cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 188   189   190   191   192 
PERTANGGUNGJAWABAN PT.BINTANG UTAMA DISTRIBUSINDO RAYA TERHADAP KURANGNYA BARANG PESANAN YANG MERUGIKAN TOKO SINTAP DI DESA KUALA DUA KECAMATAN KEMBAYAN FRANSISKA DWIWINTA NIM. A1011191017
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Responsibility for the rights and obligations of both business actors and consumers has been regulated in law number 8 of 1999 concerning consumer protection.  This regulation actually serves as a reference for business actors and consumers to carry out business activities properly and regularly.  However, in practice, because the consumer's position is always weak, business actors often take advantage of this to not fulfill their responsibilities for the losses suffered by their consumers.  one of them is the problem experienced by the owner of the Sintap shop where his right to get compensation as stated in article 4 paragraph (8) UUPK. The purpose of this study is to find out how the accountability of PT.  Bintang Utama Distributionindo Raya towards the owner of the Sintap Shop and to find out the factors that cause PT.  Bintang Utama Distributionindo Raya is not responsible for the losses suffered by the owner of the sintap shop and to find out the efforts made by the sintap shop in terms of claiming losses.  The type of research used in this research is empirical research which consists of research on problem identification and research on legal effectiveness.            Based on the results of research conducted by the authors, it is known that there is no responsibility from PT.  BUDR  for losses suffered by Sintap shop owners, both compensation in the form of an amount of money equivalent to the price of the goods ordered and compensation in the form of goods.  The factors causing the lack of compensation were the shop owner complaining after the driver and helper left, the shop owner did not check the delivered goods and immediately paid, and there was no evidence that the driver and helper had cheated on the goods ordered by consumers.  To prevent similar things from happening again, the shop owner can make efforts to check the goods delivered first before paying, and make a complaint as soon as possible if something similar happens that can be detrimental. Keywords: Responsibility, Business Players, Consumer ProtectionABSTRAKTanggung jawab atas hak dan kewajiban bagi pelaku usaha maupun konsumen telah diatur dalam dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Peraturan tersebut sejatinya sebagai acuan bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan baik dan teratur. Namun pada praktiknya dikarenakan posisi konsumen yang selalu lemah sering kali hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk tidak memenuhi tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami konsumennya. salah satunya seperti permasalahan yang dialami oleh pemilik toko Sintap yang mana haknya untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (8) UUPK.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban PT. Bintang Utama Distribusindo Raya terhadap pemilik Toko Sintap dan untuk mengetahui faktor penyebab PT. Bintang Utama Distribusindo Raya tidak melakukan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami pemilik toko sintap serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan toko sintap dalam hal mengklaim kerugian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris yang mana penelitian ini terdiri dari penelitiana terhadap identifikasi masalah dan penelitian terhadap efektivitas hukum.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa tidak adanya tanggung jawab dari PT. BUDR atas kerugian yang dialami pemilik toko Sintap baik ganti rugi berupa sejumlah uang setara harga barang pesanan maupun ganti rugi berupa barang. Adapun faktor penyebab tidak adanya ganti rugi tersebut yaitu pemilik toko melakukan komplain setelah sopir dan helper pergi, pemilik toko tidak ikut mengecek barang pesanan yang diantar dan langsung membayar, serta tidak adanya bukti bahwa sopir dan helper telah melakukan kecurangan terhadap barang pesanan konsumen. untuk mencegah hal serupa terulang pemilik toko dapat melakukan upaya dengan mengecek barang yang diantarkan terlebih dahulu sebelum membayar, dan melakukan komplain sesegera mungkin apabila terjadi hal serupa yang dapat merugikan.Kata kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen
PENERTIBAN PKL YANG MELANGGAR PASAL 33 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA SENAKIN KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK) GILANG BIMANTARA TALAGA NIM. A1011191276
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research is motivated by an interest in what has happened for a long time and still cannot be resolved to date, namely, controlling street vendors that have occurred in Senakin village, especially in the Sengah Temila area, Landak Regency. The obstacle in controlling street vendors is congestion on the Senakin village road, because there are street vendors who use it as a place to trade. According to the data obtained, in 2023 there will be 170 street vendors in the village, especially the roads used as trading places. Regional Regulation Number 1 of 2020 Concerning Peace, Public Order, and Community Protection. The purpose of this study is to know and understand the root of the problem of disorderly street vendors in the Senakin Village road agency area, and to find out the control of street vendors in Senakin Village based on Regional Regulation of Landak Regency Number 1 of 2020 concerning Peace, Public Order, and Public Protection. The method used in this study is a qualitative method by conducting direct observations and in-depth interviews with street vendors and government officials in Porcupine District. The results of the study stated that controlling street vendors in Senakin Village based on regional regulations Regional Regulation Number 1 of 2020 Concerning Peace, Public Order, and Community Protection has not been implemented properly and optimally, because there are still many street vendors selling along main roads increasingly and obstacles in controlling street vendors carried out by the Landak District Satpol PP against street vendors are not simply solved easily, in controlling the obstacles encountered, some of these obstacles come from the Law Factors, Law Enforcement Factors, Facility Factors and facilities, community factors and cultural factors. Keywords: Controlling, Landak Regency Regional Regulation Number 1 of 2020, StreetVendors Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan terhadap sudah lama terjadi dan masih belum dapat terselesaikan hingga saat ini yaitu, penertiban pedagang kaki lima yang terjadi di desa Senakin Khususnya di kawasan Sengah Temila Kabupaten Landak. Kendala dalam penertiban PKL adalah kemacetan di jalan desa Senakin, karena ada PKL yang memanfaatkannya sebagai tempat berdagang. Menurut data yang diperoleh, yakni pada tahun 2023 sebanyak 170 PKL Didesa senakin khsusnya badan jalan yang digunakan sebagai tempat perdagangan. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat. Tujuan Penelitian ini Mengetahui dan memahami akar Masalah dari ketidaktertiban pedagang Kaki lima di kawasan Badan jalan Desa Senakin, Dan untuk mengetahui Penertiban Pedagang Kaki Lima di Di Desa Senakin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara secara mendalam terhadap para pedagang kaki lima dan aparatur pemerintah Kabupaten landak. Adapun Hasil penelitian menyatakan bahwa penertiban pedagang kaki lima Di desa senakin berdasarkan Peraturan daerah Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat belum dapat terlaksanakan dengan baik dan optimal, karena masih banyak pedagang kaki lima berjualan di sepanjang badan jalan raya senakin dan hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan satpol pp kabupaten landak teradap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penertiban di temui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari Faktor Undang-Undang, Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana dan fasilitas, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan. Kata Kunci : Penertiban, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020,Pedagang Kaki Lim
PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK MILA IRAWATI NIM. A1011191268
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractHotel tax is a service provided by a hotel in the form of lodging/rest facilities including other related services with fees, which also includes motels, inns, tourist huts, guest houses, lodging houses and the like. Hotel taxpayers are individuals or legal entities that operate hotels. Hotel tax as a source of local revenue (PAD) which is included in the type of district tax. The implementation of submitting hotel tax payments in Landak Regency must be further improved, bearing in mind that hotel taxes are one type of tax that contributes to Regional Original Revenue (PAD).In writing this study, researchers used empirical research types. The data used is a list of taxpayers, the amount of Local Own Revenue of Landak Regency for 2020-2022, the amount of hotel tax revenue in Ngabang District, Landak Regency for 2020-2022, obedient and non-compliant taxpayers paying hotel taxes using interview techniques and dissemination questionnaire/questionnaire to informants. The method used in this research is descriptive method by explaining and describing thoroughly what is the subject matter.From the results of this study it can be concluded that the implementation of submitting hotel tax payments in the Ngabang sub-district has not been carried out properly because there are still taxpayers who are in arrears to pay. the factors that impede the implementation of submitting hotel tax payments in the Ngabang sub-district, Landak district, namely: (1) Lack of legal awareness of taxpayers in carrying out obligations. (2) The tax rate is too high for a 1-star hotel. (3) The payment system provided by the hotel is still manual so that the tax officer has difficulty calculating the hotel's monthly turnover. Taxpayers who are in arrears in paying hotel taxes are subject to administrative sanctions in the form of 2% (two percent) interest. Taxpayers make submissions for hotel tax payments at the BPRD every 8th. To increase hotel tax revenue every year, of course the BPRD makes several efforts to increase hotel tax revenue, including: (1) Conduct socialization and counseling on taxes, especially hotel taxes to entrepreneurs hotel. (2) Carry out supervision or record tax objects and ask hotel entrepreneurs to report tax turnover every month. (3) Perform tax collection or provide SKPKB to taxpayers who are in arrears to pay. Keywords: Hotel Tax, Deposit Inhibiting Factors, implementation of payments AbstrakPajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel berupa fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termaksud jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan hotel. Pajak hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang masuk kedalam jenis pajak kabupaten. Pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di Kabupaten Landak harus ditingkatkan lagi, mengingat bahwa pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Data-data yang digunakan adalah daftar wajib pajak, jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020-2022, jumlah pendapatan pajak hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Tahun 2020-2022, wajib pajak yang patuh dan tidak patuh membayar pajak hotel menggunakan teknik wawancara dan menyebarkan angket/kuisioner terhadap narasumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan memaparkan dan menggambarkan secara menyeluruh mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di kecamatan ngabang belum terlaksana dengan baik karenanya masih ada wajib pajak yang menunggak membayar. faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di kecamatan ngabang kabupaten landak yaitu: (1) Kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. (2) Tarif pajak yang terlalu tinggi bagi hotel bintang 1. (3) sistem pembayaran yang disediakan pihak hotel masih bersifat manual sehingga petugas pajak kesulitan dalam menghitung omset hotel setiap bulannya. Bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak hotel dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen). Wajib Pajak melakukan Pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah setiap tanggal 8. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel setiap tahunnya, tentunya Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, antara lain: (1) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak khususnya pajak hotel kepada pengusaha hotel. (2) Melakukan pengawasan atau mendata objek pajak serta meminta pengusaha hotel untuk melaporkan omset pajak setiap bulan. (3) Melakukan penagihan pajak atau memberikan SKPKB terhadap wajib pajak yang menunggak membayar. Kata Kunci: Pajak Hotel, Faktor Penghambat Penyetoran, pelaksanaan pembayaran
ANALISIS PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH HERRY WIRAWAN (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:86/PID.SUS/2022/PT.BDG) MARIA VIKTORIA YUSTA ALUS NIM. A1011191174
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The rape of children committed by a teacher or educator, namely Herry Wirawan against female students,  certainly highlights public attention. This is because the number of victims is dozens of children, up to eight children gave birth. For his actions, the  Public Prosecutor demanded that the defendant be sentenced to death.  However, the Bandung District Court rejected the lawsuit and sentenced Herry Wirawan  to life imprisonment with the  issuance of  Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg. According  to the Public Prosecutor, the   sentence was unfair, until it appealed to the Bandung high court, then a panel of judges of the Bandung High Court accepted the appeal and  sentenced Herry Wirawan to death.  With the issuance of the decision, namely Number 86 / PID. SUS/2022/PT. BDG, pro and cons arise among communities and institutions. This study aims to analyze the decision of the Bandung High Court, which is related to decision Number 86 / PID. SUS/2022/PT.BDG, namely  to understand and seek considerations from the panel of judges at  the Bandung High Court who finally accepted the appeal from the Public Prosecutor and sentenced Herry Wirawan to death. The author wants to analyze whether it is fair and can provide benefits for perpetrators and victims.This type of research in writing uses normative methods and analytical descriptive approaches, using the case approach (The Case Approach), with primary and secondary data collection techniques and tertiary data. The data analysis used is evaluation.Based on research that has been conducted by the author that the results of the study are considerations used by judges in deciding rape crimes referring to the legal facts revealed in the trial. The death sentence did not provide individual justice for Herry Wirawan and there was no expediency. Judges hold to the retributive theory which states that criminal purposes as just retribution. That the verdict is not humane and just and civilized and is not the purpose of punishment, but only fulfills the absolute demands of justice. Keywords: Analysis, Rape, Death Penalty, Judge's VerdictABSTRAKPemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik, yaitu Herry Wirawan terhadap santriwati tentunya menyorot perhatian publik. Hal ini dikarenakan jumlah korbannya terdapat belasan anak, hingga delapan orang anak melahirkan. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk dihukum mati.  Akan tetapi, Pengadilan Negeri Bandung menolak tuntutan tersebut dan memvonis Herry Wirawan dengan hukuman seumur hidup dengan dikeluarkannya putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg. Menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman tersebut tidaklah adil, hingga mengajukan banding ke pengadilan tinggi Bandung, kemudian majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding tersebut dan memvonis Herry Wirawan dengan hukuman mati. Dengan dikeluarkannya putusan tersebut yaitu Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG, pro dan kontra muncul di antara masyarakat maupun lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung yakni berkaitan dengan putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG, yakni untuk memahami dan mencari pertimbangan-pertimbangan dari Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang akhirnya menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memvonis Herry Wirawan dengan hukuman mati. Serta penulis ingin menganalisa apakah sudah adil dan dapat memberikan manfaat bagi pelaku maupun korban.Jenis penenlitian dalam penulisan ini menggunakan metode normatif dan pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan kasus (The Case Approach)), dengan teknik pengumpulan  data primer, dan sekunder dan data tersier. Adapun analisis data yang digunakan adalah evaluasi.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa hasil penelitian adalah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus tindak pidana pemerkosaan mengacu pada fakta-fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan. Putusan hukuman mati tersebut tidak memberikan keadilan secara individual bagi Herry Wirawan dan tidak adanya kemanfaatan. Hakim berpegang pada teori retributif yang menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan yang adil. Bahwa putusan tersebut tidaklah berperikemanusiaan yang adil dan beradab dan bukan merupakan tujuan dari pemidanaan, melainkan hanya memenuhi tuntutan absolut dari keadilan. Kata Kunci: Analisis, Pemerkosaan, Hukuman Mati, Putusan Hakim
PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH DI PINGGIRAN SUNGAI KAPUAS KELURAHAN TAMBELAN SAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK SELVIA NIM. A1011191074
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACKTanah merupakan hal penting bagi manusia. Tanah merupakan objek hukum yang dapat menjadi suatu permasalahan. Tanah harus dilepaskan bila pemerintah akan menggunakannya untuk kepentingan umum. Tanah yang dilepaskan untuk kepentingan umum dikatakan pembebasan tanah atau pengadaan tanah yang kemudian akan diberikan ganti rugi oleh pemerintah. Namun ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ganti rugi yang diberikan tidak sesuai menurut aturan yang berlaku.karena tidak memiliki bukti kepemilikan dan lainnya yang dibenarkan menurut Undang-Undang. Tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum melalui musyawarah maka harus dilepaskan atau dibebaskan.Oleh karena itu rumusan masalah skripsi ini adalah ’Apakah Pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah di Pinggiran Sungai Kapuas Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Sudah Sesuai Dilaksanakan menurut UU No 2 tahun 2012?. Sehingga yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah oleh pemerintah di Kelurahan Tabelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Penulis mengambil sampel pada Warga Pinggiran Sungai Kelurahan tambelan sampit, kantor Lurah Tambelan Sampit, dan Kantor Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga di pinggiran sungai kelurahan tambelan sampit tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai menurut aturan yan berlaku. Namun mereka diberikan tali asih sebagai bantuan atas bangunan tersbut dengan sejumlah uang dan tanah hak pakai yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Hal ini dapat terjadi karena sebagian masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikt dan tanah tersebut berada di kwasan Garis Sempadan Sungai (GSS) yang mana bangunan yang berada di kawasan GSS menjadi milik pemerintah.                                 Kata Kunci : Ganti Rugi, Pembebasan Tanah                                                   ABSTRACK  Soil is important for humans. Land is a legal object that can become a problem. Land must be released if the government is going to use it for public purposes. Land that is released for public use is said to be land acquisition or land acquisition which will then be given compensation by the government. However, there are several factors that can cause compensation to be given not in accordance with applicable regulations, because they do not have proof of ownership and other things that are justified by law. Land to be acquired for the public interest through deliberations must be released or acquired.Therefore, the formulation of the problem in this thesis is 'Is the Compensation for Land Acquisition Compensation on the banks of the Kapuas River, Tambelan Sampit Subdistrict, East Pontianak Sub-District Has Been Appropriately Implemented according to Law No. 2 of 2012?. So that the purpose of writing this thesis is to explain how the implementation of compensation for land acquisition by the government in Tablean Sampit Village, East Pontianak District, Pontianak City. The research method used in this research is empirical method. The nature of this research is descriptive analysis. The method of determining the sample used is accidental sampling. The author took samples from the residents of the Tambelan Sampit Village, the Tambelan Sampit Village Head Office, and the Settlement and Public Housing Service Office. The results of the study showed that residents on the banks of the Tambelan Sampit river did not receive appropriate compensation according to the applicable regulations. However, they were given tali asih as assistance for the building with an amount of money and usufructuary land that could be used as their residence. This can happen because some people do not have proof of ownership in the form of a certificate and the land is located in the River Border Line (GSS) area where the buildings in the GSS area belong to the government.Keywords : Compensation, Land Acquisition,
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI MAKANAN KADALUARSA DI SUPERMARKET (Studi Kasus KSupermarket Kecamatan Pontianak Tenggara) YULIANA KANDAI NIM. A1011191071
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSupermarket atau pasar swalayan adalah salah satu bentuk usaha eceran yang menyediakan sebagian besar jenis produk makanan dan barang-barang kebutuhan rumag tangga lainnya. masyarakat sekarang cendrung berfikir secara praktis, hal ini membuat masyarakat menjadi konsumtif. masyarakat lebih senang membeli produk makanan di Supermarket disebabkan produk makanan yang dijual di Supermarket cepat saji dan sangat beragam. dengan besar harapan agar barang yang dibeli lebih terjamin, kurang waspadanya konsumen sepertinya telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan menjual produk makanan kadaluarsa. seperti yang terjadi pada supermarket Mu Gung Hwa yang terletak di Kecamatan Pontianak Tenggara Kelurahan Bansir Darat, konsumen pernah membeli produk makanan kadaluarsa yaitu berupa Frozen Food (Makanan yang dibekukan) dan juga terjadi pembelian produk makanan kadaluarsa oleh konsumen yaitu makanan kemasan berupa Biskuit di Supermarket Best-Mart yang terletak di Kecamatan Pontianak Tenggara Kelurahan Bangka Belitng Darat. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji permasalahan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang membeli produk makana Kadaluarsa, yakni : Apakah Konsumen mendapat Perlindungan Hukum atas produk makanan kadaluarsa yang dijual pada Supermarket Di Kecamatan Pontianak Tenggara.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli produk makanan kadaluarsa di Supermarket (Studi Kasus Supermarket Kecamatan Pontianak Tenggara), untuk mengungkapkan Perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh konsumen yangmemebeli makanan kadaluarsa. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif serta Analisis data Kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penelitian dnegan fenomena yang diteliti, dengan membuat kesimpulan sementara berupa hipotesis yang kemudian diolah dan dianalisis lebih lanjut.Hasil penelitian menunjukan bahwa kurang adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk makanan kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen kurang diterapkan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa kurang mendapat perlindungan dari pelaku usaha dengan masih ditemukannya produk makanan kadaluarsa di Supermarket. Akibat hukum bagi pihak pelaku usaha yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya harus memberikan ganti rugi berupa mengembalian uang atau barang terhadap konsumen yang membeli produk makanan kadaluarsa tersebut dan upaya hukum hukum yang dapat dilakukan pihak konsumen atas tidak dipenuhinya hak-haknya sebagai konsumen oleh pelaku usaha adalah dengan mengadakan musyawarah antar kedua belah pihak.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kadaluarsa, Supermarket.                                                              ABSTRACTSupermarkets or supermarkets are one form of retail business that provides most types of food products and other household goods. people now tend to think practically, this makes people consumptive. people prefer to buy food products at supermarkets because the food products sold in supermarkets are fast and very diverse. with great hopes that the goods purchased are more secure, the lack of consumer awareness seems to have been exploited by business actors by selling expired food products. As happened in the Mu Gung Hwa supermarket located in Southeast Pontianak District, Bansir Darat Village, consumers have purchased expired food products in the form of Frozen Food (frozen food) and there have also been purchases of expired food products by consumers, namely packaged food in the form of Biscuits at Best-Mart Supermarket located in Southeast Pontianak District, Bangka Belitng Darat Village. In this study the authors will examine the problem of Legal Protection of Consumers who buy Expired food products, namely: Do Consumers get Legal Protection for expired food products sold at Supermarkets in Southeast Pontianak District.The purpose of this study is to obtain data and information on how Legal Protection Against Consumers Who Buy Expired Food Products in Supermarkets (Supermarket Case Study of Southeast Pontianak District), to reveal what legal protection is obtained by consumers who buy expired food, to reveal the legal consequences for Southeast Pontianak Supermarkets that sell expired food, to reveal the efforts made by Southeast Pontianak Supermarkets against consumers who buy expired food. This research uses the Empirical Legal Research Method with the nature of the research used by the author is descriptive and Qualitative data analysis, namely a study that aims to understand a phenomenon in a scientific social context by promoting a process of in-depth communication interaction between the research and the phenomenon under study, by making temporary conclusions in the form of hypotheses which are then processed and analyzed further.The results showed that there is a lack of legal protection for consumers who buy expired food products based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal protection for consumers is not well implemented based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumer rights to comfort, security and safety in consuming goods and / or services lack protection from business actors with expired food products still found in supermarkets. The legal consequences for business actors who are negligent in carrying out their obligations must provide compensation in the form of returning money or goods to consumers who buy these expired food products and legal remedies that can be taken by consumers for not fulfilling their rights as consumers by business actors is to hold deliberations between the two parties.Keywords: Legal Protection, Expiration, Supermarket.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 92/Pdt. G/2021/PN.Ptk DALAM SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN LITASYA OKTAFANNY NIM. A1011191233
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac Sale and purchase of land is an agreement in which the party owning the land, called the "seller", promises and binds himself to surrender his rights to the land in question to another party, called the "buyer", while the "buyer" promises and binds himself to pay the agreed price. The main point of the case stems from the sale and purchase of land rights between the Plaintiff and the Defendant. The land sale and purchase transaction at that time was only carried out by the Plaintiff and the Defendant under their hands without being in the presence of the PPAT. Land buying and selling transactions carried out underhand will become a problem in the future. According to the Plaintiff, the Plaintiff tried to find information on the whereabouts of the Defendant, but until this lawsuit was filed, the Plaintiff did not know where the Defendant was. So that the Plaintiff cannot reverse the name of the land rights that have been purchased. This thesis is entitled “Juridical Analysis of Legal Considerations in the District Court Based onThe purpose of this thesis is first to analyze the legal considerations of the court based on buying and selling land privately based on Decision Number 92/Pdt. G/2021/PN. Ptk. Second, to analyze the legal consequences of buying and selling land under the hands based on Decision Number 92/Pdt. G/2021/PN. Ptk. This research is a normative legal research using a case approach to study the application of legal norms or principles in legal practice, as well as a statutory or juridical approach by examining all relevant laws and regulations.The judge's decision ultimately favored the Plaintiff Partially with verstek. The judge's consideration in deciding partly with verstek is the absence of the parties at trial. On the appointed day of trial, for the benefit of the Plaintiff, he was present in person at the trial, but the Defendant did not appear before him or ordered another person to appear to represent him, even though he had been duly summoned. The existence of this decision has legal consequences for the Plaintiff and the Defendant. Against the Plaintiff, namely a legitimate and good faith buyer of a plot of land. Meanwhile, the legal consequences for the Defendant are unknown Keywords: Legal Considerations, Decisions, Sale and Purchase Agreement Disputes                                                        Abstrak Jual beli tanah adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah, yang disebut “penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut “pembeli”, sedangkan pihak “pembeli” berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disetujui. Pokok perkara bermula dari terjadinya jual beli hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat.  Transaksi jual beli tanah saat itu baru dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dengan dibawah tangan tanpa di hadapan PPAT. Transaksi jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan akan menjadi masalah di kemudian hari. Menurut pihak Penggugat bahwa Penggugat berusaha mecari informasi keberadaan dari Tergugat namun sampai gugatan ini di ajukan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Sehingga Penggugat tidak bisa melakukan balik nama hak atas tanah yang telah dibeli tersebut. Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Berdasarkan Putusan Nomor 92/Pdt. G/2021/PN. Ptk Dalam Sengketa Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan.”Tujuan skripsi ini pertama adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum pengadilan berdasarkan jual beli tanah dibawah tangan berdasarkan Putusan Nomor 92/Pdt. G/2021/PN. Ptk. Kedua untuk menganalisis akibat hukum jual beli tanah dibawah tangan berdasarkan Putusan Nomor 92/Pdt. G/2021/PN. Ptk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, serta pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang terkait.Putusan hakim akhirnya memenangkan Penggugat Sebagian dengan verstek. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebagian dengan verstek adalah ketidakhadiran para pihak dalam persidangan. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat, ia hadir langsung di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut. Adanya putusan tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dan Tergugat. Terhadap Penggugat yaitu pembeli yang sah dan beritikad baik atas sebidang tanah. Sementara akibat hukum terhadap Tergugat yang tidak diketahui keberadaannyaKata Kunci : Pertimbangan Hukum, Putusan, Sengketa Perjanjian Jual Beli
PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP HAK-HAK PARA PIHAK DALAM PROSES PERSIDANGAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NATASYA RIZKY BASADI NIM. A1012181249
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn this research, the trial has been carried out electronically since the issuance of Supreme Court Regulation Number 1 of 2018 which was updated in 2019. With the existence of this electronic court or e-Court, it is hoped that its implementation can be carried out in accordance with the principles of fast, simple and low cost for the community. In its implementation, sometimes there are obstacles that slow down the trial process. The formulation of the problem raised in this study is "How is the application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Civil Cases against the Rights of the Parties at Pontianak District Court?" And it can be determined that the purpose of this study is to obtain information about the application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Civil Cas     es for parties who take the e-Court route or electronic hearings as a way to solve problems. experienced by the parties who chose the e-Court, to reveal any obstacles that occurred while the parties chose to go through the e-Court route, and what efforts had been made if these obstacles occurred. In this study using empirical type research with a descriptive approach and direct communication techniques. The results of this study, namely for a number of people who still do not know what e-Court is and they tend to know about e-Court from the District Court. The factor why people still don't know much about e-Court is due to the lack of socialization of e-Court to the wider community and the obstacles experienced by parties such as website downtime and obstacles in the case registration process and this cannot fulfill the principle of being fast because of the obstacles.Keywords: Civil Case, Rights of the Parties, Electronic Trial   AbstrakPada penelitian ini, pelaksanaan sidang secara elektronik sudah dilakukan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui pada tahun 2019 lalu. Dengan adanya sidang elektronik atau e-Court ini, maka diharapkan pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya terkadang terjadi hambatan yang memperlambat jalannya proses sidang. Rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata terhadap Hak-Hak Para Pihak di Pengadilan Negeri Pontianak?” Dan dapat ditentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata pada para pihak yang mengambil jalur e-Court atau sidang elektronik sebagai jalan untuk solusi dari masalah yang dialami oleh pihak-pihak yang memilih e-Court tersebut, untuk mengungkapkan hambatan apa saja yang terjadi selama pihak memilih melalui jalur e-Court, dan apa saja upaya yang telah dilakukan jika hambatan itu terjadi. Pada penelitian ini menggunakan penelitian berjenis empiris dengan pendekatan deskriptif dan teknik komunikasi langsung. Pada hasil penelitian ini, yakni bagi sejumlah masyarakat masih belum mengetahui apa itu e-Court dan mengetahui tentang e-Court ini lebih cenderung dari Pengadilan Negeri. Faktor kenapa masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang e-Court ini dikarenakan kurangnya sosialisasi akan e-Court kepada masyarakat luas dan hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak-pihak seperti downnya website dan menghambat dalam proses pendaftaran perkara dan ini tidak dapat memenuhi asas Cepat karena hambatan tersebut.Kata kunci: Perkara Perdata, Hak Para Pihak, Sidang Elektronik
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN FIF GROUP DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KABUPATEN BENGKAYANG ARGIG CHANDRIRANTO TANDAYU NIM. A1012171187
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT One consumer finance company that provides credit facilities for two-wheeled motorized vehicles is FIF GROUP in Bengkayang Regency. In providing consumer financing facilities, FIF GROUP also requires a guarantee from the debtor. Finance companies that provide loan financing facilities for two-wheeled motorized vehicles on credit are required to register the collateral object (two-wheeled motorized vehicles) of the debtor at the Fiduciary Registration Office located at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The legal basis for registration of fiduciary guarantees is regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number: 130/PMK.010/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees. However, in reality, FIF GROUP in Bengkayang Regency did not register a fiduciary guarantee for two-wheeled motorized vehicles with credit status at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Kalimantan.The formulation of the problem in this study is: "Has the FIF GROUP Financing Company Implemented Its Obligations in Registering Fiduciary Guarantees for Two-Wheeled Motorized Vehicles in Bengkayang Regency?". While the purpose of the study was to reveal the factors that caused the FIF Group financing company not to carry out its obligations in registering fiduciary guarantees for two-wheeled motorized vehicles in Bengkayang Regency, the legal consequences for FIF Group not carrying out their obligations in registering fiduciary guarantees for two-wheeled motorized vehicles two in Bengkayang Regency, and legal action taken by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan against the FIF Group financing company that did not carry out its obligations in registering fiduciary guarantees for two-wheeled motorized vehicles in Bengkayang Regency. The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature.Based on the results of the study, it was concluded that the factors that caused the FIF Group financing company not to carry out its obligations in registering fiduciary guarantees for two-wheeled motorized vehicles in Bengkayang Regency were because FIF Group considered that registering fiduciary guarantees would only benefit consumers and impact on high costs. The legal consequences for finance companies, including the FIF Group, that do not carry out their obligations in registering fiduciary guarantees for two-wheeled motorized vehicles inBengkayang Regency are that they can be subject to sanctions in accordance with the provisions of Article 5 of Minister of Finance Regulation Number: 130/PMK.010/2012 and cannot withdraw (execute) units of two-wheeled motorized vehicles with credit status. Legal action from the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan against a FIF GROUP financing company that does not register a fiduciary guarantee for two-wheeled motorized vehicles in Bengkayang Regency has never imposed sanctions in accordance with the provisions of Article 5 of the Minister of Finance Regulation Number: 130/PMK.010/ 2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees for FIF GROUP financing companies in Bengkayang Regency that do not register fiduciary guarantees for two-wheeled motorized vehicles, because debtors have never reported FIF GROUP in Bengkayang Regency for not registering two- wheeled motorized vehicles as fiduciary guarantees to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights West Kalimantan. Keywords: Liability, Financing Companies, Fiduciary Guarantees, Two- Wheeled Motorized Vehicles, Credit. ABSTRAK Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang memberikan fasilitas kredit kendaraan bermotor roda dua adalah FIF GROUP di Kabupaten Bengkayang. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, FIF GROUP juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari debitur. Perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua secara kredit wajib mendaftarkan objek jaminan (kendaraan bermotor roda dua) debitur ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dasar hukum pendaftaran jaminan fidusia ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Namun dalam kenyataannya, FIF GROUP di Kabupaten Bengkayang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah Perusahaan Pembiayaan FIF GROUP Telah Melaksanakan Kewajibannya Dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Bengkayang?”. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan pembiayaan FIF Group tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Bengkayang, akibat hukum bagi FIF Group yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Bengkayang, dan upaya hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat terhadap perusahaan pembiayaan FIF Group yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Bengkayang. Metodepenelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan pembiayaan FIF Group tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Bengkayang dikarenakan FIF Group menganggap bahwa dalam mendaftarkan jaminan fidusia semata-mata hanya akan menguntungkan konsumen dan berdampak pada biaya tinggi. Akibat hukum bagi perusahaan pembiayaan, termasuk FIF Group yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Bengkayang adalah bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 dan tidak bisa melakukan penarikan (eksekusi) unit kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit. Upaya hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Bengkayang belum pernah memberikan sanksi sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada perusahaan pembiayaan FIF GROUP di Kabupaten Bengkayang yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda duanya, karena debitur tidak pernah melaporkan FIF GROUP di Kabupaten Bengkayang yang tidak mendaftarkan kendaraan bermotor roda duanya sebagai jaminan fidusia kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.Kata kunci:   Kewajiban,         Perusahaan     Pembiayaan,   Jaminan          Fidusia, Kendaraan Bermotor Roda Dua, Kredit. 
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN TEKNIK PEMBELIAN NARKOTIKA SECARA TERSELUBUNG (UNDER COVER BUY) OLEH ANGGOTA POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat) FERNANDO SITORUS NIM. A1012191053
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The under cover buy technique is a special technique in the process of investigating narcotics crimes, where this technique plays a role in reconnaissance of suspected perpetrators of narcotics crimes and collecting evidence of narcotics crimes. This under cover buying technique can only be carried out by members of the Police from the Directorate of Drug Investigation, the Narcotics Investigation Unit, and members of the National Narcotics Agency (BNN). To carry out the under cover buy technique, every member of the Police from the Directorate of Drug Investigation, the Narcotics Investigation Unit, as well as members of the National Narcotics Agency must receive a warrant from their superiors. In practice, this under cover buy technique is also carried out by members of the Police from the Directorate of Narcotics Investigation of the West Kalimantan Regional Police in uncovering narcotics crimes because they greatly influence the uncovering of narcotics crimes. However, in fact, the use of the under cover buy technique by members of the National Police from the West Kalimantan Regional Police Narcotics Investigation Directorate has not been effective.The formulation of the problem in this study is: "Why is the Use of Under Cover Buy Techniques by Police Members at the Directorate of Narcotics Investigation of the West Kalimantan Regional Police in Exposing Narcotics Crimes Not Yet Effective?". While the aim of the study was to reveal the factors causing the ineffectiveness of the use of under cover buy techniques by members of the National Police at the West Kalimantan Regional Police Narcotics Investigation Directorate in uncovering narcotics crimes and the efforts made by the West Kalimantan Police Narcotics Investigation Directorate to make purchasing techniques effective. narcotics covertly (under cover buy) by members of the National Police at the Directorate of Narcotics Investigation of the West Kalimantan Regional Police in uncovering narcotics crimes. The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature.Based on the results of the research, it can be concluded that the causal factors for the ineffective use of under cover buy techniques carried out by them in uncovering narcotics crimes are because the perpetrators of narcotics crimes know their identity as members of the National Police who buy narcotics and the risks they face in purchasing narcotics under cover buy is very high. Efforts made by the Directorate of Narcotics Research of the West Kalimantan Police to streamline the technique of buying narcotics under cover by members of the National Police at the Directorate of Narcotics Research of the West Kalimantan Police in uncovering narcotics crimes by using the services of informants outside the Police, for example Kendall or Cepu who is a former Narcotics dealers who used to have frequent contact with narcotics distribution networks/syndicates, so that it was easier for Kendall or Cepu to enter into the narcotics distribution network/syndicate and were not suspected by those in the narcotics distribution network/syndicate. Keywords: Effectiveness, Under Cover Buy, Disclosure, Crime, Narcotics.  A B S T R A K Teknik pembelian terselubung (under cover buy) adalah suatu teknik khusus dalam proses penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika, dimana teknik ini berperan dalam pengintaian terhadap terduga pelaku tindak pidana narkotika dan pengumpulan barang bukti tindak pidana narkotika. Teknik pembelian terselubung (under cover buy) ini hanya dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba, Satuan Reserse Narkoba, dan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk melakukan teknik pembelian terselubung (under cover buy), setiap anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba, Satuan Reserse Narkoba, maupun  anggota BNN harus mendapat surat perintah dari pimpinannya. Dalam prakteknya, teknik pembelian terselubung (under cover buy)ini juga dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar dalam mengungkap tindak pidana narkotika karena sangat mempengaruhi dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Namun faktanya, penggunaan teknik pembelian narkotika secara terselubung (under cover buy) yang dilakukan oleh anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar masih belum efektif.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Mengapa Penggunaan Teknik Pembelian Narkotika Secara Terselubung (Under Cover Buy) Oleh Anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Belum Efektif ?”. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor penyebab belum efektifnya penggunaan teknik pembelian narkotika secara terselubung (under cover buy) oleh anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat untuk mengefektifkan teknik pembelian narkotika secara terselubung (under cover buy) oleh anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab belum efektifnya penggunaan teknik pembelian terselubung (under cover buy) yang dilakukan oleh mereka dalam mengungkap tindak pidana narkotika dikarenakan pelaku tindak pidana narkotika mengetahui identitas mereka sebagai anggota Polri yang melakukan pembelian narkotika dan risiko yang dihadapi mereka dalam melakukan pembelian narkotika secara terselubung (under cover buy) sangat tinggi. Upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk mengefektifkan teknik pembelian narkotika secara terselubung (under cover buy) oleh anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar dalam mengungkap tindak pidana narkotika dengan cara menggunakan jasa informan di luar Kepolisian, misalnya kendal atau cepu yang merupakan mantan pengedar narkotika yang dulunya sering berhubungan dengan jaringan/sindikat peredaran narkotika, sehingga kendal atau cepu ini lebih mudah untuk masuk ke dalam jaringan/sindikat peredaran narkotika dan tidak dicurigai oleh orang-orang yang berada di dalam jaringan/sindikat peredaran narkotika tersebut. Kata Kunci:    Efektifitas, Under Cover Buy, Mengungkap, Tindak Pidana, Narkotika. 

Page 190 of 319 | Total Record : 3190

 188   189   190   191   192 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue