positive Laws in Indonesia on food and farm. This is followed by critical study for Regulation of Government on food and farm. Philosophical study of justice and injustice, the facts of injustice for majority of Indonesian farmers, are used to look critically how the positive laws on food and farm become the trigger of the injustice. Tulisan ini mengungkap perspektif keadilan sosial terhadap Hukum Tata Pangan di Indonesia, terutama pangan dan pertanian. Analisis dimulai dengan studi kritis terhadap Undang-Undang di Indonesia tentang tata pangan dan pertanian lalu diikuti dengan studi kritis terhadap beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan UU tersebut. Kajian filosofis soal keadilan dan ketidakadilan serta beberapa fakta tentang ketidakadilan yang diderita oleh mayoritas petani Indonesia, dipakai untuk menyoroti secara kritis bagaimana hukum positif tentang tata pangan dan pertanian justru menjadi pemicu ketidakadilan tersebut.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Muh. Kadarisman]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.573 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16135
<![CDATA[Organisation performance is of the utmost importance, as through performance the degree of achievement can be seen. Such achievement must be in accordance with the pre-determined mission as a ground to complete the tasks. This study aims to learn the effect of empowerment towards the performance of Depok City Legislation Council. This study employs a quantitative approach and the path analysis model. The research results shows: (1) the effect of the empowerment to DPRD performance is significant, (2) the effect of a collaborative team on DPRD performance is not significant, (3) the effect of the superior on DPRD performance is not significant, and (4) the effect of communication effort on the DPRD performance is not significant. Kinerja suatu organisasi sangat penting, karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat. Tingkat pencapaian tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberdayaan atas kinerja DPRD Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta analisis jalur (path analysis). Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa pengaruh pemberdayaan atas kinerja DPRD signifikan, pengaruh tim yang mampu kerjasama atas kinerja Anggota DPRD tidak signifikan. Pengaruh pimpinan atas kinerja Anggota DPRD tidak signifikan, dan pengaruh komunikasi atas kinerja Anggota DPRD tidak signifikan.]]>
<![CDATA[AKIBAT PEMILIHAN FORUM DALAM KONTRAK YANG MEMUAT KLAUSA ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Bambang Sutiyoso]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.491 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16152
<![CDATA[Our research attempts to understand the absolute competence of arbitration and its development in practice as well as the effect of the parties' choice of jurisdiction in a contract containing arbitration clause. This research is expected to be able to explain the competence dispute between arbitration and court to justiciables. We find that choice in jurisdiction would negate the rights of the parties to submit their dispute to district court. In practice, deviation where courts may ignore the arbitration clause, the parties' good faith and consistency of the court play a significant role to further develop the arbitration process. Penelitian yuridis-normatif ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi absolut arbitrase dan perkembangannya dalam praktik, serta akibat hukum pilihan forum dalam kontrak berklausula arbitrase bagi para pihak yang berpekara. Penelitian ini diharapkan dapat menerangkan para pencari keadilan perihal sengketa kewenangan mengadili antara arbitrase dan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan forum akan meniadakan hak para pihak dan sikap pengadilan yang konsisten memiliki peranan besar untuk mengembangkan arbitrase.]]>
<![CDATA[INTEGRASI MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN: STUDI KOMPARATIF MEDIASI PENGADILAN INDONESIA DAN JEPANG ]]>
<![CDATA[Mrs. Herliana]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.456 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16153
<![CDATA[This research shows that integration of mediation in Indonesian civil court litigation was highly influenced by the wakai system in Japan. Such an integration was approached due to the success of wakai in reducing court’s case load. However, this research discovers that Indonesian court mediation system slightly differs from wakai in Japan. The success rate of Indonesian court mediation is far below that of Japan. In order to achieve its initial aim, some steps need to be taken to strengthen court-assisted mediation. These efforts include increasing the awareness of the mediators and the parties on the importance of mediation, and also better equipping the mediators so that they can serve as competent facilitators. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengintegrasian mediasi dalam peradilan hukum perdata Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem wakai di Jepang. Pengintegrasian ini dilakukan karena sistem wakai di Jepang berhasil mengurangi tumpukan perkara. Namun demikian penelitian ini menemukan bahwa sistem mediasi peradilan di Indonesia agak berbeda dengan wakai di Jepang. Tingkat keberhasilan mediasi peradilan di Indonesia jauh di bawah Jepang. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah perlu dilakukan untuk memperkuat mediasi pengadilan. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah meningkatkan kepedulian mediator maupun para pihak yang berperkara terhadap arti pentingnya mediasi, dan memberikan bekal kepada mediator sehingga dapat bertindak sebagai fasilitator yang sebenarnya.]]>
<![CDATA[KONFLIK PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KECAMATAN MINGGIR KABUPATEN SLEMAN ]]>
<![CDATA[Hery Listyawati]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (403.757 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16174
<![CDATA[PP 20/2006 on Irrigation opens opportunity for farmers to determine the type of their agricultural business. However, diversification of agriculture gives rise to conflict of interests in the utilisation of irrigational water resources. Inadequate regulation, supervision, and control of water resources would result to conflicts, particularly in Minggir District, Sleman Regency. Berlakunya PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi memberi peluang kepada petani dalam menetukan jenis usaha pertanian. Diversifikasi pertanian berdampak pada terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi. Tanpa pengaturan, pengawasan, dan pengendalian yang baik akan muncul konflik dalam pemanfaatan sumber daya air, khususnya di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman.]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR AKIBAT PENAMBANGAN EMAS DI SUNGAI KAHAYAN ]]>
<![CDATA[Mrs. Heriamariaty]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.749 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16175
<![CDATA[The absence of Public Mining Area and continued use of mercury is responsible for the illegal gold mining and water pollution in Kahayan river. Efforts must be made to avoid and overcome environmental impact by strengthening coordination in central and regional level; empowering local community; and imposing sanction as law enforcement method. Belum adanya Wilayah Pertambangan Rakyat serta penggunaan merkuri mendorong terjadinya penambangan emas tanpa izin dan pencemaran air di Sungai Kahayan. Untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran ini diperlukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah; penyuluhan dan pendekatan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan teknologi; serta penegakan hukum secara tegas melalui penerapan sanksi.]]>
