Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGATURAN HUKUM TERKAIT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN TANDA BATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 19A DAN PASAL 19B PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KABUPATEN KUBU RAYA` DAVID DWI ANDRIANTO NIM. A1012181089
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractNowadays where land has a very valuable value which in social life makes land registration arrangements important in order to maintain the rights of every holder of land rights. The importance of guarding and maintaining the boundaries of land parcels that are carried out by landowners or holders of land rights is solely arranged to avoid conflicts or disputes between landowners. So that when arranging land, it must include provisions for the installation and maintenance of boundary signs. Policy on the Delimitation Contradictory Principle, especially in Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 rticles 19A and 19B for the installation of boundary signs and maintenance obligations that must be carried out by the community. The purpose of this thesis is to find out the application of related legal arrangements installation of boundary markings on the boundaries of a plot of land Based on Article 19A and Article 19B Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 and analyze the effectiveness of the implementation regulated in these regulatory policies. The type of research in writing this thesis is empirical legal research using a case approach. The results of this research are 1) The arrangements related to Article 19 A and Article 19B have included additional articles in order to guarantee effectiveness from a technical point of view in implementation, especially related application of the Delimitation Contradictory principle. However, although these technical arrangements are intended to reinforce legal policies that have been previously regulated, there are still weaknesses in practice. 2) In the Kuburaya Regency area itself, the Delimitation Contradictory Principle is considered difficult to implement and the obligation to guard land boundaries tends to be ignored by land rights owners and other parties. other related. 3) Understanding of these regulations is also considered minimal so that this also has an impact on the lack of legal awareness for the community, especially for individuals and groups who have an interest in land and the resolution from the government in resolving these problems has not been a major study to date. Abstrak Pada zaman sekarang dimana Tanah memiliki nilai yang sangat berharga yang di kehidupan bermasyarakat membuat pengaturan pendaftaran tanah menjadi hal yang penting dalam rangka menjaga hak yang dimiliki oleh setiap pemegang hak atas tanah. Pentingnya untuk menjaga dan memelihara batas bidang tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah semata – mata disusun untuk menghindari konfil atau sengketa antar pemilik tanah. Sehingga tatkala pengaturan mengenai tanah harus mencakup ketentuan pemasangan dan pemeliharaan tanda batas. Kebijakan Asas Kontradiktur Delimitasi khususnya pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 19A dan 19B memuat pelaksanaan pemasangan tanda batas serta kewajiban pemeliharaan yang harus dilakukan oleh masyarakat .Tujuan Skripsi ini adalah untuk Untuk mengetahui Penerapan pengaturan hukum terkait pemasangan tanda batas terhadap batas sebidang tanah Berdasarkan Pasal 19A dan Pasal 19B Peraturan Menteri Agraria Indonesia Nomor 16 Tahun 2021,dan menganalisis efektivitas pelaksanaan yang diatur dalam kebijakan pengaturan tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis pendekatan kasus (Case Approach).Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan terkait Pasal 19 A dan Pasal 19B telah memuat penambahan pasal dalam rangka menjamin efektifitas dari segi teknis pada pelaksanaan khususnya terkait penerapan kaidah asas Kontradiktur Delimitasi. Namun meski pengaturan teknis tersebut ditujukan untuk mempertegas kebijakan hukum yang telah diatur sebelumnya, masih terdapat kelemahan dalam prakteknya 2) Pada wilayah Kabupaten Kuburaya sendiri, Asas Kontradiktur Delimitasi dinilai sulit untuk dilaksanakan dan kewajiban pemeliharaan batas tanah yang cenderung diabaikan oleh pemilik hak atas tanah dan pihak terkait lainnya. 3) Pemahaman mengenai Peraturan tersebut juga dinilai minim sehingga hal tersebut juga berdampak pada minimnya kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya terhadap individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan atas tanah serta resolusi dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut belum menjadi kajian utama hingga saat ini.

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PENGGUNAAN LAGU ATAU MUSIK UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI CAFE – CAFE DI KOTA PONTIANAK RIZAN RIZKY RAMADHAN NIM. A1011151140
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe use or playing of songs/music by cafe business actors to be heard widely to their visitors is an act that has legal consequences. This action is commercial in nature and requires cafe business actors to pay royalties to creators or copyright holders and related rights through the National Collective Management Institute (LMKN). This is regulated in Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties as an affirmation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. LMKNs that have duties and authorities from the minister have the right to withdraw, collect and distribute royalties to creators or copyright holders and related rights. This study aims to find out how the implementation of royalty payments for the use of songs or music for commercial purposes in cafes in Pontianak City, also aims to determine the factors that hinder the implementation of royalty payments for the use of songs or music for commercial purposes in cafes in Pontianak City.The research method used in this study is an empirical research method. The population of this study are Cafe entrepreneurs in Pontianak City, the National Collective Management Institute (LMKN) and the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Kalimantan, and the samples in this study are 10 Cafe Owners/Managers in Pontianak City, LMKN Commissioners and Heads of Sub Ministry of Law and Human Rights Intellectual Property Sector, West Kalimantan. The data collection technique used in this study is the Direct Communication Technique, namely by making direct contact with data sources, by interviewing informants, as data sources that have something to do with the research being conducted.Based on the results of the study it was found that the implementation of royalty payments for the use of songs or music for commercial purposes in cafes in Pontianak City has not been carried out properly, this is due to factors namely the many cafe business actors in Pontianak City who do not know the regulations regarding copyright royalties songs/music due to lack of dissemination of regulations by related parties. Royalty rates charged for cafe business actors in Pontianak City are less affordable. Royalty withdrawals by LMKNs are based on a priority scale due to the LMKN's operational costs that are not yet sufficient to reach regions in Indonesia, so royalty withdrawals for cafes are only made in areas it can work on, as well as the application of royalties that are not yet system-based. Keywords : Royalty, Copyright, Song, Music, LMKN AbstrakPenggunaan atau pemutaran lagu/musik oleh pelaku usaha cafe untuk diperdengarkan secara luas kepada pengunjungnya merupakan perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perbuatan tersebut bersifat komersial dan mewajibkan pelaku usaha cafe untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai penegasan dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. LMKN yang mempunyai tugas dan wewenang dari menteri berhak untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersial di cafe – cafe di Kota Pontianak, juga bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersial di cafe – cafe di Kota Pontianak.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Adapun populasi dari penelitian ini adalah Pelaku usaha Cafe di Kota Pontianak, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, serta sampel dalam penelitian ini adalah 10 Pemilik/Pengelola Cafe di Kota Pontianak, Komisioner LMKN dan Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM Kalbar. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Komunikasi Langsung yaitu dengan mengadakan kontak langsung kepada sumber data, dengan mewawancarai narasumber, sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersial di cafe – cafe di Kota Pontianak belum terlaksana dengan baik, hal disebabkan oleh faktor – faktor yakni banyaknya pelaku usaha cafe di Kota Pontianak yang belum mengetahui peraturan terkait royalti hak cipta lagu/musik dikarenakan kurangnya sosialisasi peraturan oleh pihak terkait. Tarif royalti yang dikenakan bagi para pelaku usaha cafe di Kota Pontianak Kurang terjangkau. Penarikan royalti oleh LMKN berdasarkan skala prioritas dikarenakan biaya operasional LMKN yang belum cukup untuk menjangkau ke wilayah – wilayah di Indonesia, sehingga penarikan royalti untuk cafe hanya dilakukan di daerah yang bisa dikerjakannya saja, serta penerapan royalti yang belum berbasis sistem. Kata Kunci : Royalti, Hak Cipta, Lagu, Musik, LMKN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STASIUN TELEVISI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR ATAS PENAYANGAN SIARANNYA TANPA IZIN DISSA YECIKA PRICILLA NIM. A1011191117
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractTelevision stations that act as holders of broadcasting rights licenses have the rights to allow or prohibit other parties from taking certain actions, for example broadcasting their copyrighted programs without permit for monetization. However, the aforesaid programs are aired and distributed without crediting the rightful owners by irresponsible parties. This case have been experienced by a television station, namely PT Global Media Visual (MOLA TV). Mola TV, as the holder of the legal broadcasting rights license on broadcasting English Premier League matches, found that there were unlicensed digital broadcasts concerning with their copyrighted aforesaid program through illegal online streaming.The formulation of the problem in this research is "How is the Legal Protection of Television Stations Licensee Holders of Broadcasting Rights for Unlicensed Broadcasting". This research aims to find out how legal protection is for television stations with broadcasting rights licenses on unlicensed digital broadcasts and what legal procedures that can be taken by television stations with broadcasting rights. This research uses a type of normative juridical research, with a statutory approach and a case approach.The result of this study is that legal protection for television stations with broadcast rights on unlicensed digital broadcast is divided into two forms, namely preventive protection in the form of registration of licenses and repressive protection in the form of litigation and non-litigation dispute resolution. However, in practice, the legal protection for television stations with broadcasting rights holds a weak stance because the legal sentences to the defendants in several examples of cases that befell Mola TV were not just. The sanctions imposed in these cases also do not provide protection for the broadcast owner's (Mola TV) economic perspective because the sanctions are only in the form of imprisonment and fines. Efforts that can be made by Mola TV to get protection against its economic losses is to file a claim for compensation to the Commercial Court. Keywords: Legal Protection, License, Broadcasting RightsAbstrak Stasiun televisi yang berperan sebagai pemegang lisensi hak siar tentunya memiliki hak untuk memberi izin ataupun melarang pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu misalnya menayangkan siarannya secara tanpa izin untuk kepentingan yang bersifat ekonomi. Namun, pada kenyataannya banyak karya-karya siaran yang ditayangkan dan disebarluaskan tanpa izin oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya pada kasus-kasus yang pernah dialami salah satu stasiun TV yaitu PT Global Media Visual (MOLA TV). Mola TV sebagai pemegang lisensi hak siar yang sah untuk tayangan pertandingan Liga Inggris menemukan adanya penayangan-penayangan siarannya tanpa izin melalui streaming online illegal.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Stasiun Televisi Pemegang Lisensi Hak Siar Atas Penayangan Siarannya Tanpa Izin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap stasiun televisi pemegang lisensi hak siar atas penayangan siarannya tanpa izin dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh pihak televisi pemegang lisensi hak siar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap stasiun televisi pemegang lisensi hak siar atas penayangan siarannya tanpa izin terbagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan preventif berupa pencatatan lisensi dan perlindungan represif berupa penyelesaian sengketa jalur litigasi dan non litigasi. Namun, pada prakteknya perlindungan hukum terhadap stasiun televisi pemegang lisensi hak siar masih belum begitu kuat karena hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam beberapa contoh kasus yang menimpa Mola TV masih belum maksimal dan tergolong ringan. Sanksi yang dijatuhkan pada kasus-kasus tersebut juga tidak memberikan perlindungan terhadap segi ekonomi pemilik siaran (Mola TV) karena sanksi hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja. Upaya yang bisa dilakukan oleh Mola TV untuk mendapatkan perlindungan terhadap kerugian ekonominya adalah dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Siar

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM GUGATAN SENGKETA WARIS (Studi Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mpw) AZIS AL AKBARI NIM. A1011191150
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to determine the legal considerations of judges in the Mempawah Religious Court's decision regarding inheritance dispute lawsuits Case No. 441/Pdt.G/2020/PA.Mpw. As well as being able to find out the legal consequences of the decision of the religious court in decision Number 441/Pdt.G/2020/PA.Mpw. This research method is a normative juridical legal research method using a case approach (The Case Approach). This approach is carried out by examining cases related to the legal issues at hand. The cases reviewed are cases that have obtained court decisions with permanent legal force. Based on the results of research conducted using a case approach, it shows that the decision which was declared unacceptable in case No. 441/Pdt.G/2020/PA.Mpw. Based on the judge's legal considerations that the lawsuit cannot be accepted is that there is no legal standing or legal basis in a lawsuit. And the object of the lawsuit filed is still unclear regarding its ownership rights (obscuur libel). The author agrees with the judge's decision and legal considerations in this case which prioritizes the principle of legal certainty in a civil case. Keywords: inheritance lawsuit, judge's consideration, legal certainty. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Agama Mempawah terhadap gugatan sengketa waris No perkara 441/Pdt.G/2020/PA.Mpw. Serta dapat mengetahui akibat hukum terhadap putusan pengadilan agama dalam putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mpw. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (The Case Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kasus menunjukan bahwa putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima pada perkara No 441/Pdt.G/2020/PA.Mpw. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa tidak dapat diterima gugatan tersebut ialah tidak terdapat legal standing atau dasar hukum dalam sebuah gugatan. Dan objek gugatan yang diajukan masih tidak jelas mengenai hak kepemilikannya (obscuur libel). Penulis sepakat dengan putusan serta pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut yang mengedepankan asas kepastian hukum dalam suatu perkara perdata. Kata kunci : gugatan waris, pertimbangan hakim, kepastian hukum.

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK BAKATI DI KECAMATAN MONTERADO KABUPATEN BENGKAYANG MELALUI PERADILAN ADAT DAN PERADILAN NEGERI BENGKAYANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 13/Pid.Sus/2013/PN.Bky dan Putusan Adat Madok) CHEALSEA MAJIHUD MANUGAK NIM. A1012191026
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Customary law is a legal system that shows differences from other legal systems in the world. Customary law is a law that reflects the soul and personality of the Indonesian people and is one aspect of the nation's cultural assets in the field of law. Customary law or law that lives in society, including customary sanctions, has a position in national criminal law. Juridically, the regulation of customary crimes is recognized by the government.Methods of analysis of legal materials, namely: Descriptive techniques, namely describing what is about a condition or position from legal or non-legal propositions, which in this study describes the inconsistent provisions of articles accompanied by existing legal facts.The decision of the Bengkayang District Court Judge with Decision Number 13/Pid.Sus/2013/PN.Bky in the settlement of cases of domestic violence in the Dayak Bakati Indigenous People in Monterado District, Bengkayang Regency which was decided by the Madok Indigenous Court gave rise to legal dualism because according to Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1644K/Pid/1988 dated 15 May 1991: "A person who has committed an act according to living law (customary law) in the area is an act that violates customary law, namely "customary delict". The reasons for the Panel of Judges at the Bengkayang District Court imposing prison sentences on the Defendant without considering the customary criminal sanctions that had been imposed on the Defendant by the Adat Court were because (a) The Defendant HLM Bin JSM had repeatedly committed the crime of Domestic Violence (KDRT) against his wife POL Als. MS Binti FG, although customary criminal sanctions have been imposed, (b) customary criminal sanctions imposed on Defendant HLM Bin JSM did not have a deterrent effect, so Defendant HLM Bin JSM repeated the crime of Domestic Violence (KDRT) against his wife POL Als. MS Binti FG, and (3) the imposition of prison sentences on Defendant HLM Bin JSM to fulfill a sense of justice for victims and society and provide a deterrent effect for Defendant HLM Bin JSM. Keywords: Crime, Customary Law, Domestic Violence ABSTRAK Hukum adat adalah sistem hukum yang menunjukkan perbedaan dengan sistem hukum lainnya di dunia. Hukum adat adalah hukum yang mencerminkan jiwa, kepribadian masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu aspek harta budaya bangsa dalam bidang hukum. Hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk sanksi-sanksi adatnya mendapat kedudukan dalam hukum pidana nasional. Secara yuridis pengaturan terhadap pidana adat mendapatkan pengakuan dari pemerintah.Metode analisis bahan hukum yaitu: Teknik deskripsi yaitu menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum, di mana dalam penelitian ini menguraikan ketentuan pasal-pasal yang inkonsistensi yang disertai dengan fakta hukum yang ada.Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2013/PN.Bky dalam penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Adat Dayak Bakati di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang telah diputus oleh Peradilan Adat Madok menimbulkan dualisme hukum karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 : “Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu “delict adat”. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tanpa mempertimbangkan sanksi pidana adat yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Peradilan Adat dikarenakan (a) Terdakwa HLM Bin JSM sudah berulang kali melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya POL Als. MS Binti FG, walaupun telah dijatuhkan sanksi pidana adat, (b) sanksi pidana adat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa HLM Bin JSM tidak memberikan efek jera, sehingga Terdakwa HLM Bin JSM mengulangi lagi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya POL Als. MS Binti FG, dan (3) penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa HLM Bin JSM untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat dan memberikan efek jera bagi Terdakwa HLM Bin JSM. Kata Kunci: Tindak Pidana, Hukum Adat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DIWILAYAH KABUPATEN SAMBAS NUUR RIZQA TA’ALLY NIM. A1011191028
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe existence of the implementation of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy due to the COVID-19 Pandemic has limited individual social movement space so that it has an impact on increasing the number of cases of sexual violence against children in Indonesia. The existence of cases of sexual violence against children that occurred during the Covid-19 pandemic, including those that occurred in the Sambas Regency area, is one of the current social problems and has a major impact on children, considering that children are a group that is vulnerable to becoming victims of sexual violence because they are considered as a weak figure and has a high dependence on adults. In this case, criminology plays a role in explaining the causes of crime so that it can create prevention and control efforts. This study discusses problems related to the factors that cause acts of sexual violence against children during the Covid-19 pandemic in the Sambas Regency area. In this study, researchers used qualitative research methods with a descriptive analysis approach, namely describing or giving an overview of an object under study through collected data or samples which were then analyzed to make general conclusions. Meanwhile, the results of this study can be concluded that the factors causing sexual violence against children during the Covid-19 pandemic in the Sambas Regency area were due to environmental factors that provided opportunities and the perpetrator's low self-control. Keywords: Criminology, Sexual Violence, Child, Covid-19 Pandemic AbstrakAdanya pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat Pandemi COVID-19 membuat adanya keterbatasan ruang gerak sosial individu sehingga berdampak terhadap peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi selama masa Pandemi covid-19 termasuk juga yang terjadi di wilayah Kabupaten Sambas menjadi salah satu masalah sosial yang terjadi saat ini dan memiliki dampak yang besar terhadap anak mengingat anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual karena dianggap sebagai sosok yang lemah dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang dewasa. Dalam hal ini, kriminologi berperan untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan sehingga dapat menciptakan upaya pencegahan dan penanggulangan. Penelitian ini membahas masalah terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi covid-19 di wilayah Kabupaten Sambas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan yang kemudian di analisis untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun, Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi covid-19 di wilayah Kabupaten Sambas dikarenakan adanya faktor lingkungan yang memberikan kesempatan serta faktor rendahnya kontrol diri pelaku. Kata Kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual, Anak, Pandemi Covid-19

PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT PENGIRIMAN BARANG DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) MELALUI TRANSAKSI DI MARKETPLACE SHOPEE (STUDI PADA JNT KOTA SINGKAWANG) MARYUNI NIM. A1011191175
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractOnline buying and selling through Shopee with the COD payment method provides convenience for the community, especially for buyers who do not have the affordability to access digital payments. Such as in JNT Singkawang City which collaborates with Shopee in providing services with the COD payment method. JNT and Shopee provide provisions to pay for the package before the package is opened. In addition, JNT Singkawang City provides provisions for buyers to provide a clear address on the package, whether it is a package with a COD payment method or not. However, buyers often ignore these provisions and make defaults, causing disputes that harm business actors and JNT delivery service couriers. From this problem, the problem in this study is "How is dispute resolution related to the delivery of goods with a cash on delivery (cod) system through transactions in the Shopee marketplace on JNT". This research was conducted using empirical legal research methods that are descriptive analytical in nature. The data comes from primary data obtained from interviews and secondary data obtained from laws and regulations and scientific books related to this research. The results showed that the settlement of disputes related to the delivery of goods with a cash on delivery (COD) system through transactions at Shopee on JNT was resolved by negotiation, where negotiation is a two-way communication carried out by both parties both in the same and different interests. However, Shopee itself will sanction buyers who make defaults in the COD payment method by blocking the COD payment method option for 60 calendar days after the second rejection.Keywords: Dispute Resolution; Online Buying and Selling; Default; COD AbstrakJual beli online melalui Shopee dengan metode pembayaran COD memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya bagi pembeli yang tidak memiliki keterjangkauan untuk mengakses pembayaran secara digital. Sepertihalnya di JNT Kota Singkawang yang bekerja sama dengan Shopee dalam memberikan layanan jasa dengan metode pembayaran COD. JNT dan Shopee memberikan ketentuan untuk membayar paket sebelum paket tersebut dibuka. Selain itu, JNT Kota Singkawang memberikan ketentuan kepada pembeli untuk memberikan alamat yang jelas pada paket baik itu pada paket dengan metode pembayaran COD ataupun tidak. Namun seringkali pembeli mengabaikan ketentuan tersebut serta melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan persoalan sengketa yang merugikan pelaku usaha dan kurir jasa pengiriman JNT. Dari persoalan tersebut yang menjadi masalah dalam penelitian ini “Bagaimanakah penyelesaian sengketa terkait pengiriman barang dengan sistem cash on delivery (cod) melalui transaksi di marketplace Shopee pada JNT”.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptis analitis. Adapun data bersumber dari data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa terkait pengiriman barang dengan sistem cash on delivery (COD) melalui transaksi di Shopee pada JNT yaitu diselesaikan secara negosiasi yang mana negosiasi yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dalam kepentingan yang sama maupun berbeda. Namun dari Shopee sendiri akan memberikan sanksi kepada pembeli yang melakukan wanprestasi dalam metode pembayaran COD dengan memblokir opsi metode pembayaran COD selama 60 hari kalender setelah penolakan keduaKata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Jual Beli Online; Wanprestasi; COD

PANDANGAN ULAMA TENTANG PEMBERIAN MAHAR OLEH MEMPELAI WANITA KEPADA MEMPELAI PRIA SETELAH IJAB DAN KABUL STUDI KASUS DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA KOTA PONTIANAK AYUNDA PUTRI ARINI NIM. A1011161151
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Dowry is an obligation that is specifically reserved for the prospective groom. From the time of the Prophet, this dowry had been done even though his limit was only to give a dowry in the form of a ring of iron. In the Al-Qur'an surah An-nisa verse 4 it has been explained that: "Give dowry to the woman (whom you marry) as a gift with full willingness, then if they give you part of the dowry with pleasure, then eat it (take it. ) giving (as food) which is delicious again has good consequences ".In the people of Pontianak City there is a habit that has been passed down from generation to generation to be followed and emulated from the surrounding community and from relatives, whose prospective bride gives something that is usually used in Pontianak City society using a gold ring that has been mentioned as a dowry and then given to the prospective groom.The author uses an empirical research method where this empirical research method observes a case in real life in the form of speech, writing, and / or behavior that can be observed from a particular individual, group, community, and / or organization in a particular context setting that is studied from whole point of view. This study uses a descriptive approach that aims to describe the social situation or clarify a habit in society by describing a number of data obtained through interviews and literature study.Meanwhile, according to the Ulama, dowry is only given by the prospective groom and is not an obligation for a prospective bride. According to the West Kalimantan Ulama, in the customs of the people in Pontianak City, the prospective bride and groom give something that has been mentioned as a dowry to the prospective groom is only a gift giving and not a dowry gift like what the prospective groom does. Habits like this are also categorized into the realm of culture and not in the corridor of religion.Keywords: Mahar, Ulama Opinion, Habits, Pontianak City. Abstrak Mahar merupakan suatu kewajiban yang di khusus kan hanya kepada calon mempelai pria saja. Dari jaman Nabi pemberian mahar ini pun sudah dilakukan walaupun batas kemampuannya hanya bisa memberikan mahar berupa cincin dari besi. Didalam Al-Qur’an surah An-nisa ayat 4 sudah dijelaskan bahwa : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".Didalam masyarakat Kota Pontianak terdapat suatu kebiasaan yang sudah turun temurun diikuti dan dicontoh dari masyarakat sekitar maupun dari sanak saudara, yang calon mempelai wanitanya memberikan sesuatu yang biasanya dimasyarakat Kota Pontianak menggunakan cincin emas yang telah disebutkan sebagai mahar kemudian diberikan kepada calon mempelai pria.Penulis menggunakan metode penelitian empiris yang dimana metode peneltian empiris ini mengamati suatu kasus di kehidupan nyata berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat di amati dari suatu individu, kelompok, ,masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi sosial atau klarifikasi terhadap suatu kebiasaan di masyarakat dengan cara mendeskripsikan sejumlah data yang di dapat melalui wawancara dan studi kepustakaan.Adapun menurut Ulama bahwa mahar hanya diberikan oleh calon mempelai pria saja dan bukan merupakan kewajiban bagi seorang calon mempelai wanita. Menurut Ulama Kalbar dalam kebiasaan masyarakat di Kota Pontianak ini yang calon mempelai wanitanya memberikan sesuatu yang telah disebutkan sebagai mahar kepada calon mempelai pria merupakan hanya sebatas pemberian hadiah semata dan bukan merupakan suatu pemberian mahar seperti yang dilakukan calon mempelai pria. Kebiasaan seperti ini juga dikategorikan ke dalam ranah kebudayaan dan bukan dalam koridor keagamaan.Kata Kunci : Mahar, Pendapat Ulama, Kebiasaan, Kota Pontianak.

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA WIDURI RAHMAHAYATI NIM. A1011181182
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractSexual harassment is unwanted sexual conduct, causes, violation and discomfort, which has a wide range of actions, both non-physical and physical. The culture of sexual harassment has a power relationship between the perpetrator and the victim, where it becomes a factor that the victim finds it difficult to speak considering the perpetrator's actions. Victims are people who suffer physical, mental and/or economic losses as a result of a crime, but victims are not always individuals but can also be members of society. The victim may be a witness in a crime. Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau Korban or (LPSK) protection provided at the stage of investigation, investigation, prosecution and/or examination at court hearings on the basis of initiatives from law enforcement officials, security forces, and/or requests submitted by victims. So that witnesses and/or victims feel safe during the trial process.In this case, the data collection technique chosen by the author is, document study will be selected by the author in which the author studies legal materials relevant to the problem under study. The materials obtained from the research will be processed qualitatively, namely analyzing by analyzing, interpreting, drawing conclusions according to the problems discussed, and putting them in the form of sentences. The results of this study contain ideas about the function of the LPSK for the welfare of witnesses and/or victims.Keywords: Sexual Harassment, Witnesses and/or Victims, Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau KorbanAbstrakPelecehan seksual ialah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan, pelanggaran dan ketidaknyamanan, yang memiliki rentang tindakan yang luas baik non fisik hingga fisik. Budaya pelecehan seksual memiliki relasi kuasa antara pelaku dan korban, dimana hal tersebut menjadi faktor korban sulit berbicara mengingat perbuatan pelaku. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, manun korban tidaklah selalu individu tetapi bisa juga dari kelompok masyarakat. Korban bisa saja menjadi salah satu saksi dalam suatu kejahatan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau (LPSK) perlindungan yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, da[1]n atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau pemohonan yang disampaikan oleh korban. Agar saksi dan/atau korban merasa aman saat proses persidangan.Dalam hal ini maka teknik pengumpulan data yang dipilih penulis dalam ialah, studi dokumen akan dipilih oleh penulis dimana mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan yang didapat dari penelitan akan diolah secara kualtatif, yakni menganalisa dengan cara menganlisi, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Hasil penelitian ini berisi ide tentang fungsi LPSK demi kesejahteraan saksi dan atau korban.Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Saksi dan/atau Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 69 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 (STUDI TERHADAP PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MENUKUNG KOTA KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI) PEBRIANTI NUR AULIA NIM. A1011191305
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractUnlicensed gold mining is a business or mining activity carried out by an individual, a group of people, a company or a legal entity foundation which does not have a permit in carrying out its business or activities in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and results in pollution and/or damage to environment. Unlicensed gold mining activities in Menukung Village, Menukung District, Melawi Regency, in carrying out their business and activities, have damaged and polluted the environment due to land clearing for mining areas which resulted in post-mining landslides and disposal of tailings or residual material after the gold mineral separation process who use certain chemicals that cause river water contamination and damage to environmental quality standards, which clearly violates the provisions of Article 69 paragraph (1) letter "a" of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Law enforcement has not been maximized because gold mining without a permit is the livelihood and main source of income for some people in Menukung Kota Village, besides that the community also does not have expertise in other fields. If gold mining activities without a permit are stopped and acted upon in accordance with applicable regulations, it will result in an increase in the unemployment rate and a worsening of the economic sector in Menukung Kota Village. While the Local Government of Melawi Regency as the authority has not provided a solution to this problem at all. The countermeasures carried out by the Supporting Sector Police as law enforcement officers are to give an appeal to the public not to carry out gold mining activities without a permit because it damages and pollutes the environment. In addition to appeals, raids are also carried out by confiscating the tools and machines of gold mining workers without permission.Keywords : Environment, Unlicensed Gold Mining, Enforcement Environmental Law, Environmental PollutionAbstrakPertambangan emas tanpa izin adalah usaha atau kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang mana di dalam melakukan usaha atau kegiatannya tidak memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan emas tanpa izin di desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi di dalam melakukan usaha dan kegiatannya sudah melakukan perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan karena adanya pembukaan lahan untuk area penambangan yang mengakibatkan tanah longsor pasca penambangan dan pembuangan tailing atau material sisa setelah proses pemisahan mineral emas yang menggunakan bahan kimia tertentu yang mengakibatkan tercemarnya air sungai dan rusaknya baku mutu lingkungan hidup, yang mana hal tersebut jelas melanggar ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Belum maksimalnya penegakan hukum karena pertambangan emas tanpa izin merupakan mata pencaharian dan sumber pendapatan utama sebagian masyarakat di Desa Menukung Kota,selain itu masyarakat juga tidak memiliki keahlian dibidang lain. Jika kegiatan pertambangan emas tanpa izin dihentikan dan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat dan sektor perekonomian di Desa Menukung Kota memburuk. Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi selaku pihak berwenang sama sekali belum memberikan solusi terhadap persoalan ini. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Menukung selaku aparat penegak hukum adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin karena merusak dan mencemari lingkungan hidup, selain himbauan, juga dilakukan razia dengan menyita alat dan juga mesin para pekerja pertambangan emas tanpa izin.Kata Kunci: : Lingkungan Hidup, Pertambangan Emas Tanpa Izin, Penegakan Hukum Lingkungan, Pencemaran Lingkungan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA