Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PROSTITUSI ONLINE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191097, ROMARIO SARAGIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakOnline prostitution is a form of prostitution that utilizes the internet as a medium of connection between sex workers (PSK) and individuals seeking their services. The advancement of technology has facilitated the rapid growth of online prostitution transactions. In fact, when examining the cases that have occurred, many Commercial Sex Workers (CSWs) have already victimized minors. To prevent an increase in the number of children becoming victims of online prostitution, the Indonesian government issued Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.Research on legal protection for children who become victims of online prostitution has been conducted in the city of Pontianak with the aim of determining whether the legal protection received by children who become victims of online prostitution in Pontianak is adequate or not. The research method used is empirical juridical legal research with a problem-based approach using descriptive analysis methods. Data collection techniques were conducted through field research, which were then analyzed descriptively using library research methods.Looking at the legal protection of children who become victims of online prostitution, as referenced in Law Number 35 of 2014 concerning child protection, it has been carried out through special protection, education on reproductive health, religious values, and moral values, social rehabilitation, psychosocial support, legal assistance, and restitution. However, there are still some aspects of legal protection provided to children who become victims of online prostitution that are not maximally effective, such as comprehensive health examinations, spiritual guidance, skills training, legal counseling, and restitution.Keywords : Underage, Legal Protection, Online Prostitution.AbstrakProstitusi online adalah transaksi prostitusi yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan orang yang ingin menggunakan jasanya. Perkembangan tekonologi sekarang memudahkan transaksi prostitusi online semakin berkembang dengan pesat. Bahkan jika dilihat dari kasus-kasus yang terjadi, Pekerja Seks Komersial sudah banyak yang menjadikan anak dibawah umur sebagai korban. Untuk mencegah bertambahnya anak yang menadii korban prostitusi online, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban prostitusi online telah dilakukan di Kota Pontianak dengan tujuan untuk mengetahui apakah perlindungan hukum yang diterima oleh anak yang menjadi korban prostitusi online di Kota Pontianak sudah diperoleh dengan maksimal atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan masalah menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif dengan teknik perpustakaan. Melihat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban prostitusi online yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, telah dilakukan melalui perlindungan khusus, edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, bantuan hukum, dan restitusi. Namun masih ada beberapa perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban prostitusi online masih kurang maksimal seperti pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, bimbingan rohani, pelatihan keterampilan, bantuan penasehat hukum dan restitusi. Kata kunci : Anak dibawah Umur, Perlindungan Hukum, Prostitusi Online

IMPLEMENTASI PEMBERESAN HARTA PAILIT (STUDI KASUS PADA PT. SARIWANGI DAN PT. INDORUB) NIM. A1011191096, JOSIA MARGANDA PARASIAN SAGALA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Settlement of bankruptcy assets is when the bankrupt debtor's assets will be sold to pay off the debtor's debts to creditors. This arrangement can be carried out by auction or private sale with the approval of the supervisory judge. Bankruptcy cases can be resolved within different periods of time.This study aims to find out what factors slow down or speed up the process of dealing with bankruptcy assets. This research was conducted using normative juridical methods. The research results state that there are several factors that speed up the process of settling bankruptcy assets such as the form of assets, curator connections in selling bankruptcy assets, and the application of the going concern principle to increase bankruptcy assets. There are also factors that slow down the process of settling bankruptcy assets such as valuation of asset prices, assets that are considered difficult to sell, community economic factors, and others.Keywords: Settlement, bankrupt.Abstrak Pemberesan harta pailit adalah saat dimana aset-aset debitor pailit akan dijual untuk membayar utang debitor terhadap kreditor. Pemberesan tersebut dapat dilakukan dengan lelang ataupun penjualan dibawah tangan atas persetujuan hakim pengawas. Perkara-perkara kepailitan dapat selesai dengan kurun waktu yang berbeda-beda.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang memperlambat ataupun mempercepat proses pemberesan harta pailit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempercepat proses pemberesan harta pailit seperti bentuk aset, koneksi kurator dalam penjualan harta pailit, dan penerapan asas going concern untuk meningkatkan harta pailit. Terdapat juga faktor yang memperlambat proses pemberesan harta pailit seperti penilaian harga aset, aset yang dinilai sulit untuk dijual, faktor ekonomi masyarakat, dan lainnya.Kata Kunci: Pemberesan, pailit.

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN USAHA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG TAYAN HULU NIM. A1011191152, STEPHANIE AURELIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Lembaga pembiayaan digunakan untuk meningkatkan perekonomian yang dapat menunjang permodalan dalam usaha. Dengan hadirnya suatu lembaga pembiayaan ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi perkembangan ekonomi. Demi menunjang hal ini pemerintah mendirikan PT Permodalan Nasional Madani sebagai bentuk realisasi pemerintah untuk memajukan serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan UMKM. Selain itu menjadi akses permodalan dalam peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha, yang mana produk yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani ini adalah membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) yang merupakan penyaluran suatu perkreditan bagi perempuan presejahtera, tetapi dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani tidak adanya agunan atau jaminan tentunya hal ini dapat berisiko sehingga terjadilah kredit macet.Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang dapat diambil penulis adalah bagaimana sistem dan prosedur yang diterapkan oleh PT Permodalan Nasional Madani dalam menyelesaikan kredit macet dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam menanggulangi kredit macet antara nasabah dengan pihak PT Permodalan Nasional Madani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan sistem seperti apa yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani serta kendala dalam menanggulangi kredit macet. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang berarti penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai suatu penelitian, dalam mengakaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata ( actual behavior ), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan hukum menjadi suatu peraturan.Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sistem dan prosedur yang digunakan dalam memberikan kredit tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang diterapkan di awal bahwa pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo serta tidak adanya dispensasi waktu pembayaran kredit dan dilakukan analisis secara mendalam kepada nasabah sebelum memberikan kredit tentunya hal ini menjadi suatu kendala bagi pihak PT Permodalan Nasional Madani, dengan terjadinya hal ini kemudian berakibatnya kredit menjadi macet sehingga beresiko bagi PT Permodalan Nasional Madani. Namun hingga saat ini belum adanya perubahan sistem dan prosedur yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani demi mencegah kredit macet dengan diterapkannya suatu jaminan atau agunan dalam memberikan kredit terhadap nasabah atau calon nasabah. Kata kunci : Lembaga Pembiayaan, PT Permodalan Nasional Madani, Kredit Macet. ABSTRACT Financing institutions are used to improve the economy which can support capital in business. With the presence of a financing institution, it is hoped that it can become a benchmark for economic development. In order to support this, the government established PT Permodalan Nasional Madani as a form of government realization to advance and develop micro, small and MSME businesses. In addition, it becomes access to capital in increasing capacity for business actors, where the product issued by PT Permodalan Nasional Madani is fostering the economy of prosperous families (Mekaar) which is the distribution of credit for underprivileged women, but in the credit granting system carried out by PT Permodalan Nasional Madani there is no collateral or guarantee, of course this can be risky so that bad credit occurs.Based on these problems, the formulation of the problem that can be taken by the author is how the system and procedures applied by PT Permodalan Nasional Madani in resolving bad credit and how the obstacles faced in overcoming bad credit between customers and PT Permodalan Nasional Madani. This research aims to find out what procedures and systems are provided by PT Permodalan Nasional Madani and the obstacles in overcoming bad credit. This research uses empirical legal methods which means legal research which is conceptualized as a research, in examining the law which is conceptualized as actual behavior, as a social symptom that is not written and the law becomes a regulation.Based on the results of the research, that the systems and procedures used in providing credit are not in accordance with the systems and procedures applied at the beginning that payments are made at maturity and there is no dispensation of credit payment time and in-depth analysis is carried out to customers before providing credit, of course this is an obstacle for PT Permodalan Nasional Madani, with this occurrence then resulting in bad credit so that it is a risk for PT Permodalan Nasional Madani. But until now there has been no change in the system and procedures carried out by PT Permodalan Nasional Madani in order to prevent bad credit by applying a guarantee or collateral in providing credit to customers or prospective customers. Keywords: Financing Institution, PT Permodalan Nasional Madani, Bad Debt.

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 41 AYAT (3) PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT DAN MANGROVE ( Studi Di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat) SEPTENIA ROSALIA BUNDUNG NIM. A1011191035
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan implementasi ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat kemudian dilatari dengan kesesuaian teori yang dibutuhkan penulis dalam upaya penulisan penelitian ini, dengan menggunakan sumber data secara primer dan sekunder, kemudian diuraikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data-data dihasilkan dari sumber data yang selanjutnya akan dideskripsikan dan digambarkan sesuai fakta dilapangan atau lokasi penelitian yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan. Desa Durian hanya memiliki lahan gambut dan penelitian ini mengkaji manusia dalam konteks peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lahan gambut. Hasil akhir dalam penelian ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukan Soerjono Soekanto bahwa implementasi ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove di Desa Durian belum terlaksana sebagaimana mestinya. Faktor penyebabnya adalah faktor dari masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor dari Penegak Hukum. peraturan daerah merupakan suatu perencanaan yang hendak dicapai dalam menata dan mengatur pemerintahannya, masyarakatlah yang menjadi sasaran utamanya yang harus melaksanakan suatu peraturan yang telah dibuat. Dengan adanya keterlibatan peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di Desa Durian diharapkan dapat mencegah kerusakan terhadap lahan gambut dan dapat melestarikan ekosistem lahan gambut yang masih ada. Kata Kunci : Masyarakat, Peraturan Daerah, Perlindungan dan Pengelolaan lahan gambut ABSTRACT This study aims to determine what factors cause the implementation of the provisions of Article 41 paragraph (3) of the Regional Regulation of West Kalimantan Province Number 8 of 2021 concerning the Protection and Management of Peat and Mangrove Ecosystems in Durian Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan has not been carried out properly. In this writing, the author uses empirical legal research methods that examine how the law works in society then based on the suitability of the theory needed by the author to write this research, using primary and secondary data sources, then described in the form of descriptive analysis where data is generated from data sources which will then be described and described according to facts in the field or location of research that will then conclude. Durian Village only has peatland and this study examines humans in the context of the community's active role in peatland protection and management. The final results of this study show that based on the theory of legal effectiveness developed by Soerjono Soekanto that the implementation of the provisions of Article 41 paragraph (3) of the Regional Regulation of West Kalimantan Province Number 8 of 2021 concerning the Protection and Management of Peat and Mangrove Ecosystems in Durian Village has not been carried out properly. The causative factors are factors from society, cultural factors, and factors from Law Enforcement. Regional regulation is a plan to be achieved in organizing and regulating its government, it is the community that is the main target who must implement a regulation that has been made. With involvement of the community's active role in peatland protection and management in Durian Village, it is hoped that it can prevent damage to peatlands and can preserve the existing peatland ecosystem. Keywords : Community, Local Regulation, Peatland Protection and Management

IMPLEMENTASI PASAL 48 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas) NIM. A1011181006, FAJAR ANGGRESWARI`
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Skripsi ini berjudul Implementasi Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas). Masalah dalam penelitian ini adalah mengapa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa menurut ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas belum terlaksana secara efektif (Studi Di Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis instrumen pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala - kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja kepala desa di Desa Berlimang. Setelah data penelitian yang diperlukan terkumpul, dikelompokan berdasarkan jenis dan sumbernya kemudian dianalisa secara deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah ketua BPD, Kepala Desa, Camat Teluk Keramat,Kepala Dusun, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Ketua Karang Taruna Desa Berlimang.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD, di Desa Berlimang masih belum terlaksana dengan efektif. Faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD karena kurangnya pengetahuan tentang tugas dan fungsi dari anggota BPD, kurangnya koordinasi, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi dari masyarakat, serta tidak adanya instrument dan kriteria penilaian kinerja kepala desa oleh BPD. Untuk lebih meningkatkan kinerja dari BPD sebaiknya kepala desa dan BPD bersinergi menjalin hubungan yang harmonis dan selalu melakukan koordinasi dalam menjalankan tugas msing-masing untuk kepentingan masyarakat, angota BPD juga harus meningkatkan kapasitas diri dan pengetahuan tentang tugas dan fungsinya serta harus lebih menggencarkan lagi sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tugas dan fungsi dari BPD.Kata kunci : Pengawasan, Tugas dan Fungsi, BPD, Kinerja Kepala Desa. Abstrak This thesis is entitled Implementation of Article 48 of the Regional Regulation of Sambas Regency Number 5 of 2018 concerning the Village Consultative Body (Study in Berlimang Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency). The problem in this study is why the supervision of the Village Consultative Body according to the provisions of Article 48 of the Sambas Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning the Village Consultative Body in Berlimang Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency has not been implemented effectively (Study in Berlimang, Teluk Keramat District, Sambas Regency). The purpose of this study was to identify and analyze the monitoring instrument of the Village Consultative Body on the performance of the village head as well as to identify and analyze the constraints that affect the process of implementing the supervision on the performance of the village head in Berlimang Village. After the necessary research data has been collected, grouped by type and source then analyzed descriptively, which aims to accurately describe the characteristics of an individual, condition, symptom or particular group or to determine the spread of a symptom or to determine whether there is a relationship between a symptom and a symptom. other phenomena in society. The samples in this study were the head of the BPD, the village head, the sub-district head of Teluk Keramat, the head of the hamlet, the village community institution, and the chairman of the youth organization in Berlimang village.Based on the results of the study, it was found that the implementation of monitoring the performance of the village head by the BPD, in Berlimang Village was still not implemented effectively. Factors that hinder BPD performance are due to lack of knowledge about the duties and functions of BPD members, lack of coordination, lack of facilities and infrastructure, lack of participation from the community, and the absence of instruments and criteria for assessing the performance of village heads by the BPD. To further improve the performance of the BPD, it is better if the village head and BPD synergize to establish a harmonious relationship and always coordinate in carrying out their respective duties for the benefit of the community, BPD members must also increase their capacity and knowledge about their duties and functions and must intensify socialization to the community. the community so that the public knows the duties and functions of the BPD.Keywords : Supervision, Duties and Functions, BPD, Village Head Performance.

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KRATOM DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181102, HANIFATUL MILLAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Research on "Juridical Analysis of the Implementation of Kratom Sale and Purchase Agreement in Pontianak City", aims to obtain data and information about the implementation of kratom sale and purchase agreement in Pontianak City. To reveal the factors causing the implementation of the kratom sale and purchase agreement in Pontianak City that has not been implemented properly. To disclose efforts that can be made by problematic parties in the kratom sale and purchase agreement in Pontianak City. This research is carried out with empirical legal methods is a legal research method that functions to be able to see law in a real sense by examining how law works in a community environment, then empirical legal research methods can also be said to be sociological legal research Based on the results of research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of kratom sale and purchase agreements in Pontianak City is still being carried out both by farmers and kratom traders with buyers both with fellow financiers in the country and with parties abroad, but in the implementation of the kratom plant sale and purchase agreement, it is not uncommon for problems to occur where the parties, especially the buyers, are Often late in making payments and the goods purchased are also late delivered by the seller. That the factor causing the implementation of the kratom sale and purchase agreement in Pontianak City that has not been implemented properly is because the parties lack legal awareness to carry out the agreement properly as agreed by both parties as desired in one of the principles of the agreement where the agreement should be implemented in good faith by both parties. In addition, another factor that causes the implementation of kratom sale and purchase agreements is due to the availability of kratom by sellers who are late in coming from the Kapuas Hulu or Putussibau areas. That efforts can be made by parties who have problems in the kratom sale and purchase agreement in Pontianak City by conducting deliberation and consensus between the two parties to get solutions to problems arising from the unimplementation of the kratom plant seller agreement between the seller and the buyer. Keywords : Agreement. Buy and Sell, Kratom Abstrak Penelitian tentang “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kratom Di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli kratom di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pelaksanaan perjanjian jual beli kratom di Kota Pontianak yang belum terlaksana sebagaimana mestinya. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang bermasalah dalam perjanjian jual beli kratom di Kota Pontianak.Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologisBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli kratom di Kota Pontianak masih terus dilakukan baik oleh para petani maupun para pedagang kratom dengan pihak pembeli baik dengan sesama pedanag di dalam negeri maupun dengan pihak diluar negeri, namun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tanaman kratom tersebut tidak jarang terjadi persoalan dimana para pihak khususnya pihak pembeli yang sering terlambat melakukan pembayaran serta barang yang dibeli juga terlambat dikirimkan oleh penjual. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan perjanjian jual beli kratom di Kota Pontianak yang belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan para pihak kurang memiliki kesadaran hukum untuk melaksanakan perjanjian dengan baik sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak sebagaimana yang dikehendaki dalam salah satu asas perjanjian dimana perjanjian hendaknya dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Selain itu faktor lain yang menjadi penyebab belum dilaksanakannya perjanjian jual beli kratom adalah karena ketersediaan kratom oleh penjual yang terlambat datang dari daerah Kapuas Hulu atau Putussibau. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang bermasalah dalam perjanjian jual beli kratom di Kota Pontianak dengan melakukan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang timbul akibat belum terlaksananya perjanjian penjual tanaman kratom diantara pihak penjual dan pihak pembeli. Kata Kunci : Perjanjian. Jual Beli, Kratom

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BEA MATERAI YANG DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 SYARIF. ARIF AKBAR NIM. A1011191296
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractWhen entering into an agreement, the community assumes that they must use a stamp duty in the agreement so that the agreement can be considered valid. In this digital age, in 2020, the Government of Indonesia passed the Stamp Duty Law which contains technology in the form of electronic stamps to make it easier to use as stamp duty or document tax. The legal force of the electronic seal or e-stamp used on this electronic document can be used as legal evidence, and can be used on physical documents that have been signed and this validity can be used as legal evidence itself.The formulation of the problem in this research is how is the position of Electronically Signed Stamp Duty from the perspective of Civil Law. This study aims to analyze the use and legitimacy of Electronic Stamp Duty according to the perspective of the Civil Code in terms of Law Number 10 of 2020. In this study using normative legal methods with a statutory type approach and a legal concept analysis approach.The results of the study showed that electronic stamps or e-stamps are a new type, so the legal force of these electronic stamps is the same as stamp duty, and has been effective since the promulgation of Law Number 10 of 2020 on stamp duty. The validity of stamp duty based on Law Number 10 of 2020 on stamp duty using electronic stamps can be used as evidence in court, because a signature alone does not meet the requirements for the agreement made as evidence in court based on Article 1320 of the Civil Code, but electronic stamps not as a determinant factor of whether or not the documents submitted to the Court are legal. Keyword: Stamp Duty, Electronic Signature, Agreement ABSTRAKKetika melakukan suatu perjanjian, masyarakat beranggapan bahwa harus menggunakan materai dalam surat perjanjian tersebut agar surat perjanjian tersebut dapat dianggap sah. Di zaman yang serba digital, Pemerintah Indonesia tahun 2020 mengesahkan Undang-Undang Bea Meterai yang didalamnya memuat teknologi berupa Materai Elektronik agar dimanfaatkan secara lebih mudah sebagai bea materai atau pajak dokumen. Kekuatan hukum dari meterai elektronik atau e-meterai yang digunakan pada dokumen elektronik ini bisa dijadikan alat bukti hukum, dan bisa digunakan pada dokumen fisik yang telah ditandatangani dan keabsahan tersebut bisa dijadikan alat bukti hukum itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian bagaimana kedudukan Bea Materai yang ditandatangani secara Elektronik dari perspektif Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dan keabsahan Bea Materai secara Elektronik menurut perspektif KUHPerdata ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.Hasil penelitian yang dicapai bahwa Materai Elektronik atau E-Materai merupakan jenis baru, maka kekuatan hukum dari Materai Elektronik ini adalah sama dengan Materai temple, dan berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai. Keabsahan Bea Materai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai yang menggunakan Materai Elektronik bisa dijadikan alat bukti di Pengadilan, karena tanda tangan saja belum memenuhi syarat agar perjanjian yang dibuat tersebut sebagai alat bukti di Pengadilan berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, namun Materai Elektronik bukan sebagai penentu sah atau tidaknya dokumen yang dimasukkan ke Pengadilan. Kata Kunci : Bea Materai, Tanda Tangan Elektronik, Perjanjian.

REAKSI ADAT KURANGNYA PERLENGKAPAN UPACARA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK KANAYAN DI DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011151151, SYARIFAH MELINDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In practice, in the Dayak Kanayatn Tribe community in Teluk Village. In practice in the Kanayatn Dayak Tribe community in Teluk Bakung Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, there are also people who only carry out marriages using traditional methods and when carrying out traditional marriage ceremonies they ask for certain equipment. must be complete for the traditional marriage ceremony according to the applicable customs, and if they do not have incomplete wedding equipment, then the traditional leader cancels the traditional marriage ceremony. The equipment for the traditional marriage ceremony must be complete. For example, equipment brought by men to give to women are rings, women's clothing items such as jomuh (sarong) and bojuh (shirt), decorative equipment (powder, lipstick and comb), toiletries (soap, shampoo, toothpaste, toothbrush) and palm wine (a drink made from glutinous rice).Based on the background, the problem in this research can be formulated as "What is the Traditional Reaction to the Incompleteness of Traditional Ceremonial Equipment for Marriage in the Dayak Kanayatn Community in Teluk Bakung Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency?". Furthermore, based on the problem formulation, the aim of this research is to look for data and information, procedures, conditions, causal factors, legal consequences and legal remedies in implementing marriage according to customary law in the Dayak Kanayatn tribe community in Teluk Bakung Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency. . This type of research uses empirical legal research methods.Based on the conclusions, it can be concluded that marriages according to customary law in the Dayak Kanayan community in Teluk Bakung village, Sungai Ambawang subdistrict, Kubu Raya district, carry out traditional ceremonies because of the advanced thoughts of the younger generation so that the implementation of traditional ceremonies can be simpler without reducing the meaning of the traditional ceremony itself. ; The factors causing the shift in the implementation of traditional marriages among the Dayak Kanayan community in Teluk Bakung village are economic factors, religious factors and the influx of other cultures; The legal consequences of the Tayakanayan marriage in Teluk Bakung village are that couples who have not completed the equipment required for the traditional ceremony are given the traditional sanction of "ngompank"; and The traditional reaction to the lack of equipment for the Dayak Kanayan wedding ceremony in Teluk Bakung village is that the traditional leader and traditional community are subject to legal sanctions to complete the equipment needed for the traditional ceremony if the marriage is not cancelled.Keywords: Traditional ceremonies, marriage, Dayak traditions Abstrak Pada prakteknya di masyarakat Suku Dayak Kanayatn di Desa Teluk Pada prakteknya di masyarakat Suku Dayak Kanayatn di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, ada pula masyarakat yang hanya melakukan perkawinan dengan cara adat istiadat saja dan dalam melaksanakan upacara adat perkawinan yang meminta perlengkapan yang harus lengkap untuk upacara adat perkawinan sesuai adat istiadat yang berlaku, dan jika tidak mempunyai perlengkapan perkawinan secara tidak lengkap, maka pemuka adat membatalkan upacara adat perkawinan perlengkapan untuk upacara perkawinan adat terpenuhi lengkap semua. Seperti perlengkapan yang dibawa oleh pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan adalah cincin, perlengkapan baju wanita seperti jomuh (sarung) dan bojuh (baju), perlengkapan hias (bedak, lipstick dan sisir), perlengkapan mandi (sabun,sampo,odol,sikat gigi) dan tuak (minuman yang terbuat dari beras pulut).Berdasarkan latar belakang,, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini bahwa “Apa Reaksi Adat Tidak Lengkapnya Perlengkapan Upacara Adat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ?”. Selanjutnya berdasarkan rumusaan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mencari data dan informasi, tata cara, syarat, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat Suku Dayak Kanayatn di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Jenis Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan kesimpulan maka dapat di simpulkan bahwa perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat Dayak kanayan di desa teluk Bakung kecamatan sungai Ambawang kabupaten kubu Raya dilaksanakannya upacara adat karena majunya pemikiran-pemikiran generasi muda sehingga pelaksanaan upacara adat bisa lebih sederhana tanpa mengurangi makna dari upacara adat itu sendiri; Faktor penyebab terjadinya pergeseran pada pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Dayak kanayan di desa teluk Bakung adalah dikarenakan faktor ekonomi, faktor agama dan faktor masuknya budaya lain; Akibat hukum perkawinan tayakanayan di desa teluk bakung bagi pasangan yang belum melengkapi perlengkapan yang dibutuhkan dalam upacara adat diberikan sanksi adat "ngompank"; dan Reaksi adat kurangnya perlengkapan dalam upacara perkawinan Dayak kanayan di desa teluk Bakung yaitu dikenakan sanksi hukum oleh ketua adat dan masyarakat adat untuk melengkapi perlengkapan yang dibutuhkan dalam upacara adat jika tidak dibatalkan perkawinannya.Kata Kunci : Upacara Adat, Perkawinan, Adat Dayak

UPAYA HUKUM PEKERJA UNTUK MENDAPATKAN HAK SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) OLEH PT. KALMIN KECAMATAN TOBA KABUPATEN SANGGAU LENY ANGGELA PRATIWI NIM. A1012191096
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract PT. Kalmin is a company operating in the mining sector in Toba District, Sanggau Regency, which has been established for around 15 years since 2008. In an employment relationship, employers and workers have their respective rights and obligations as a result of the employment relationship. Termination of employment often occurs in an employment relationship with various causes and disputes occur afterwards between employers and workers, especially over the issue of severance pay. The research method uses Empirical Legal Research Methods, the nature of the research uses Descriptive Research Characteristics, and data analysis uses Qualitative Data Analysis.The research results show that the implementation of the work agreement between workers and PT. Kalmin regarding the rights and obligations of both parties which should be fulfilled are still not being implemented as they should, especially in terms of severance pay payments to workers who experience termination of employment as well as fulfilling workers' obligations while they are still working. As is known, workers only receive separation pay (Goodwill). However, workers do not receive severance pay according to the regulations governing employment, which should be received in the form of severance pay, gratuity pay, and compensation for rights. The causal factor is abuse of authority by using company money for personal interests, therefore employers do not carry out their obligations in terms of paying severance pay to workers who experience termination of employment. Legal consequences for PT entrepreneurs. Kalmin does not pay severance pay to workers in the form of severance pay, gratuity pay, compensation pay, and separation pay. Legal efforts taken by PT workers. Kalmin did not receive severance pay according to applicable law, the worker reported this problem to the employer but the employer did not want to accept the worker's request so the worker finally reported the dispute to the Social Service for Manpower and Transmigration to become a mediator in negotiating to reach an agreement.Keywords: Employment Agreement, PHK, Company Abstrak PT. Kalmin merupakan suatu Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang sudah berdiri sekitar 15 tahun sejak 2008. Dalam suatu hubungan kerja pengusaha dan pekerja memiliki hak serta kewajibannya masing-masing sebagai bentuk akibat terjalinnya hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja sering terjadi dalam suatu hubungan kerja dengan berbagai faktor penyebabnya dan terjadi perselisihan setelahnya antara pengusaha dan pekerja terkhusus karena masalah pesangon. Metode penelitian menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris, sifat penelitian menggunakan Sifat Penelitian Deskriptif, dan analisis data menggunakan Analisis Data Kualitatif.Hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara Pekerja dan PT. Kalmin tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang seharusnya dipenuhi masih belum terlaksana sebagaimana mestinya, khususnya dalam hal pembayaran pesangon kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja serta pemenuhan kewajiban pekerja pada saat masih bekerja. Sebagaimana diketahui, pekerja hanya menerima uang pisah (Goodwill). Tetapi pekerja tidak mendapatkan uang pesangon sesuai peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan dimana yang seharusnya diterima berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Faktor penyebabnya yaitu penyalahgunaan wewenang dengan mempergunakan uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu pengusaha tidak melaksanakan kewajiban dalam hal pembayaran uang pesangon kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Akibat hukum bagi pengusaha PT. Kalmin yang tidak membayarkan uang pesangon kepada pekerja ialah berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Upaya hukum yang ditempuh pekerja PT. Kalmin yang tidak mendapatkan uang pesangon sesuai undang-undang yang berlaku, pekerja melaporkan masalah ini ke pihak pengusaha tetapi pengusaha tidak mau menerima permintaan pekerja sehingga pekerja akhirnya melaporkan perselisihan yang terjadi ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menjadi Mediator dalam berunding untuk mencapai kata sepakat.Kata kunci: Perjanjian Kerja, PHK, Perusahaan

KEWAJIBAN PENGUSAHA PT. LUNAK LEZAT PANGAN PEMBERIAN UANG PESANGON BAGI PEKERJA YANG DI PHK (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA) SECARA SEPIHAK DI KABUPATEN KUBU RAYA MUHAMMAD RIYANDI RAMADHAN NIM. A1011171200
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTIn an employment relationship between employers and workers, of course, the rights and obligations are regulated in such a way by the government. In this case, of course, there are terminations of employment (PHK) either on the basis of the wishes of the workers themselves or termination of employment by employers against their workers by unilateral means or by mutual agreement. But in reality, the termination of employment (PHK) unilaterally to workers carried out by employers without giving workers rights is more common, and is seen by the people in Indonesia as happened to one of the workers who has worked for approximately three years at PT. Lunak Lezat Pangan located on Jalan Ahmad Yani II, Kubu Raya Regency which is one of the Joyday ice cream industry companies.This study uses empirical legal research methods, namely a research conducted on the actual situation that have occurred in the community with the intention of knowing and finding the facts and data needed from the gap between das sollen das sein, namely the gap between the theoretical with legal factors and using the nature of descriptive research, namely research that aims to accurately describe the characteristics of a particular individual, condition, symptom or group, or to determine the spread of a symptom with other symptoms in society.The results of the study are that the data obtained are that there are workers who are laid off due to not achieving the given sales target so that it affects the company's turnover which decreases. This termination of employment without any severance pay which is a right that must be fulfilled by the employer. . That the factors causing the workers to be laid off by the company PT. Lunak Lezat Pangan due to a decrease in turnover from the consequences of the covid-19 pandemic. That the legal consequences for the company PT. Lunak Lezat Pangan which does not provide severance pay to workers affected by layoffs based on the results of data processing and based on the applicable Job Creation Law and agrees that there must be firm action from the government in overcoming this, namely revoking business licenses or paying fines in accordance with the provisions and regulations. - applicable laws. The legal effort taken by the workers against the company is to have made a settlement outside the court (non- adjudication) or conduct deliberation to reach a consensus for the laid-off workers by providing severance pay but not in accordance with the current government regulations, others have not taken any action to get the severance pay.Keywords: Layoffs, Company, Severance Pay ABSTRAKDi dalam suatu hubungan ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja tentunya tek terlepas dari hak-hak dan kewajiban yang telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu tak luput dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) baik atas dasar keinginan pekerja itu sendiri atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha terhadap pekerjanya dengan cara sepihak ataupun dengan kesepakatan bersama. Tetapi pada kenyataannya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada pekerja yang dilakukan oleh pengusaha tanpa memberikan hak-hak pekerja banyak terjadi, dan terlihat oleh masyarakat di Indonesia sebagaimana yang terjadi pada dua orang pekerja yang telah bekerja selama lebih dari satu tahun dan satu orang pekerja yang telah bekerja kurang lebih tiga tahun masa kerja di PT. Lunak Lezat Pangan yang terletak di jalan Ahmad Yani II, Kabupaten Kubu Raya yang merupakan salah satu perusahaan industry es krim Joyday.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dari adanya kesenjangan antara das sollen das sein yaitu kesenjangan antara keadaan teoritis dengan faktor hukum dan menggunakan sifat penelitian Deskriptif yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat– sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.Adapun hasil dari penelitian adalah bahwa diperoleh data ada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dikarenakan tidak tercapainya target penjualan yang diberikan sehingga berpengaruh kepada omset perusahaan yang menurun pemutusan hubungan kerja ini tanpa adanya pemberian uang pesangon yang dimana hal ini merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pihak pengusaha. Bahwa faktor penyebab para pekerja tersebut di PHK oleh perusahaan PT. Lunak Lezat Pangan karena adanya penurunan omset dari akibat yang ditimbulkan dari pandemi covid-19. Bahwa akibat hukum bagi perusahaan PT. Lunak Lezat Pangan yang tidak memberikan pesangon kepada pekerja yang terkena PHK berdasarkan hasil pengolahan data dan berdasarkan UU Cipta Kerja yang berlaku dan menyetujui harus adanya tindakan tegas dari pemerintah dalam mengatasi hal ini, yaitu melakukan pencabutan izin usaha atau membayar denda yang sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Upaya hukum yang dilakukan pihak pekerja terhadap perusahaan adalah dengan sudah melakukan penyelesaian diluar pengadilan (Non – adjudication) atau melakukan musyawarah untuk mufakat kepada pekerja yang di PHK dengan memberikan pesangon akan tetapi tidak sesuai dengan aturan pemerintan yang berlaku saat ini, lainnya belum melakukan tindakan apapun untuk mendapatkan uang pesangonnya. Kata Kunci : PHK, Perusahaan, Pesangon

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA