Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMENUHAN HAK MEMILIH (RIGHT TO VOTE) WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 ROBIATUL ADAWIYYAH NIM. A1011191005
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aimed to explain the importance of the right to vote in general elections. Along with time, there have been many violations of the law against voters' Right toVote. The right to vote is a basic right of every individual or citizen whose fulfillment must beguaranteed by the State, every citizen who uses this right in every election must be freefromall forms of interference from other parties.This study used the normative law research method and the source of data usedwassecondary data which contained primary legal materials, secondary legal materials, andtertiary legal materials as support for explaining primary and secondary legal materials. Thetechniques of data collection were the literature study technique and supplementedbyinterviews with expert informants, then the data were analyzed qualitatively. The obligation of the state to fulfill human rights could be divided into two, namelyImmediate Obligations and Progressive Obligations. The government had the responsibilityto respect, protect, enforce, and promote human rights. Universally, the state bore themainresponsibility for the promotion and protection of human rights, such responsibility couldnot be reduced for political, economic, or cultural reasons. Meanwhile, in daily reality, manyviolations of human rights were committed by the state through its organs or apparatus, bothcivil and military, which abused their power. One of the most fundamental rights innational and democratic life was the right to vote, which was the administration of a statethat originated from, by, and for the people. The government must open opportunities for thepeople to participate in organizing people's government which was called democracy. Keywords: Fulfillment, protection, Enforcement, Right to Vote, Government, Indonesian Citizen, Foreign. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya hak memberikan suara atau memilih (Right to Vote) dalam pemilihan umum. Seiring berjalannya waktu banyak ditemui pelanggaran hukum terhadap Hak Memilih (Right to Vote) pemilih. Hak memilih (Right to Vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara, setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilihan harus terbebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang memuat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara informan ahli, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Kewajiban negara dalam Pemenuhan Terhadap Hak Asasi Manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kewajiban Langsung (Immediate Obligations) dan Kewajiban Progresif (Progresive Obligations). Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara melalui organ-organ atau Aparatnya baik sipil maupun militer yang menyelewengkan kekuasaannya (abuse of power). Salah satu hak yang paling fundamental dalam kehidupan bernegara adalah hak memilih (right to vote) warga negara, ini merupakan salah satu hak yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi, yaitu penyelenggaraan negara yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Pemerintah harus membuka kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan rakyat yang disebut demokrasi. Kata Kunci: Pemenuhan, Perlindungan, Penegakkan, Hak Memilih (Right to Vote), Pemerintah, Warga Negara Indonesia, Luar Negeri

IMPLEMENTASI PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL TERKAIT KASUS MINYAK GORENG ISYATHUR RADHIYAH NIM. A1011191324
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This study aims to determine the implementation of article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution on national economic development in the case of cooking oil. To analyze economic development can be realized one of them with a healthy business climate. To realize this, the government then made Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The substance of this law is quite adequate and includes provisions regarding the prohibition of making oligopsony agreements, vertical integration, closed agreements and agreements with foreign parties that give rise to monopolies and unfair business competition. The legal research method used in this research is normative legal research or normative juridical research. Normative legal research is legal research conducted by examining literature or secondary data. In this paper using research on the level of horizontal synchronization, namely normative research which can be interpreted as a problem-solving procedure that is examined by describing or describing the facts that appear with the actual norm. In this research, the existence of natural resources which on the one hand are increasingly scarce and on the other hand are needed by mankind and other living things need to be maintained, preserved and empowered so that they remain effective for human life. Because natural resources are increasingly limited, both on the surface of the earth and in the bowels of the earth, it often becomes a bone of contention and causes disputes. The final results of this study found that the government has an important role in the success of social economic development in a country with the aim of doing the best in realizing people's welfare.Keywords: Implementation, National Economic Development, Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 33 ayat 3 uud 1945 terhadap pembangunan ekonomi nasional terhadap kasus minyak goreng. Untuk menganalisis pembangunan ekonomi dapat terwujud salah satunya dengan adanya iklim berusaha yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah lalu membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Substansi Undang-Undang ini cukup memadai dan mencakup pengaturan tentang larangan membuat perjanjian oligopsoni, integrasi vertical, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penulisan ini menggunakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan fakta yang tampak dengan norma yang sebenarnya. Dalam penelitian ini akan keberadaan sumber daya alam yang di satu pihak semakin langka dan di pihak lain dibutuhkan oleh umat manusia dan makhluk hidup lainnya perlu dijaga, dilestarikan dan diberdayakan supaya tetap berhasil guna untuk kehidupan manusia. Karena sumber daya alam yang semakin terbatas baik yang ada dipermukaan bumi maupun yang ada di perut bumi seringkali menjadi rebutan dan menimbulkan sengketa. Hasil akhir dari penelitian ini di temukan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi sosial dalam suatu negara dengan tujuan mengupayakan yang terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan Ekonomi Nasional, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945

ANALISIS PENGELOLAAN HUTAN ADAT MASYARAKAT DAYAK SENANGKANT DUSUN PANGA DESA SEMANGET KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 PATRICIA YOLANDA BERSIANA TOHA NIM. A1011191245
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 on the review of Law No. 41/1999 on Forestry is an important moment that will usher indigenous peoples into a new phase of the process of recognizing and protecting their rights, but also restore the function of customary forests to be managed by indigenous peoples. The decision stipulates that customary forests are no longer part of state forests but are part of forest rights. Title forests no longer only cover forests located on the land of individuals/legal entities but also those located on the territory of indigenous peoples. The formulation of the problem of this research is how the management of customary forests of the Dayak Senangkant community in Panga Hamlet, Semanget Village, Entikong District, Sanggau Regency before and after the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012. The purpose of this research is to analyze pre and post Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, to analyze the management of customary forests of indigenous peoples of Dayak Senangkant Dusun Panga Semanget Village Entikong District Sanggau Regency, to analyze the legal position of customary forests in indigenous peoples of Dayak Senangkant Dusun Panga Semanget Village Entikong District Sanggau Regency in the management of customary forests. This research method is normative research with a normative juridical approach. The results of the research achieved are Pre-Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 the government claims that the Forestry Law has upheld the rights of indigenous peoples to customary forests. Indigenous Peoples have challenges, namely they experience problems regarding their rights to natural resource management. After the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, it changed the perspective of customary forests from state-centric to adat-centric and wanted to rectify the deviations made by the Forestry Law in accommodating the rights of indigenous peoples. Through this decision, the position of indigenous peoples is elevated to a strong position with clear and unequivocal recognition of their rights. That the management of the customary forest of the Dayak Senangkant Indigenous Community of Panga Hamlet, Semanget Village, Entikong Sub-district is carried out from generation to generation where in the management of customary forests, areas have been divided according to designations that are used for the interests and nature such as farming, gardening, hunting and making crafts as the work of the local community in fulfilling their needs. The legal position of the customary forest of the Dayak Senangkant Indigenous Peoples of Panga Hamlet, Semanget Village, Entikong Sub-district in the management of customary forests is that Indigenous Peoples have full rights to land, territory and natural resources, including customary forests. This recognition is part of the fulfillment of human rights inherent in indigenous peoples and guaranteed by the 1945 Constitution. The Dayak Senangkant Indigenous Peoples are also protected by Sanggau District Regulation No. 1/2017 on the Recognition and Protection of Customary Law Communities.Keywords: Customary Forest, Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, Dayak Senangkant Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah momen penting yang akan mengantar masyarakat adat memasuki babak baru proses pengakuan dan perlindungan haknya, tetapi juga mengembalikan fungsi hutan adat untuk dikelola oleh masyarakat adat. Putusan tersebut menetapkan hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara melainkan menjadi bagian dari hutan hak. Hutan hak tidak lagi hanya mencakup hutan yang berada di atas tanah perseorangan/badan hukum tetapi juga yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan hutan adat masyarakat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten sanggau pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, untuk menganalisis pengelolaan hutan adat masyarakat adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, untuk menganalisis kedudukan hukum hutan adat pada masyarakat adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan hutan adat. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang dicapai adalah Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pemerintah mengklaim bahwa Undang-Undang Kehutanan telah menjunjung tinggi hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Masyarakat Adat mempunyai tantangan yakni mereka mengalami permasalahan menyangkut hak mereka atas pengelolaan sumber daya alam. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengubah cara pandang hutan adat yang semula negara sentris menjadi adat sentris dan ingin meluruskan penyimpangan yang dilakukan UU Kehutanan dalam mengakomodasi hak masyarakat adat. Melalui putusan ini, posisi masyarakat hukum adat dinaikan ke posisi yang kuat dengan pengakuan atas hak-hak secara jelas dan tegas. Bahwa pengelolaan hutan adat Masyarakat Adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong dilakukan secara turun-temurun dimana dalam pengelolaan hutan adat telah dibagi areal sesuai peruntukan yang digunakan untuk kepentingan dan alam seperti berladang, berkebun, berburu dan membuat kerajianan sebagai perkerjaan masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Bahwa kedudukan hukum hutan adat Masyarakat Adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong dalam pengelolaan hutan adat adalah Masyarakat Adat memiliki hak penuh atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat. Pengakuan ini merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi yang melekat pada masyarakat adat dan dijamin oleh UUD 1945. Masyarakat Adat Dayak Senangkant juga dilindungi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kata Kunci: Hutan Adat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Dayak Senangkant

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN KETERBELAKANGAN MENTAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS No. 110/Pid.Sus/2020/PN Sbs) ANDI RAHMAWATI NIM. A1011191068
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTChildren with mental retardation or disabilities are very vulnerable to becoming victims of violence, both physical and non-physical. Recently, many of them have become victims of sexual abuse. Given their limited intellectual condition, children with mental retardation have difficulty in understanding the norms of the surrounding environment, so that children with mental retardation have a dynamic personality, are easily swayed and lack a broad view. So it is easy for sex offenders to influence children with mental retardation. The formulation of the problem in this study is why in the P.N. Decision No. 110/Pid.Sus/2020/PN Sbs the judge did not pay attention to the rights of child victims with mental retardation in accordance with Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The purpose of this research is to find out the rights of children with mental retardation as victims of sexual abuse, to find out and analyze the judge's consideration in Decision P.N No. 110/Pid.Sus/2020/PN Sbs regarding the fulfillment of the rights of child victims of sexual abuse who have mental retardation and to find out and analyze the efforts made by law enforcement officials in Sambas Regency in dealing with child victims of sexual abuse who have mental retardation. The research method used in this research is the normative juridical method, namely library law research conducted by examining library materials or secondary data. The results of the research conducted by the author found that in the Sambas District Court Decision No. Pid.sus/110/2020/PN SBS Decision was unfair to the victim, it was very clear that all the elements, evidence and testimony from witnesses were sufficient to give the maximum punishment to the perpetrator, but the judge did not grant the prosecutor's indictment which demanded the perpetrator with the maximum sentence. And in the Sambas District Court Decision Number Pid.Sus/110/2020/PN SBS there is also no provision for what rights the victim should get as stated in Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, considering that the victim in the decision is a child with mental retardation who is very vulnerable to becoming a victim of sexual abuse because of his "condition" which is very easy to influence.Keywords: Child, Sexual Abuse, Mental RetardationABSTRAKAnak dengan keterbelakangan mental atau yang menyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun non-fisik. Akhir-akhir ini tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban pelecehan seksual, mengingat kondisi intelektualnya terbatas, anak dengan keterbelakangan mental mengalami kesulitan dalam memahami norma lingkungan sekitar, sehingga anak dengan keterbelakangan mental mempunyai kepribadian yang dinamis, mudah goyah dan kurang memiliki pandangan yang luas. Sehingga mudah sekali bagi pelaku kejahatan seksual untuk mempengaruhi anak dengan keterbelakangan mental tersebut. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Dalam Putusan P.N. No. 110/Pid.Sus/2020/PN Sbs Hakim Tidak Memperhatikan Hak-hak Korban Anak yang Menyandang Keterbelakangan Mental Sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui hak-hak anak dengan keterbelakangan mental sebagai korban pelecehan seksual, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan P.N No. 110/Pid.Sus/2020/PN Sbs mengenai pemenuhan hak anak korban pelecehan seksual yang menyandang keterbelakangan mental serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan aparat penegak hukum di Kabupaten Sambas dalam menangani korban anak pelecehan seksual yang menyandang keterbelakangan mental. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas No. Putusan Pid.sus/110/2020/PN SBS kurang adil bagi si korban sudah sangat jelas semua unsur, bukti serta keterangan dari saksi cukup untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada si pelaku, tetapi Hakim tidak mengabulkan dakwaan jaksa penuntut yang menuntut pelaku dengan hukuman maksimal. Serta dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor Pid.Sus/110/2020/PN SBS juga tidak ada memberikan hak-hak apa saja yang seharusnya di dapatkan oleh si korban sebagaimana yang tercantum UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengingat bahwa korban dalam putusan tersebut adalah seorang anak dengan keterbelakangan mental yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan seksual karena “kondisi” nya yang sangat mudah untuk dipengaruhi.Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Keterbelakangan Mental

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SAWIT OLEH PERUSAHAAN KEPADA PETANI DI KABUPATEN KAYONG UTARA BAGUS ARISYANDI NIM. A1012171171
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Implementation of the Sale and Purchase Agreements of Palm Fruit Bunches Between Companies to Farmers in North Kayong District", aims to determine the implementation of the sale and purchase agreements of oil palm fruit bunches between companies to farmers in North Kayong District. To find out the factors causing the non-implementation of the sale and purchase agreement of palm fruit bunches between companies to farmers in North Kayong Regency. To reveal the legal remedies that can be taken by the aggrieved party in the implementation of the sale and purchase agreement of palm fruit bunches in North Kayong RegencyThis research was conducted using the empirical legal method which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense by examining how law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the agreement to buy and sell palm fruit bunches between companies to farmers in North Kayong Regency could not be carried out according to the wishes of the parties because there were still problems when the farmers handed over the harvested palm fruit bunches to the company because when when the company delivers the palm fruit bunches to the company, there is a higher price change than when the company purchases it, so the farmers sell their palm fruit bunches to other parties and the palm fruit bunches given to the company are not appropriate. That the causal factors for the non-implementation of the agreement on the sale and purchase of palm fruit bunches between companies and farmers in North Kayong Regency have not been carried out properly. due to economic factors where there is an increase in the price of palm fruit bunches when the palm fruit will be harvested and taken by the company, because the price purchased by the company at the price at harvest changes so that there are problems in the process of handing over the fresh fruit bunches (FFB) of the fruit palm that is submitted is not in accordance which is expected because the palm fruit is also sold to other parties whose price increases. Whereas legal remedies that can be taken by the aggrieved party in the implementation of the agreement on the sale and purchase of palm fruit bunches in North Kayong Regency if problems arise are always sought through deliberation by negotiating between the parties in order to obtain a good solution that can be accepted by each party and does not cause harm to any party. That any problems that arise when a dispute occurs will first be resolved by way of deliberation, but if a deadlock is reached, a lawsuit will be filed at the local district court.Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Palm Fruit Bunches, Company ABSTRAK Penelitian tentang “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Sawit Antara Perusahaan Kepada Petani Di Kabupaten Kayong Utara”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan pejanjian jual beli tandan buah sawit antara perusahaan kepada petani di Kabupaten Kayong Utara. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya pejanjian jual beli tandan buah sawit antara perusahaan kepada petani di Kabupaten Kayong Utara. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pejanjian jual beli tandan buah sawit di Kabupaten Kayong UtaraPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pejanjian jual beli tandan buah sawit antara perusahaan kepada petani di Kabupaten Kayong Utara belum dapat terlaksana sesuai keinginan para pihak karena masih terjadi persoalan saat penyerahan hasil panen tandan buah sawit oleh petani kepada perusahaan karena saat penyerahan hasil tandan buah sawit kepada perusahaan terjadi perubahan harga yang lebih tinggi daripada saat pembelian dilakukan oleh perusahaan, sehingga petani menjual tandan buah sawitnya pada pihak lain dan tandan buah sawit yang diberikan kepada perusahaan tidak sesuai. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya pejanjian jual beli tandan buah sawit antara perusahaan kepada petani di Kabupaten Kayong Utara belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. dikarenakan faktor ekonomi dimana terjadi kenaikan harga Tandan buah sawit saat buah sawit akan dipanen dan diambil oleh perusahaan, karena harga saat yang dibeli perusahaan dengan harga saat panen berubah sehingga terjadinya persoalan pada proses penyerahan tandan buah segara (TBS) kelapa sawit buah yang diserahkan tidak sesuai yang diharapkan karena buah sawit juga dijual kepada pihak lain yang harganya naik. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pejanjian jual beli tandan buah sawit di Kabupaten Kayong Utara jika timbul masalah selalu diupayakan melalui jalan musyawarah dengan melakukan negosasi antara para pihak agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak manapun. Bahwa setiap permasalahan yang muncul saat terjadi sengketa terlebih dahulu akan diselesaikan dengan cara musyawarah namun jika menemui jalan buntu akan dilakukan gugatan pada pengadilan negeri setempat.Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Tandan Buah Sawit, Perusahaan

MODEL INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING DALAM ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) LEONARDO NIM. A1011171140
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakASEAN merupakan kawasan regional dengan penerimaan Foreign Direct Investment (FDI) terbesar di negara berkembang pada tahun 2019. pada tahun 2020 perkembangan investasi Intra-ASEAN terus meningkat dibandingkan dengan investasi lainnya, sehingga diperlukannya fokus utama terhadap investasi intra regional bagi ASEAN. salah satu perkembangan tersebut adalah dengan disediakannya regulasi dan perlindungan investasi yang baik, termasuk penyelesaian sengketa investasi. Konsep penyelesaian sengketa inisiasi European Union (EU) yaitu Investment Court System diyakini dapat menjadi jawaban terhadap mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) existing yang dianggap bermasalah. Pernyataan ini didukung dengan disahkannya beberapa Bilateral Treaty Investment (BIT) antara EU dengan negara mitranya Kanada, Vietnam, dan Singapura. Diperlukan sebuah kajian dalam mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sistem yang ditawarkan ICS untuk dapat bekerja pada investasi intra-ASEAN.Penelitian ini bersifat normatif dengan mengumpulkan data-data melalui studi kepustakaan, pengkajian terhadap ketentuan ICS dalam kerangka hukum internasional terutama ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) milik EU dan Kanada, EU-Vietnam Investment Protection Agreement (EVIPA), serta EU-Singapore Investment Protection Agreement (IPA). kemudian dilakukan analisa untuk menempatkan konsep ICS ke dalam penyelesaian sengketa investasi intra-ASEAN, khususnya terhadap asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi berkeadilan.Ditemukan bahwa konsep ICS dapat diterapkan berdasarkan ACIA, putusan yang dikeluarkan ICS dapat berlaku selayaknya putusan arbitrase dan tunduk pada New York Convention 1958. Terdapat beberapa dampak yang didapatkan dengan menggunakan konsep ICS yakni kepastian hukum bagi negara dalam haknya untuk mengatur kepentingan umumnya, keterbukaan dan transparansi arbitrase, akuntabilitas arbiter, prediktabilitas putusan, dan efisiensi berkeadilan dalam mendapatkan putusan yang lebih koheren dan konsisten. Meskipun latar belakang, tujuan, dan fitur ICS yang positif, namun untuk dapat digunakannya ICS perlu dibentuknya suatu BIT antar setiap negara anggota ASEAN dengan ketentuan ICS dan masih terdapat beberapa poin yang perlu terus di kembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan ASEAN sehingga dapat diimplementasikan di ASEAN.Kata Kunci : ICS, ACIA, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing, ASEAN, EU AbstractASEAN is a regional area with the largest Foreign Direct Investment (FDI) receipts in the developing world in 2019. In 2020 the development of Intra-ASEAN investment continue to increase compared with other investments, Hence a major focus on intra-regional investment is needed for ASEAN. One of these developments is the provision of good investment regulations and protection, including the settlement of investment disputes. The concept of the European Union (EU) initiation dispute, namely the Investment Court System, can be a solution for the Investor-State Dispute Resolution (ISDS) mechanism that is considered problematic. This statement is supported by the ratification of several Bilateral Investment Treaty (BIT) between the EU and its partner countries Canada, Vietnam, and Singapore. A study is needed in getting the idea on how the system offered by ICS to work on intra-ASEAN investment. This research is normative by collecting data through literature study, Review of ICS provisions in the international legal framework, especially the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), the EU and Canada's Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), the EU-Vietnam Investment Protection Agreement (EVIPA), and the EU-Singapore Investment Protection Agreement (IPA). An analysis was then carried out to place the ICS concept into the resolution of intra-ASEAN investment disputes, particularly regarding legal certainty, transparency, accountability, and efficiency with justice.It was found that the ICS concept can be applied based on the ACIA, the decisions issued by the ICS can apply according to the arbitration award and compliance with the 1958 New York Convention There are several impacts obtained by using the ICS concept, namely legal certainty for the state in its right to regulate its main interests, arbitration transparency and transparency, arbitrator accountability and predictability of decisions, and fair efficiency in obtaining more coherent and consistent decisions. Despite the positive background, objectives, and features of ICS, in order to use ICS it is necessary to establish a BIT between each ASEAN member country with ICS provisions and there are still several points that need to be developed and adapted to ASEAN needs so that they can be implemented in ASEAN.Keywords: ICS, ACIA, Investment Dispute Settlement, ASEAN, EU

PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA (MANGAIN) TOGA SIMATUPANG DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK ATIKA ARIANI SIANTURI NIM. A1011191232
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In its development, according to the Toba Batak people who migrated regarding interethnic marriages among Pontianak youths, they did not recognize ethnic, regional, island and even country boundaries. They decided to marry local residents where they migrated. Therefore, the custom of giving surname is the solution. Although there is a solution given in mixed marriages by way of Mangain (giving surname). Sometimes there are problems that arise in the living environment, for example not understanding traditional procedures and a lack of ability to communicate in the Batak language in everyday life. so that there can be a shift in custom in the implementation of this surname.The title in this study is the Implementation of Toga Simatupang Marga (Magain) in Toba Batak Traditional Marriage in Pontianak City, the formulation of the problem "How is the Implementation of Toga Simatupang Marga (Mangain) in Toba Batak Traditional Marriage in Pontianak City?" This study aims to obtain data and an overview of the Implementation of Toga Simatupang Marga (Mangain) in Toba Batak Traditional Marriages in Pontianak City, to reveal the factors that occur in the customary shift of surname granting (Mangain) in marriages in Pontianak City, to reveal the legal consequences before and after the implementation of giving surnames to people who are not Batak Toba people, reveals the efforts of the chairman of the association in giving surnames to people who are not Batak Toba people. This research uses the Empirical Method which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense and examine how the law works in a community environment. This research is a descriptive analysis which aims to accurately describe the nature of an individual, condition, symptom or certain group or to determine the spread of a symptom or to determine whether there is a relationship between another symptom in society.The research results achieved are that every Batak Toba community has a clan which shows which family it comes from. This name/surname comes from the father's lineage (patrilineal) which is then passed on continuously to their descendants, the Toba Batak marriage system follows the law of exogamy (marriage outside a certain tribe). Although the traditional form of marriage is an honest form of marriage. The process of granting surnames to people who are not Batak Toba in a traditional Toba Batak marriage in Pontianak City is as follows: The male party comes to his family, bringing a complete meal with side dishes along with a set of ceremonial tools for giving the surname. After the joint meal, the head of the male family group conveyed his intention to his family, the purpose of their arrival was to marry their child and to give the surname. After this sequence has been passed, the process of granting the surname can be carried out.Keywords: Marriage, Giving Clan, Batak Society. Abstrak Pada perkembangannya menurut masyarakat Batak Toba yang merantau mengenai perkawinan beda suku di kalangan pemuda Pontianak tidak mengenal batas-batas suku, daerah, pulau bahkan negara Mereka memutuskan untuk menikah dengan penduduk setempat dimana mereka merantau. Maka dari itu adat pemberian marga menjadi solusinya. Walaupun ada solusi yang diberikan dalam pernikahan campuran dengan cara Mangain (pemberian marga). Terkadang ada masalah yang muncul dalam lingkungan kehidupan, contohnya tidak paham akan tata cara adat dan kurangnya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa batak di kehidupan sehari-hari. sehingga dapat terjadinya pergeseran adat dalam pelaksanaan pemberian marga ini.Adapun judul dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pemberian Marga (Mangain) Toga Simatupang Dalam Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Pontianak, rumusan masalah “Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Marga (Mangain) Toga Simatupang Dalam Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Pontianak?” penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan gambaran Tentang Pelaksanaan Pemberian Marga (Mangain) Toga Simatupang Dalam Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Pontianak, untuk mengungkapkan faktor terjadinya pergeseran Adat pemberian marga (Mangain) dalam perkawinan Pada Di Kota Pontianak, mengungkapkan akibat hukum sebelum dan sesudah dilaksanakannya pemberian marga kepada orang yang bukan masyarakat Batak Toba, mengungkapkan upaya ketua perkumpulan dalam memberikan marga pada perkawinan masyarakat yang bukan suku Batak Toba. Penelitian ini menggunakan Metode Empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.Hasil penelitian yang dicapai adalah bahwa Setiap masyarakat Batak Toba memiliki marga yang menunjukkan dari kluarga mana ia berasal. Nama/marga ini berasal dari garis keturunan ayah (patrilineal) yang kemudian diteruskan secara terus menerus kepada keturunannya, sistem perkawinan Batak Toba mengikuti hukum eksogami (perkawinan di luar suku tertentu). Meskipun bentuk pernikahan tradisional adalah bentuk pernikahan yang jujur. Proses pemberian marga kepada masyarakat yang bukan Batak Toba Dalam perkawinan adat Batak Toba di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: Pihak laki-laki datang kepada keluarga tulangnya, membawa makanan lengkap dengan lauk pauknya beserta seperangkat alat upacara pemberian marga. Setelah acara makan bersama, ketua rombongan keluarga pihak laki-laki menyampaikan maksudnya kepada keluarga tulangnya, maksud kedatangan mereka ingin melangsungkan pernikahan anak mereka dan ingin melakukan pemberian marga. Setelah rangkaian ini dilalui, maka proses pemberian marga tersebut dapat dilakukan.Kata Kunci : Perkawinan, Pemberian Marga, Masyarakat Batak

PEMBAGIAN WARIS ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN MENURUT MASYARAKAT ADAT MELAYU DI DESA PANGKALAN KONGSI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS NELI SAPITRI NIM. A1011191178
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The majority of the population in Pangkalan Kongsi Village, Tebas District, Sambas Regency are Malay people who are Muslims. Communities in Pangakalan Kongsi Village are still thick with their customs. One of them is in the distribution of inheritance. In the distribution of inheritance for the Islamic community, it used to use customary law, but now it has turned into Islamic law. This is influenced by the large number of people who are Muslim, the development of education and technology and the changing mindset of the people of Pangkalan Kongsi Village.The formulation of the problem in this study is "Is the division of inheritance between sons and daughters according to the Malay customary community in Pangkalan Kongsi Village, Tebas District, Sambas Regency, still being carried out?". Meanwhile, the purpose of this research is to find data and information, reveal the influencing factors and reveal the legal consequences of the division of inheritance between sons and daughters according to the Malay customary community which has experienced a shift into Islamic law, as well as reveal the efforts that can be made by religious and religious leaders. adat so that the division of inheritance for the Islamic community uses Islamic law.The research results obtained are as follows. That the division of inheritance between sons and daughters according to the Malay customary community, which used to use customary law (the share of sons is equal to that of daughters) has now changed to Islamic law (the share of sons is twice that of girls) . Factors that influence changes in the distribution of inheritance are because the majority of people are Muslim, education and technology, overseas/migration, economic, and social. The legal consequences that occur are avoiding quarrels and disputes between heirs, accepting each other's shares, not needing to gather relatives in the distribution of inheritance and making family relationships closer. Efforts made by religious leaders are inviting people who are Muslim to use faraid law in inheritance distribution, providing Islamic guidance to people who believe in Islam, providing an overview of the advantages of using Islamic law in inheritance distribution, and instilling religion and education taught in everyday life. While the efforts made by traditional leaders are to free the Islamic community in the distribution of inheritance whether to use Islamic law or continue to use customary law, and to support people who want to use Islamic law in inheritance distribution, and to be peaceful and not to create disputes between religious leaders and traditional leaders.Keywords: "sharing inheritance", "boys", "girls", "Malay customs", "Islamic law"Abstrak Mayoritas penduduk Di Desa Pangkalan Kongsi Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas adalah masyarakat Melayu yang beragama Islam. Masyarakat Di Desa Pangakalan Kongsi Masih kental dengan adanya adat istiadat. Salah satunya dalam pembagian warisan. Dalam pembagian warisan bagi masyarakat Islam dulunya menggunakan hukum adat, namun sekarang sudah beralih menjadi hukum Islam. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang beragama Islam, berkembangya Pendidikan dan teknologi dan berubahnya pola fikir masyarakat Desa Pangkalan Kongsi.Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut masyarakat adat Melayu Di Desa Pangkalan Kongsi Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas masih dilaksanakan?”.Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mencari data dan informasi, mengungkapkan faktor yang mempengaruhi dan mengungkapkan akibat hukum terjadinya pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut masyarakat adat Melayu mengalami pergesera menjadi hukum Islam, serta mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan pemuka agama dan pemuka adat agar pembagian warisan untuk masyarakat Islam menggunakan hukum Islam. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut. Bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut masyarakat adat Melayu yang dulunya menggunakan hukum adat (bagian anak laki-laki sam dengan bagian anak perempuan) sekarang sudah berubah mejadi hukum Islam (bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan). Faktor yang mempengaruhi perubahan pembagian warisan adalah karena sebagian besar masyarakat beragama Islam, pendidikan dan teknologi, perantauan/migrasi, ekonomi, dan social. Akibat hukum yang terjadi adalah terhindar dari pertengkaran dan perselisihan antar ahli waris, saling menerima bagian satu sama lain, tidak perlu mengumpulkan sanak saudara dalam pembagian warisan dan membuat hubungan keluarga menjadi semakin erat. Upaya yang dilakukan pemuka agama adalah mengajak masyarakat yang beragama Islam menggunakan hukum faraid dalam pembagian warisan, memberikan bimbingan Islam kepada masyarakat yang bergama Islam, memberikan gambaran kelebihan menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisan, dan menanamkan agama dan Pendidikan yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan upaya yang dilakukan pemuka adat adalah membebaskan masyarakat Islam dalam pembagian warisan apakah menggunakan hukum Islam atau tetap menggunakan hukum adat, dan mendukung masyarakat yang ingin menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisan, serta bersikap damai dan jangan sampai membuat perselisihan antara pemuka agama dan pemuka adat. Kata kunci: “pembagian warisan”,“anak laki-laki”,“anak perempuan”,”adat Melayu”,”hukum Islam”

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA NANGA KALAN KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI BERDASARKAN UU No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DWI FEBRI NIM. A1011171176
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This thesis is entitled "The Implementation of the Oversight Function of the Village Consultative Body on the Performance of the Village Head in Nanga Kalan Village, Ella Hilir District, Melawi Regency Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study aims to determine the oversight function of the Village Consultative Body on the performance of the village head of Nanga Kalan. Law No. 6 of 2014 concerning villages is the initial step taken by the government in the framework of the reconstruction of the country's development from below, namely village government. According to the law, the village is given the authority to regulate and manage its own household according to its origin. The village law is a new hope and a challenge that must be built in the development and improvement of village governance institutions and the elements within them to achieve independence and community welfare. The village government as the implementation of government has a big responsibility in the development and welfare of the community. The Village Consultative Body (BPD) in its capacity as a village government partner has a function as a forum for accommodating and channeling community aspirations and the function of supervising the work of the Village Head as stated in article 55 of Law no. 6 of 2014 concerning villages. That is, the aim is to form the BPD as a vehicle for carrying out democratic life in the administration of village government based on Pancasila and the 1945 Constitution. Based on monitoring by researchers, it shows that the implementation of the BPD's supervisory function on the performance of the Village Head is considered to be in line with the regulations contained in article 55 of Law no. 6 of 2014. However, the BPD has not been able to improve the village head's performance in administering village administration. The BPD has also not been able to fully carry out the function of capturing people's aspirations.Keywords: implementation of functions, performance of the Village Head, Based on Law no. 6 of 2014Abstrak Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Nanga Kalan Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa nanga kalan. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka rekontruksi pembangunan negara dari bawah yaitu pemerintahan desa. Dalam undang-undang desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam asal usulnya. Undang-undang desa menjadi harapan baru dan tantangan yang harus di bangun dalam pembangunan dan pembenahan Lembaga-lembaga dalam pemerintahan desa dan elemen-elemen yang ada di dalamnya untuk mencapai suatu kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan pemerintahan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam kedudukannya sebagai mitra pemerintah desa mempunyai fungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan kerja Kepala Desa sebagai yang tercantum dalam pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Artinya, tujuan di bentuknya BPD sebagai wahana untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pemantauan peneliti menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa dinilai selaras dengan peraturan yang tercantum dalam pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014. Namun BPD belum mampu meningkatklan kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga belum mampu sepenuhnya melaksanakan fungsi penjaringan aspirasi masyarakat.Kata Kunci: pelaksanaan fungsi, kinerja Kepala Desa, Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PRAKTEK INVESTASI ONLINE ANDINI NIM. A1011191078
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Investment is part of economic activity. Investment can be defined as an investment activity carried out by investors, both foreign and domestic investors in various fields of business that are open to investment, with the aim of making a profit. Online investment itself is actually similar to investment activities in general. The method used in this research is the normative research method. The author takes the normative method, because in writing this thesis uses library materials or secondary data, legal principles and legal theories as well as laws and regulations that are appropriate and related to the problems in this thesis. The purpose of this research is to find out the implementation of supervision, causal factors, and efforts of the Financial Services Authority against online investment companies that violate statutory provisions. Based on the results of research and discussion, the following results are obtained: that the role of the Financial Services Authority in the implementation of supervision of online investment practices is to carry out supervision of online investment companies that violate the provisions of the law or can be said to be illegal investment, the Financial Services Authority has two methods. The first method is the preventive method (prevention) and the second method is the repressive method (action). However, in the discussion of this thesis, the author focuses more on the repressive supervision method, because the problem in this thesis has entered the stage of action, no longer at the prevention stage. The preventive method has two ways, namely conducting socialization and education and increasing coordination with law enforcement. While the repressive method which is the main focus of this thesis study has two ways, namely providing dispute resolution facilities and participating in handling illegal investment cases. Keywords: Supervision, Online Investment, Financial Services Authority Abstrak Investasi merupakan bagian dalam kegiatan ekonomi. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal yang di lakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi online sendiri sebenarnya serupa dengan kegiatan investasi pada umumnya. Perbedaannya utamanya hanya terletak pada proses melakukannya yang melibatkan teknologi internet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penulis mengambil metode normatif, karena dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan permasalahan dalam skripsi ini. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan, faktor penyebab, dan upaya Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan investasi online yang melanggar ketentuan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan praktek investasi online yaitu melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan investasi online yang melanggar ketentuan undang-undang atau bisa dikatakan investasi ilegal, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai dua metode. Metode pertama yaitu metode preventif (pencegahan) dan metode kedua yaitu metode represif (penindakan). Namun, pada pembahasan skripsi ini penulis lebih berfokus kepada metode pengawasan represif, sebab masalah dalam skripsi ini sudah memasuki tahapan penindakan, bukan lagi pada tahap pencegahan. Metode preventif terdapat dua cara yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi dan meningkatkan koordinasi dengan penegak hukum. Sedangkan metode represif yang menjadi fokus utama dari kajian skripsi ini memiliki dua cara yaitu memberikan fasilitas penyelesaian sengketa dan ikut serta dalam penanganan kasus investasi illegal. Kata Kunci : Penngawasan, Investasi Online, Otoritas Jasa Keuangan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA